Sejak diimplementasikannya program Jaminan Kesehatan Nasional tanggal 1Januari 2014, telah ditemukan banyaknya indikasi fraud yang dilakukan olehberbagai pihak, terutama pihak fasilitas kesehatan. Sebagai respon atas haltersebut pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, menerbitkanPermenkes Nomor 36 Tahun 2015 yang mengatur tentang pencegahan fraud.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan melibatkan pakardalam bidang fraud sebagai narasumber. Tujuan dari penelitian ini adalah untukmeramalkan efektivitas dari Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dalammemberantas fraud yang dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan. Hasil daripenelitian menunjukan bahwa Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dinilai belumakan efektif dalam memberantas fraud di fasilitas kesehatan. Hal ini disebabkankarena komitmen Dinas Kesehatan dan pemberi pelayanan kesehatan yang masihmeragukan, dasar hukum pembentukan Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 yangmasih belum kuat, dan terakhir Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dinilai belumkomprehensif bila dijadikan sebagai strategi anti fraud.
Kata Kunci: Fraud, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kebijakan, Kecurangan, Permenkes Nomor 36 Tahun 2015

---

Indonesia National Health Insurance (JKN) program has officially started onJanuary 1, 2014. Right after that the indication of fraud arise which done byvarious party, especially by the healthcare providers. As the response, Ministry ofHealth Indonesia has issued Minister of Health Decree Number 36/2015 that rulesabout fraud prevention. This type of research is a descriptive-qualitative whichask the fraud experts to forecast the effectiveness of that fraud prevention policy.The aim of this research is to review the prospect of the implementation of fraudprevention policy in order to combat fraudulent act in healthcare providers inIndonesia. The result of this study shows that fraud prevention policy tend to lesseffective in combating fraudulent act. This could happen, according to fraudexperts, because of the decree design is not enough comprehensive as a counterfraud strategy, also there is no clear cause of action, and the last to concern is thelack of commitment of District Health Offices and healthcare providers tocooperate.
Keywords: Fraud, Fraudulent Act, Indonesia National Health Insurance (JKN),Minister of Health Decree Number 36/2015, Policy.