ABSTRAK Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku lembaga yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum, menjalankan reformasi birokrasi di bidang pelayanan kesehatan khususnya yang dilaksanakan oleh RS Bhayangkara kepada masyarakat menjadi bagian yang terintegrasi dari reformasi birokrasi Polri. Dengan terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2005 serta Perkap Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai titik tolak pembentukan Satker BLU di lingkungan Polri (Rumkit Bhayangkara). Tujuan penelitian ini untuk menganalisa implementasi kebijakan tata kelola Badan Layanan Umum di Rumah Sakit Bhayangkara Polri. Penelitian dilakukan melalui analisis data sekunder dan wawancara mendalam dengan kepala rumah sakit dari perwakilan 3 RS yaitu RS Bhayangkara Tk. II Sartika Asih Bandung, RS Bhayangkara Tk. III Bengkulu, dan RS Bhayangkara Tk IV Sespima Ciputat,dan pembina layanan kesehatan Kepolisian Pusat, perwakilan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, perwakilan Ditjen Yankes Kementerian Kesehatan, dan perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi telaah dokumen Dan didapatkan hasil bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Polri yang sudah BLU memberikan efek positif, dimana RS menjadi lebih fleksibel untuk mengembangkan layanannya, sehingga terjadi peningkatan pendapatan rumah sakit, implementasi tata kelola BLU di RS Bhayangkara telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun pada telaah dokumen masih ditemukan beberapa ketidaklengkapan berupa bukti evaluasi dari pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh pengawas internal maupun dewan pengawas, PPK-BLU yang diterapkan di RS Bhayangkara sesuai dengan UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada pasal 20 ayat 3, dan implementasi tata kelola BLU Di RS Bhayangkara menurut 10 unsur yang terkait secara garis besar sudah berjalan baik sesuai dengan asas BLU. Hal-hal yang harus dipersiapkan RS Bhayangkara untuk menjadi BLU yaitu meningkatkan layanan, sehingga terjadi peningkatan pendapatan rumah sakit, melakukan persiapan seperti persyaratan substantif, teknis, dan adminitratif seperti yang tercantum pada PP Nomor 23 tahun 2005 pada pasal 4, memberi pemahaman dan edukasi kepada seluruh personil rumah sakit akan pelaksanaan BLU di Rumah Sakit Bhayangkara Polri. Kata kunci : Badan Layanan Umum, RS Bhayangkara Polri, implementasi, tata kelola Public Service Agency (BLU) is a government agency established to provide services to the public in the form of providing goods and / or services sold without prioritizing profit and in carrying out its activities based on efficiency and productivity principles. The Police of the Republic of Indonesia as an institution in charge of enforcing the law, carrying out bureaucratic reforms in the field of health services especially implemented by Bhayangkara Hospital to the community become an integrated part of the reform of the police bureaucracy. With the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 23 Year 2005 and Regulation of Chief of Police Number 3 Year 2010 on Hospital Financial Management System in the Police Environment of the Republic of Indonesia is the starting point of the formation of BLU Work Unit within Polri(Rumkit Bhayangkara).The purpose of this research is to analyze the implementation of governance policy of Public Service Board at Bhayangkara Polri Hospital. The study was conducted through secondary data analysis and in-depth interviews with the head of the hospital from a representative of 3 RS, Bhayangkara Tk. II Sartika Asih Bandung, Bhayangkara Hospital Tk. III Bengkulu and Bhayangkara Tk IV Sespima Ciputat Hospital, and the Central Police healthcare supervisor, the Directorate General of Treasury at the Ministry of Finance, the Directorate General of Yankes of the Ministry of Health, and representatives of the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform. This research used qualitative method through in-depth interview technique and observation of document review And it was found that Bhayangkara Polri Hospital which has BLU give positive effect, where the hospital become more flexible to develop its service, so that there is an increase of hospital's income, the implementation of BLU governance in Bhayangkara Hospital has been run in accordance with the provisions of the laws and principles applicable to the BLU. Although in the document review still found some incompleteness in the form of evidences of evaluation of the implementation of monitoring and evaluation activities conducted by internal supervisors and supervisory boards, PPK-BLU applied in Bhayangkara Hospital in accordance with laws and regulations as in Law No. 44 of 2009 about hospitals in article 20, paragraph 3, and implementation of BLU governance In Bhayangkara Hospital according to 10 related elements in outline has been running well in accordance with the principle of BLU. The things that must be prepared by Bhayangkara Hospital to become BLU is to improve the service, so that there is an increase of hospital income, perform preparation such as substantive, technical, and administrative requirements as stated in PP No. 23 year 2005 on article 4, giving understanding and education to all hospital personnel will implement the Financial Management of Public Service Board at Bhayangkara Polri Hospital Keywords : Public Service Agency (BLU), Bhayangkara Polri Hospital, implementation, governance