Program Rujuk Balik (PRB) merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS dalam melakukan kendali mutu dan kendali biaya. Ketersediaan Apotek PRB dan Ketidaktersediaan Obat di Apotek PRB menyebabkan PRB bagi pasien yang membutuhkan obat berjalan tidak maksimal. Tesis ini membahas kinerja Implementasi Kebijakan terkait ketersediaan Obat PRB pada Ruang Farmasi Puskesmas Kecamatan dan Apotek PRB di Jakarta Pusat Triwulan I, II dan III Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional pasal 25. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan metode wawancara mendalam dan telaah dokumen. Kriteria informan penelitian adalah unsur pimpinan dan petugas pengelola kebijakan pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Pusat, Puskesmas Kecamatan Se-Jakarta Pusat dan Apotek PRB Se-Jakarta Pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi belum optimal yang dipengaruhi oleh standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, sikap para pelaksana, karakteristik organisasi pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial serta politik. Diperlukan koordinasi, komitmen dan evaluasi kegiatan dari Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dalam hal ketersediaan Obat PRB ini

---

Back-Referral Program (PRB) is one of several way to improve the quality of the health services for BPJS participants in conducting quality control and cost control. PRB Pharmacy availability and drug unavailability in PRB pharmacy causes PRB for patient who need medication is not maximum yet. This study discusses about the performance of policy implementation related to drug availability of the PRB in the pharmacy room of the District Public Health Center and the PRB Pharmacy in Central Jakarta during quarter I, II and III of 2019 based on the regulation of the Minister of Health of the Republic Indonesia Number 99 Year 2015 concerning Health Services on National Health Insurance article 25. This study is a qualitative research with a descriptive approach using the method of in-depth interviews and document review. The criteria for the research informants were the elements of the leadership and policy management officers in the DKI Jakarta Provincial Health Office, Central Jakarta Health Office, Central Jakarta BPJS Health Center, Central Jakarta District Health Center and Central Jakarta PRB Pharmacy. The results showed that the implementation performance was not Optimal which was influenced by policy standards and objectives, resources, comminication between organizations, the attitude of the implementers, the characteristics of the implementing organization and the economic, social and politics. Coordination, commitmen and evaluation of activities from the Ministry of Health, BPJS Health, Goverment Service Goods Procurement Policy Institute and DKI Jakarta Provincial Health Office are needed in terms of the availability of this PRB drug