Pemerintah Indonesia sejak 2014 menetapkan pengadaan obat melalui e-katalog, dan mewajibkan faskes pemerintah untuk melaksanakan kebijakan obat e-katalog untuk mendukung JKN. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi e-katalog obat di RSUD Pulangpisau tahun 2016. Data dikumpulkan melalui indepth interview, observasi dan telaah dokumen. Implementasi e-katalog obat belum berjalan dengan baik. Ditemukan masalah kekosongan obat karena distributor memprioritaskan Pulau Jawa, ketidak-tepatan rencana kebutuhan obat, kesulitan internet, pekerjaaan manual, minimnya dana, kurangnya sarana prasarana untuk pelayanan obat e-katalog. Sulit untuk distributor menyediakan buffer sebagai solusi penyimpanan dan penjualannya, karena bisa tidak terjual. Disarankan perlunya komitmen penyedia, serta kesiapan dan ketersediaan obat sesuai dengan kontrak. Selain itu agar rumah sakit menyediakan koneksi internet yang stabil dan lebih cepat, membuat sistem informasi rumah sakit. Agar manajemen rumah sakit memperhatikan ketersediaan obat, tenaga dan sarananya, dan mengalokasi dana yang lebih besar, membuat instalasi farmasi sebagai unit sentral, membayar tagihan obat ke distributor sesuai term of payment, dan melaksanakan tata kelola sebagai UPT dinas kesehatan. Agar Dinas Kesehatan Pulangpisau melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan e-catalog, membuat pelatihan pedoman perencanaan kebutuhan obat yang baik, pelatihan membuat rencana kebutuhan obat bagi petugas dinas kesehatan dan rumah sakit.

---

The Indonesian government has since 2014 set up drug procurement through e-catalogs, and requires government faciities to implement e-catalog drug policies. This study aimed to find out the implementation of e-catalog of drugs in RSUD Pulangpisau 2016. Data collected through indepth interview, observation and document review. The study found that e-catalog implementation faced many problems, i.e, drug stock out as the distributor prioritized Java, inaccurateness of the drug requirement planning, internet difficulties, manual work, the lack of needed funds and facilities for the e-catalog services. It was difficult for distributors to provide buffers as their storage and sales solutions, as they may not unsold. It is recommended that the drug providers committed and provide just enough drugs as stated in the contract. In addition, it is suggested that hospital provide a stable Internet connection, develop hospital information system. The management should pay attention to the availability of medicines, personnel and facilities, allocate more funds, make pharmaceutical installations as central units, pay the drug bills to the distributors according to the term of payment, and implement better governance. The district health office should monitor and evaluate the implementation of e-catalogs, provide training on good drug guideline, and drug requirement planning.