Obesitas merupakan salah satu tantangan utama dalam kesehatan masyarakat di Indonesia, dengan prevalensi yang terus meningkat, terutama pada kelompok usia produktif di wilayah perkotaan. Kondisi ini berdampak pada penurunan kualitas hidup, peningkatan risiko penyakit tidak menular (PTM), serta beban ekonomi terhadap sistem kesehatan nasional. Jepang berhasil menurunkan prevalensi obesitas melalui kebijakan Metabo Law, yaitu program skrining tahunan dan intervensi gaya hidup berbasis risiko metabolik yang terintegrasi dalam sistem asuransi nasional.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan adopsi kebijakan Metabo Law ke dalam sistem kebijakan kesehatan Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan desain studi kebijakan, yang didukung oleh kerangka teori Policy Cycle (pada tahap adopsi kebijakan) dan Diffusion of Innovation. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara mendalam dengan informan dari sektor akademik, pembuat kebijakan, dan praktisi klinis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian obesitas di Indonesia masih bersifat terfragmentasi dan belum terintegrasi dalam sistem skrining kesehatan nasional secara berkelanjutan. Di sisi lain, kebijakan di Jepang terbukti efektif berkat dukungan regulasi, pendanaan, serta komitmen multisektoral yang kuat. Potensi adopsi kebijakan serupa di Indonesia cukup besar, khususnya dalam konteks reformasi sistem kesehatan, bonus demografi, dan meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya deteksi dini. Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan penyesuaian terhadap konteks lokal, penguatan kapasitas kelembagaan, serta dukungan politik dan lintas sektor.
Kesimpulannya, kebijakan skrining tahunan berbasis risiko metabolik seperti Metabo Law memiliki potensi sebagai strategi nasional pengendalian obesitas di Indonesia. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup integrasi skrining ke dalam kebijakan nasional, penguatan peran pemerintah daerah, serta pengembangan pendekatan edukatif dan regulatif yang berkelanjutan, selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.
Obesity is one of the major public health challenges in Indonesia, with a steadily increasing prevalence, particularly among the productive-age population in urban areas. This condition contributes to a decline in quality of life, a higher risk of non-communicable diseases (NCDs), and imposes a significant economic burden on the national health system. Japan has successfully reduced obesity prevalence through the Metabo Law, a policy of annual health screening and lifestyle interventions based on metabolic risk, integrated into the national insurance system. This study aims to analyze the potential adoption of the Metabo Law into Indonesia’s health policy system. A qualitative approach was employed using a policy study design, supported by the Policy Cycle theory (focusing on the adoption stage) and the Diffusion of Innovation framework. Data were collected through document analysis and in-depth interviews with key informants from academia, policymakers, and clinical practitioners. The findings indicate that Indonesia’s current obesity control policies are still fragmented and not yet integrated into a sustainable national screening system. In contrast, Japan’s policy has proven effective due to strong regulatory support, sustainable financing, and multisectoral commitment. The potential for adopting a similar policy in Indonesia is considerable, particularly in the context of ongoing health system reform, demographic bonus, and growing awareness of early detection. However, implementation requires contextual adaptation, institutional capacity building, and political and cross-sectoral support. In conclusion, a risk-based annual health screening policy such as the Metabo Law could serve as a national strategy for obesity prevention in Indonesia. The study recommends integrating screening into national policies, strengthening the role of local governments, and developing sustainable educational and regulatory approaches in line with the vision of Indonesia Emas 2045.