Komunikasi dan edukasi merupakan komponen fundamental pelayanan rumah sakit yang berhubungan langsung dengan keselamatan pasien. WHO melalui Global Patient Safety Action Plan 2021–2030 menegaskan bahwa 10–18% pasien rawat inap global mengalami insiden yang merugikan akibat kegagalan transfer informasi. Di Indonesia, meskipun 92% dari 3.178 rumah sakit telah terakreditasi pada April 2024, kepatuhan pelaporan Indikator Nasional Mutu (INM) hanya mencapai 69% pada tahun 2023, mencerminkan kesenjangan antara status akreditasi dan konsistensi mutu di lapangan. LARS DHP, yang telah mengakreditasi 563 rumah sakit sejak 2021, belum pernah dijadikan subjek penelitian khusus terkait capaian standar Komunikasi dan Edukasi (KE), sehingga terdapat kesenjangan informasi yang perlu diisi. Penelitian ini bertujuan menganalisis capaian pelaksanaan 7 standar komunikasi dan edukasi pada rumah sakit terakreditasi mitra LARS DHP serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan capaian tersebut, meliputi karakteristik rumah sakit (jenis, kelas, kepemilikan, letak geografis), kebijakan organisasi, sistem informasi rekam medis, serta pendidikan dan pelatihan SDM. Penelitian menggunakan desain kuantitatif cross-sectional berbasis data sekunder. Sampel berjumlah 34 rumah sakit yang dipilih dengan teknik total sampling. Data bersumber dari dokumen survei akreditasi LARS DHP menggunakan instrumen STARKES 2024. Analisis dilakukan secara deskriptif dan uji Chi-Square untuk menguji hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan Standar KE 6 (Komunikasi Berkelanjutan) memiliki capaian terendah, dengan hanya 35,29% rumah sakit berstatus Terpenuhi Lengkap (TL), mengindikasikan kelemahan koordinasi edukasi antara rumah sakit dan FKTP. Dari seluruh variabel yang diuji, hanya kepemilikan rumah sakit yang menunjukkan hubungan signifikan (p < 0,05), di mana rumah sakit swasta berpeluang 10,31 kali lebih tinggi mencapai TL dibandingkan rumah sakit pemerintah. Variabel lainnya tidak bermakna secara statistik. Capaian Komunikasi dan edukasi secara umum baik pada standar struktural dan regulatif, namun lemah pada standar yang memerlukan implementasi aktif dan koordinasi lintas institusi. Diperlukan intervensi terarah pada RS pemerintah dan kelas D, akselerasi digitalisasi rekam medis, penguatan jejaring komunitas, serta pelatihan komunikasi efektif bagi seluruh PPA

Communication and education constitute fundamental components of hospital services that are directly linked to patient safety. Through the Global Patient Safety Action Plan 2021–2030, the World Health Organization (WHO) affirms that 10–18% of inpatients worldwide experience adverse incidents resulting from failures in information transfer. In Indonesia, despite 92% of 3,178 hospitals having achieved accreditation as of April 2024, compliance with reporting the National Quality Indicators (Indikator Nasional Mutu/INM) reached only 69% in 2023, reflecting a gap between accreditation status and actual quality consistency in the field. LARS DHP (Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna), which has accredited 563 hospitals since 2021, has never been the subject of dedicated research concerning the attainment of Communication and Education (CE) standards, leaving an information gap that warrants further investigation. This study aims to analyze the level of compliance with seven communication and education standards among LARS DHP-accredited partner hospitals, and to identify factors associated with such compliance, including hospital characteristics (type, class, ownership, and geographic location), organizational policies, medical record information systems, and human resource education and training. The study employed a quantitative cross-sectional design based on secondary data. The sample comprised 34 hospitals selected through total sampling. Data were sourced from LARS DHP accreditation survey documents using the STARKES 2024 (Standar Akreditasi Rumah Sakit/Hospital Accreditation Standards 2024) instrument. Analysis was conducted descriptively, with Chi-Square tests applied to examine associations between variables. The findings indicate that CE Standard 6 (Continuous Communication) recorded the lowest level of compliance, with only 35.29% of hospitals achieving Fully Met (Terpenuhi Lengkap/TL) status, signaling weaknesses in educational coordination between hospitals and Primary Health Care Facilities (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/FKTP). Among all variables examined, only hospital ownership demonstrated a statistically significant association (p < 0.05), with private hospitals being 10.31 times more likely to achieve Fully Met status compared to government-owned hospitals. All other variables were not statistically significant. Overall, communication and education compliance was satisfactory with respect to structural and regulatory standards but remained weak in standards requiring active implementation and cross-institutional coordination. Targeted interventions are needed for government hospitals and Class D facilities, alongside accelerated digitalization of medical records, strengthening of community networks, and effective communication training for all Authorized Healthcare Professionals (Profesional Pemberi Asuhan/PPA).