Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan yang menyatakan bahwa setiap tempat kerja merupakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Hal tersebut merupakan pemenuhan dari amanat UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat. Sayangnya, sejak ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah pada 2012, beberapa penelitian menunjukkan KTR tidak terlaksana dengan optimal. Penelitian ini disusun untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan KTR pada tempat kerja di Indonesia. Penelitian dilaksanakan menggunakan teknik kajian literatur sistematis dengan mengumpulkan literatur yang diterbitkan dalam periode sepuluh tahun terakhir terkait pelaksanaan KTR pada tempat kerja di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KTR mampu dilaksanakan dengan baik oleh 28% tempat kerja. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaksanaan KTR di tempat kerja cukup rendah. Indikator dengan pemenuhan tertinggi ditunjukkan oleh keberadaan rambu larangan merokok. Sedangkan indikator terendah ditunjukkan oleh keberadaan ruang merokok dan indikator perilaku. Dari hasil tersebut, pengelola kebijakan mulai dari pimpinan hingga pengawas perlu menyatakan komitmen yang kuat dalam menjamin pelaksanaan KTR sebagai indikator input sehingga indikator lain dapat terpenuhi dengan baik. Pimpinan dan pengawas seharusnya menjadi teladan bagi pekerja untuk tidak merokok di lingkungan KTR.
The Indonesian government has established a policy stating that every workplace is a Smoke Free Area (KTR). This is the fulfillment of the mandate of the 1945 Constitution which states that everyone has the right to a healthy environment. Unfortunately, since it was enacted through a Government Regulation in 2012, several studies have shown that KTR has not been implemented optimally. This research was conducted to get an overview of the implementation of KTR in workplaces in Indonesia. The research was carried out using a systematic literature review technique by collecting published literature in the last ten years regarding the implementation of KTR in workplaces in Indonesia. The results of the study show that 28% of workplaces can implement KTR well. These results indicate that the level of compliance with KTR implementation in the workplace is quite low. The indicator with the highest compliance is shown by the presence of no smoking signs. While the lowest indicator is shown by the presence of a smoking room and behavioral indicators. From these results, policy managers ranging from leaders to supervisors need to state a strong commitment in ensuring the implementation of KTR as an input indicator so that other indicators can be fulfilled properly. Leaders and supervisors should be role models for workers not to smoke in the KTR environment.
Hadiq Nur Wahid Arrifqi-Skripsi-FKM-Fulltext-2023.pdf ::