Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tersisanya anggaran JPSBK bantuan Pemda DKI tahun 2001 di RSUD Tarakan sebanyak Rp.383.647.977 yang belum sempat dimanfaatkan oleh Keluarga Miskin (Gakin) dan dikembalikan kepada Pemda DKI Jakarta, sementara adanya Rumah Sakit yang mengeluh tentang kurangnya data dalam pelayanan Gakin. Seperti diketahui anggaran JPSBK diturunkan pemerintah ke Rumah Sakit untuk pelayanan keluarga miskin secara cuma-cuma melalui program Kartu Sehat. Ada dua macam anggaran yang diturunkan ke RSUD yakni anggaran JPSBK dari Pemda DKI Jakarta dan anggaran dari APBN berupa anggaran Subsidi BBM dengan prosedur dan waktu pertanggung jawaban yang berbeda. Dibandingkan dengan dua (2) RSUD lainnya yakni RSUD Koja dan RSUD Budhi Asih anggaran tersebut dapat diserap secara penuh. Melihat kenyataan tersebut diatas perlu dilakukan suatu analisis sejauh mana pemanfaatan RSUD Tarakan oleh Gakin bila dikaitkan dengan anggaran JPSBK yang tersedia dengan tujuan mengidentifikasi faktor-faktor dari Rumah Sakit baik dari organisasinya maupun dari providernya serta dari Gakin sendiri. Penelitian merupakan penelitian kualitatif dari faktor-faktor Rumah Sakit dan penelitian kuantitatif dari 107 orang Gakin yang mempunyai Kartu Sehat dari 3 kelurahan yang berjarak dekat dengan RSUD Tarakan. Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa RSUD Tarakan telah menjalankan fungsi manajerialnya cukup baik dengan pembentukan Tim, Adanya Prosedur Tetap Pelayanan, Kebijakan Direktur tentang pelayanan Gakin. Tersisanya anggaran bantuan JPSBK kemungkinan disebabkan adanya kecenderungan menggunakan anggaran APBN terlebih dahulu yang mempunyai prosedur yang lebih jelas dan fleksibel. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian RSUD Tarakan yang bisa mempengaruhi juga penyerapan anggaran yakni belum meratanya sosialisasi tentang anggaran JPSBK, masih kurangnya koordinasi dengan Dinas Kesehatan Tingkat II dalam rangka sosialisasi anggaran dan sikap dalam pelayanan serta kurangnya fleksibiiitas dalam penerimaan pasien Gakin baru Rawat jalan di Loket penerimaan karena dalam petunjuk pelaksanaan diharuskan ada rujukan dari puskesmas. Hasil penelitian kuantitatif di tiga Kelurahan Kecamatan Tambora kemungkinan juga akan mempengaruhi peayerapan anggaran di RSUD Tarakan karena hanya 49.5 % Gakin yang memanfaatkan kartu sehatnya di RSUD Tarakan sementara yang tidak memanfaatkan sebagian besar disebabkan oleh tidak mengerti dalam penggunaan Kartu Sehat dan memilih menggunakan fasilitas kesebatan lain. Secara statistik ada hubungan yang sangat bermakna antara pengetahuan kartu sehat dengan pemanfaatan pelayanan RSUD Tarakan. Sebanyak 44,4 % (4 orang) yang dirawat inap mengeluh pelayanan kurang baik dengan harapan pelayanan dengan senyum dan ramah. Saran diberikan kepada RSUD Tarakan untuk menindak lanjuti hal-hal yang ditemukan dalam penelitian ini. Perlu intervensi dari Pemda DKI dalam perbaikan kebijakan pertanggungjawaban anggaran JPSBK petunjuk pelaksanaan serta prosedur pengganaannya serta penajaman sasaran Gakin dan perubahan nama Kartu Sehat. Untuk Depkes diperlukan kebijakan sosialisasi anggaran yang berasal dari Subsidi BBM.