Menurut Riset Tenaga Kesehatan 2017, hanya 79,8% Puskesmas dan 83,2% rumah sakit yang menghitung kebutuhan nakes sesuai dengan standar sehingga banyak fasyankes milik pemerintah yang kesulitan dalam melakukan manajemen ASN dan merekrut nakes non-ASN untuk membantu mengoperasikan institusi pelayanan kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi harapan pemerintah untuk menanggapi persoalan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tujuan dan menganalisis implementasi kebijakan PPPK JF Kesehatan Tahun 2022 di DKI Jakarta dan Depok dibatasi pada proses mekanisme penetapan kebutuhan dan pengadaan PPPK dengan menggunakan teori implementasi Van Horn dan Van Meter. Penelitian ini dilakukan dengan rancangan desain studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan wawancara mendalam untuk mengumpulkan data primer dan menelaah dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah kebijakan memiliki dua tujuan dari dua perspektif yang berbeda (pemenuhan formasi ASN dan pemenuhan serta pemerataan SDM kesehatan berdasarkan RPJMN), tidak ada ukuran kebijakan, ketersediaan sumber daya sudah memadai, komunikasi yang belum optimal, prosedur pelaksanaan yang masih memiliki banyak kendala, perbedaan disposisi pada setiap daerah, dan kinerja implementasi kebijakan yang tidak bisa dinilai karena tidak adanya ukuran kebijakan. Akibat dari kinerja implementasi yang tidak dapat diukur, penelitian ini menemukan adanya peran kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan PPPK JF Kesehatan Tahun 2022. Penelitian ini merekomendasikan untuk menetapkan ukuran kebijakan, menguraikan mekanisme kepegawaian yang masih berbenturan dengan ASN, mengembangan sistem informasi ASN, dan melakukan sosialisasi kebijakan dengan menyeluruh.
According to the Health Workforce Research in 2017, only 79.8% of Puskesmas and 83.2% of hospitals calculated the need for health workers according to the standard, so many government-owned health facilities have difficulty in managing ASN and recruiting non-ASN health workers to help operate health service institutions. Government Regulation No. 49/2018 on the Management of Government Employees with Work Agreements (PPPK) is the government's hope to respond to these problems. This study was conducted to determine the objectives and analyze the implementation of the PPPK JF Kesehatan Tahun 2022 in DKI Jakarta and Depok limited to the process of determining the needs and procurement mechanism of PPPK using the implementation theory of Van Horn and Van Meter. This research was conducted using a case study design with a qualitative approach. Researchers used in-depth interviews to collect primary data and reviewed documents to obtain secondary data. The results of this study are that the policy has two objectives from two different perspectives (fulfillment of ASN formations and fulfillment and equitable distribution of health human resources based on RPJMN), there is no policy measure, adequate resource availability, lack of communication, implementation procedures still have many obstacles, each region has different implementing dispositions, and policy implementation performance cannot be assessed due to the absence of policy indicators. As a result of implementation performance that cannot be measured, this study found a role of policy target in the implementation of PPPK JF Kesehatan Tahun 2022. This study recommends establishing policy indicators, outlining staffing mechanisms that still clash with ASN staffing mechanisms, developing ASN information systems, and comprehensive policy socialization.
Indriaswari Widhakuswara-Skripsi-FKM-Full Text-2023.pdf ::