Abstrak
Integrasi Jamkesda di Kota Bandar Lampung telah diselenggarakan sejak tahun 2017 dengan didaftarkannya sebanyak 800 orang penduduk sebagai Peserta PBI APBD Program JKN-KIS. Meskipun integrasi Jamkesda telah dilakukan, Kota Bandar Lampung tetap mempertahankan pelaksanaan P2KM atau program jaminan kesehatan gratis bagi seluruh penduduk Kota Bandar Lampung dengan alasan kemampuan fiskal daerah. Kondisi ini menghambat tercapainya universal health coverage (UHC) di Kota Bandar Lampung, sehingga perlu dilakukan analisis terhadap upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung mencapai UHC ditinjau dari 4 (empat) aspek tata kelola jaminan kesehatan, yaitu aspek kepesertaan, manfaat, penyedia pelayanan kesehatan, dan keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 16 informan yang terlibat dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan di Kota Bandar Lampung, serta telaah dokumen terhadap produk kebijakan pelaksanaan jaminan kesehatan di Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengintegrasikan sebagian penduduknya ke dalam JKN, yaitu sebanyak 53.438 Peserta PBPU Pemda dan menyediakan anggaran sebesar Rp29.824.334.795,00 pada tahun 2022. Sedangkan, penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta JKN atau asuransi kesehatan lainnya akan ditanggung biaya pengobatannya oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui P2KM dengan sistem klaim kepada fasilitas kesehatan. Namun, manfaat yang dijamin dan jaringan penyedia pelayanan kesehatan yang telah bekerja sama pada P2KM masih terbatas. Agar seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung dapat memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif dan akses kepada fasilitas kesehatan yang lebih luas, serta tercapainya UHC di Kota Bandar Lampung, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu mengintegrasikan P2KM ke dalam JKN, yaitu dengan mendaftarkan 130.279 penduduk Kota Bandar Lampung dan menyediakan anggaran sebesar Rp81.006.609.600,00 per tahun.
The integration of regional health insurance scheme (Jamkesda) in Bandar Lampung has been held since 2017 with the registration of 800 residents as PBI APBD Participants for the JKN-KIS Program. Even though the integration of Jamkesda has been carried out, Bandar Lampung continues to implement the P2KM or free health insurance program for all residents of Bandar Lampung with the consideration of their fiscal capacity. This condition hinders the achievement of universal health coverage (UHC) in Bandar Lampung, therefore it is necessary to analyze Bandar Lampung Local Government’s efforts to achieve UHC in terms of 4 (four) aspects of health insurance governance, namely aspects of membership, benefits, health service providers, and finance. This research is a qualitative research conducted through in-depth interviews with 16 informants involved in the implementation of health insurance in Bandar Lampung, as well as a review of documents on product policies for implementing health insurance in Bandar Lampung. The results of the study show that the Government of Bandar Lampung City has integrated part of its population into JKN, namely as many as 53,438 PBPU Pemda Participants and has provided a budget of Rp29,824,334,795.00 in 2022. Meanwhile, residents who have not been registered as JKN Participants or other health insurance will become the Government of Bandar Lampung City’s responsibility to bear the cost of treatment through P2KM with a claim system for health facilities. However, the benefits guaranteed and the network of health service providers who have collaborated on P2KM are still limited. In order for all the people of Bandar Lampung to benefit from more comprehensive health services and access to wider health facilities, as well as achieving UHC in Bandar Lampung, the Government of Bandar Lampung needs to integrate P2KM into JKN, namely by registering 130,279 residents of Bandar Lampung and provided a budget of Rp81,006,609,600.00. per year.