Program peningkatan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) ini menjadi salah satu target pemerintah karena kontrasepsi jangka panjang memungkinkan kontinuitas penggunaan layanan Keluarga Berencana (KB) oleh pasangan usia subur (PUS). Beberapa faktor yang terkait dengan penggunaan MKJP tergantung pada lokasi penelitian, mulai dari faktor sosiodemografi, sosial ekonomi, sosial budaya sampai dengan pemberdayaan perempuan. Adapun komponen pemberdayaan perempuan adalah tingkat pendidikan, status pekerjaan, partisipasi dalam pengambilan keputusan Studi ini bertujuan untuk mengetahui tren MKJP dan pemberdayaan perempuan dari 2007-2017 serta menganalisis hubungan antara pemberdayaan perempuan dengan MKJP setelah mengontrol dengan variabel sosio demografis, seperti umur ibu, perbedaan usia istri dan suami, tingkat pendidikan suami, tingkat kesejahteraan rumah tangga, daerah tempat tinggal, dan regional tempat tinggal. Penelitian ini menggunakan analisis bivariat dan multivariat dengan data sekunder SDKI 2007-2017. Hasil penelitian pemberdayaan perempuan di Indonesia dan MKJP memiliki tren yang cenderung meningkat selama periode 10 tahun menunjukkan tingkat pemberdayaan perempuan memiliki hubungan secara statistik dengan penggunaan MKJP. Komponen pemberdayaan perempuan yang mencakup tingkat pendidikan (p=<0,01; AOR=2,01; 95% CI=1,81 – 2,43), pekerjaan (p=0,02; AOR=1,10; 95%CI=1,03 – 1,17), dan sikap positif terhadap kekerasan (p≤0,01; AOR=0,91; 95% CI=0,86 – 0,97) memiliki hubungan secara statistik dengan penggunan MKJP. Sedangkan faktor partisipasi dalam pengambilan keputusan di rumah tangga (p=0,854; AOR=0.90; 95% CI=0,86–1,13) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan MKJP. Kata kunci: MKJP; SDKI; Pemberdayaan Perempuan; KB, Kontrasepsi; Indonesia

Background and Purpose: The use of long-acting and permanent methods (LAPMs) of contraception becomes one of the government’s efforts to ensure the continuity of family planning program. Factors associated with the LAPMs use can be contingent upon the study context or setting that includes socio-demographic, social and cultural norms, and women empowerment factors. This study aimed to examine the associations between women empowerment and the LAPMs use. Methods: This was a cross-sectional study involving 97,316 records of married women aged 15-49 years, retrieved from three rounds of the Indonesia Demographic and Health Survey (2007, 2012, and 2017). The dependent variable is the LAPMs use, whereas the main independent variables were women empowerment factors (i.e., educational level, occupational status, participation in household decision-making, attitude toward wife- beating). Adjusted associations between women empowerment and the LAMPs use were examined using binary logistic regression by controlling the influence of socio- demographic variables as potential confounders. Results: About half of women in this study were 35-49 years of age and completed primary education. The findings from multivariate analysis indicate statistically significant confounders-adjusted associations between some women empowerment factors and the LAPMs use. The increase of education level was found to be positively associated with the use of LAPMs. Working women increased the likelihood of using LAPMs by 1.10 (95%CI=1.03-1.17) times. In addition, those who approved for being beaten by their husband in any circumstance were less likely to use LAPMs (OR=0.91; 95%CI=0.86-0.97). However, participation in household decision-making was not associated with the LAMPs use. Conclusion: Women empowerment factors that included educational level, occupational status, and the attitude toward wife-beating were associated with the use of LAPMs among Indonesian married women. Therefore, improving women empowerment by increasing women’s educational level, participation in labor force, and reducing women’s vulnerability to domestic violence can increase the uptake of LAPMs. Key words: LAPMs; DHS; women empowerment; family planning; contraception; Indonesia