Keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan adalah cermin ketepatan setiap pimpinan kesehatan didalam mengambil keputusan dan merumuskan kebijaksanaan. Keputusan dan kebijaksanaan merupakan pemecahan masalah yang terstruktur dimana bentukan strukturnya terdiri dari berbagai informasi yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Informasi merupakan hasil olahan dan analisa terhadap data yang dihimpun melalui suatu sistem yang dibangun baik dalam bentuk survey atau laporan rutin. Salah satu kriteria Informasi yang baik adalah yang On time dan On demand , oleh karenanya data hasil laporan rutin menjadi penting artinya didalam menjalankan manajemen suatu organisasi. Rentang organisasi Departemen Kesehatan, yang lebar dan berjenjang, menghendaki suatu sistem informasi yang handal. Keberadaan Puskesmas yang relatif dekat dan merata ditengah-tengah masyarakat, adalah sumber informasi yang baik bagi Departemen Kesehatan. Oleh karena itu sejak dikembangkannya Konsep Pembangunan Puskesmas, Departemen Kesehatan telah mengembangkan sistem informasi dengan bentuk pencatatan dan pelaporan Puskesmas. Yang pada akhirnya disebut Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas ( SP2TP). Luas wilayah dan heterogenitas letak geografi mengakibatkan tidak terjaminnya kelengkapan laporan yang diterima oleh jenjang administrasi yang lebih tinggi seperti di Propinsi dan di Pusat. Untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan data yang tersedia, perlu mengganti atau mengisi data yang tidak lengkap dengan menggunakan metode statistik yang dikenal yaitu Metode Imputasi. Agar hasil pengolahan dan analisa dapat menjadi informasi yang representatif harus ada batasan - batasan yang digunakan. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, peneliti mencoba untuk menggali batasan-batasan data yang masih layak untuk dilakukan Imputasi agar diperoleh informasi yang baik dengan memanfaatkan data yang tersedia. Untuk itu, dilakukan simulasi imputasi dengan menggunakan data yang lengkap dari laporan SP2TP dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1998. Dengan diperolehnya batasan-batasan data yang layak untuk dilakukan imputasi, diharapkan kebutuhan informasi dapat terpenuhi sesuai dengan dengan kriteria yang diharapkan.