Penyakit kusta merupakan masalah kesehatan masyarakat yang khusus, karena cacat permanen yang diakibatkannya menimbulkan masalah sosial di masyarakat. Menurut laporan WHO tahun 2000 Indonesia menempati peringkat ke 4 penderita kusta di dunia setelah India, Brazil dan Myanmar. Pada tahun 2000 penderita kusta di Indonesia tercatat sebanyak 20.731 orang dengan prevalensi 0,88/10.000 penduduk, dan ditemukan cacat tingkat II sebesar 9%. Di Jawa Barat tahun 2000 ditemukan penderita kusta baru sebanyak 1609 orang dengan prevalensi 1,09/10000 penduduk dan ditemukan cacat tingkat II sebesar 5,78%. Sedangkan di Kabupaten Cirebon tahun 2000 ditemukan penderita kusta baru sebanyak 392 orang dengan prevalensi 1,92/10000 penduduk dan ditemukan cacat I sebesar 14,79%, cacat tingkat ll sebesar 4,33%.Berdasarkan hal tersebut maka dirasakan perlu untuk melakukan penelitian tentang penyebab cacat pada penderita kusta dengan mengidentifikasi faktor risiko penyebab cacat pada penderita kusta baru, yaitu faktor internal yang terdiri dari faktor demografi (umur, pendidikan, pekerjaan), pengetahuan, lama sakit, tipe kusta, dan faktor ekstemal terdiri dari metode penemuan kasus, sosio-ekonomi / pendapatan.Rancangan penelitian menggunakan studi kasus kontrol tidak berpadanan, dengan kelompok kasus adalah penderita kusta baru, yang dinyatakan cacat tingkat I, kelompok kontrol adalah penderita kusta baru yang dinyatakan tidak cacat oleh petugas kusta puskesmas pada saat pertamakali ditemukan dan tercatat pada kartu penderita. Sampel minimal yang dibutuhkan sebanyak 90 orang kasus dan 90 orang kontrol dengan perbandingan 1:1. Analisis yang digunakan adalah analisis bivariat dan analisis multivariat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara variabel pengetahuan, sosio ekonomi / pendapatan dengan terjadinya cacat tingkat I pada penderita kusta baru, OR = 2,09 95% CI : 1,04 - 4,17 dan OR = 2,56 95% CI : 1,3i - 5,00. Sedangkan variabel umur, pendidikan, pekerjaan, lama sakit, tipe kusta, metode penemuan kasus tidak ada hubungan yang bermakna dengan terjadinya cacat tingkat I pada penderita kusta baru.Intervensi yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka kecacatan adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluhan bagi masyarakat, meningkatkan penyebarluasan informasi kepada masyarakat sosio ekonomi rendah terutama tentang paket pengobatan kusta di puskesmas.

Leprosy is a specific public health problem, due its permanent disabilities causing social problems in the communities. WHO report showed that in 2000, Indonesia was the fourth country with most prevalent leprosy cases in the world, after India, Brazil, and Myanmar. It was reported in 2000 that there were 20,731 Indonesian leprosy patients with prevalence of 0.88/10.000 people. The proportion of cases with grade II disability was 90%. During the same year, as many as 1.609 new cases were found in West Java with the prevalence of 1.09/10.000 people. The corresponding proportion with grade II disability was 5.8%. There were 392 new leprosy patients reported particularly in the Kabupaten (regency of) Cirebon, with the prevalence of 1.92/10.000 inhabitants. Grade I disability was 14.8% and the grade 1I was 4.3%.Based on those facts, it was thought that a research concerning determinants of leprosy disability necessary. Such a research should be able to identity internal risk factors of disability (i.e. age, education, occupation, knowledge, length of illness and type of leprosy) and external risk factors (i.e. case detection method and socio-economic status/income).This unmatched-case control study defined the "cases" as new leprosy patients with grade I disability and the "controls" as new leprosy patients (firstly detected and recorded by health officers for leprosy in Puskesmas), without any disability. Minimum required sample size for each group was 90 (ratio control to cases = 1 : 1). Data was analyzed using bivariate and multivariate approaches. Our findings showed that were significant associations between grade I disability and several independent variables, i.e. knowledge (OR= 2.1; 95% CI: 1.04-4.2) and socio-economic status / income (OR= 2.6; 95% CI: 1.3-5.0). Other independent variables, i.e. age, education, occupation, length of illness, type of leprosy and case detection method, were not associated with grade I disability.Recommended intervention could be done was to decrease disability rate by improving quantity and quality of information dissemination activities in the community. More attention should be paid when dissemination information about leprosy medication protocols and about disability prevention program for low socio-economic segment of population.

Latar belakang : Kusta merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman kusta (Mycobacterium leprae). Salah satu dampak dari penyakit kusta adalah kecacatan yang dapat berupa cacat tingkat 0, tingkat 1 dan tingkat 2. Tahun 2010, di Kabupaten Lamongan terdapat 10,64% penderita baru mengalami cacat tingkat 2. Beberapa penelitian menunjukkan cacat tingkat 2 lebih banyak terdapat pada penderita laki-laki dari pada perempuan dengan variasi tingkat hubungan antara jenis kelamin dan kejadian cacat tingkat 2. Tujuan penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian cacat tingkat 2 pada penderita kusta di Kabupaten Lamongan tahun 2011-2012 setelah dikontrol dengan variabel umur, pekerjaan, keteraturan berobat, perawatan diri, riwayat reaksi, tipe kusta dan lama gejala. Metode penelitian : Jenis penelitian ini adalah observasional dengan rancangan kasus kontrol. Subjek penelitian ini adalah penderita kusta yang telah selesai atau sedang menjalani pengobatan sekurang-kurangnya 6 bulan. Jumlah sampel sebanyak 154 orang terdiri dari 77 kasus dan 77 kontrol. Kasus adalah penderita kusta dengan cacat tingkat 2, dan kontrol adalah penderita kusta dengan cacat tingkat 0 atau 1. Data diperoleh melalui kartu penderita kusta di puskesmas tempat respoden menjalani pengobatan. Data dianalisis dengan statistik univariat, bivariat dan multivariat. Hasil Penelitian: Hasil analisis menunjukkan bahwa penderita kusta laki-laki 1,9 kali lebih berisiko mengalami kejadian cacat tingkat 2 dari pada penderita perempuan dengan nilai OR=1,90 (95% CI: 0,86-4,23) namun tidak bermakna secara statistik (nilai p=0,114) setelah dikontrol dengan variabel pekerjaan dan lama gejala sebelum didiagnosis menderita kusta. Diskusi : Pekerjaan dan lama mengalami gejala sebelum didiagnosis menderita kusta merupakan confounder bagi hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian cacat tingkat 2 pada penderita kusta di Kabupaten Lamongan tahun 2011-2012.

 Background : Leprosy is an infectious disease caused by Mycobacterium leprae. One of the effects of leprosy is a disability which may be a defect grade 0, grade 1 and grade 2. In 2010, in Lamongan District, there are 10,64% of new leprosy patients with grade 2 disabilities. In 2010, at Lamongan District, 10.64% of new patients are detected with disability level 2. Some research shows the occurence of grade 2 disability more in male patients than women with varying degrees of relationship between gender and occurence of grade 2 disability. Objective : This study aims to determine the association of gender and the occurence of grade 2 disability in leprosy patients in Lamongan District in 2011-2012 after controlling the variables age, work, regularity of treatment, self care, history of reaction, leprosy type and duration of symptoms. Methode : This study uses case-control design. The subjects of this study were leprosy patients who have completed or are undergoing treatment at least 6 months. The number of sample are 154 people consisting of 77 cases and 77 controls. Cases were leprosy patients with grade 2 disability and controls were leprosy patients with grade 0 or 1 disability. Data was obtained from the patient record in primary health care where the leprosy patients got the treatment. Data were analyzed with univariate, bivariate and multivariate statistics. Result: The analysis showed there were a male leprosy patient had probability 1,9 more then women to occured grade 2 disability with a value of OR=1,90 (95% CI: 0,86 to 4,23) but not statistically significant (p value = 0,114) after controlled by work and duration of symptoms before being diagnosed as leprosy patient. Discussion : Work and duration of symptoms before being diagnosed as leprosy patient are confounder for the assocation between gender and the occurence of grade 2 disability in leprosy patient in Lamongan District in 2011-2012.

Latar Belakang : Indonesia adalah negara peringkat ke-3 di dunia sebagai penyumbang penderita baru kusta terbanyak dengan jumlah penderita cacat tingkat-2 sejumlah 2.025 atau 10.11% (indikator < 5%). Kabupaten Bogor memiliki proporsi cacat kusta yang tinggi bahkan melebihi angka nasional yaitu 15.18 %. Beberapa studi menunjukkan hubungan bermakna antara perawatan diri dengan kecacatan pada penderita kusta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan perawatan diri dengan kecacatan pada penderita kusta di Kabupaten Bogor tahun 2012 setelah dinkontrol oleh faktor-faktor lainnya.

Metode : Desain penelitian kasus kontrol. Populasi dalam penelitian ini adalah penderita kusta tipe MB usia ≥ 15 tahun yang sudah menjalani minimal 8 bulan pengobatan MDT dan tercatat pada register puskesmas tahun 2012 di 10 kecamatan di Kabupaten Bogor. Kasus adalah sebagian dari populasi yang mengalami kecacatan baik tingkat-1 atau tingkat-2 pada saat penelitian dilakukan yang diambil dari puskesmas yang dipilih secara purposive sedangkan kontrol adalah sebagian dari populasi yang tidak mengalami kecacatan pada saat penelitian dilakukan yang diambil secara purposive dari puskesmas yang terpilih. Jumlah sampel 86 orang terdiri dari 43 kasus dan 43 kontrol. Analisis data dilakukan secara bivariat dan multivariat.

Hasil : Terdapat variabel interaksi antara perawatan diri dengan faktor lama sakit sehingga pada analisis multivariat diketahui bahwa penderita kusta yang melakukan perawatan diri dengan baik dan lama sakitnya < 2 tahun diperoleh OR=0.68 (95% CI: 0.12 ? 3.72). Penelitian ini memberikan hasil bahwa perawatan diri tidak berdiri sendiri dalam mempengaruhi kecacatan penderita kusta melainkan ada interaksi bersama antara perawatan diri dengan faktor lama sakit. Bahwa risiko kecacatan semakin besar pada penderita kusta yang kurang baik dalam merawat diri dan lama sakitnya ≥ 2 tahun dengan OR=10.6 (95% CI: 1.03 ? 109.86).

Background : Indonesia is ranked 3rd in the world as a contributor to the new leprosy patients with the highest number of people with disabilities level-2 or 2.025 (10.11%). Bogor district has a high proportion of deformed leprosy even exceed the national rate is 15.18%. Some studies show a significant relationship between self-care disability in patients with leprosy. This study aims to determine the relationship of self-care with a disability in leprosy patients in Bogor Regency in 2012 after control by other factors.

Methode : Case-control study design. Population in this research is the type of MB leprosy patients aged ≥ 15 years who had undergone at least 8 months of treatment MDT and recorded in the register in 2012 health centers in 10 districts in Bogor Regency. Case is part of the population who have disabilities either level-1 or level-2 at the time of the study were drawn from purposively selected health centers while the control is part of the population who do not have disabilities at the time of the study were taken from the clinic were purposively selected . Number of samples 86 people consisting of 43 cases and 43 controls. Data analysis was performed bivariate and multivariate

Result : There is a variable interaction between self-care with a long illness factor that in multivariate analysis known that leprosy patients who perform self-care and well long illness <2 years obtained OR = 0.68 (95% CI: 0:12 - 3.72). This study provides results that self-care does not stand alone in influencing disability lepers but no interaction with the factor of self-care with a long illness. That the greater the risk of disability in leprosy patients in poor self-care and pain ≥ 2 years old with OR = 10.6 (95% CI: 1.03 - 109.86).

Penyakit kusta di Indonesia masih merupakan masalah kesehatan masyarakat, disamping besarnya masalah di bidang medis juga masalah sosial yang di timbulkan oleh penyakit ini. Menghadapi masalah ini organisasi kesehatan dunia (WHO) telah menetapkan agar pada tahun 2000 penyakit kusta tidak lagi merupakan masalah kesehatan masyarakat dengan prevalensi rate 1 per 10.000 penduduk. Penurunan prevalensi rate ini dapat dicapai dengan upaya penurunan proporsi penderita kusta yang berobat tidak teratur dalam periode waktu tertentu. prevalensi rate Kabupaten Majalengka cenderung menurun dari tahun ke tahun, tetapi belum mencapai target prevalensi rate yang ditargetkan oleh WHO yaitu kurang dari 1 per 10.000 penduduk. Namun hal ini berbeda dengan penemuan penderita baru yang cenderung meningkat.Pencapaian persentase ketidakteraturan berobat penderita kusta di Kabupaten Majalengka pada tahun 2000 sebesar 32,31% sehingga RFT hanya sebesar 67,69%. Angka ini relatif masih rendah bila dibandingkan dengan target RFT (Release From Treatment) rate nasional (keteraturan berobat) sebesar 90%.Beberapa penelitian terdahulu, misalnya di Kabupaten Kuningan menunjukan bahwa ketidakteraturan berobat (1993) mencapai 18,80%, kemudian di Kabupaten Tangerang menunjukan bahwa ketidakteraturan berobat (1993) mencapai 21,60%.Berdasarkan kenyataan ini, maka dilakukan penelitian yang mengkaji penyebab ketidakteraturan berobat yang sebenarnya dari penderita kusta yang terdiri dari variabel umur penderita kusta, jenis kelamin penderita kusta, pekerjaan penderita kusta, pendidikan penderita kusta, pengetahuan, sikap dan keyakinan penderita tentang penyakitnya, ketersediaan obat di puskesmas, peran petugas kesehatan dan peran keluarga dalam pengobatan.Penelitian dilakukan di Kabupaten Majalengka dengan desain cross sectional dan menggunakan data primer. Responden berjumlah 208 orang yang merupakan seluruh populasi yang memenuhi kriteria sampel.Hasil penelitian menunjukan bahwa secara statistik diperoleh hubungan yang bermakna pengetahuan penderita kusta (OR: 2,62, 95%CI : 1,44 - 4,76), sikap (OR 2,76, 95%C1 : 1,51 -5,05), ketersediaan obat di puskesmas (OR : 3,34, 95%CI : 1,64 - 6,80), dan peran petugas kesehatan (OR : 2,91, 95%CI : 1,60 - 5,31) dengan ketidakteraturan berobat penderita kusta. Pada penelitian ini tidak ditemukan adanya interaksi pada faktor risiko yang berhubungan dengan ketidakteraturan berobat penderita kusta.Diperlukan upaya meningkatkan penyuluhan melalui media radio, televisi, buku, majalah dan pamflet yang komunikatif, sederhana dan dapat diterima masyarakat di daerah sehingga dapat mengubah perilaku. Disamping itu perlu adanya perencanaan tahunan kebutuhan obat sesuai dengan jumlah sasaran sehingga tidak terjadi kekurangan obat dan perlu juga pendidikan kesehatan yang persuasif dengan menggunakan peran keluarga atau kelompok sesama penderita dengan melibatkan tokoh masyarakat sekaligus sebagai pengawas menelan obat, serta meningkatkan kemampuan petugas pengelola program kusta, yang diharapkan petugas lebih proaktif dalam melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi kepada penderita kusta dan keluarga dengan mendatangi penderita dan keluarga untuk memberikan dukungan sosial dan konsultasi. Selain itu, diharapkan pula petugas dapat memberikan pelayanan pengobatan sesegera mungkin.Daftar Pustaka : 52 (1956 ? 2001).

Some Factors Relating to the Leprosy Patients Irregularity for Medical Treatment at the Regency of Majalengka in 1998 ? 2000.Leprosy was still a public health problem in Indonesia. The disease did not only cause a big problem to the medical area, but also to the community. To overcome this matter, the United Nations World Health Organization (WHO) had determined that in the year 2000 leprosy would no longer become a community problem with the prevalence rate of 1 per 10.000 people. The decrease of the prevalence rate could be abstained by reducing the number of leprosy patients who irregularly visited clinics for medical treatment, There was a tendency that the prevalence rate in Majalengka decreased from year to year, although it had not reached the targeted rate of the WHO, namely less than I per 10.000 people. This, however, was unlike the number of the newly known leprosy patients which tended to increase.In Majalengka the number of leprosy patients with irregular treatment in the year 2000 stood at 32.32 % which meant that the RFT (Release From Treatment) was only 67,69%. This figure was relatively still lower than the targeted national RFT rate (i.e.regular treatment) of 90%.Some earlier studies, such as one held in the Regency of Kuningan, showed that the irregular treatment in 1993 reached 18.80%. Another study in the Regency of Tangerang (1993) showed an irregularity of 21.60%.On the basis of these facts, a study was carried out to learn the actual causes of the irregularity for treatment by leprosy patients. The variables included age, sex, occupations, education, knowledge, attitude and belief of the patients on the disease, provision of medicines in the clinics, the roles of the clinic officials and of the relatives in the treatment.The study in Majalengka made use of the cross-sectional design and primary data, with 208 respondents, namely the whole population meeting the sample criteria.Results of the study showed there was statistically significant correlation between the knowledge of patients (OR : 2.62, 95%CI : 1.44 - 4,76), their attitudes (OR :2.76, 95%CI : 1.51 - 5.05), provision of medicines in clinics (OR : 3.34, 95%CI : 1,64 - 6,80), the roles of the clinic officials (OR : 2.91, 95%CI : 1.60 -5.31) and the patients irregularity for treatment. The study did not show any interaction of risk factors related to the patient irregularity for treatment.It was necessary to improve efforts in giving better information through the radio, television, books, magazines and leaflets in a communicative and simple way which would be more digestible to the local people. In this way people were expected to change their behavior. The study also suggested the necessity of an annual plan by the local government for the need of enough medicines for the targeted patients. The local government should also provide persuasive health education by involving active participation of relatives or groups of other leprosy patients, including some social celebrities who, at the some time, acted as watchers of the patients, discipline in taking medicines. It was also considered necessary to be more pro-active in communication and providing information as well as education to both the patients and their relatives by visiting them for social support and consultation. Apart from that, officials were expected to give treatment to the patients as immediately as possible.Bibliography : 52 (1956 - 2001).