Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan tuberkulosis (TB) di Kota Depok berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok No. 61 Tahun 2023 dengan pendekatan collaborative governance. Penelitian ini menggunakan kerangka analisis yang mencakup lima variabel utama: dinamika kolaborasi, tindakan kolaboratif, kapasitas kolaboratif, dampak kolaboratif, dan keberhasilan implementasi kebijakan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan dinas terkait, analisis dokumen kebijakan, dan data sekunder dari laporan program TB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kolaborasi belum optimal karena pertemuan lintas sektor baru diadakan satu kali dan belum melibatkan sektor bisnis serta media. Tindakan kolaboratif telah terwujud melalui inisiatif seperti Kampung Peduli Tuberkulosis (KAPITU) dan integrasi program Kids for TB, meskipun koordinasi formal masih perlu diperkuat. Kapasitas kolaboratif mengalami kendala akibat belum jelasnya indikator kinerja antar-OPD, sementara dampak kolaboratif terlihat dari peningkatan anggaran dan inovasi program meskipun masih terdapat tantangan dalam integrasi data. Keberhasilan implementasi kebijakan ditunjukkan oleh peningkatan angka penemuan kasus dan cakupan layanan, meskipun tingkat keberhasilan pengobatan menunjukkan fluktuasi.
Penelitian ini memberikan pelajaran penting terkait pentingnya kepemimpinan yang inklusif, peningkatan partisipasi seluruh unsur pentahelix, dan pengembangan sistem integrasi data lintas sektor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan penanggulangan TB di Kota Depok dan daerah lainnya untuk mencapai eliminasi TB di Indonesia pada tahun 2030.

---

This study aims to analyze the implementation of tuberculosis (TB) control policies in Depok City, based on Mayor Regulation No. 61 of 2023, using a collaborative governance approach. The analysis framework encompasses five main variables: collaborative dynamics, collaborative actions, collaborative capacity, collaborative impact, and policy implementation success. Data were collected through in-depth interviews with relevant agencies, policy document reviews, and secondary data from TB program reports. The results indicate that collaborative dynamics are suboptimal, with cross-sector meetings held only once and lacking involvement from business and media sectors. Collaborative actions are evident through initiatives such as Kampung Peduli Tuberculosis (KAPITU) and the integration of the Kids for TB program, although formal coordination mechanisms require strengthening. Collaborative capacity is hindered by the absence of clear performance indicators across government agencies, while collaborative impact is reflected in increased budget allocations and program innovations, albeit challenged by fragmented data integration. Policy implementation success is demonstrated by improved case detection and service coverage, though treatment success rates show fluctuations. This study highlights key lessons on the importance of inclusive leadership, enhanced participation from all pentahelix elements, and the development of cross-sector data integration systems. The findings are expected to serve as a basis for improving TB control policies in Depok City and other regions, contributing to Indonesia's goal of TB elimination by 2030.