ABSTRAK

Malaria harus dideteksi melalui pemeriksaan sampel darah perifer. Implementasikebijakan pemerintah untuk malaria adalah penegakan diagnosa malaria.Tujuan. Mengevaluasi implementasi serta mengetahui faktor penghambatkebijakan penegakan diagnosa malaria di Provinsi NTB tahun 2011.Permasalahan implementasi kebijakan penegakan diagnose malaria di ProvinsiNTB adalah belum disusunnya Peraturan daerah Provinsi NTB sebagaitindaklanjut Kepmenkes RI Nomor 293 Tahun 2009. Faktor penghambatimplementasi kebijakan penegakan diagnosa malaria yaitu sumberdaya;karakteristik agen pelaksana; disposisi; komunikasi antar organisasi; lingkungan.Sehingga perlunya peningkatan komunikasi antar Kemenkes dan Pemerintahdaerah Provinsi NTB serta komitmen pelaksana dan pemangku kebijakan untukimplementasi kebijakan penegakan diagnosa malaria.

ABSTRACT

Malaria, health problem must detects by examination of peripheral bloodsamples, by implementing policy of establishing malaria diagnose.Aims. Evaluating policy implementation and exploring resistors of establishingmalaria diagnose in NTB Province.Problem of policy implementation for establishing malaria diagnose in NTBProvince is lack of regulator as determinant of Kepmenkes Nomor 293 Year 2009.Resistors are resources; characteristics; disposition; communication amongorganizations; environment.It needs communication and commitment among Ministry of Health and NTBgovernment to improve implementation policy of establishing malaria diagnose.