Abstrak

ABSTRAK
HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immune Deficiency Syndrome) telah menjadi penyakit infeksi penyebab kematian terbesar pada populasi dewasa di dunia. Penyakit ini memiliki window period dan fase asimtomatik (tanpa gejala) yang relatif panjang dalam perjalanan penyakitnya. Sebagian besar penderita HIV dan AIDS berusia produktif, dan besarnya persentase penderita AIDS pada kelompok usia produktif mempengaruhi produktifitas sumber daya yang ada di negara ini. Di Indonesia, Kabupaten Karawang merupakan salah satu wilayah endemis dan berisiko tinggi terhadap HIV dan AIDS. Sebagai kawasan industri, Kabupaten Karawang memiliki banyak penduduk usia produktif dengan mobilitas penduduk yang tinggi sehingga mempercepat proses transfer teknologi, budaya dan gaya hidup. Munculnya tempat-tempat hiburan malam, peredaran media pornografi dan narkotika menciptakan kemudahan akses terhadap terjadinya transaksi seks berisiko, yang merupakan cara penularan HIV dan AIDS terbesar. Komisi Penanggulangan AIDS adalah koordinator untuk upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Dalam melaksanakan fungsinya, KPA memiliki rencana aksi SRAN 2010-2014. Untuk memonitor dan mengevaluasi program, digunakan sistem pencatatan dan pelaporan berjenjang. Secara rutin KPA Kabupaten Karawang mengirimkan laporan ke KPA provinsi, KPA nasional dan para pemangku kepentingan di Kabupaten Karawang. Namun, analisa terhadap data yang dimiliki belum dilakukan secara maksimal. Data yang dilaporkan hanya berupa angka absolut dan belum menggambarkan capaian hasil kinerja. Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan HIV dan AIDS berbasis data di KPA Kabupaten Karawang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan menggunakan database yang sistematik, penyimpanan, pengolahan dan pengelolaan data menjadi lebih baik. Metodologi yang digunakan adalah inkremental dan iteratif dengan model prototyping. Sistem ini akan membatu mengolah data berupa angka absolut dengan hasil pemetaan populasi kunci menjadi hasil cakupan kinerja dan indikator. Dengan telihatnya cakupan kinerja dan indikator, diharapkan perencanaan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang dibuat oleh para pembuat keputusan dapat lebih efektif, efisien dan tepat sasaran. Untuk pengembangan sistem selanjutnya, dibutuhkan penguatan di sumber daya, rencana strategis dan SOP.


ABSTRACT
HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immune Deficiency Syndrome) has become the number one cause of death of adult population in the world. It has window period and a long asymptomatic phase. Most HIV and AIDS cases are people in productive age, and it affects productivity of a country. In Indonesia, Karawang District is one endemic area with high risk of HIV and AIDS. As an industry area, Karawang District has much population in productive age with high mobility. It accelerates technology, cultural and lifestyle transfers. The appearance of night clubs, pornography and narcotics ease access to risky sex transaction, which is the biggest cause of HIV and AIDS transmission. National AIDS commission is a coordinator to HIV and AIDS prevention programs. It has SRAN 2010-2014 as the strategic planning for 5 years. To monitor and evaluate the plans, National AIDS commission has developed a hierarchical reporting and recording system, from district to national level. Periodically Karawang AIDS commission sends reports to provincial AIDS commission, national AIDS commission and stakeholders in Karawang District. However, Karawang AIDS commission sent report in absolute and has not analyzed it maximally. It has not described the achievement of Karawang in HIV and AIDS prevention program. Therefore, the development of data-based HIV and AIDS reporting and recording system has purpose to solve the problem. With systematic database, the data storage, execution and management become better and efficient. The methodology of the development is incremental and iterative with prototyping model. This system will help formulating absolute data with mapped key population data into coverage of performance. The coverage will help the decision making become more effective, efficient and based on needs and target. This proposed system still requires manpower and policy strengthening.