Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi. Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan peningkatan kapabilitas APIP di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Penelitian menggunakan analisis kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kendala yaitu sosialisasi dilakukan baru sebatas pada sebagian pegawai Itjen belum dilakukan secara keseluruhan. Belum ada Tim Khusus terhadap proses peningkatan kapabilitas APIP, pembagian waktu dan tugas belum jelas dan belum memiliki anggaran khusus. Belum dibuat peraturan turunan dari Internal Audit Charter (IAC). Belum ada sistem reward dan punishment. Belum ada dokumentasi kertas kerja pengawasan. Kebijakan belum terinternalisasi. Kesimpulannya adalah pelaksanaan kebijakan belum tercapai dengan optimal berdasarkan PerKa BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011. Komunikasi merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Belum ada dukungan dan komitmen dari seluruh pegawai dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan kapabilitas APIP. Saran yang diajukan adalah konsisten melakukan sosialisasi kepada pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal, membuat Standar Operasional Prosedur (SOP), mengalokasikan anggaran kegiatan di tahun 2018, membuat nota kesepahaman dengan instansi lain, dan self assessment serta evaluasi program mutlak dilakukan secara kontinyu. Kata kunci: IACM, Kapabilitas APIP, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan The capability of the Internal Government Supervisory Apparatus (APIP) is the ability to carry out supervisory tasks consisting of three interrelated elements of capacity, authority, and competence. The objective of the research is to analyze the implementation of the policy of enhancing the capability of APIP in the Inspectorate General of the Ministry of Health. The study used qualitative analysis with in-depth interview method and literature study. The result shows that there are some obstacles: the socialization done only to some employees of Itjen; no Special Team on the process of improving APIP capability; the time and task division is unclear; has no special budget yet; There has not been a derivative rule from the Internal Audit Charter (IAC); no reward and punishment system; no documentation of supervision working papers; The policy has not been internalized. The conclusion is that the implementation of the policy has not been reached optimally based on PERKA BPKP Number PER-1633/K/JF/2011. Communication is the most influential factor in the implementation of the policy. There is no support and commitment from all employees in the implementation of APIP enhancement policy. The suggestion is to consistently socialize to employees within the Inspectorate General, make Standard Operating Procedures (SOP), allocate budget activities in 2018, create a memorandum of understanding with other agencies, and Self-assessment and program evaluation absolutely must do continuously. Keywords: IACM, Capability of APIP, Inspectorate General of the Ministry of Health