Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perpustakaan perlu dilibatkan dalam pengembangan kurikulum; materi pendidikan pemakai perpustakaan harus dikembangkan sesuai dengan komponen-komponen yang ada dalam information literacy; perpustakaan juga harus menyediakan sarana dan fasilitas yang mendukungpeningkatan literacy mahasiswa. Perkembangan dunia saat ini sudah memasuki revolusi industri 4.0 yang merupakan fenomena dimana terjadinya kolaborasi antara teknologi siber dengan teknologi otomatisasi. Hal ini membuka peluang bagi praktisi kedokteran dan masyarakat untuk melakukan konsultasi kesehatan, diagnosa praktik kedokteran dalam ruang virtual, tanpa mengurangi esensi pelayanan kesehatan yang biasa dikenal dengan Telemedisin. Beberapa manfaat Telemedisin dalam pelayanan yaitu efektifitas dan efisiensi dalam Pelayanan kesehatan tanpa batasan jarak geografis, pasien juga dapat menghemat waktu dan ongkos biaya perjalanan, serta meningkatkan akses ke Pelayanan kesehatan. Telemedisin juga dimanfaatkan oleh sesama praktisi kesehatan dalam mendapatkan saran atau rencana pengobatan lanjutan bagi seorang pasien. Pemanfaatan selama pandemik COVID-19 dirasakan paling nyata yakni mampu menyediakan pelayanan kesehatan dari jarak jauh karena mengurangi paparan virus SARS-CoV-2. Dengan manfaat yang nyata terutama dalam hal aksesibilitas dan kenyamanan, Telemedisin juga menimbulkan permasalahan terkait implementasi, keamanan data, dan kepuasan pasien. Banyak negara belum mengembangkan kerangka peraturan yang menyeluruh, hal ini juga yang menghambat adopsi Telemedisin dalam sistem pelayanan kesehatan. Di Indonesia, peraturan Permenkes No. 20/2019 masih dianggap umum, namun tidak menjawab persoalan menyeluruh seperti adanya resiko hukum, ketidakjelasan skema pembiayaan, kebijakan lain untuk keberlangsungan Telemedisin yang efektif, luas dan etis. Tujuan penelitian ini menganalisis model pelayanan Telemedisin di Rumah Sakit jejaring Nahdlatul Ulama. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan Interpretatif Deskriptif. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode wawancara mendalam dari 14 pimpinan rumah sakit jejaring NU, Dokter pelaksana, pimpinan Asosiasi yang menaungi seluruh anggota RS NU serta Kepala Dinas Kesehatan. Informasi-informasi yang diperoleh digunakan untuk dianalisis secara komprehensif guna mendapatkan faktor-faktor determinan yang mempengaruhi penerapan layanan Telemedisin di RS. Model layanan Telemedisin pada RS – RS jejaring NU didapatkan jenis Telemedisin berupa telekonsultasi dan teleradiologi dengan basis yang digunakan adalah WhatsApp / hotline RS, Ponsel pribadi serta aplikasi tambahan seperti zoom meeting dan google-meeting. Faktor yang mempengaruhi layanan ini antara lain adanya pembuatan SOP oleh pimpinan RS, Infrastruktur internet yang memadai (> 200 Mbps), Adanya Rekam Medis Elektronik (RME) yang terintegrasi dengan layanan Telemedisin, literasi Telemedisin dan kompetensi tenaga kesehatan, Diperlukan juga pemetaan pangsa pasar / kebutuhan masyarakat serta Pembayaran jasa medis yang layak dan berkesesuaian, sehingga tidak menimbulkan resistensi dari kalangan tenaga kesehatan. Sedangkan untuk penetapan unit yang memberikan pembinaan dan pengawasan (binwas) perlu ada keseragaman berdasarkan peraturan yang berlaku
Current world developments have entered industrial revolution 4.0, which is a phenomenon where collaboration occurs between cyber technology and automation technology. This opens up opportunities for medical practitioners and the public to carry out health consultations, medical practice diagnoses in virtual space, without reducing the essence of health services commonly known as Telemedicine. Some of the benefits of Telemedicine in services are effectiveness and efficiency in health services without geographical distance restrictions, patients can also save time and travel costs, as well as increase access to health services. Telemedicine is also used by fellow health practitioners to get advice or further treatment plans for a patient. The most obvious use during the COVID-19 pandemic is being able to provide health services remotely because it reduces exposure to the SARS-CoV-2 virus. With obvious benefits especially in terms of accessibility and convenience, telemedicine also raises problems related to implementation, data security and patient satisfaction. Many countries have not developed a comprehensive regulatory framework, which also hinders the adoption of telemedicine in the health care system. In Indonesia, Minister of Health regulation no. 20/2019 is still considered general, but does not address comprehensive issues such as legal risks, unclear financing schemes, other policies for the continuation of effective, widespread and ethical telemedicine. The aim of this research is to analyze the telemedicine service model at the Nahdlatul Ulama network of hospitals. The research design used is descriptive qualitative with a descriptive interpretive approach. This qualitative research used in-depth interview methods with 14 leaders of NU network hospitals, implementing doctors, leaders of the Association which oversees all members of NU Hospitals and the Head of the Health Service. The information obtained is used for comprehensive analysis to obtain determinant factors that influence the implementation of telemedicine services in hospitals. The telemedicine service model at NU network hospitals is telemedicine in the form of teleconsultation and teleradiology with the basis used being WhatsApp / hospital hotline, personal cell phone and additional applications such as zoom meetings and google-meeting. Factors that influence this service include the creation of SOPs by hospital leaders, adequate internet infrastructure (> 200 Mbps), the existence of an Electronic Medical Record (EMR) that is integrated with telemedicine services, telemedicine literacy and competency of health workers, market share mapping is also needed. community needs and adequate and appropriate payment for medical services, so as not to cause resistance from health workers. Meanwhile, for the determination of units that provide guidance and supervision, there needs to be uniformity based on applicable regulations
Fery Rahman-Disertasi-FKM-Full Text-2024.pdf ::