Abstrak:

Barang Milik Kekayaan Negara, adalah bagian dari kekayaan negara yang harus dikelola dengan baik, pengelolaan ini dilaksanakan secara transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Pengelolaan BMKN adalah dengan melakukan penatausahaan, yakni pencatatan, pendaftaran, pembukuan dan pelaporan secara baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ada. Menurut pengamatan, penatausahaan BMKN pada Kantor Wilayah Depkes Propinsi Sumatera Barat belum berjalan seperti yang diharapkan, ini terbukti tidak dijumpai dokumen-dokumen barang pada tiap Bidang dan Bagian dilingkungan Kantor Wilayah dan belum melaksananya penomoran atas barang-barang inventaris, serta belum dilakukan pelaporan secara berkala. Adapun tujuan penelitian ini untuk memperoleh informasi penyebab tidak terlaksananva ketatausahaan BMKN ini dengan semestinya yang dilihat dari pendekaan sistem, yang terdiri dari komponen masukan, proses dan keluaran. Sebagai komponen masukan adalah Tenaga pengelola/pengurus barang yang dilihat dari pengetahuan, lama bekerja, beban kerja dan sikap. Proses pengadaan barang dan ketersediaan dokumen dan peraturan. Komponen proses dilihat dari gambaran perencanaan dan penentuan kebutuhan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, sedangkan dari proses keluaran adalah terlaksananya tertib penatausahaan barang. Penelitian ini dilakukan dengan memakai metoda kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan melaksanakan wawancara mendalam (WM) dengan Kepala Kantor Wilayah Koordinator Administrasi, Kepala Bidang dan Bagian, Pengurus / pengelola barang dan Pemimpin royek dilingkungan Kantor Wilayah Depkes Propinsi Sumatera Barat. Dari hasil penelitian ini terlihat tingkat pengetahuan tenaga pengurus / pengelola barang di tangan, tentang penatausahaan barang dirasakan sangat rendah, serta lama bekerja sangat bervariasi dan semua tenaga pengelola barang mempunyai beban kerja yang rangkap dan sikap yang kurang serius. Dokumen-dokumen barang belum tersedia diruangan-ruangan Bagian dan bidang. Untuk terlaksananya tertib penatausahaan BMKN ini perlu dilakukan peningkatan profesionalisme pengurus / pengelola barang tentang penatausahaan barang, tidak memangku tugas rangkap dan disarankan supaya tenaga pengurus/ pengelola barang diangkat sebagai tenaga fungsional yang mendapat tunjangan fungsional, serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan dari atasan langsung. Dari pihak penanggung jawab barang pada Kantor Wilayah diharapkan dapat selalu memberikan pembinaan dan umpan balik yang terjadwal.

---

 

System Analysis of State Property Administration in Regional Office of West Sumatra Province Year 2000 State property is part of the state assets that must be managed properly, and this management is done in transparent way, clean and free from abuse of power. Management of state property is done by administration, namely recording, listing, filing and reporting property according to the prevailing regulations. According to observation, administration of state property in Regional Office of Health Department of West Sumatra Province has not been done as expected. This is because the lack of documents of the property in each department and section within the Regional Office and the absence of numbering of inventories, and the absence of periodic report. While the purpose of this research is to obtain the information regarding the cause why the state property administration is not implemented properly that can be seen in terms of system approach consists of input,? process and output components. The input components is the administrative personnel for the inventories in terms of knowledge, tenure, workload and attitude, inventories purchase process and availability of documents and regulation, The process component can be seen from the planning and need, organization, motivation and supervision while output process is the good implementation of inventories administration, this research is done by using qualitative method. in which the data collection is done by conducting in-depth interview with the Regional Office. Administration Coordinator, Department and Section Head, Management and Project Officer within the Regional Office of Health Department of West Sumatra. From this research it can be seen in the level of knowledge of the management. Administration knowledge regarding inventories is low, and tenure is varied and all management personnel have double task and not serious. The inventories documents are not available in Department and Section rooms. For good implementation of state property administration the professionalism of the management personnel needs to be improved. They must not have double tasks and it is suggested that the management personnel appointed as functional personnel that receive functional bonus, and direction and supervision from immediate supervisor. It is expected that the personnel in charge for inventories in Regional Office always provide periodic direction and feed back.

Abstrak:

---

Abstrak: Dalam melakukan penetapan tarif pelayanan puskesmas selama ini lebih banyak bersifat kira-kira dan pertimbangan faktor politis, sehingga tarif puskesmas yang berlaku saat ini dirasakan tidak rasional. Tarif rasioal yaitu yang berusaha menangkap konsumer surplus. Ada beberapa faktor untuk menentukan tarif rasional antara lain tarif yang ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan dan kemauan membayar masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, tarif pesaing, biaya satuan. Dengan diberlakunya UU. No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka daerah dituntut menggali sendiri pembiayaan untuk kegiatan operasional, puskesmas dalam melaksanakan 18 program pokoknya, membutuhkan biaya yang besar, sementara subsidi dari pemerintah dirasakan tidak mencukupi seiring dengan tuntutan akan mutu layanan puskesmas yang semakin meningkat, salah satu cara adalah dengan melakukan penyesuaian tarif puskesmas, sesuai dengan kebijaksanaan puskesmas swadana, terutama jika dilakukan swadana murni maka perlu dilakukan perhitungan berapa sebenamya tarif pelayanan puskesmas yang harus dibayarkan oleh pelanggannya. Penelitian merupakan analisis deskriptif dengan rancangan Cross Sectional, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap pengunjung puskesmas dalam sebulan terakhir sebelum dilakukan penelitian.
Hasil penelitian menunjukan bahwa distribusi biaya yang dapat disediakan oleh masyarakat untuk setiap kali kunjungan di BP Umum minimum Rp.2.000, maksimum Rp.25.000, rata-rata Rp 9.200, Periksa kehamilan, bayi & anak minimum Rp.2.000, maksimum Rp.20.000, rata rata Rp 9.850, dan bila sakit gigi minimum Rp.3.000, maksimum Rp25.000; rata-rata Rp.10.050, dengan harapan adanya peningkatan kualitas layanan dan selalu diperiksa oleh dokter serta obat yang memadai. Hasil simulasi tarif dibandingkan biaya satuan normatif, tarif pesaing dan ATPI, maka tarif yang dapat direkomendasikan adalah untuk BP Rp 5.000, KIA, Rp 9.000, dan BP Gigi Rp. 12.500. Masyarakat yang tersingkir perlu diberikan subsidi silang, melalui upaya kartu sehat yang pengaturannya ditentukan bersama dengan pemerintah kecamatan dan desa. Puskesmas merupakan pilihan utama masyarakat Lubuk Alung Kabupaten Padang pariaman untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Masalah ini karena biaya puskesmas terjangkau, serta lokasi puskesmas dengan sarana transportasi relatif lancar.

---

In performing the price determination of public health center it is done in an arbitrary and political consideration, So that price of public health center services in is felt no Rational. The rational is price that try to consumer surplus. There are several factors to determine a rational price. One of them is determined based on public ability and willingness to pay for the health service, competitors price, and unit cost. With the ratification of Law No. 22 year 1999 regarding Regional Autonomy, the districts goverment is demanded to explore its own financial sources for its operations. The public health center is performing its 18 major programs needs a large amount of money, while the subsidy from the government is insufficient. While it must improve the quality of its services. So, one of the way to adjust the health community center according to the self-financing policy or pure self-financing is the recalculation of the actual rate of the health community services that must be paid by the customer. This research is a descriptive analysis by using Cross-Sectional method. It user interview to collect data interviview is conducted with visitors of public health center in the last month before the research is done.
The result of the research indicates that the cost distribution that can be covered by the people for each visit to General Health Clinic is at minimum of Rp. 2.000; and maximum Rp. 25.000; and average Rp. 9.200.- Mother and children care consultation at minimum of Rp 2.000.- and maximum Rp. 20.000.- and average Rp. 9.850.-, dental health care at minimum of Rp. 3.000.- and maximum Rp. 25.000.-and average Rp. 10.500.- , with the expectation that the quality of service will increase and always examine by doctors with sufficient medicines. The result of price simulation compared to normative unit - cost, the competitor's price ATP1 indicate that the price to be recommended for Health Clinic is Rp. 5.000.-, Mother and Children Health Clinic is Rp. 9.000: and Dental Clinic is Rp. 12.500. The disadvantaged people need to subsidized with cross-subsidy through health card, the arrangement of which can be done with the local government of sub-district and village. The public health center is the main choice of the people of Lubuk Alung, Padang Pariaman district to obtain health services, because the price of public health center reached and its location is accessible with relatively smooth transportation.

Abstrak: Secara global, kesehatan adalah industri senilai USD 3.5 triliun atau setaradengan 8% dari PDB dunia. Menurut data, masih ada kekurangan dari sistem kesehatansaat ini, antara lain: (i) angka harapan hidup yang masih bervariasi; (ii) 100 juta orangdimiskinkan oleh pengeluaran kesehatan; (iii) kesenjangan kesehatan yang terus terjadi,bahkan di negara-negara kaya (US dan Australia); (iv) sebagian besar peralatan yangtidak digunakan dengan semestinya. Memperkuat sistem kesehatan berarti mengatasikendala utama di setiap bidang, dengan demikian derajat kesehatan akan meningkat.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitik.Metode yang digunakan adalah tinjauan kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalahdata sekunder yang didapatkan melalui pencarian studi/penelitian yang sudah adasebelumnya dan teori-teori yang berkaitan dengan topik. Kriteria inklusi pada penelitianini adalah penelitian dengan semua jenis metode yang dapat menjawab topik danmenggunakan framework WHO: Six Building Blocks. Kriteria eksklusi penelitian adalahpenelitian lebih dari 10 tahun, serta penelitian yang tidak dapat menjawab pertanyaanpenelitian. Informasi yang didapatkan dari studi literatur ini akan diuraikan dalambentuk table hasil dan narasi, dengan hasil temuannya yaitu kinerja sistem kesehatan dinegara berkembang belum lebih baik dari negara maju, dilihat dari status kesehatanmasyarakat dan permasalahan kesehatan yang sedang dialami.Kata kunci:sistem kesehatan, six building blocks, WHO.

---

Globally, healthcare is an industry of USD 3.5 trillion worth or equal to 8% ofthe world GDP. According to the data, there are still shortcomings of the current healthsystem, as follows: (i) life expectancy that still varies; (ii) 100 million people areimpoverished by health spending; (iii) health gaps that continue to occur, even inwealthy countries (the US and Australia); (iv) most of the equipment is not usedproperly. Strengthening the health system means overcoming the main obstacles in eachfield, thus the value of health will increase. This research uses a qualitative approachthat is descriptive-analytic. The methods used are a literature review. The type of dataused is secondary data obtained through pre-existing study/research searches and topic-related theories. The inclusion criteria for this study are research with all types ofmethods that can answer topics and use the WHO framework: Six Building Blocks. Theresearch exclusion criteria are the research of more than 10 years, as well as researchthat cannot answer research questions. The information obtained from this literaturestudy will be described in the form of results table and narration, with the result of thehealth systems performance in the developing countries has not been better than indeveloped countries, judging by the public health status and the health problems that arebeing experienced.Key words:healthcare systems, six building blocks, WHO, compare OR comparing.