"Peraturan Daerah Jawa Barat No.5 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa merupakan salah satu dukungan pemerintah Jawa Barat bagi pelayanan kesehatan jiwa, setelah keluarnya Undang-Undang No18 tahun 2018 tentang Kesehatan Jiwa. Namun dalam pelaksanaannya, sistem perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini masih belum cukup banyak membantu dalam hal peningkatan upaya layanan kesehatan jiwa. Kota Bandung yang merupakan bagian dari Kab/Kota Jawa Barat memilliki angka prevalensi depresi tertinggi ke dua, dan memiliki angka cakupan pengobatan yang paling rendah diantara Kab/Kota lainnya. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganaslisis implementasi Peraturan Daerah Jawa Barat No.5 tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa. Metode: penelitian ini merupakan penelitian analitik kualitatif yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan pada penelitian. Penelitian ini juga menggunakan teori Van Meter Van Hotern sebagi teori pendukung analisis implementasi. Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung dengan informan Dinas Kesehatan Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dinas Sosial Kota Bandung, Puskesmas, dan Organisasi Pelayanan Sosial. Metode yang digunaan dalam pengumpulan data ialah dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen terkait. Hasil: Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan belum dapat berjalan secara optimal, adanya perbedaan standar dan sasaran yang digunakan dalam penentuan indikator kinerja instansi. Masih terdapat sumber daya yang belum mencukupi untuk mendorong implementasi pelayanan kesehatan jiwa dasar bagi masyarakat Kota Bandung. Kualitas Hubungan antar instansi pelaksana kebijakan sudah terlaksana cukup baik ditunjukan dengan adanya koordinasi yang aktif dilakukan untuk pelayanan kesehatan jiwa baik secara formal maupun informal. Sudah tersedianya SOP pelayanan ODGJ bagi sektor kesehatan sehingga memudahkan dalam hal perujukan. Lingkungan eksternal yaitu masyarakat yang sudah mulai aktif melaporkan jika adanya kasus ODGJ di masyarakat. Namun terdapat beberapa aspek yang perlu untuk ditinjau kembali yaitu aspek sumberdaya terkait anggaran dan SDM. Perlunya sosialisasi Kembali terkait Peraturan Daerah Jawa Barat No.5 Tahun 2018 dan SOP yang digunakan dalam perujukan ODGJ kepada instansi terkait diluar sektor kesehatan, sehingga adanya kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dasar."

---

Introduction: West Java Regional Regulation No. 5 of 2018 concerning Mental Health Services is one of the West Java government's support for mental health services, after the issuance of Law No. 18 of 2018 concerning Mental Health. However, in practice, the regulatory system that has been in effect so far has not been of much assistance in terms of improving mental health service efforts. The city of Bandung, which is part of the West Java Regency/City, has the second highest depression prevalence rate, and has the lowest treatment coverage rate among other Regencies/Cities. Purpose: This study aims to analyze the implementation of the basic mental health service system in West Java Regional Regulation No. 5 of 2018 concerning Mental Health Services. Method: this research is a qualitative analytic research which is expected to be able to answer research questions. This study also uses Van Meter Van Hotern's theory as a supporting theory for implementation analysis. This research was conducted in the city of Bandung with informants from the West Java Health Office, the Bandung City Health Service, the Bandung City Social Service, Community Health Centers, and Social Service Organizations. The method used in collecting data is by in-depth interviews and review of related documents. Results: The results of the study show that policy implementation has not been able to run optimally, there are differences in standards and targets used in the selection of agency performance indicators. There are still insufficient resources to encourage the implementation of basic mental health services for the people of Bandung City. The quality of the relationship between policy implementing agencies is quite good as indicated by the existence of active coordination for mental health services both formally and informally. The SOP for ODGJ services is already available for the health sector to make it easier in terms of referrals. The external environment is the community that has started to actively report cases of ODGJ in the community. However, there are several aspects that need to be reviewed, namely the aspect of resources related to budget and human resources. The need for socialization again regarding West Java Regional Regulation No. 5 of 2018 and the SOP used in referring ODGJ to related agencies outside the health sector, so that there is a comfortable understanding in implementing basic mental health services