Komunikasi adalah faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan dan program pemerintah. Untuk itu peneliti akan menganalisis formulasi kebijakan komunikasi dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan kesehatan di Indonesia. Beberapa temuan dari riset nasional seperti Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, dan Riset Kesehatan Dasar 2013, diperkuat dengan sejumlah penelitian lainnya serta pemberitaan di media yang menunjukkan bahwa masih terdapat kebijakan dan program kesehatan yang belum berhasil mencapai target yang antara lain disebabkan tidak berjalannya fungsi komunikasi secara optimal sehingga masyarakat belum bisa memahami dan mendukung kebijakan dan program kesehatan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan jenis deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, focus group discussion (FGD) dan telaah dokumen.

Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa fungsi komunikasi yang dijalankan unit hubungan masyarakat di Kementerian Kesehatan belum berjalan optimal oleh karena belum adanya pedoman yang mengatur fungsi komunikasi secara terintegrasi dan komprehensif dalam hal kelembagaan, kegiatan, tata laksana kerja dan sumber daya.

Peneliti menyarankan kepada sejumlah pihak terkait terutama Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan agar segera menyusun pedoman komunikasi atau kehumasan yang dapat mengatur seluruh aspek komunikasi yang diperlukan dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi selaku hubungan masyarakat, selain itu juga memperkuat sumber daya agar lebih memadai. Peneliti juga merekomendasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi agar menyiapkan berbagai upaya untuk memperkuat posisi dan peranan hubungan masyarakat dalam pembangunan nasional.