Terjaminnya ketersediaan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) lini pertama merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan program penanggulangan TB nasional dengan target Indonesia Bebas TB di tahun 2030. Ketersediaan OAT lini pertama di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama dapat terwujud melalui serangkaian kegiatan manajemen logistik yang dilaksanakan berjenjang oleh Puskesmas, Suku Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi sampai tingkat pusat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dari penelitian ini diperoleh: 1) Input SDM untuk perencanaan, penyimpanan serta distribusi OAT lini pertama telah sesuai pedoman yang berlaku. Meskipun dalam fungsi dan proses perencanan di Sudinkes Jakarta Barat lebih dijalankan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta. 2). Pembiayaan fungsi perencanaan terintegrasi dengan agenda pekerjaan pengelola TB dan mitra kerja sedangkan untuk penyimpanan dan distribusi didukung oleh pembiayaan yang terdapat di bagian umum ataupun tata usaha di setiap institusi. 3) Dokumen pendukung yang perlu perbaikan; BAST distribusi OAT lini pertama ke Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, dan catatan pembersihan gudang serta monitoring pest control. 4). Petunjuk Teknis Pengelolaan Logistik TB yang diterbitkan tahun 2017 belum menjadi rujukan oleh Sudinkes Jakarta Barat dan fasyankes dibawahnya. 5). Sarana dan prasarana fungsi penyimpanan sudah memadai meskipun belum semuanya tersedia baik di gudang Sudinkes Jakarta Barat maupun Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk. 6) SITT digunakan sebagai sumber informasi data kasus TB untuk perencanaan. 7) Tidak ada perbedaan alur proses penyimpanan OAT lini pertama baik di Puskesmas maupun Sudinkes Jakarta Barat. 8) Ketidaktersediaan OAT kategori kombipak di Puskesmas Kebon Jeruk, dan persediaan OAT kategori anak terbatas. Saran peneliti terkait keseluruhan pengelolaan logistik adalah; 1) Pelibatan SDM hingga Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat (bottom up) dalam proses perencanaan, 2). Mempercepat pengusulan pembuatan Keputusan Gubernur DKI mengenai distribusi BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) menggunakan SBBK. 2) Dinas Kesehatan dan Suku Dinas Kesehatan disarankan untuk menyediakan anggaran dalam rangka peningkatan pemenuhan standar gudang penyimpanan obat.