Indonesia sebagai negara yang memiliki risiko bencana dengan skala tinggi

perlu menyiapkan fasilitas kesehatan yang memiliki tingkat kesiapsiagaan yang

baik.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesiapsiagaan RS menghadapi

bencana di provinsi Jawa Barat tahun 2017 - 2018.

Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan pendekatan

kuantitatif dan kualitatif. Populasi penelitian ini adalah semua RS pemerintah tipe A

dan B di Provinsi Jawa Barat. Sampel RS penelitian sebanyak 15 RS. Penilaian

kesiapsiagaan RS menghadapi bencana dilakukan dengan menggunakan instrumen

Hospital Safety Index (HSI) edisi kedua yang dikeluarkan oleh WHO tahun 2015.

Kesiapsiagaan RS menghadapi bencana berhubungan dengan faktor internal yaitu

pengetahuan, pendidikan dan sikap serta faktor eksternal yaitu kebijakan, pendapatan

perkapita dan keterlibatan komunitas. Penilaian faktor internal dan eksternal yang

berhubungan dengan kesiapsiagaan RS menghadapi bencana dilakukan dengan

menggunakan analisis multilevel dengan menggunakan software pengolahan data.

Hasil penilaian HSI dianalisis berdasarkan elemen struktural, nonstruktural, dan

manajemen kegawatdaruratan dan bencana, serta wawancara mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan instrumen HSI untuk mengukur kesiapsiagaan

RS menghadapi bencana yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia valid dan

reliabel untuk digunakan dalam penilaian. Penilaian kesiapsiagaan RS menghadapi

bencana di Provinsi Jawa Barat, 14 RS (93%) berada pada level B, yaitu berisiko

dalam menghadapi bencana, RS tidak dapat berfungsi dengan normal dan segera

beroperasi pada saat terjadi bencana dan 1 RS (7%) dalam level A yaitu siap

menghadapi bencana. Elemen penilaian yang perlu ditingkatkan di semua RS adalah

elemen nonstruktural dan elemen manajemen. Faktor internal yang berhubungan

dengan kesiapsiagaan RS menghadapi bencana adalah pengetahuan dan sikap. Faktor

eksternal yang berhubungan dengan kesiapsiagaan RS menghadapi bencana adalah

keterlibatan komunitas.

Meningkatkan pengetahuan serta memiliki SDM yang kompeten dalam

penanggulangan bencana merupakan implementasi dalam kesiapsiagan. Peraturan

daerah diperlukan sebagai kebijakan pemerintah dalam melakukan pengurangan risiko

bencana. Keterlibatan masyarakat menjadi penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan

RS menghadapi bencana.