Akreditasi fasilitas kesehatan merupakan langkah strategis dalam menjamin mutu pelayanan, namun proses pasca akreditasi memerlukan tindak lanjut berupa pelaporan Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan pelaporan PPS pasca akreditasi klinik di wilayah Jakarta Selatan. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam terhadap lima informan dari Suku Dinas Kesehatan dan klinik yang telah serta belum melaporkan PPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan PPS masih rendah, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal seperti pemahaman terhadap regulasi, komitmen pimpinan, dan kompetensi sumber daya manusia; serta faktor eksternal seperti pembinaan oleh dinas kesehatan, sistem pelaporan, pelatihan, dan insentif. Ditemukan bahwa penguatan budaya mutu internal dan dukungan pembinaan eksternal secara simultan dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan PPS. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki strategi pengawasan dan pembinaan pasca akreditasi secara sistematis.

Health facility accreditation is a strategic step to ensure service quality, but the post-accreditation process requires follow-up in the form of reporting Strategic Improvement Plans (PPS). This study aims to analyze compliance with PPS reporting after clinic accreditation in South Jakarta. A case study method with a qualitative approach was used, involving in-depth interviews with five informants from the Health Sub-department and clinics that had and had not submitted PPS reports. The findings reveal that the compliance rate is still low, influenced by internal factors such as regulation comprehension, leadership commitment, and human resource competence, as well as external factors including supervision by the health office, reporting systems, training, and incentives. Strengthening internal quality culture and external guidance simultaneously is essential to improve PPS reporting compliance. This study provides recommendations for policymakers to enhance systematic post-accreditation monitoring and supervision strategies.