Pelayanan kontrasepsi terdiri dari pra-pelayanan kontrasepsi, tindakan pelayanan KB, dan pasca pelayanan. Implementasi kebijakan pelayanan KB belum sepenuhnya terlaksana dengan maksimal disebabkan terkendala pendanaan yang berkaitan dengan jasa pelayanan dikarenakan masih terdapat beberapa hal yang kurang jelas sehingga pelaksanaan layanan belum maksimal yang menyebabkan layanan tersebut tidak termasuk dalam pembiayaan JKN maupun didukung oleh program. Oleh karena itu, perlu dilakukannya perhitungan biaya pelayanan kontrasepsi dengan tepat dan cermat yang bertujuan untuk memperoleh tarif jasa pelayanan kontrasepsi. Analisis biaya yang mengalokasikan biaya produksi dan biaya overhead dikenal dengan metode Activity Based Costing. Metode ini dapat mengevaluasi biaya secara tepat dengan memberikan informasi non-keuangan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dapat mengetahui total biaya (total cost) dan biaya satuan (unit cost) untuk melakukan aktivitas. Penelitian ini bertujuan menghitung total cost dan unit cost per pelayanan kontrasepsi di poli pelayanan KB Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama. Studi ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif dan kajian literatur sesuai dengan data yang ada. Metode yang digunakan dalam menghitung unit cost adalah Activity Based Costing (ABC). Hasil penelitian ini adalah biaya satuan konseling sebesar Rp. 67.716, persetujuan tindakan tenaga kesehatan sebesar Rp. 61.459, pasang IUD sebesar Rp.59.604, cabut IUD sebesar Rp. 61.588, suntik KB (Cyclo) sebesar Rp. 205.610, suntik KB (Deppo) sebesar Rp. 71.531, pil KB sebesar Rp. 133.220, pasang implan sebesar RP.62.852, cabut implan sebesar Rp.71.531, kontrol IUD sebesar Rp.59.674, dan kontrol implan sebesar Rp.85.948. Kesimpulan penelitian ini adalah tarif pelayanan kontrasepsi yang terdiri dari pasang dan cabut IUD dan pasang dan cabut implan masih diatas unit cost, sedangkan pelayanan konseling, persetujuan tindakan tenaga kesehatan, kontrol IUD, kontrol Implan, dan suntik KB dapat dijadikan bahan masukan untuk ditetapkan sebagai tarif pelayanan kontrasepsi.
Contraceptive services consist of pre-service contraception, family planning service actions, and post-service. The implementation of family planning service policies has not been fully implemented optimally due to funding constraints related to service services because there are still some things that are unclear so that the implementation of services is not optimal, which causes these services not to be included in JKN financing or supported by the program. Therefore, it is necessary to calculate the cost of contraceptive services appropriately and carefully with the aim of obtaining contraceptive service rates. Cost analysis that allocates production costs and overhead costs is known as the Activity Based Costing method. This method can evaluate costs appropriately by providing non-financial information in an effort to improve efficiency and effectiveness, can determine the total cost (total cost) and unit cost (unit cost) to perform activities. This study aims to calculate the total cost and unit cost per contraceptive service at the Kebayoran Lama sub-district health center family planning service. This study uses descriptive quantitative research design and literature review in accordance with existing data. The method used in calculating unit cost is Activity Based Costing (ABC). The results of this study are the unit cost of counseling amounting to Rp. 67,716, approval of health worker actions amounting to Rp. 61,459, installing IUDs amounting to Rp. 59,604, removing IUDs. .604, pull out the IUD by Rp. 61,588, birth control injections (Cyclo) by Rp. 205,610, birth control injections (Deppo) by Rp. 71,531, birth control pills by Rp. 133,220, install implants by RP.62,852, pull out implants by Rp.71,531, IUD control by Rp.59,674, and implant control by Rp.85,948. The conclusion of this study is that contraceptive service rates consisting of IUD insertion and removal and implant insertion and removal are still above unit cost, while counseling services, approval of health worker actions, IUD control, Implant control, and birth control injections can be used as input material to be set as contraceptive service rates.
Fajar Pramuji Hadhianto-Skripsi-FKM-Full Text-2024.pdf ::