Abstrak
Kanker payudara (30,8%) dan leher rahim (17,2%) merupakan penyebab utama kematian kanker pada perempuan Indonesia (Globocan 2022). Meski dapat disembuhkan jika terdeteksi dini, 70% kasus baru ditemukan pada stadium lanjut. Perubahan struktur Puskesmas menjadi Integrasi Layanan Primer (ILP) melalui Kepmenkes HK.01.07/Menkes/2015/2023 membutuhkan penghitungan biaya satuan yang akurat untuk layanan skrining. Penelitian ini menghitung biaya aktual skrining SADANIS dan IVA/HPV-DNA di Puskesmas Tebet (percontohan ILP) menggunakan metode Activity-Based Costing (ABC) dan alat Prasana ThinkWell. Data dikumpulkan April- Juni 2025. Hasil menunjukkan biaya satuan SADANIS Rp6.540 dan IVA/HPV-DNA Rp66.465 per pasien, dengan komponen terbesar berasal dari bahan medis habis pakai dan SDMK. Selisih ditemukan antara biaya aktual dan normatif akibat perbedaan daftar alat dan asumsi upah. Temuan ini merekomendasikan: penggunaan data aktual untuk penyusunan anggaran ILP; optimalisasi klaim BPJS skrining IVA (Permenkes 3/2023); dan integrasi skrining dalam program pemeriksaan gratis untuk meningkatkan cakupan.
Breast (30.8%) and cervical cancer (17.2%) are leading causes of cancer deaths among Indonesian women (Globocan 2022). Despite high treatability when detected early, 70% of cases are diagnosed at advanced stages. The 2023 transformation of community health centers (Puskesmas) into Integrated Primary Services (ILP) under Ministerial Decree HK.01.07/Menkes/2015/2023 requires accurate unit cost calculations for screening services. This study analyzes actual costs of SADANIS and IVA/HPV-DNA screening at Tebet Puskesmas, an ILP pilot for Jakarta, using Activity-Based Costing (ABC) and ThinkWell's Prasana tool (April-June 2025 data). Results show unit costs of IDR 6,540 for SADANIS and IDR 66,465 for IVA/HPV-DNA per patient, with medical consumables and human resources as major cost drivers. A gap between actual and normative costs reflects differences in equipment lists and wage assumptions. Key recommendations include: adopting actual cost data for ILP budgeting; optimizing IVA screening claims under BPJS tariff schemes (MoH Regulation 3/2023); and integrating screenings into free health check-up programs to improve coverage.