Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di dunia, Negara Indonesia menempati peringkat kedua kasus TB terbanyak di dunia. Provinsi Jawa Barat menempati peringkat satu kasus TB terbanyak di Indonesia dan Kota Depok menempati peringkat 10 besar kasus TB di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kota Depok telah membentuk inovasi Kampung Peduli Tuberkulosis (KAPITU) sebagai wadah komunikasi antara masyarakat, lintas program dan lintas sektor dalam melakukan penanggulangan tuberkulosis melalui kegiatan penemuan, pendampingan pengobatan, dan sosialisasi tuberkulosis. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Kampung Peduli Tuberkulosis yang sudah dijalankan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek input (sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, kebijakan), aspek proses (komunikasi, disposisi, struktur birokrasi), serta aspek output (hasil implementasi KAPITU) sudah berjalan baik di Kelurahan Mampang dan Suka Maju Baru. Implementasi KAPITU sempat tidak berjalan pada Kelurahan Sawangan Baru dan Sawangan Lama karena adanya pergantian petugas dan petugas yang pindah kerja. Pada Kelurahan Cilodong dan Pasir Putih masih kurangnya sumber daya manusia, tidak tersedianya anggaran, belum optimalnya komunikasi dan disposisi sehingga menyebabkan implementasi KAPITU belum berjalan optimal. Selanjutnya faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga mempengaruhi implementasi KAPITU. Kesimpulan implementasi KAPITU yang berjalan dengan baik berbanding lurus dengan capaian indikator program TB yang juga baik. Kelurahan yang menunjukkan implementasi program KAPITU yang baik, seperti Mampang dan Suka Maju Baru, memiliki capaian yang lebih baik, Selanjutnya Kelurahan Sawangan Baru dan Sawangan Lama juga menunjukkan adanya peningkatan capaian program setelah satgas KAPITU mulai berjalan kembali. Kelurahan yang belum mengimplementasikan KAPITU dengan baik, seperti Cilodong dan Pasir Putih, juga menunjukkan capaian program TB yang belum baik.

Tuberculosis is still a health problem in the world, Indonesia ranks second in the world  for the most TB cases. West Java Province ranks first in the number of TB cases in  Indonesia and Depok City ranks in the top 10 for TB cases in West Java Province. The  Depok City Government has formed the Kampung Peduli Tuberkulosis (KAPITU)  innovation as a means of communication between the community, across programs and  across sectors in preventing and controlling tuberculosis through discovery activities,  treatment assistance, and tuberculosis socialization. This study aims to analyze how the  implementation of the Kampung Peduli Tuberkulosis policy has been carried out. This  study uses qualitative methods and data collection is carried out through in-depth  interviews and document reviews. The results of the study indicate that the input aspects  (human resources, budget, facilities, policies), process aspects (communication,  disposition, bureaucratic structure), and output aspects (results of KAPITU  implementation) have been running well in Mampang and Suka Maju Baru Sub-districts.  The implementation of KAPITU was not running in Sawangan Baru and Sawangan Lama  Sub-districts due to changes in officers and officers who moved jobs. In Cilodong and  Pasir Putih Sub-districts, there was still a lack of human resources, unavailability of  budget, suboptimal communication and disposition, which caused the implementation of  KAPITU to not run optimally. Furthermore, social, economic, and political  environmental factors also influenced the implementation of KAPITU. The conclusion is  that the implementation of KAPITU that is running well is directly proportional to the  achievement of TB program indicators which are also good. Sub-districts that show good  implementation of the KAPITU program, such as Mampang and Suka Maju Baru, have  better achievements. Furthermore, Sawangan Baru and Sawangan Lama Sub-districts  also show an increase in program achievements after the KAPITU task force started  operating again. Sub-districts that have not implemented KAPITU properly, such as  Cilodong and Pasir Putih, also show poor achievement of TB program indicators.