Keberadaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam melakukan pembinaan, pengasuhan dan pelayanan kesehatan anak binaan bertujuan untuk mengembangkan resliliensi anak dan mendorong terciptanya perawatan kesehatan fisik dan jiwa serta kesejahteraan yang baik. Tujuan penelitian adalah didapatkannya efektivitas pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa LPKA Kelas II Bandung tahun 2024. Metodologi  penelitian secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa kegiatan skrining SDQ, konseling serta psikoedukasi anak binaan telah berdampak positif pada ketertiban, keamanan serta reintegrasi sosial di LPKA. Tantangan meliputi keterbatasan SDM, anggaran, literasi petugas pemasyarakatan serta lemahnya dokumentasi laporan kegiatan serta koordinasi antar mitra eksternal. Kesinambungan program menghadapi tantangan struktural akibat faktor politik, perubahan kebijakan kelembagaan dan peran keluarga anak binaan. Keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal memperkuat efektivitas program. Diperlukan peningkatan deteksi dini, intervensi psikologis, literasi petugas, dan ruang khusus konseling. Ditjenpas diharapkan memperkuat kolaborasi lintas sektor, memperbarui SOP layanan kesehatan jiwa, digitalisasi materi, serta penempatan psikolog klinis secara prioritas. 

The existence of the Child Special Development Institution (LPKA) in providing guidance, care and health services for fostered children aims to develop children's resilience and encourage the creation of physical and mental health care and good welfare. The research objective is to obtain the effectiveness of the implementation of the mental health prevention and control program of LPKA Class II Bandung in 2024. The research methodology is qualitative with a case study approach. The results showed that SDQ screening activities, counseling and psychoeducation of foster children had a positive impact on order, security and social reintegration in LPKA. Challenges include limited human resources, budget, literacy of correctional officers and weak documentation of activity reports and coordination between external partners. The sustainability of the program faces structural challenges due to political factors, changes in institutional policies and the role of families of foster children. The involvement of internal and external stakeholders strengthens program effectiveness. Improved early detection, psychological interventions, officer literacy and dedicated counseling spaces are needed. The Directorate General of Corrections is expected to strengthen cross-sector collaboration, update SOPs for mental health services, digitize materials, and prioritize the placement of clinical psychologists.