Rumah sakit Tangerang telah menjadi unit swadana tahun 1996, sebingga pembiayaan operational dari penghasilan fungsionalnya sendiri, tetapi fungsi social dari rumah sakit tersebut tetap masih dilaksanakan terbukti dengan menangani pasien tidak mampu dilaksanakan sebagaimana mestinya serta sebagai pusat pelayanan dan rujukan Terlihat dengan penanganan pelayanan dasar pada ibu bersalin terjadi pertumbuhan 14,9 % dari tahun 2001 - 2002. Dari pertumbuhan pelayanan persalinan tersebut ,penanganan persalinan normal pertumbuhannya adalah 23,4 % dan diikuti persalinan dengan tindakan sebesar 13,6 %. Bila dilihat dari sisi kenaikan pendapatan pada kamar bersalin terdapat pertumbuhan sangat signifikan yaitu sebesar 99,6%, Bila dibandingkan antara pertumbuhan pelayanan persalinan dengan pedapatan di kamar bersalin, indikasi adanya kenaikan biaya yang sangat berarti. Salah satu upaya untuk mendukung peningkatan cakupan layanan kepada ibu bersalin diperlukan informasi mengenai struktur biaya satuan tindakan persalinan normal dan persalinan dengan ekstraksi vakum di kamar bersalin. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi biaya satuan persalinan normal dan persalinan dengan ekstraksi vakum di kamar bersalin RSUD Tangerang khususnya teridentifikasinya besaran & elemen total biaya di kamar bersalin dan teridentifikasinya besaran biaya satuan layanan tindakan persalinan normal dan persalinan dengan ekstraksi vakum di kamar bersalin RSUD Tangerang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik secara operational research , dengan analisis biaya menggunakan metode Activity Based Costing. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa biaya satuan persalinan normal adalah Rp 146.828,-(semua komponen biaya dihitung), apabila mengabaikan perhitungan biaya investasi dan gaji PNS maka besarnya adalah Rp 36.940; , Pada persalinan dengan eksiraksr vakum menghasilkan biaya satuan sebesar Rp 198.048,-(semua komponen biaya dihitung), apabila mengabaikan biaya investasi dan gaji PNS maka besamya adalah Rp 59.255,- . RSUD Tangerang adalah rumah sakit umum pemerintah maka peneliti melakukan perhitungan dengan mengabaikan biaya investasi dan biaya gaji PNS. Sehingga terlihat ada efisiensi biaya satuan sebesar 79 %pada persalinan normal dan persalinan ekstruksr vakum sebesar 78 %.

Tangerang Hospital has been included in self funding hospital program by the Government therefore they have to maintain their social function as hospital in general. It is proven by caring poor patients and been appointed to be service center and reference hospital for Tanggerang district. In implementing such function during year 2002 Tangerang Hospital has served and cared mothers delivering babies almost 15% higher compare to previous year. Normal childbirth itself has grown up by 23% while Childbirth with Vacuum Treatment has grown by almost 14%. Meanwhile when we take a look at revenue growth at Delivery Unit for 2002 compare to 2001 it was a tremendous growth of almost 100%, it was interesting case to be analyzed that in terms of revenue it was significant growth compare to 23% growth of number of services then our rough assumption is it was higher price/tariff and basic assumption of higher price/tariff is higher coast. Coast efficiency and effectiveness can produce lower price/tariff so that can serve more patients, especially poor patients. One way to increase the quality of service to the pregnant is to get information of unit cost structure for Normal Childbirth with Vacuum Treatment in Delivery Room. The objective of this research is to get information on information of unit coast structure for Normal Childbirth and childbirth with Vacuum Treatment at Delivery Room in Tangerang Hospital, especially identifying cost components and total cost in delivery room and unit cost for Normal Childbirth service and Childbirth with Vacuum Treatment service as weel. This research is a descriptive and analytical operation research, with cost analysis using Activity Based Costing as An approach. From the research it is concluded that unit cost for normal Childbirth is 146.828,- this calculation charged all cost components while if investment cost and civil servants (PNS) salary was not included the unit cost was only Rp. 36.940,- For Childbirth with Vacuum Treatment service the unit cost was 198.048,- for all cost components included in the calculation but if investment cost and PNS salary is not included then the unit cost become Rp. 59.255,-. The reason for this kind of cost calculation is Tangerang Hospital is Public hospital where all facilities and salaries for civil servants is government subsidy so there is a potential cost efficiency for normal childbirth is about 79 and 78 for childbirth with vacuum treatment. With this potential cost efficiencies in both Normal Childbirth and Childbirth with Vacuum Treatment services then more patients can be served and more services can public as social functionality of Tangerang Hospital.

Dalam system pembiayaan kesehatan di Indonesia belanja kesehatan bersumber masyarakat (out of pocket) masih mendominasi, sedangkan pembayaran oleh pihak ketiga relative masih kecil. Hal tersebut akan mangakibatkan ketimpangan akses kepada pelayanan kesehatan yang bermutu, dan dapat menimbulkan unmet need yang semakin tinggi, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang lebih merata dan terjangkau pada semua lapisan, perlu adanya jaminan pelayanan kesehatan atau asuransi kesehatan, yang disertai dengan kajian potensi kepesertaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya potensi kepesertaan asuransi kesehatan komersial dan sosial, berdasarkan karakteristik sosioekonomi dan geografi di Kabupaten Bogor tahun 2000. Penelitian ini merupakan penelitian operasional; yang bermaksud menyusun deskripsi dengan bahasa matematik dan ekonomi berdasarkan data skunder ATP/WTP Kabupaten Bogor tahun 2000. Sampel penelitian ini adalah rumah tangga sebanyak 3.353 rumah tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi kepesertaan asuransi kesehatan komersial berdasarkan kemampuan membayar premi rawat jalan paket maksimal adalah sebesar 16,43%. Bila dilihat dari jenis pekerjaan potensi terbesar berada pada rumah tangga dengan pekerjaan karyawan swasta yaitu sebesar 5,39% , sedangkan bila menurut geografi potensi terbesar ada pada daerah rural yaitu sebesar 48%. Untuk potensi kepesertaan asuransi kesehatan komersial berdasarkan kemampuan membeli premi rawat jalan paket minimal diperoleh hasil sebesar 79,86%. Potensi tertinggi ada pada rumah tangga dengan pekerjaan buruh informal sebesar 23,94% dan ada pada daerah rural yaitu sebesar 62%. Berdasarkan kemampuan membayar premi rawat inap paket maksimal, diperoleh hasil bahwa potensi kepesertaan asuransi kesehatan komersial sebesar 88,51%. Potensi terbesar ada pada rumah tangga dengan pekerjaan buruh informal, yaitu sebesar 26,18% dan ada pada daerah rural dengan potensi sebesar 62%. Berdasarkan kemampuan membayar premi rawat inap paket minimal memiliki potensi kepesertaan asuransi kesehatan komersial terbesar yaitu 92,07%. Bila dilihat berdasarkan jenis pekerjaan maka potensi terbesar ada pada rumah tangga dengan pekerjaan buruh informal yaitu sebesar 27,77% dan ada pada daerah rural dengan potensi sebesar 62%. Potensi kepesertaan asuransi kesehatan komersial berdasarkan kemampuan membayar premi pelayanan kesehatan gabungan rawat jalan+inap paket maksimal adalah sebesar 14,75%. Potensi tertinggi ada pada rumah tangga karyawan swasta yaitu sebesar 5% dan potensi menurut geografi ada pada daerah rural dengan potensi sebesar 46%. Sedangkan bila dilihat dari kemampuan membayar premi pelayanan kesehatan gabungan rawat jalan+inap paket minimal, potensi kepesertaan asuransi komersial mencapai 74,87%, dengan potensi tertinggi juga pada rumah tangga buruh informal sebesar 21,86% dan ada pada daerah rural dengan potensi sebesar 62%. Dilihat dari benefit yang ditawarkan potensi kepesertaan asuransi kesehatan sosial hanya terjadi pada benefit pelayanan kesehatan paket minimal, pada semua rumah tangga. Upaya yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan potensi tersebut adalah membagi peran pemerintah / swasta dalam mengelola potensi kepesertaan asuransi kesehatan komersial. Pemerintah mengupayakan penyelenggaraan asuransi kesehatan sosial dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat berupa pembentukan wadah / organisasi masyarakat berdasarkan pekerjaan mereka untuk memudahkan mobilisasi dana masyarakat. Dilakukan penelitian lanjutan untuk memperoleh benefit yang murah dan logis dan dibuat penelitian untuk memastikan bentuk pemberdayaan masyarakat yang dikehendaki oleh masyarakat di Kabupaten Bogor. Daftar kepustakaan ; 23 (1994-2002)

Potential Health Insurance Analysis in District of Bogor year 2000The problem of inadequate health care is a major concern for people throughout the world today. In Indonesia all health care expenses sources were dominated by personals expenses, health care expenses paid by a third party I insurances relatively low. That is why a good quality health care services access a bit difficult to acived, causing a high unmeet need especially among low income communities. To accommodate the needs for a good quality community health care services, that are reliable with reachable prices for all societies a health insurance are mostly needed, accompanied with its member potential review. The potential, commercial, and social efforts of a health insurance company based on Bogor district social, economy, and geographic character are the objectives of this research. This research descript the mathematical and economical of an operational research based on year 2000 secondary data of the ATP/WTP Bogor district. The data sample contains various households as much as 3.353 household. The research shown that 16,43% is a maximal commercial health insurance potential member premium for out patience package, 5,39% are employment and 48% as the highest georaphio potential are in the rural. The minimum potential member of a commercial health care insurance are 79,86% . The highest potential are informal labor (23,94%) and 62% are in the rural area. Based on the inpatience maximal premium benefit, 88,51% are comercial health insurance potential membered, 23,94% are informal labour and 62% are in the rural area. The inpatience minimum premium package has the highest 92,07% commercial health insurance member, we could see that 27,77% highest potential are informal labour , and 62% are in the rural area. Based on the premium health services mix benefits (out patience and inpatience) by Potential commercial health insurances are 14,75%.The highest potential which are employment (5%) and 46% are in the rural area. The mix benefit (out patience and inpatience) of health minimum premium package services 74,87% are the commercial health insurance member. The highest potential which are informal labor (21,86%) and 62% are in the rural area. Based on the benefit offer, the minimum package of inpatience services potential social health insurance member all of household. The government must take efforts to provide this potential health insurance for the low income community with a social concept insurances and community development approach to mobilized their health community fund. Reference : 23 (1994-2002)

industri perumahsakitan merupakan usaha yang sangat kompleks, dinamis, padat karya, padat modal, bertehnologi tinggi dan multidisiplin yang selalu dipengaruhi perubahan Iingkungan yang cepat, maka manajemennya pun sangat kompleks. Salah satu komponen dasarnya adalah manajemen keuangan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik akan menunjang pengembangan rumah sakit melalui peningkatan pendapatan sehingga semua biaya investasi, biaya operasional dan pemeliharaan dapat tertutupi. Salah satu sumber pendapatan yang terbesar berasal dari pasien jaminan pihak ketiga. Sayangnya tidak seluruhnya berhasil ditagih, sisanya ditagih kemudian. Karena itu manajemen piutang perlu mendapat perhatian khusus. Data keuangan RS. Dr. M. Hoesin Palembang tahun 1999 - 2002 menunjukan bahwa pendapatan jaminan pihak ketiga meningkat berturut-turut dari 126,66% (2000), 140,36% (2001) dan 153,36% tahun 2002 yang diikuti naiknya piutang jaminan pihak ketiga yang lebih besar 133,90% (2000), 217,17% (2001) menjadi 169,79% tahun 2002. Disamping itu, terdapat saldo piutang yang berumur lebih dan 90 hari per 31 Desember 2002 sebesar 52,30% dan total piutang yang berasal dan perusahaaan. Sekitar 35% dari pendapatan rumah sakit berasal dan pendapatan jaminan pihak ketiga. Dengan ditingkatkannya status rumah sakit menjadi rumah sakit Perjan pada tahun 2002, maka semakin penting untukmenganaiisis piutang jaminan pihak ketiga di RS. Dr. M.Hoesin (RSMH) Palembang tahun 2001 Penelitian ini dilakukan di RS. Dr. Mohammad Hoesin Palembang dari bulan April sampai Mei 2003, bertujuan untuk upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan efektifitas manajemen piutang di RSMH Palembang. Rancangan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. pengamatan terhadap proses yang sedang berjalan dan kajian dokumen. Dari hasil peneltian disimpulkan bahwa penyebab tingginya piutang karena belum diterapkannya sanksi kepada debitur yang telat membayar, kurang selektifnya pemberian piutang, kurangnya dana penagihan, kurang tegasnya protap penagihan, kurang akuratnya pembebanan biaya dan terlambatnya pembuatan surat tagihan..ladi pembayaran debitur perbulan masih rendah yaitu 41, 02%. Disamping itu saldo piutang per 31 Desember 2002 yang berumur lebih 90 hari sebesar 52,30% yang berasal dari debitur perusahaan. Saran yang diusulkan untuk meningkatkan efektifitas manajemen piutang yaitu menerapkan sanksi lebih tegas kepada debitur yang telat bayar, mempertegas protap penagihan piutang dan membuat protap penutupan rekening, meningkatkan peran Tim verifikasi, pelimpahan wewenang dan menyediakan anggaran yang cukup untuk penagihan serta membentuk Tim Khusus untuk menangani piutang yang macet.

Hospitals industry is an enterprise and complex, dynamic, intensive capital investment and requires intensive of labor and multidiscipline. In addition, it is influenced by environment change rapidly. It requires a highly complex management. Financial management is an essential component of hospital management The properly finance management will significantly contribute income for the hospital. This increase will in turn recovers the operational and maintenance and investment cost. One of the biggest of becoming is patient of third party. Unfortunately, not all of transaction paid in cash and remaining of payment is collected later. So, the management of account receivable is very important to handle specifically. The financial data of RS. Dr. M. Hoesin Palembang for period 1999 - 2002, it is showed that income of the third party increased 126,66% (2000), 140,36% (2001) to 153,36% in year 2002, it is more than followed account receivable of the third party 133,90% (2000), 217,17% (2001) to 167,79% in year 2002. About 35% hospital revenues derived from revenue of the third paty. With on becoming Perjan status, it is necessary account receivable of the third party analysis on year 2002. This study used in depth interview, direct observation, and investigated of the document on effectiveness of the management account receivable in RS. Dr. Mohammad Hoesin Palembang during April - May 2002. The design of study is qualitative approach. The research finding causes of the high account receivable was not be applied the sanction yet for the third party pay too late, the giving of the account recievable is not selective, the collection budget is not enough, The standard operational procedure is not clear, The billing record is not accurate, The making of claim letter is very long, So the total received payment of debitor is still low is 41,02%. Beside there were account receivable which had been more than 90 days, about 52,30% of total account receivable per December 31, 2002 derived from the firm debitor. As suggestion to effectiveness of the management of account receivable are; the aplication of sanction agree with credit policies, making more clear SOP of collecting and making SOP of Write off, The role of Verification Team increased, the delegation of authority and the budgeting of collecting is sufficient and making of specifically Team to handle bad debt. References: 20 ( 1981 - 2002)