Search Results - Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Pencarian Spesifik

Jenis Koleksi

Ditemukan 31330 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV

Bahan-bahan berbahaya dan dampaknya terhadap kesehatan manusia (Jilid 3)

Departemen Kesehatan

363.7384 IND b

Jakarta : Departemen Kesehatan RI, 1996

Buku (pinjaman 1 minggu) Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Cari yang mirip

Metadata PDF

☉

Analisis Biaya dan Tarif Rawat Inap Pasien Stroke Iskemik pada Jaminan Kesehatan Nasional: Dampaknya terhadap Arus Kas Rumah Sakit dan BPJS Kesehatan

Andy Prabowo; Promotor: Ascobat Gani; Kopromotor: Mardiati Nadjib; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Meiwita Paulina Budiharsana, Erna Kristin, Mahlil Ruby, Mursyid Bustami

Abstrak:

Stroke adalah penyakit peringkat ketiga dengan biaya terbanyak dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pelayanan medisnya dilaksanakan sesuai dengan alur klinis (clinical pathway), yang merupakan turunan dari Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK). Tarif pelayanan penyakit stroke iskemik dalam skema Indonesia Case-Based Group (INA-CBG) ditetapkan sebelum pemberlakuan PNPK. Akibatnya, penyusunan tarif stroke iskemik belum sepenuhnya mempertimbangkan standar pelayanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa rumah sakit perlu mengelola biaya perawatan dan kualitas layanan agar tarif INA-CBG dapat mencukupi biaya satuan rawat inap stroke iskemik pada pasien JKN di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. Desain penelitian yang digunakan adalah noneksperimental dengan data retrospektif Oktober—Desember 2019. Unit analisisnya adalah 96 pasien stroke iskemik yang dirawat di RS PON. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata biaya satuan untuk stroke iskemik di RS PON adalah sebesar Rp11.598.286 ± Rp5.799.088. Uji regresi multipel memperlihatkan bahwa lama hari rawat inap, sistolik dan skor National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) saat admisi ke rumah sakit merupakan determinan signifikan terhadap rata-rata biaya satuan rawat inap stroke iskemik pasien JKN di RS PON. Perbedaan tidak signifikan terlihat antara tarif INA-CBG tahun 2016 regional 1 RS kelas A dan rata-rata biaya satuan rawat inap stroke iskemik pada pasien JKN di RS PON. Namun, temuan ini juga menjelaskan penerapan tarif INA-CBG tahun 2016 regional 1 RS kelas A bagi RS PON mengakibatkan defisit rata-rata sebesar -Rp214.049 ± Rp4.647.223 per kasus. Perbedaan biaya satuan dan tarif INA-CBG ini diperkirakan menyebabkan defisit sebesar -Rp1.262.304.927 bagi RS PON pada tahun 2019. Selain itu, diperkirakan defisit yang ditanggung oleh seluruh rumah sakit peserta JKN mencapai -Rp61.108.299.113, dengan asumsi prevalensi stroke iskemik adalah 1,1‰. Meskipun secara rata-rata biaya satuan lebih tinggi dari tarif, rumah sakit dapat melakukan pengelolaan keuangan yang baik agar operasional tidak terganggu. Hal ini tercermin dari rasio kas dan rasio lancar RS PON yang masing-masing sebesar 240,47% dan 1.695,31%. Dengan demikian, kewajiban jangka pendek dapat dipenuhi oleh RS PON, namun banyak aset lancar yang mengendap dan seharusnya bisa menjadi potensi pendapatan tambahan rumah sakit, atau banyak piutang yang belum terbayarkan. BPJS Kesehatan juga perlu mengelola keuangan dengan baik untuk menjaga keberlangsungan program JKN, yang ditunjukkan dengan rasio kas dan rasio lancar sebesar 152,91% dan 914,6%.

Stroke ranks as the third most costly disease in the National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN) program. Medical services are carried out in accordance with the clinical pathway, which is derived from the national guidelines for medical services (PNPK). The tariff for treating ischemic stroke in the Indonesia Case-Based Group (INA-CBG) was set before establishing of the PNPK, resulting in the tariff for ischemic stroke treatment being issued before calculating the real actual costs of delivering the national service standards of care. This research is necessary to demonstrate that hospitals need to manage care costs and service quality so that the INA-CBG rates can cover the unit costs of inpatient ischemic stroke care for JKN patients at the National Brain Center Hospital (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. A retrospective nonexperimental research design was used, analyzing data from ischemic stroke patients hospitalized at RS PON between October—December 2019. The results showed that the average unit cost of inpatient ischemic stroke at RS PON was IDR11,598,286 ± IDR5,799,088, based on the 2019 data. Multiple regression tests indicated that the length of stay, sistolic and the national institutes of health stroke scale (NIHSS) scores upon admission were significant determinants of the variation of the average unit cost. Non-significant difference was found between the INA-CBG 2016 tariff for type A hospitals (region 1) and the average unit cost of inpatient ischemic stroke among JKN patients at RS PON. In conclusion, implementing the INA-CBG 2016 tariff for type A hospitals such as RS PON creates an average deficit of -IDR214,049 ± IDR4,647,223 per case. The discrepancy between unit costs and INA-CBG tariffs is estimated to have resulted in a deficit of -IDR1,262,304,927 for RS PON in 2019. Furthermore, assuming an ischemic stroke prevalence of 1.1‰, the deficit borne by all JKN-participating hospitals is estimated to have reached -IDR 61,108,299,113. Although the average unit cost is higher than the tariff, the hospital can manage its finances well to ensure that operations are not disrupted. This is reflected in RS PON's cash ratio and current ratio, which are 240.47% and 1,695.31%, respectively. Thus, RS PON can meet its short-term obligations, but many current assets are idle and should be potential additional hospital revenue or m any outstanding receivables. BPJS Kesehatan also needs to manage its finances well to maintain the continuity of the JKN program, as indicated by its cash ratio and current ratio of 152.91% and 914.6%.

D-590

Depok : FKM-UI, 2025

S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Pengaruh Model Integrasi Midwifery Opinion Leader (MOL) dan Supervisi Fasilitatif Terhadap Kinerja Bidan Dan Dampaknya Pada Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Di Provinsi Jambi Tahun 2025

Ruwayda; Promotor: Sutanto Priyo Hastono; Kopromotor: Evi Martha, Kemal Nazaruddin Siregar; Penguji: Anhari Achadi, Rita Damayanti, Ade Jubaedah, Muldiasman, Dwi Tyastuti

Abstrak:

ABSTRAK

Latar Belakang: Tingginya angka kematian ibu dan neonatus di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) yang belum mencapai target. Kinerja bidan desa, sebagai ujung tombak pelayanan, dipandang sebagai salah satu faktor krusial yang dapat ditingkatkan melalui supervisi dari bidan koordinator puskesmas. Meskipun demikian, data menunjukkan pelaksanaan supervisi fasilitatif KIA di provinsi Jambi pada tahun 2022 dan 2023 baru mencapai 10.86% dan 17.38% dari target 90%. Khususnya di kabupaten Muaro Jambi, capaiannya lebih rendah lagi, yaitu 11.64% (2022) dan 15.07% (2023). Kesenjangan ini menunjukkan perlunya intervensi strategis untuk meningkatkan kualitas supervisi demi mengoptimalkan kinerja bidan dalam pelayanan KIA.
Tujuan: Mengetahui pengaruh model integrasi midwifery opinion leader dan supervisi fasilitatif terhadap kinerja bidan dan dampaknya pada cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Provinsi Jambi tahun 2025.
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian mixed methods exploratory sequential design terdiri dari 3 tahap yaitu tahap I diawali scoping review, studi pendahuluan dan uji coba instrumen dilanjutkan identifikasi kebutuhan model menggunakan metode kualitatif dengan desain phenomenology. Tahap II meliputi pengembangan model, panel expert, pelatihan dan uji coba model. Tahap III dilakukan uji model terhadap kinerja bidan dengan indikator standar kompetensi kinerja (SKK) dan cakupan pelayanan KIA dengan penelitian quasi experiment pretest-posttest with control designs. Populasi adalah seluruh bidan desa/pustu di provinsi Jambi. Sampel yaitu kelompok intervensi sebanyak 60 responden (di kabupaten Muaro Jambi) dilakukan intervensi model integrasi MOL dan supervisi fasilitatif, sedangkan kelompok kontrol 60 responden (di kota Jambi) dilakukan hanya supervisi fasilitatif. Waktu penelitian pada bulan Mei 2024 hingga Agustus 2025, analisis data dengan univariat, bivariat dan multivariat (Difference in Difference).
Hasil: Berdasarkan identifikasi kebutuhan ditemukan subtema: kinerja bidan, kebutuhan supervisi dan model supervisi. Selanjutnya dilakukan pengembangan model supervisi dengan pendekatan teori COM-B, supportif supervision, midwifery leadership dan coaching sehingga diperoleh model midwifery opinion leader (MOL) yang dapat diintegrasikan dengan program supervisi fasilitatif KIA puskesmas. Hasil uji penerimaan model diperoleh hasil skor tertinggi yaitu sikap terhadap penggunaan rata-rata 4.9 dan terendah yaitu persepsi manfaat dengan skor 4.71. Hasil analisis diff in diff diketahui pada 2 kelompok sebelum dan sesudah intervensi terhadap skor standar kompetensi kerja: penataan pelayanan 1.36(0.24-1.60), asuhan bayi baru lahir 2.36(0.75-3.12) pemeriksaan kehamilan 1.33(0.48-1.82), pemeriksaan ibu bersalin 1.93(1.72-3.65) dan asuhan ibu nifas 1.43(0.30-1.74).Uji dampak model terhadap cakupan KIA yaitu: kunjungan ibu hamil ke-4 (K4)18.25(3.83-22.08), persalinan nakes (PN) 15.53(3.47-19.00), kunjungan nifas (KNF) 15.59(3.41-19.00), kunjungan neonatal lengkap (KNL) 14.35(9.97-24.33), kunjungan bayi (KBY) 19.08 (7.26-26.35) dan kunjungan balita (KBAL) 5.81 (16.14-21.95).
Kesimpulan dan Saran: Model integrasi Midwifery Opinion Leader (MOL) dan supervisi fasilitatif berpengaruh dalam meningkatkan kinerja bidan dalam pelayanan KIA. Disarankan mempertimbangkan model ini dalam kegiatan program supervisi kesehatan ibu dan anak di Puskesmas.

ABSTRACT

Background: The high maternal and neonatal mortality rates in Indonesia are influenced by various factors, including the quality of maternal and child health (MCH) services, which have not yet reached their targets. The performance of village midwives, as the frontline of service delivery, is seen as a crucial factor that can be improved through supervision by health center coordinator midwives. However, data shows that the implementation of facilitative MCH supervision in Jambi province in 2022 and 2023 has only reached 10.86% and 17.38% of the 90% target. In Muaro Jambi district, in particular, the achievement was even lower, at 11.64% (2022) and 15.07% (2023). This gap indicates the need for strategic interventions to improve the quality of supervision in order to optimize the performance of midwives in MCH services.
Objective: To determine the effect of the midwifery opinion leader integration model and facilitative supervision on midwives' performance and its impact on the coverage of maternal and child health services in Jambi Province in 2025.
Research Method: This research is a mixed methods exploratory sequential design consisting of 3 stages, namely stage I, which begins with a scoping review, preliminary study, and instrument testing, followed by the identification of model requirements using a qualitative method with a phenomenology design. Stage II includes model development, expert panel, training, and model testing. Phase III involved testing the model on midwives' performance using standard competency performance (SKK) indicators and MCH service coverage using a quasi-experimental pretest-posttest with control designs. The population consisted of all village midwives/health workers in Jambi Province. The sample consisted of an intervention group of 60 respondents (in Muaro Jambi district) who underwent the MOL integration model intervention and facilitative supervision, while the control group of 60 respondents (in Jambi city) only underwent facilitative supervision. The research period was from May 2024 to August 2025, with data analysis using univariate, bivariate, and multivariate (Difference in Difference) methods.
Results: Based on the identification of needs, the following sub-themes were found: midwife performance, supervision needs, and supervision models. Subsequently, a supervision model was developed using the COM-B theory, supportive supervision, midwifery leadership, and coaching approaches, resulting in a midwifery opinion leader (MOL) model that can be integrated with the KIA puskesmas facilitative supervision program. The model acceptance test results showed the highest score for attitude toward use, with an average of 4.9, and the lowest score for perceived benefits, with a score of 4.71. The results of the diff in diff analysis showed that in the two groups before and after the intervention, the standard work competency scores were: service management 1.36 (0.24-1.60), newborn care 2.36 (0.75-3.12), pregnancy check-ups 1.33 (0.48-1.82), maternity check-ups 1.93 (1.72-3.65), and postpartum care 1.43 (0.30-1.74). The model's impact on MCH coverage was as follows: fourth antenatal visit (K4) 18.25 (3.83-22.08), skilled birth attendance (PN) 15.53 (3.47-19.00), postnatal visit (KNF) 15.59 (3.41-19. 00), complete neonatal visits (KNL) 14.35 (9.97-24.33), infant visits (KBY) 19.08 (7.26-26.35), and toddler visits (KBAL) 5.81 (16.14-21.95).
Conclusion and Recommendations: The integration model of Midwifery Opinion Leader (MOL) and facilitative supervision has an impact on improving midwives' performance in maternal and child health services. It is recommended to consider this model in maternal and child health supervision program activities at health centers.

D-603

Depok : FKM-UI, 2025

S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Pengaruh Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN) terhadap Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap di Pulau Timor, Flores dan sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017

Rira Wahdani Martaliza; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Nasruddin Djoko Surjono, Mazda Novi Mukhlisa

Abstrak: UHC (Universal Health Coverage) merupakan tujuan utama dari reformasi kesehatan hampir di seluruh negara dan juga menjadi prioritas WHO dimana setiap masyarakat memiliki akses ke layanan kesehatan yang diperlukan. Untuk mendukung terwujudnya UHC maka pemerintah melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 1 Januari 2014. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh JKN terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat inap dan jumlah hari rawat inap di Pulau Timor, Flores, dan Sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan desain studi cross-sectional dengan menggunakan data sekunder Susenas Tahun 2017. Hasil analisis logit dan negatif binomial membuktikan bahwa program JKN meningkatkan probabilitas utilisasi rawat inap sebesar 1,58 kali dengan peningkatkan jumlah hari rawat inap sebesar 0,318 hari rawat inap. Oleh sebab itu, dibutuhkan penguatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dengan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan.

T-5566

Depok : FKM-UI, 2019

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉