Abstrak
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program asuransi kesehatan sosial wajib yang bertujuan mencapai cakupan kesehatan semesta di Indonesia. Meskipun seluruh pekerja formal wajib menjadi peserta JKN, banyak perusahaan tetap menyediakan asuransi kesehatan kumpulan komersial (private health insurance/PHI) bagi karyawannya. Fenomena ini menunjukkan adanya koeksistensi antara sistem jaminan kesehatan sosial dan asuransi kesehatan komersial yang memerlukan pemahaman lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pemberi kerja untuk tetap menyediakan PHI di tengah kewajiban kepesertaan JKN serta memahami hubungan antara kedua sistem tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan mixed-method dengan dominasi kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dari kelompok pemberi kerja, perusahaan asuransi, dan pialang asuransi. Data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen regulasi JKN serta data polis dan klaim asuransi kesehatan kumpulan. Analisis data primer dilakukan menggunakan analisis tematik, sedangkan data sekunder dianalisis secara deskriptif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan pemberi kerja untuk menyediakan PHI dipengaruhi oleh tiga kelompok faktor utama, yaitu faktor institusional, karakteristik produk asuransi, serta faktor strategi dan tujuan perusahaan. Faktor institusional meliputi tekanan regulatif, ekspektasi karyawan, dan praktik industri. Faktor karakteristik produk mencakup perbedaan cakupan manfaat, akses layanan, kualitas dan kenyamanan pelayanan, administrasi, serta fleksibilitas manfaat antara JKN dan PHI. Faktor strategi perusahaan berkaitan dengan upaya meningkatkan produktivitas, menarik dan mempertahankan talenta, serta memperkuat employee value proposition. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PHI dipersepsikan sebagai pelengkap JKN yang memberikan nilai tambah melalui peningkatan akses, fleksibilitas, dan pengalaman layanan kesehatan. Mekanisme Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ) berpotensi memperkuat hubungan komplementer antara JKN dan PHI melalui koordinasi pembiayaan yang lebih terintegrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyediaan PHI oleh pemberi kerja tidak semata-mata merupakan respons terhadap keterbatasan JKN, tetapi juga merupakan bagian dari strategi organisasi dalam pengelolaan sumber daya manusia dan penciptaan nilai bagi karyawan.
Indonesia’s National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN) is a mandatory social health insurance program designed to achieve universal health coverage. Despite mandatory JKN enrollment for all formal-sector employees, many employers continue to provide private group health insurance (PHI) as an additional employee benefit. This phenomenon reflects the coexistence of social health insurance and private health insurance and warrants further investigation. This study aims to analyze the factors influencing employers’ decisions to maintain PHI alongside JKN and to understand the relationship between the two schemes. This study employed a mixed-method approach with qualitative dominance. Primary data were collected through in-depth interviews with representatives of employers, insurance companies, and insurance brokers. Secondary data were obtained from the analysis of JKN-related regulations, group health insurance policy documents, and claims data. Primary data were analyzed using thematic analysis, while secondary data were analyzed using descriptive and comparative approaches. The findings indicate that employers’ decisions to provide PHI are influenced by three major groups of factors: institutional factors, insurance product characteristics, and corporate strategic objectives. Institutional factors include regulatory pressure, employee expectations, and industry practices. Insurance product characteristics encompass differences in benefit coverage, access to services, service quality and convenience, administrative processes, and benefit flexibility between JKN and PHI. Corporate strategic factors relate to improving productivity, attracting and retaining talent, and strengthening the employee value proposition. The study found that PHI is perceived as complementary to JKN by providing additional value through enhanced access, flexibility, and healthcare service experience. Furthermore, the Coordination of Benefits (CoB) mechanism has the potential to strengthen the complementary relationship between JKN and PHI through more integrated healthcare financing arrangements. This study concludes that employers’ provision of PHI is not merely a response to perceived limitations of JKN but also forms part of a broader organizational strategy for human capital management and employee value creation.