Abstrak
Pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesian merupakan salah satu hak tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Saat ini pengembangan karier tenaga kesehatan non-ASN belum standar dan belum seimbang dengan ASN, yang didorong oleh kekosongan regulasi yang mengatur terkait pengembangan karier tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap kebijakan pengembangan karier tenaga kesehatan non-ASN di rumah sakit nonpemerintah, baik yang dikelola oleh swasta maupun BUMN. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Variabel yang dianalisis meliputi tuntutan, dukungan, sumber daya, aktor, konten, proses, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, disposisi pelaksana, serta lingkungan-konteks yang saling mempengaruhi sebagai sebuah sistem, sehingga diperoleh output berupa rekomendasi kebijakan. Tuntutan berupa adanya kepastian hukum dalam pengembangan karier tersebut muncul dari tenaga kesehatan non-ASN dan pihak rumah sakit selaku pemberi kerja. Proses pembuatan rancangan kebijakan pengembangan karier tenaga kesehatan non-ASN telah dimulai sejak tahun 2019, terbentur pada kurang kuatnya dukungan regulasi hingga lahir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Disposisi pembuat kebijakan belum seirama dengan disposisi aktor lainnya. Keberlanjutan dan percepatan pembuatan kebijakan ini dapat didorong dengan mengoptimalkan peran stakeholder melalui strategi advokasi yang tepat.
Competency, scientific and career development in the professional field is one of the rights of medical personnel and health workers mandated by Law Number 17 of 2023 concerning Health. Currently, the career development of non-ASN health workers is not yet standardized and not balanced with that of ASN, which is driven by the lack of regulations governing this career development. The aim of this research is to conduct an analysis of career development policies for non-ASN health workers in non-government hospitals, both those managed by the private sector and state-owned companies. This research is a qualitative research. The variables analyzed include demands, support, resources, actors, content, processes, communication between organizations and implementation activities, characteristics of implementing agencies, disposition of implementers, and environmental contexts that influence each other as a system, so that output is obtained in the form of policy recommendations. Demands for legal certainty in career development arise from non-ASN health workers and hospitals as employers. The process of drafting a career development policy for non-ASN health workers began in 2019, hampered by a lack of strong regulatory support until Law Number 17 of 2023 concerning Health was issued. The disposition of policy makers is not yet in line with the disposition of other actors. Sustainability and acceleration of policy making can be encouraged by optimizing the role of stakeholders through appropriate advocacy strategies.