Tesis ini membahas pelaksanaan program KB pascapersalinan dan pascakeguguran di Provinsi DKI Jakarta yang diatur dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 146 Tahun 2009 dilihat dari Komunikasi, Sumber Daya dan Sikap Pengelola dan Pelaksana Program KB. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif analitik. Penelitian ini menemukan bahwa komunikasi dari tingkat pengelola masih belum memiliki jalur koordinasi yang terprogram, selain itu perubahan kebijakan dari Jampersal ke JKN sangat mempengaruhi komitmen pelaksana program. Masih kurangnya tenaga bidan dan dokter terlatih sehingga program belum dapat dilaksanakan secara optimal. Disamping itu edukasi yang disampaikan kepada masyarakat belum fokus pada pelayanan KB MKJP. Belum adanya Peraturan Daerah tentang pelayanan KB MKJP pascapersalinan dan pascakeguguran di DKI Jakarta. Sebab masih kurangnya komitmen dari pengelola dan pelaksana program dalam memprioritaskan KB MKJP pascapersalinan/pascakeguguran di DKI Jakarta. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk menjadikan Program KB MKJP pascapersalinan/ pascakeguguran menjadi program prioritas di Provinsi DKI Jakarta. Kata kunci : Program KB Pascapersalinan/pascakeguguran, MKJP, Pengelola, Pelaksana, Komunikasi, Sumber Daya dan Komitmen.