Abstrak: Biaya pengobatan HIV/AIDS mahal. ODHA mengeluarkan biaya sendiri yangbesar untuk membiayai pengobatan. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkanOOP pada pasien HIV/AIDS rawat jalan. Penelitian ini merupakan penelitiananalitik deskriptif secara retrospektif dengan desain penelitian berupa desain studipotong lintang. Adapun sampel pada penelitian ini, yaitu pasien HIV/AIDS rawatjalan yang diambil secara acak sebesar 144 pasien. Rata-rata pengeluaran perkunjungan pasien sebesar Rp100.763,35 yang terdiri dari jasa dokterRp41.557,32, administrasi Rp4563,56 dan biaya tes laboratorium sebesarRp13.833,03. Rata-rata pengeluaran pasien umum dalam setahun sebesarRp999.755,10 dan pasien jaminan sebesar Rp268.116,50. Ada hubungan secarastatistik antara cara pembayaran terhadap Biaya Pengobatan setelah mengontrolvariabel status pasien, jumlah infeksi oportunistik, dan jumlah kunjungan (nilai psebesar 0,0005). Diharapkan pemerintah bisa menjamin penderita HIV/AIDSuntuk mendapatkan pengobatan agar bisa terhindar dari kerugian ekonomi.Kata kunci: biaya pengobatan, HIV/AIDS, OOP, RSKO

---

cost for treatment HIV/AIDS is expensive. PLHIV spent high cost for treatment (out-of-pocket). This research analized cost for treatment in outpatient with HIV/AIDS, usedcross sectional design. The sample in this research was 144 outpatient HIV/AIDS inRSKO, taken by simple random sampling. Out-of-Pocket for treatment was Rp100.763,35/visit consists of physician Rp41.557,31, medical (non-ARV) Rp5,administration Rp4.563,56, and laboratorium test Rp13.833,03. The mean for patientwith no insurance Rp999.755,10/year and with insurance Rp268.116,50. There issignificant relationship between payment and number of visit to expense (p value0,0005). Hope government could insure PLHIV for avoiding financial burden.Key words: cost for treatment, HIV/AIDS, Out-of-Pocket, RSKO

Abstrak:

Latar belakang: Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkatkan utilisasi dan pendapatan pasien dari prosedur operasi rawat inap di RS Jakarta. Namun, peningkatan ini justru menurunkan laba rumah sakit akibat tarif JKN yang relatif rendah. Prosedur operasi bedah umum merupakan prosedur terbanyak yang dilakukan, tetapi memiliki utilitas kamar operasi terendah. Untuk itu, perlu dilakukan analisis efisiensi biaya prosedur ini sebagai dasar strategi pengembangan layanan untuk kesinambungan bisnis rumah sakit ke depan. Tujuan: Diketahui perbandingan tingkat efisiensi biaya prosedur operasi agar dapat memberikan rekomendasi strategi efisiensi dan pengembangan prosedur operasi bedah umum JKN di RS Jakarta agar tercapai kesinambungan bisnis rumah sakit yang baik. Metode: Penelitian menggunakan data prosedur operasi bedah umum pasien JKN tahun 2023. Biaya satuan dihitung menggunakan metode activity-based costing, mencakup biaya langsung dan tidak langsung. Efisiensi dinilai dengan membandingkan biaya aktual dengan biaya normatif berdasarkan clinical pathway. Total biaya diperoleh dari penjumlahan biaya prosedur dan akomodasi rawat inap. Skor efisiensi teknis dan skala dihitung dengan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). Hasil: Rata-rata biaya satuan prosedur aktual di kamar operasi sebesar Rp3.515.894,65 dengan skor efisiensi 103,0%, yang idealnya ada di bawah 100%. Komponen biaya jasa medis dan obat serta bahan medis habis pakai (BMHP), menjadi pemicu utama inefisiensi. Rata-rata biaya total aktual, yaitu biaya satuan prosedur aktual di kamar operasi ditambah biaya akomodasi adalah Rp4.678.032,01 dengan skor efisiensi 108,4%. Biaya akomodasi menyumbang 24,8% dari biaya total dan berkontribusi besar pada inefisiensi. Prosedur paling efisien adalah hemoroidektomi kelas 3 dan insisi abses perianal (satu kelas). Kesimpulan: Biaya satuan prosedur operasi bedah umum di kamar operasi untuk pasien JKN tahun 2023 belum efisien karena penggunaan obat, BMHP, dan lama rawat inap yang tidak sesuai clinical pathway. Diperlukan penerapan clinical pathway yang ketat, perubahan sistem pembayaran jasa medis berbasis kinerja, serta optimalisasi metode dan jenis anestesi. Rumah sakit juga perlu meningkatkan kompetensi, khususnya di bidang bedah digestif, untuk menghadapi kebijakan kelas standar dan klasifikasi rumah sakit berbasis kompetensi.

---

Background: The National Health Insurance (JKN) program has led to increased inpatient utilization and revenue at RS Jakarta, particularly through surgical procedures. However, this increase has paradoxically reduced hospital profit margins due to the relatively low reimbursement rates under JKN. General surgery accounts for the highest number of procedures but demonstrates the lowest operating room utilization. Therefore, a cost-efficiency analysis of these procedures is essential to inform service development strategies that ensure long-term hospital sustainability.  Objective: This study aims to compare the cost efficiency of general surgical procedures for JKN patients, providing strategic recommendations to improve efficiency and develop general surgery services to support sustainable hospital operations.  Methods: The study used data on general surgical procedures performed on JKN patients in 2023. Unit costs were calculated using an activity-based costing method, incorporating both direct and indirect costs. Efficiency was assessed by comparing actual costs to normative costs based on clinical pathways. Total costs included both procedural and inpatient accommodation expenses. Technical and scale efficiency scores were calculated using the Data Envelopment Analysis (DEA) approach.  Results: The average unit cost for actual surgical procedures in the operating room was IDR 3,515,894.65, with an efficiency score of 103.0%, indicating inefficiency as ideal scores should be below 100%. Direct operating costs—particularly medical services, medications, and consumables—were the main contributors to inefficiency. The average total actual cost, including accommodation, was IDR 4,678,032.01, with an efficiency score of 108.4%. Accommodation costs accounted for 24.8% of the total and were a significant source of inefficiency. The most efficient procedures were Grade 3 hemorrhoidectomy and perianal abscess incision (single class).  Conclusion: The unit costs for general surgical procedures under JKN in 2023 remain inefficient relative to clinical pathway standards, primarily due to inappropriate use of medications, consumables, and extended length of stay. Improvements are needed through stricter clinical pathway implementation, performance-based physician remuneration, and optimization of anesthetic techniques. The hospital must also enhance competencies, particularly in digestive surgery, in anticipation of standard class policies and competency-based hospital classifications.

Abstrak: Diabetes Mellitus tipe 2 merupakan penyakit kronis yang dalam penatalaksanaan penyakit tersebut memerlukan biaya yang besar karena pengobatan dilakukan secara intensif dan berlangsung terus menerus seumur hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis biaya per episode pengobatan rawat jalan penyakit DM tipe 2 dan faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya tersebut berdasarkan perspektif RSUD Pasar Rebo pada tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian analitik deskriptif degan rancangan penelitian cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan total biaya pengobatan rawat jalan penyakit DM Tipe 2 selama setahun adalah sebesar Rp. 593.839.605, rata-rata biaya per episode pengobatan rawat jalan penyakit DM Tipe 2 di RSUD Pasar pada tahun 2015 adalah Rp 417.131 dan ada hubungan yang signifikan antara rata-rata biaya per episode pengobatan rawat jalan penyakit DM tipe 2 dengan umur, lama berobat dan jumlah komplikasi. Rata-rata pembayaran BPJS Kesehatan per episode pengobatan rawat jalan penyakit DM Tipe 2 di RSUD Pasar pada tahun 2015 adalah Rp 208.260. Dengan demikian, rata-rata pembayaran BPJS Kesehatan per episode pengobatan rawat jalan penyakit DM Tipe 2 lebih rendah dibandingkan biaya RSUD Pasar Rebo pada tahun 2015. Kata kunci : Biaya pengobatan rawat jalan penyakit DM tipe 2, COI DM tipe 2, penyakit kronis

Abstrak:

Kerugian ekonomi akibat adanya gangguan kesehatan yaog dialami seseorang berdampak terhadap pembiayaan kesehatan pemerintah dao pengeluaran rumah tangga. Dalam periode tahun 2005-2006, jumlah kasus penyakit infeksi akut lain saluran pernafasao atas menempati posisi teratas dalam proporsi sepuluh penyakit terbesar di kota Jambi. Tahun 2005 sebaoyak 108.292 kasus (34,51 %) dao pada tahun 2006 sebaoyak 99.332 (32,75%). Untuk mencapai kesembuhan, seseorang yaog menderita sakit memerlukan tindakan pengobatan. Layaoao pengobatan yang dilakukan terhadap pasien, akao menimbulkao biaya pada provider selaku penyedia jasa layanan dan juga pada pasien yaog memanfaatkan jasa layanan. Biaya yang timbul pada sisi provider maupun pasien masing-masing diklasifikasikan sebagai biaya laogsung (drect cost) dan biaya tak langsung (indirect cost). Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang besarao biaya yaog ditimbulkan akibat sakit (cost of illness) untuk rawat jalao ISPA. Tujuao khusus penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang : karakteristik responden dan pasien rawat jalao ISPA, besaran biaya langsung (direct cost) dan biaya tak langsung (indirect cost) pada sisi provider dan pasien yang melakukao kunjungan berobat untuk mencapai kesembuhan dalam satu periode sakit. Penelitian ini menggunakao desain studi analisis biaya, yaog dilaksanakao di wilayah kerja Puskesmas Simpaog rv Sipin pada bulao Jaouari s/d. Maret 2007, dengao jumlah sampel penelitiao 96 responden. Data yaog digunakao dalam penelitiao ini adalah data sekunder yaog diperoleh dari lokasi penelitiao serta data primer yaog diperoleh dari basil interview kepada responden. Hasil penelitian menunjukkao bahwa jumlah responden terbaoyak berusia kuraog dari atau sama dengao 31 tahun. Sebagiao besar responden berjenis kelamin perempuao dao berstatus sebagai ibu rumah tangga yaog tidak memiliki penghasilao. Berdasarkao jenis kelarnin, pasien terbaoyak adalah laki-laki. Jumlah pasien terbanyak pada kelompok umur 13 - 36 bulao. Untuk mencapai kesembuhan dalam satu periode sakit, 80,21 % dari seluruh pasien masing-masing melakukan 1 kali kunjungan berobat, sisanya 19,79 % masing-masing melakukan 2 kali kunjlUlgan berobat. Jumlah klUljlUlgan berobat dalam satu periode sakit yang dilakukan oleh setiap pasien lUltuk mencapai kesembuhan, sangat berpengaruh terhadap besaran biaya yang menjadi tangglUlgan provider mauplUl biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien. Semakin banyak jumlah klUljlUlgan berobat yang di1akukan oleh pasien maka akan semakin besar biaya yang timbul pada sisi provider mauplUl pada sisi pasien. Opportunity cost tetap ada pada biaya yang dikeluarkan oleh repondenlpasien dalam memanfaatkan layanan rawat jalan ISPA. Untuk kese1uruhan pasien, total biaya pada provider lebih besar dari total biaya pada pasien. Cost of illness pasien rawat jalan ISPA adalah Rp 2.316.259,45 dengan rata-rata Rp 24.127,70. Untuk pasien yang melakukan 1 kali kunjungan berobat, total biaya pada provider lebih besar dari total biaya pada pasien. Cost of illness pasien rawat jalan ISPA adalah Rp 1.597.144,85 dengan rata-rata Rp 20.742,14. Untuk pasien yang melakukan 2 kali kunjlUlgan berobat, total biaya pada provider lebih besar dari total biaya pada pasien. Cost of illness pasien rawat jalan ISPA adalah Rp 719.114,60 dengan rata-rata Rp 37.848,14. Saran yang dapat disampaikan adalah : Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten serta sarana kesehatan pemerintah yang memberikan layanan pengobatanl perawatan perlu melakukan perhitlUlgan dan analisis biaya secara menyeluruh berdasarkan kegiatan dalam memberikan pelayanan. Puskesmas seyogyanya mempertahankan dan meningkatkan penerapan pola pelayanan pengobatan sesuai standar. Perlu dilakukan pengembangan model perhitlUlgan biaya ini ke dalam bentuk perangkat lunak komputer. Kepada peneliti lain diharapkan dapat melakukan penelitian serupa terhadap jenis penyakit lainnya.

---

Economic loss due to health disorder experienced by patient have an impact to governmenthealth financing and household health expenditure. From 2005 to 2006 period, acute respiratory infection disease was in first place of top ten diseases in Jambi City. In 2005 there were 108.292 cases (34,51%) and in 2006 were 99.332 cases (32,75%). The patient needs medical care to recover from the illness. Medical service for patient will incur the cost upon the provider who provides the service and the patient who uses the service. The cost incurred upon both the provider and the patients are classified into direct cost and indirect cost. The aim of this study was to describe the amount of the cost of illness for acute respiratory infection disease outpatient. The particular objectives were to describe characteristics of the participant and patient of acute respiratory infection disease outpatient, the amount of direct cost and indirect cost upon provider and the patient who performed medical visit to get recovery from the illness period. This study used cost analysis design, carried out in Simpang IV Sipin Public Health Centre from January to March2007, with 96 participants. Datawere secondary data collected from study area and primary data obtained from interviewed participants. The findings demonstrated that most patients were less or equal to 31 years old. Majority of them female and housewives. Base on gender the most patients were male. The most patients were in 13 -36 months age group. To get recovery in one illness period, 80,21% of total patients performed once medical visit, the remaining patients did twice medical visit. The medical visit patient performs in one illness period to get recovery from the illness highly influence the amount of cost upon provider and the patient. The more visits patient has, the higher the cost required upon provider and the patient. Opportunity cost I remains upon the patients expenditures in using acute respiratory infection outpatient services. For all patients, the total costs upon provider were higher than the total costs uponpatient. Cost of illness for acute respiratory infection out patient was. Rp 2.316.259,45 with Rp 24.127,70 on average. For the patients who did once medical visit, the total costs upon provider were higher than total costs upon patients. Cost of illness foracute respiratory infection out patient were Rp1.597.144,85withRp. 20.742,14 on average. For the patients who did twice medical visit, the total costs upon provider were higher than total costs upon patients. Cost of illness for acute respiratory infection outpatient were Rp 719.114,60 with Rp. 37.848,14 on average. It is suggested that District Health and government health facilities that provide medical/nursing care are required to calculate and conduct cost analysis as a whole based on activities in providing services. Public Health Centre must maintain and improve medical service pattern application by standard. It is need to develop this cost calculation model into computer software. Further researchers are needed to do the similar study for other diseases.

Abstrak: Abstrak
Dalam penatalaksanaan diare non spesifik sering terjadi ketidaktepatan pengobatan seperti pemakaian antibiotika. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pola dan biaya penggunaan antibiotika pada pasien rawat jalan diare non spesifik balita ini dilaksanakan di puskesmas MTBS dan non-MTBS di wilayah Kota Tangerang Selatan tahun 2012. 
Rerata item obat per resep, persentase pemberian oralit dan persentase resep mengandung antibiotika pada puskesmas MTBS berturut ? turut adalah 3,18 item, 89,53% dan 25,43%. Pada puskesmas non-MTBS adalah 3,33 item, 60,11% dan 62,84%. Pola peresepan berhubungan dengan biaya obat pada kedua puskesmas, sementara faktor penjamin tidak berhubungan. Penatalaksanaan MTBS di puskesmas mendorong rasionalitas penggunaan antibiotika. 

---

The mean drug items per prescription, percentage of ORS and the percentage of prescriptions containing antibiotics in IMCI health centers were 3.18 item, 89.53% and 25.43%. In the non-IMCI health centers the figures were 3.33, 60.11% and 62.84%. Prescribing pattern was associated with the cost of drugs in both health centers, while source of payment was unrelated. IMCI management in health centers encourages rational antibiotics use.

Abstrak:

ABSTRAK Obat merupakan salah satu kornponen penting dan memeriukan biaya besar dalarn pelayanan kesehatan. Harganya relatif mahal dan tidak berpihak kepada konsumen, sehingga bisa menyebabkan temjadinya moral hazard pada para pelaku kesehalan. Pasien tidak bisa memilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayarnya karena mempunyai kctcrbatasan kemampuan. Salah satu pengendalian biaya kesehatan yaitu melalui jaminan pelayanan kesehatan sosial yang ditangani oleh PT Askes. Pelayanan yang dibenikan seharusnya bersifat komprehensif, tetapi kenyataannya jaminan ditekankan pada pcnycmbuhan dan pemulihan dengan iur biaya (cost sharing), ini berlaku untuk pelayanan obat. Pengendalian biaya obat askes melalui penggunaan DPHO. Penulisan resep dokter diluar DPI-I0 dapat membcratkan pasicn askes, apalagi pada penderita penyakit kronis seperti hipertensi. Di RSUD Gunung Jati tahun 2006 penyukit hipertensi merupakan peringkat empat kelornpok penyakil di instalasi rawat jalan dcngan kunjungan 470 pasien per bulan. I Pcnclitian ini dilakukan untuk mengetahui pola peresepan dan biaya obat pasien askes sosial penderita hiperlensi Instalasi Rawat Jalan RSUD Gunung J ati dan perbedaan biaya obat gcncrik pcngganti obat bermerk di luar DPI-I0 yang ditulis dokter. Jenis penelitian kuantitatif dengan metode survey, dan dilakukan analisis data dengan Wilcoxon's Signed Rank Test, Mann-Whitney Test, Kruska!-Wallis Test. Hasil pcnelitian diketahui bahwa penderita hipertensi lebih banyak yang mempunyai penyakit lainfpenyerta, dan terbanyak diabetes mellitus (49%). Resep dokter untuk penderita hipertensi pescrta askes sosial semua obatnya masuk DPI-IO.. Obat antihipertensi yang terbanyak ditulis dokter adalah Amlodipin scbanyak SI R/ (2l,34%) dari total obat antihipertensi. Dari hasil analisis diketahui jumlah item obat (R/) rata-rata = 2,8lR/, besar rata-rata biaya obat pada penulisan rescp_dokter Rp 70.167 dan pelayanan apotik Rp 5. 128, dengan nilai p = 0,000 menunjukan adanya perbedaan ra1a~rala besar biaya obat amara keduanya. Hasil perbandingan rata-rata besar biaya obal pada pcnulisan resep doktcr, ada perbedaan (p < 0,05) pada penulisan resep antar dokter, antar poliklinik, antar kelompok umur pasien dan anlar penyakit pcnycrta serta tidak ada perbedaan antar kelompok tempat tinggal dan antar jenis kelamin pasien. Hasil perbandingan rata-rata jumlrtth item obat ada perbedaan (p < 0,05), pada pcnulisan resep amar poliklinik dan antar penyakit penyerta serta tidak ada perbedaan (p > 0,05) untuk penulisan resep antar dokter, antar jenis kelamin , antar umur dan antar kota tempat tinggal pasien. Kesimpulan dari pcnelitian ini adalah tidak ada obat di luar DPHO yang ditulis dokter untuk pasicn askes sosial penderita hipertensi. Rata-rata jumlah item obat pcrlcmbar resepnya 2,81 dan biaya penulisan resepnya sebcsar Rp 70.l67. Sebagai saran kcpada rumah sakit agar terus melakukan pemantauan terhadap para dokter tentang pcnulisan resep dalam DPI-IO untuk pasicn askes. Sedangkan untuk P.T Askes dan Apotik Askes agar selalu rnenyedial-can obat yang diresepkan dokter dan dapat mcmberikan obat kepada pasien sesuai resep dokter dan kctentuan DPI IO (maksimal untuk 30 hari).

---

ABSTRACT Medication is one of important component and needs great cost in health service. The prices are relatively expensive and not stand for consumer, so that it could cause moral hazard to health agent. Patient could not choose appropriate with needs and ability to pay because has limited ability. One of the health cost restriction is through social health service guarantee that handled by PT Askcs. Given service should comprehensive, but apparently guarantee stressed to heal and curing with cost sharing, it prevails for medication service. Cost control of medication health assurance through using DPHO. Doctor prescription outside DPHO could against health assurance patient, especially on chronic diseases patient such as hypertension. In RSUD Gunung Jati year 2006 hypertension disease is forth level disease group in outpatient installation with visitation of 470 patients per month. This research conducted to recognize prescription design and medication cost of social health assurance patient with hypertension. RSUD outpatient installation Gunung Jati and difference of genetic medication as substitute of branded medication outside DPHO that written by doctor. Quantitative research type conducted with survey method, and conducted data analysis by Wi1coxon?s Signed Rank Test, Mann- Whitney Test, and Kruskal-Waillis Test. Research result known that more hypertension patient has other disease/participate: and the most is diabetes mellitus (49%). Doctor prescription for hypertension patient of social health assurance participant all of the medication included in DPHO. The most anti-hypertension medication that written by doctor is Amlodipin as much as Sl R/(21 ,34%) from total medication of anti-hypertension. From analysis result known that average medication item (Rf) = 2,8lR/, average medication cost on doctor prescription is Rp 70.167 and pharmacy service is Rp. 5.128, with p value = 0,000 shows a difference of average medication cost between both. Equivalent result of average medication cost on doctor prescription there is difference (p < 0,05) on prescription between doctor, between polyclinic, between patient age group and between disease participator and there is no difference between residence groups and between patient gender. There is a difference of average equivalent result of total medication item (p < 0,05) for prescription between doctor, between gender, between ages and between patient town. Conclusion from this research is not medication outside DPHO that written by doctor for social health assurance hypertension patient. Total average of medication item prescription sheet is 2,81 and prescription cost is Rp. 70. 167. Suggested hospitals constantly do monitoring toward doctor about prescription in DPHO for health assurance patient. While suggested both PT Askes and Askes Pharmacy to give medication for patient appropriate with doctor prescription and DPI-IO regulation (maximally 30 days).

Abstrak: ABSTRAK Prevalensi hipertensi di Indonesia terus meningkat dari 21,2% pada tahun 2010 menjadi 23,3% pada tahun 2014. Hipertensi dapat menyebabkan penyakit jantung koroner, stroke, dan kematian jika tidak terdeteksi dini dan diobati secara tepat. Antihipertensi yang efektif dalam menurunan tekanan darah dan mengurangi resiko kejadian penyakit jantung koroner adalah Valsartan dan Amlodipine. Biaya pengobatan selalu menjadi penghalang untuk pengobatan yang efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan kendali mutu dan kendali biaya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis evaluasi ekonomi dengan mengetahui gambaran biaya dan outcome dari penggunaan Valsartan dan Amlodipine selama tiga bulan pengobatan pada pasien hipertensi primer dengan tekanan darah stage I. Penelitian ini bersifat observasional dengan teknik pengambilan data secara retrospektif pada tahun 2016. Outcome berupa rata-rata penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik, proporsi tekanan darah terkontrol, dan proporsi tekanan darah tidak terkontrol. Biaya yang diambil dari perspektif pasien yang berupa biaya langsung medis. Hasil penelitian diperoleh bahwa biaya penggunaan Amlodipine lebih rendah (Rp 872.666,02) dibandingkan Valsartan (Rp 1.064.621,00). Rata-rata penurunan tekanan darah pada penggunaan Amlodipine sebesar 16,33 / 7,88 mmHg, sedangkan pada Valsartan sebesar 14,05 / 5,00 mmHg. Proporsi tekanan drah terkontrol pada Amlodipine sebesar 80%, dengan proporsi kejadian penyakit jantung coroner sebesar 27,5%. Sedangkan proporsi tekanan darah terkontrol pada Valsartan 60%, dengan proporsi kejadian penyakit jantung koroner sebesar 72,5%. Pada diagram efektivitas biaya, Amlodipine terletak pada kuadran II dan Valsartan pada kuadran IV. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Amlodipine dominan terhadap Valsartan karena membutuhkan biaya yang lebih rendah dan menghasilkan outcome yang lebih baik. Kata Kunci: Hipertensi Primer, Amlodipine, Valsartan, Evaluasi Ekonomi Background: The prevalence of hypertension in Indonesia continues to increase from 21.2% in 2010 to 23.3% in 2014. Hypertension can lead to coronary heart disease, stroke, and death if not detected early and treated appropriately. Antihypertensives that effectively reducing blood pressure and reducing the risk of coronary heart disease are Valsartan and Amlodipine. Medical expenses have always been a barrier to effective treatment. Therefore, it is necessary to have quality control and cost control.The aims of this study was to analyze economic evaluation and to know the costs and outcomes of use of Valsartan and Amlodipine during three months of treatment in primary hypertension patients with stage I blood pressure. Methods: This study was observational study with retrospective data retrieval technique in 2016. The outcome was the mean reduction of systolic and diastolic blood pressure, the proportion of controlled and uncontrolled blood pressure. Costs taken from the patient's perspective in the form of direct medical costs. Results: The results obtained that the cost of using Amlodipine is lower (Rp 872.666.02) than Valsartan (Rp 1,064,621.00). The mean reduction of blood pressure of Amlodipine was 16.33 / 7.88 mmHg, while Valsartan was 14.05 / 5.00 mmHg. Proportion of controlled blood pressure of Amlodipine was 80%, with a proportion of coronary heart disease events was 27.5%. While the proportion of controlled blood pressure of Valsartan was 60%, with the proportion of coronary heart disease events was 72.5%. In the costeffectiveness diagram, Amlodipine was in quadrant II and Valsartan was in quadrant IV. Conclusion: Amlodipine is dominant against Valsartan because it requires lower cost and better outcome. Key words: Primary Hypertension, Amlodipine, Valsartan, Economic Evaluation

Abstrak:

Obat berperan sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Penanganan dan pencegahan berbagai penyakit tidak dapat dilepaskan dari tindakan terapi dengan obat atau farmakoterapi. Berbagai pilihan obat tersedia sehingga diperlukan pertimbangan yang cermat dalam memilih obat untuk suatu penyakit. Obat merupakan bagian penting dalam pelayanan dokter kepada pasien di Rumah sakit. Ksrena itu perlu memehami cost effectivenees analysis dari berbagai produk sejenis. Untuk menentukan jenis obat eensial pada daftar obat esensial nasional (DOEN) ditetapkan melaluianalisis biaya manfaat pada seleksi obat yang digunakan di semua tingkat pelayanan kesehatan. Ranitidin merupakan obat pilihan pertama pada pengobatan gastritis akut sedangkan di RSU Mayjen H.A. Thalib Kerinci masih digunakan simetidin dengan jumlah yang hampir sama dengan ranitidin. Simetidin adalah obat anti gastritis akut yang memiliki harga yang berbeda dengan ranltidin maka perlu diadakau Cost Effectiveness Analysis untuk mengetahui mana yang lebih pantas digunakan. Teori yang dlgunakan pada penelitian ini adalah teknik evaluasi ekonomi Cost Effictiveness Analysis (CEA) dengan naalisis biaya menggunakn metode perhitungan oppertunity cost. Out put yang dlgunakan dari kedua altematif obat adalah cakupan, rata-rata waktu hilangnya gejala klinis dan hari yang hilang karena gastritis akut. Pada penelitian ini didapatkao bahwa basil perhitungan Cost Electiveness Ratio (CBR) dldapatkao bahwa CBR ranitidln lebih kecil dibaudlngken CBR Simetidin, dhnana (CBR) ranitidln = 67.986 sedangken CBR shnetidln 97.414 Proporsi kejadian efek sarnping ranltidln lebih kecil dlbandingkan dengan simetidin dlmana dari 58 pasien yang diobati dengan ranltidin thnbul efek samping pada 4 pasien berupa saki!kepala dan atau prutitus ( ruam kulit }, sedangkan dari 33 pasien yang diobati dengan simetidin timbul efek samping berupa sakit kepala dan atau prutitus {ruam kulit) 4 orang pasien. Waktu yang dibutuhkan ranitidin untuk menghilangkan gejala klinis juga lebih kecil dibandingkan dengan simetidin, dimana rata-rata yang dibutuhkan ranitidine untuk menghilangkan gejala klinis adalah 13,6 jam sedangkan simetidin membutuhkan waktu 16,6 jam. Rata-rata hari yang hilang kelompok ranitidine lebih kecil dari kelompok simetidin. Secara umum hasil analisis menunjukkan bahwa ranitidin lebih cost effectiveness dibandingkan dengan simetidin dalam mengobati gastriris akut. Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan kepada pihak Manajemen Rumah Sakit agar memilih ranitidin sebagai obat gastritis akut untuk dimasukkan dalam formularium, selain itu disarankan melakukan penelitian lebih lanjut dengan jumlah sampel yang memadai.