Program pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan upaya paling efektif untuk mencegah terjadinya HAIs” (Healthcare-Associated Infections), yaitu infeksi akibat pelayanan kesehatan, yang dapat menjadi ancaman masuknya penularan wabah ke komunitas. Implementasi dan pelaporan program PPI cukup beragam. Ketiadaan pelaporan dan data implementasi PPI di Fasilitas Palayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dapat menempatkan posisi layanan priemr dalam kondisi tidak siap dalam menghadapi ancaman wabah dan menambah kesenjangan. Tujuan penelitian untuk melihat gambaran implementasi PPI dan kesesuaian implementasi PPI di FKTP DTPK Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan mix methode dengan desain sequential explanatory. Pada tahap pertama dilakukan pengisian kuesioner baku menggunakan kuesioner baku IPCAF- minimum requirement assesment for primary care oleh seluruh tim PPI dilanjutkan dengan wawancara mendalam kepada 11 informan dan dilakukan observasi dokumen. Hasil didapatkan 23,8% Puskesmas di level Kabupaten belum memenuhi kesesuaian standar minimum program PPI, akan tetapi pada Puskesmas DTPK 36,4% Puskesmas sudah memenuhi kesesuaian standar minimum program PPI. Dari 8 komponen inti PPI, pada level Kabupaten nilai tertinggi didapat komponen monitoring dan umpan balik, sedangkan pada Puskesmas DTPK nilai tertinggi didapat pada komponen surveilans HAIs. Sementara pada level Kabupaten maupun Puskesmas DTPK, nilai terendah didapatkan pada komponen pendidikan pelatihan dan beban kerja kepegawaian dan ketersediaan tempat tidur. Perencanaan dan pembiayaan pendidikan pelatihan serta pemanfaatan pelatihan daring dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan nilai komponen pendidikan pelatihan.
Infection prevention and control programs are the most effective way to prevent "Healthcare-Associated Infections" (HAIs), which are healthcare-associated infections that can threaten the entry of outbreaks into the community. Implementation and reporting of the IPC program is quite various. The absence of reporting and data on the implementation of IPCs in Primary Care Facilities (FKTP) in rural/remote area (DTPK) can place the position of primary care facilities in an unprepared condition in facing the threat of an outbreak and increase inequality. The purpose of the study was to look at the description of IPC implementation and the suitability of IPC implementation in DTPK FKTP Kubu Raya Regency. This study used a mix method with a sequential explanatory design. In the first stage, a standard questionnaire was filled in using the IPCAF- minimum requirement assessment for primary care by the entire IPC team, followed by in-depth interviews with 11 informants and document observation. The results showed that 23.8% of FKTP at the district level had not yet compliance with the minimum standards of the IPC program, but at FKTP DTPK 36.4% of FKTP have met the minimum standards of the IPC program. Of the 8 core components of PPI, at the district level the highest value is obtained for the monitoring and feedback component,. while at the FKTP DTPK the highest value is obtained in the HAIs surveillance component. While at both the district and DTPK health center levels, the lowest scores were obtained in the components of training education and staffing workload and bed availability.
Rizki Rahayuningsih-Tesis-FKM-Full Text-2024.pdf ::