Abstrak
Latar Belakang Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit yang sudah lama ada dan masih menjadi salah satu penyakit menular utama di dunia. Indonesia menempati peringkat 2 hanya setelah India dengan kasus TBC terbanyak di dunia. Target global dan milestone untuk penurunan insiden dan kematian TBC telah ditetapkan sebagai bagian dari SDGs dan End TBC. Strategi TBC pada akhir tahun 2030 yaitu penurunan 90% kematian TBC dan 80% penurunan insiden TBC. Belum seluruh fasyankes melaporkan terduga dan kasus tuberkulosis ke sistem informasi nasional TBC, maka berdasarkan Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia 2020-2024 dan rencana interim 2025-2026 dilakukan penguatan jejaring layanan dengan melibatkan fasyankes pemerintah maupun swasta (Public-Private Mix/PPM). Jejaring Layanan TBC di Fasilitas Kesehatan Pemerintah-Swasta Berbasis Kabupaten/Kota atau District-Based Public-Private Mix (DPPM). DPPM dapat mengatasi kesenjangan dalam hal penemuan kasus TBC, kualitas pelayanan TBC maupun pelaporan kasus TBC. Metode Penelitian ini menggunakan desain studi ekologi dengan menganalisis data sekuder dari register TBC 06 dan TBC 16 Aplikasi SITB Direktorat Jenderal P2P Kemenkes RI dengan jumlah 80 kabupaten/kota yang menjadi wilayah prioritas implementasi PPM di Indonesia Tahun 2023. Data dianalisis secara univariat dan bivariat menggunakan SPSS versi 24. Hasil: Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa wilayah implementasi PPM melaporkan notifikasi lebih besar yaitu 56% dibandingkan wilayah bukan PPM sebesar 44% dengan jumlah fasyankes dan jumlah ketersediaan alat TCM yang lebih sedikit dari wilayah bukan PPM. Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa jumlah fasyankes (r = 0.774), ketersediaan alat TCM (r = 0.767), dan investigasi kontak (r = 0.672) berkorelasi kuat terhadap notifikasi kasus tuberkulosis pada implementasi PPM di Indonesia Tahun 2023. Kesimpulan dan Saran: Implementasi PPM di Indonesia Tahun 2023 berkontribusi besar terhadap notifikasi kasus tuberkulosis di Indonesia. Jumlah Fasyankes, ketersediaan alat TCM dan investigasi kontak berhubungan signifikan dan kuat terhadap notifikasi kasus tuberculosis. Dengan memperluas wilayah implementasi diharapkan dapat meningkatkan jumlah notifikasi kasus dengan keterlibatan sektor pemerintah dan swasta sehingga semakin memperbesar capaian pada program pengendalian tuberkulosis di Indonesia.
Background Tuberculosis (TBC) is a long-standing disease and remains one of the world's major infectious diseases. Indonesia ranks 2nd only to India with the most TBC cases in the world. Global targets and milestones for reducing TBC incidence and mortality have been set as part of the SDGs and End TBC. The TBC strategy by the end of 2030 is a 90% reduction in TBC deaths and 80% reduction in TBC incidence. Not all health facilities have reported TBC suspects and cases to the national TBC information system, so based on the National Strategy for Tuberculosis Control in Indonesia 2020-2024 and the interim plan 2025-2026, a service network was strengthened by involving public and private health facilities (Public-Private Mix/PPM). District-Based Public-Private Mix (DPPM) TBC Service Networks in Public-Private Health Facilities. DPPM can address gaps in TBC case finding, quality of TBC services and TBC case reporting. Methods This study used an ecological study design by analyzing secondary data from the TBC 06 and TBC 16 registers of the SITB Application of the Directorate General of P2P Ministry of Health, Republic of Indonesia with a total of 80 districts / cities which are priority areas for PPM implementation in Indonesia in 2023. Data were analyzed univariately and bivariately using SPSS version 24. Results: The results of univariate analysis showed that PPM implementation areas reported more notifications at 56% compared to non-PPM areas at 44% with fewer number of health facilities and availability of TCM equipment than non-PPM areas. Correlation test results showed that the number of health facilities (r = 0.774), availability of TCM equipment (r = 0.767), and contact investigation (r = 0,672) has streght corelation to the notification of tuberculosis cases in PPM implementation in Indonesia in 2023. Conclusions and Suggestions: The implementation of PPM in Indonesia in 2023 contributes significantly to the notification of tuberculosis cases in Indonesia. Total health facilities, availability of TCM tools and contact investigation have a significant and strong association with TB case notification. Expanding the implementation area is expected to increase the number of case notifications with the involvement of the government and private sectors, thus increasing the achievements of the TBC control program in Indonesia.