S3 - Disertasi

Implikasi Kebijakan Desentralisasi Terhadap Mix Kontrasepsi di Indonesia

Utari, Dyah/ Promotor: Junadi, Purnawan/ Kopromotor: Eryando, Tris; Wendy Hartanto/ Penguji: Sjaaf, Amal Chalik; Meiwita P. Budhiharsana; Soewarta Koesen; Trihono; Kemal N. Siregar; ([s.n.], [s.a.])

Abstrak

ABSTRAK

Kebijakan desentralisasi Indonesia yang ditetapkan tahun 1999 membawa implikasi

terhadap program kementerian dan badan dari tingkat nasional, termasuk program

Keluarga Berencana. Penelitian ini melihat implikasi kebijakan desentralisasi terhadap

mix kontrasepsi. Data yang digunakan adalah data SDKI tahun 1997, 2003, 2007, dan

2012. Pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif memperlihatkan bahwa kebijakan

desentralisasi mempengaruhi program KB pada sisi sumber daya manusia,

kelembagaan, pendanaan, serta sarana dan prasarana.

Mix kontrasepsi merupakan akibat dari keputusan pemilihan kontrasepsi di level

individu, yang dipengaruhi utamanya oleh persepsi terkait biaya yang dikeluarkan.

Sehingga akseptor lebih memilih metode suntik dibandingkan dengan metode lain.

Saran yang dapat dirumuskan adalah memasukkan program KB di dalam Standar

Pelayanan Minimal Kesehatan, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya

untuk memperoleh layanan KB.

Kata Kunci: kebijakan desentralisasi, KB, mix kontrasepsi

Policies have a major role in the field of fertility and population. Indonesia's

decentralization policy established in 1999 has implications for family planning

programs. This study aims to see the implications of decentralization policy on

contraceptive mix. The data used are SDKI data in 1997, 2003, 2007, and 2012. With a

mixed approach between quantitative and qualitative research, decentralization policy

results have influenced the family planning program on human resources, institutional,

funding, and facilities and infrastructure. The variables that influence the selection of

contraception at the individual level are the perceptions related to the lower costs

incurred when choosing injection methods compared to other methods. The suggestion

that can be formulated is to incorporate the family planning program in Minimum

Service Standards (Standar Pelayanan Minimal) so that the community does not need to

spend the cost to obtain family planning services.

Key words: Decentralization, Family Planning, Mix Methode Contraception

Metadata

Jenis Koleksi : S3 - Disertasi
No. Panggil : D-381
Pengarang :
Subjek :
Kode Bahasa : ind
Tipe Carrier :
Deskripsi Fisik : xiv, 183 hlm. Il; 30 cm
Departemen-Jurusan :
Kata Kunci : Kebijakan Desentralisasi, KB, Mix Kontrasepsi
Lembaga Pemilik : Pusinfokesmas FKM UI

File Digital: 2 

Shelf
 Diah Utari-Disertasi-Fulltext-FKM-2018.pdf ::
 Dyah Utari-Naskah Ringkas.doc ::
 
Catatan: Hanya file pdf yang dapat dibaca online
Menu Anggota Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan Lokasi
D-381 D-381 TERSEDIA Lantai 5 /Annex
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 130195

Sampul

cover

Lihat juga:

:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive