Ditemukan 38977 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Artha Budi Susila Duarsa; Pembimbing: Sabarinah B.Prasetyo; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Ronnie Rivany, Yudhi Prayudha
Abstrak:
Read More
Upaya besar Bangsa Indonesia dalam merumuskan kembali arah pembangunan nasional menuntut reformasi total kebijakan pembangunan disemua bidang termasuk bidang kesehatan. Derajat Kesehatan Masyarakat dan lndeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan termasuk pembangunan di bidang kesehatan. Perencanaan Kesehatan merupakan bagian terpenting dari fungsi manajemen kesehatan. Pada Era Otonomi Daerah dan Desentralisasi kemampuan tenaga perencana kesehatan kabupaten dalam mcnyusun perencanaan dan penganggaran kesehatan kabupaten dengan menggunakan metode yang tepat akan memberikan dampak terhadap kualitas perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan. Dengan efekiivitas advocacy pejabat pengambii keputusan di dinar kesehatan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD, akan diperoleh alokasi anggaran untuk sektor kesehatan yang sesuai dengan kehutuhan. Kabupaten Way Kanan yang berdiri 27 april 1999 merupakan kabupaten bare yang begitu lahir langsung memasuki era otonomi daerah dan desentralisasi. Berbagai keterbatasan terutama keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia menjadi permasalahan dasar dalam menjalankan kegiatan fungsi manajemen kesehatan termasuk fungsi perencanaan kesehatan. Penelitian ini bertujuan memperolieh informasi aplikasi P2KT yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi implementasi P2KT dalam penyusunan Master Plan (rencana induk) Pembangunan Kesehatan Kabupaten Way Kanan 2002 - 2005 dan Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2001 dan 2002 dengan mengkaji komponen input (sumber Jaya), komponen proses (mekanisme penyusunan P2KT) dan komponen output. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran keadaan bahwa otonomi daerah dan desentralisai khususnya bidang kesehatan telah berjalan namun masih banyak kendala, demikian juga dengan pelaksanaan sistem anggaran block grant. Jumlah dan kualitas SDM yang terlibat dalam perencanaan di dinas kesehatan masih terbatas dan banyak jabatan sruktural yang kosong karena terbentur persyaratan administratif. Tidak tersedia alokasi dana khusus untuk perencanaan, dan keterbatasan sarana. Data dan informasi yang digunakan untuk penyusunan perencanan dinas kesehatan belum seperti yang diharapkan. Data bersumber pada facility based data, data hasil survey (population based data) belum banyak digunakan untuk penyusunan perencanaan. Metode P2KT baru digunakan untuk perencanan PHP (Provincial Health Project) dan banyak kendala dalam menggunakan metode P2KT akibat keterbatasan kemampuan SDM dalam menjalankan metode P2KT yang tidak sederhana. Dalam upaya memperoleh hasil aplikasi P2KT yang lebih sesuai dengan kondisi di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, telah dilakukan CDMG (Consensus Decision Making Group) oleh pejabat pengambil keputusan dan petugas perencana di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, yang menghasilkan Draft Rumusan Aplikasi P2KT Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kan. Dari pembahasan peneliti, maka diperoleh Hasil Aplikasi P2KT Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, yang merupakan interpretasi dari Draf Rumusan Aplikasi P2KT Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan. Dalam Aplikasi P2KT tersebut dilakukan penyederhanaan konsep Perencanaan Dan Penganggran Kesehatan Terpadu, dimana penganggaran basil aplikasi P2KT dikombinasikan dengan Keputusan Mendagri No. 29 tahun 2002. Untuk penyempurnaan Hasil Aplikasi P2KT ini, maka perlu pengkajian lebih lanjut oleh para ahli atau profesional bidang perencanaan dan penganggaran kesehatan. sehingga kemudian akan didapatkan satu hasil aplikasi P2KT yang lebih tepat dan sesuai dengan situasi dan keadaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, yang lebih sempurna.
Applicational Study of IHPB (Integrated Health Planning and Budgetting) Model in The Health Authority of Way Kanan of Lampung Province The big effort of Indonesia in reformulating the national development direction is to strive the total reforms of development policy in all sectors including health sector. Public Health and Human Development Index (HDI) level acts as indicator that is used to examine development's successfulness, including health sector's development. Health planning is the most vital organ of health management function. In the Era of Regional Autonomy and Decentralization the ability of regency health planner in arranging regency's health planning and budgeting by using appropriate method will impact the quality of planning and budgeting that are produced. The effectively of decision maker's advocacy in health authority to the Local Government (so called Pemda) and Local House Representative (so called DPRD) will obtain appropriate budget allocation to the necessity. Way Kanan Regency, which was founded on 27`h April 1999. It is a new regency that directly entering autonomy era and decentralization after being founded. A variety of limitations especially number and quality human resources were becoming fundamental problem in carrying out health management function activities including health-planning function. This research aimed to get information on the application of IHPB in the Health Authority of Way Kanan Regency after examining the implementation of IHPB in arranging Health Development Master Plan of Way Kanan Regency for the period of 2002-2005 and Health Authority Planning in 2001 and 2002 by studying input (resources), process (IHPB arrangement mechanism) and output components. The result of the research showed that regional autonomy and decentralization especially in health sector has run even with many constraints, the implementation of block grant system budget does too. The number and quality of human resources involved in planning in health authority was still limited and much structural vacant position due to the administrative qualification. The special allocation for planning was unavailable, and facilities were limited too. Data and information that used to arrange the health authority planning still were not as expected. The data that were acquired from the facility based data, and from the result survey (population based data) were not used in arranging the planning. IHPB's new method was used for the PHP (Provincial Health Project) planning, however, there were many constraints in using IHPB method due to the limitation of human resources ability in carrying out the complicated IHPB method. In the effort of acquiring the result of IHPB's application that is more compatible to Way Kanan Regency's Health Authority, CDMG (Consensus Decision Making) has been conducted by decision maker and planning staff in the Health Authority of Way Kanan Regency that resulted the Draft of Application's Formulation of /HPB of the Health Authority of Way Kanan Regency. From the researcher's discussion, it is obtained the result of Application of (HPB in the Health Authority of Way Kanan Regency. that is interpreted from Application's Formulation of IHPB of the Health Authority of Way Kanan Regency.In the application of IHPB model. the simplification of the concept of IHPB has been done, where the prediction of IHPB's application was combined with the Minister of Internal Affairs" Decree No. 29 year 2002. To complete the result of IHPB's application, a further study needs to he conducted by the experts or professionals in planning sector and health budgeting, so it will obtain a result of IHPB's application that is more compatible to the situation and condition of Health Authority of Way Kanan Regency.
T-1582
Depok : FKM-UI, 2003
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Andrayanto; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Purnawan Junadi
Abstrak:
Read More
Desentralisasi memberikan konsekuensi pada kewenangan bidang kesehatan yang dimiliki Kabupaten Lampung Tengah semakin besar. Kondisi ini memerlukan strategi baru berupa, pengorganisasian yang lebih seksama pada berbagai tingkatan administrasi, dan melaksanakan perubahan-perubahan sebagai upaya penyesuaian terhadap kebijakan desentralisasi. Perubahan ini salah satunya adalah penataan kembali kelembagaan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah sebagai organisasi perangkat daerah. Sebelumnya kelembagaan Dinas Kesehatan disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Adanya kebijakan baru dalam penataan organisasi perangkat daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu melakukan penyesuaian struktur kelembagaan Dinas Kesehatan tersebut. Tujuan penelitian adalah tersusunnya struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah yang sesuai desentralisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, informasi diperoleh berupa data sekunder melalui telaah dokumen dan data primer melalui wawancara mendalam. Informan penelitian adalah pejabat struktural Dinas Kesehatan, pejabat Sekretariat Kabupaten dan Panitia Khusus Organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan empat tahap yaitu : l) Telaah dokumen dan wawancara mendalam, untuk memperoleh gambaran tentang kewenangan bidang kesehatan, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Dinas Kesehatan saat ini. 2) Kajian dan pengembangan model teoritis struktur organisasi Dinas Kesehatan, berdasarkan data yang diperoleh tahap pertama dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003. 3) Penggalian pendapat ahli terhadap rancangan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah yang disusun pada tahap ketiga, ahli berasal dari FISIP UI, Departemen Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung dan 4) Semiloka untuk mendapatkan model struktur terpilih, untuk mendapatkan tanggapan dan masukan terhadap rancangan struktur yang disusun pada tahap kedua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kewenangan bidang kesehatan Kabupaten Lampung Tengah terdiri tiga puluh satu jenis belum sepenuh terealisir karena keterbatasan sumberdaya sehingga masih memerlukan fasilitasi dari pusat. Visi dan misi sudah baik namun bagaimana mewujudkannya, kegiatan dalam program belum mengarah pada visi dan misi, karena belum menjadi komitmen bersama akibat sosialisasi belum optimal. Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah masih terlalu besar, kewenangan sebagai tugas pokok tidak didistribusikan secara merata menimbulkan tumpang tindih, disusun berdasarkan tradisi lama berorientasi pada jabatan daripada manfaat jabatan, merujuk pada struktur lama, belum mempertimbangkan aspek kerjasama dengan pihak ketiga dan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003. Kesimpulan secara umum penelitian ini menghasilkan tiga rancangan struktur organisasi Dinas Kesehatan, rancangan yang direkomendasikan untuk perubahan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah adalah rancangan pertama dengan susunan terdiri dari: Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, Bidang Bina Pencegahar, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Bidang Bina Program dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, Bidang Bina Pengawasan Obat, Makanan dan Logistik Kesehatan, Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas. Saran yang diberikan adalah perlunya sosialisasi dan advokasi kewenangan, visi dan misi. Penempatan tenaga yang memperhatikan kualitas dan kompetensi tugas, dan advokasi terhadap pengakuan dan kompensasi jabatan fungsional. Daftar Pustaka : 20 ( 1994 - 2003 )
Decentralization presents higher consequences to the health section authority in Central Lampung Regency. This condition needs a new strategy such as: a more detailed organization of various administration level, and undertake changes as an adjustment effort toward decentralization policy. One of the changes is to institutionally restructure the Health Board in Central Lampung Regency as a district organizational instrument. Health Board institution used to be organized based on Gov. Reg. No_ 84 Yr. 2000. The presence of a new policy in the arrangement of district organizational instrument based on Gov. Reg. No. 8 Yr. 2003 concerning District Organizational Instrument Guidelines, thus needs to make an adjustment to the institutional structure of the Health Board. The objective of this study is to arrange the Health Board in Central Lampung Regency organizational structure which would be in accordance to decentralization. This study uses a qualitative method, the acquired information are secondary data through document research and primary data through in-depth interview. The informants of this study are the structural officials of the Health Board, Regency Secretariat, and Organizational Special Committees of the Central Lampung District House of Representative. The study is undertaken through four phase, which consist of 1) Document research and in-depth interviews, to attain description of the authority of the health section, visions and missions, main duties and functions of the present Health Board. 2) The theoretical model research and development of the organization structure of the Health Board, derived from the data which are acquired in the first phase and based on the Gov. Reg. No. 8 Yr. 2003. 3) The collection of experts opinion regarding the planning of organizational structure of Health Board in Central Lampung Regency which is arranged in the third phase. The experts are from FISIP UI, Health Ministry of the Republic of Indonesia, and Health Board of Lampung Province, and 4) Semiloka to acquire selected structure model, to attain response and input to the structural planning which is arranged in the second phase. The result of the study shows that: The authority of health section in Central Lampung Regency consists of thirty one type has yet to be fully undertaken because of resources inadequacy thus still need facilitation from the central government. The visions and mission are already good but how to accomplish them. The activities in the program has yet to be directed towards those visions and missions, because until now they are yet to be a collective commitment as a result of no optimal socialization. The organizational structure of the Health Board in Central Lampung Regency is still too big, authority as the main duties are not distributed equally thus goes upside-down, arranged based on old tradition that oriented to official position rather than the function of that official position, referred the old structure, has yet to consider the cooperation aspects together with a third party and does not comply with Gov. Reg. No. 8 Yr. 2003. The conclusion in general of this study is to produce three organizational structure of the Health Board. The planning which is recommended to the changes of Health Board in Central Lampung Regency organizational structure is the first planning with arrangements consists of: Head of the Board, Documentation Department, Health Service Improvement Department, Disease Elimination and Environmental Safety Deartment, Prevention Improvement and Public Health Resources Department, Drugs, Foods and Logistic Monitoring Department, and Functional Official Group and Technical Performance Unit. The suggestion given is the need of authority socialization and advocating, vision, and mission. Resources allocations which consider the duties quality and competency, and advocating toward acknowledgement and compensation of functional official positions. Bibliography List: 20 (1994-2003)
T-1681
Depok : FKM-UI, 2003
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Muhammad Roem; Pembimbing: Adang Bactiar; Penguji: Dumilah Ayuningtyas
T-2019
Depok : FKM-UI, 2004
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Alfridsyah; Pembimbing: H.E.Kusdinar Achmad, Penguji: Kusharisupeni, Sudijanto Kamso, Soetanto, Mohamad Nasrun
Abstrak:
Read More
Kesegaran jasmani merupakan salah satu faktor yang menenukkan produktifitas kerja yang dapat diartikan sebagai kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan penyesuaian (adaptasi) terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan mudah tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan dan masih mempunyai sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya guna keperluan yang mendadak. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebahagian besar tenaga kerja mempunyai tingkat kesegaran jasmani kurang.Pejabat struktural di Dinas Kesehatan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan sumber daya manusia yang potensial dalam pembangunan dibidang kesehatan. Untuk itu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui gambaran kesegaran jasmani dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan mengunakan strategi pemodelan. Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional dengan jumlah sampel 66 orang_ Variabel yarig diteliti adalah kesegaran jasmani, indeks massa tubuh (IMT), rasio lingkar pinggang pinggul (RLPP), persen lemak tubuh (PLT), tekanan darah diastolik (TDD), kelompok umur, jenis kelamin, kebiasaan merokok dan kebiasaan makan yang meliputi kebiasaan makan pagi, makan sayuran, makan berlemak dan kebiasan memakan makanan "trendy". Dalam melakukan strategi pemodelan diiakukan dengan uji regresi logistik ganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesegaran jasmani pejabat struktural sebahagian besar (69,7 %) berada pads kategori kurang. Sedangkan keadaan status gizi berdasarkan IMT 51,5 % berada dalam kategori lebih, berdasarkan RLPP 40,9 %berkategori lebih, berdasarkan PLT 87,9 % berada dalam kategori lebih. Sedangkan untuk TDD 27,3 % berada pads kategori tinggi. Gambaran umur rata-rata responden 47 ± 4,78 dan 75 % berjenis kelamin perempuan, 31,9 % dari responden mempunyai kebiasaan merokok. Untuk kebiasaan makan pagi diketahui 11,1, % jarang sarapan pagi, 9,7 % jarang mengkonsumsi sayuran, 15,3 % sering mengkonsumsi makanan trendy dan 55,6 % sering mengkonsumsi makanan berlemak. Berdasarkan uji chi square menunjukkan ada hubungan antara status gizi (EMT, RLPP, PLT ) dengan tingkat kesegaran jasmani.Berdasarkan analisis regresi logistik ganda dengan strategi pemodelan, variabel yang signifikan berhubungan dengan kesegaran jasmani adalah RLPP dan PLT. Sedangkan variabel yang paling berpengaruh terhadap kesegaran jasmani adalah PLT. Adapun risiko yang didapat adalah pejabat struktural yang memiliki RLPP lebih/tinggi mempunyai risiko 5,07 kali untuk mengalami kesegaran jasmani kurang dibandingkan dengan temannya yang mempunyai RLPP normal setelah dikontrol dengan variabel PLT dan pejabat struktural yang memiliki PLT tinggi lebih mempunyai risiko 6,98 kali untuk mengalami kesegaran kurang dibandingkan temannya yang mempunyai PLT normal setelah dikontrol oleh varibel RLPP.Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar Dinas Kesehatan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengantisipasi kesegaran jasmani kurang dengan mengurangi faktor risiko status gizi (PLT) melalui peningkatan aktifitas fisik dengan menggalakkan program olah raga dan pengaturan makanan yang adekuat serta diadakannya pemeriksaan kesehatan fisik secara berkala agar setiap pegawai dapat memonitoring keadaan kesehatannya. Selain itu diperlukan penelitian lanjutan dengan mengunakan rancangan yang berbeda dan meliputi variabel aktifitas fisik serta mengunakan semua aspek pengukuran kesegaran jasmani, sehingga dapat diketahui dengan pasti hubungan sebab akibat dari kesegaran jasmani.
Physical fitness is one of the factors that influence one's productivity which can be defined as one's ability or competence to adapt with tasks given to him or her easily without creating excessive fatigue and he or she still has reserve energy that can be used for leisure or unexpected activity. A number of studies reveal that most workers have poor physical fitness.Structural officials in Health Department of Nanggroe Aceh Darussalam Province are potential human resources in health development. For that reason, this study was conducted to obtain a description of physical fitness and factors that influence it by using modeling strategy. The research design used was cross sectional with 66 people as sample. The variables under study included physical fitness, Body Mass Index (BMI), Waist-hip Circumference Ratio (WCR), Body Fat Percentage (BFP), Diastolic Blood Pressure (DBP), age group, sex, smoking habit and eating habit including habits of breakfasting, eating vegetable, eating fatty meals, and eating "trendy" meals. Double logistic regression test was used in employing modeling strategy.Research result shows that level of structural officials' physical fitness was mostly (69.7%) under poor category. While their nutrition status based on BMI was 51.5% under excessive category; based on WCR 40.9% was under excessive category; based on BFP 87.9% was under excessive category. While for DBP, 27.3% was under high category. Average age of respondents 47 ± 4.78 and 75% was female; 31.9% of respondents had smoking habit. The study also discovered that 11.1% rarely took breakfast, 9.7% rarely consumed vegetable, 15.3% often consumed trendy meals and 55.6% often consumed fatty meals. Based on chi square test, there is a correlation between nutrition status (BMI, WCR, BFP) and level of physical fitness.According to double logistic regression analysis by modeling strategy, variables that significantly correlate to physical fitness are WCR and BFP. While variable that is most influencing on physical fitness is BFP. In addition, the study shows that structural officials who has excessive/high WCR tend to risk 5.07 times experiencing poor physical fitness compared to fellow official who have normal WCR after having been controlled by BFP variable, and structural officials who have high/excessive BFP tend to risk 6.98 times experiencing poor physical fitness compared to fellow officials who have normal BFP after having been controlled by WCR variable.Based on the study result, it is recommended that the Health Department of Nanggroe Aceh Darussalam Province anticipate the poor physical fitness by reducing nutrition status risk factor (BFP) through encouraging physical activities by promoting adequate body exercises and meal diet and regularly running general check-up so that each official can monitor his or her health. Moreover, further study needs to be conducted by using different design and encompassing physical activity variable and using all aspects of physical fitness assessment so that the cause-effect relation of physical fitness can be identified more precisely.
T-1515
Depok : FKM-UI, 2002
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ahmad Rodhi; Pembimbing: Prastuti Soewondo; Penguji: H.E. Kusdinar Achmad
T-1976
Depok : FKM-UI, 2004
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Mafrawi; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Adang Bachtiar
Abstrak:
Read More
Pelayanan Kesehatan Bernuansa Islami (PKNI) telah dicanangkan oleh Gubernur Provinsi NAD pada tanggal 25 April 1998 yang merupakan tindak lanjut dari hasil Muzakarrah antara Majelis Ulama Indonesia dengan Dinas Kesehatan Provinsi NAD. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang no. 44 tahun 2002 tentang Keistimewaan Nanggroe Aceh Darussalam, maka tuntutan akan mutu pelayanan Kesehatan yang spesifik daerah merupakan hal yang harus dilakukan dan hal ini juga merupakan salah satu hal yang dihasilkan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi NAD tahun 2002 yang merekomendasikan bahwa "Pelayanan Kesehatan yang Bernuansa Islami " selanjutnya menjadi "Pelayanan Kesehatan yang Islami" yang sesuai dengan visi Dinas Kesehatan Provinsi NAD yaitu "Aceh Sehat 1010 yang Islami". Hasil penelitian pada Puskesmas Syiah Kuala Banda Aceh tahun 2001 diperoleh hasil bahwa 85% responden menghendaki agar pelayanan Kesehatan bernuansa Islami dapat diterapkan dimanapun petugas bekerja. Oleh sebab itu diperlukan suatu konsep tentang pelayanan Kesehatan yang Islami yang selanjutnya akan menjadi model pelayanan Kesehatan yang Islami dan instrumen yang dapat digunakan untuk mengevaluasi serta hasil evalusi terhadap penerapan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan dengan menggunakan instrumen yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah diperolehnya gambaran konsep yang akan menjadi model pelayanan Kesehatan Islami dan diperolehnya instrumen serta hasil evaluasi tentang penerapan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan dengan menggunakan instrumen yang ada. Desain penelitian adalah cross sectional yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Proses yang dilakukan terdiri dari 2 tahap yaitu proses mencari konsep pelayanan Kesehatan yang Islami melalui studi literature dan indepth interview (dengan pakar/praktisi agama, adat, sosial budaya, Kesehatan, pengguna pelayanan Kesehatan, akademisi sebanyak 15 orang) dan proses pengembangan instrumen budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan melalui studi literature, kuesioner pendahuluan sebanyak 40 orang, Fokus Group Diskusi sebanyak 15 orang dan Uji Coba Kuesioner (pada petugas dan masyarakat masing-masing 510 orang) yang dilakukan dalam wilayah Provinsi NAD baik pada Dinas Kesehatan (Provinsi dan Kabupaten) maupun institusi pelayanan (Rumah Sakit dan Puskesmas). Waktu penelitian mulai bulan September - November 2003. Dari penelitian ini didapatkan hasil adalah : melalui indepth interview diketahui bahwa pelayanan Kesehatan yang diterapkan pada saat ini tidak memuaskan dan sama sekali belum sesuai dengan syariat Islam dan keinginan dan informan agar pelayanan kesehatan harus sesuai dengan syariat Islam secara menyeluruh. Adapun konsep yang ditemukan dalam pelayanan Kesehatan yang Islami adalah mencakup 5 aspek yaitu : sikap/perilaku petugas yang Islami, fasilitas/sarana pelayanan Kesehatan yang Islami, prosedur/tata cara/mekanisme pelayanan kesehatan yang Islami, suasana pelayanan Kesehatan yang Islami dan pembiayaan pelayanan Kesehatan yang Islami. Namun aspek yang terpenting dilaksanakan terlebih dahulu adalah sikap/perilaku petugas dan prosedur/tatacara yang pelayanan Kesehatan yang Islami. Pengembangan instrumen budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan sebagai pencerminan dari budaya organisasi Islami dalam pelayanan Kesehatan yang terdiri dari 3 dimensi yaitu nilai dan perilaku individu (36 variabel), nilai dan perilaku antar individu (14 variabel) , serta nilai dan perilaku kepemimpinan (15 variabel). Keseluruhan kuesioner akhir mencakup 65 variabel dan terdiri dari 269 pernyataan. Perhitungan validitas konstruk kedua kuesioner (bagi petugas dan masyarakat) menunjukkan bahwa validitas tiap butir pernyataan berada pada kategori cukup dan dan agak rendah menurut klasifikasi Prasetyo (2000). Analisis Anova dan T-test independent pada kuesioner petugas menunjukkan bahwa ada perbedaan bermakna rata-rata skor beberapa variable budaya Islami pada kelompok jenis kelamin, umur, institusi, lama bekerja, tingkat pendidikan dan jabatan . Pada kuesioner masyarakat diperoleh bahwa ada perbedaan bermakna rata-rata skor beberapa variable dengan kelompok masyarakat berdasarkan institusi yang dikunjungi, status bekerja, tingkat pendidikan, dan umur tetapi jenis kelamin tidak mempunyai hubungan bermakna. Perhitungan reabilitas kedua kuesioner (petugas dan masyarakat) menunjukkan bahwa reabilitas tiap variabel dalam kuesioner ini seluruhnya berada dalam kategori tinggi menurut klasifikasi Danim (2001). Analisis korelasi pada kedua kuesioner menunjukkan hubungan yang sangat kuat antar 3 dimensi budaya organisasi Islami diatas. Analisis regresi pada kedua kuesioner menunjukkan 3 dimensi budaya (Perilaku individu, perilaku antar individu dan perilaku kepemimpinan) benar-benar dapat menjelaskan terjadinya variasi budaya Islami dengan sangat baik. Hasil regresi juga menunjukkan bahwa skor perilaku individu paling baik digunakan untuk meramalkan budaya organisasi Islami dari suatu institusi Kesehatan. Persepsi petugas dan masyarakat berada pada titik yang sama yaitu tidak sesuai atau pada kategori sedang. Artinya pelayanan Kesehatan di Provinsi NAD tidak/belum sesuai dengan budaya Islami. Variabel yang tidak sesuai menurut petugas dan masyarakat adalah : tawadhlu, harga diri, berpenampilan sederhana, sopan, iffah, istikharah dan i nulnnai,rah. Dari penelitian ini dapat disarankan dan direkomendasikan perlu dilibatkannya para pakar organisasi dan pakar bahasa untuk dapat merumuskan konstruk yang lebih sempurna tentang budaya organisasi Islami. Intervensi yang dilakukan diutamakan pada perilaku individu petugas, karena terbukti perilaku mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam menentukan/meramaikan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan. Para pimpinan melalui pertemuan berkala, memotivasi pegawai agar dapat berprilaku sesuai dengan budaya Islami. Perlu dilakukan evaluasi penerapan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan di semua institusi Kesehatan. Perlu disusun buku panduan sebagai pegangan pegawai dalam berperilaku dan perlu diterapkannya muatan lokal budaya Islami di institusi pendidikan Kesehatan dalam provinsi NAD. Selanjutnya disarannkan agar dilakukan penelitian lanjutan untuk mengembangkan konsep dan instrumen pelayanan kesehatan Islami.
The Development of Islamic Nuance Instrument in Health Service in Nanggroe Aceh Darussalam ProvinceIslamic nuance health service (PKNI) was declared by the governor NAD province on 25 April 1998 as a continuation action of results of muzakarrah meeting between MUI (Indonesian Council of Religious Scholars) and provincial health office of NAD. It is along with regulation no. 44 year 2002 on peculiarity of NAD province. Therefore, the demand of health service quality according to local medical cases is needed to be released. It is along with results of meeting forum of regional health of NAD province 2002, which consists of a recommendation of Islamic nuance health service (Pelayanan Kesehatan yang Islami) to Islamic Health Service (Pelayanann Kesehatan Islami) suit to visions of provincial health office of NAD province; Islamic Healthy Aceh 2010. Based on results of research at Syiah Kuala Banda Aceh health center, 85 % of respondents demand medical employees to implement Islamic health service at any health facilities they visiting. Therefore, it is needed a concept of Islamic health service and instrument to be used for evaluation results of implementing Islamic culture in health service which using available instrument. Objectives of the research is to obtain a concept to be a model of Islamic health service, to obtain instrument and evaluation results on implementation of Islamic culture in health service using available instrument. Research design is qualitative and quantitative with cross sectional approach. The research went through two processes; firstly, searching for concepts of Islamic health service using literature study and indepth interview to religions scholars, custom, social-culture and experts, health provider and 15 academicians. Secondly, developing of Islamic culture instrument in health service refer to literature study and introduction questionnaire to 40 respondents, Focus Group Discussion to 15 respondents and try out questionnaire to 510 respondents of provider and patient who come to health facilities members in NAD Province. The research started in September and ended in November 2003. The results obtained are; through indepth interview, it is found that the service implemented is not satisfying. The' respondents demanded to have health service an Islamic nuance. The concepts found for Islamic health service covers five aspects: Attitude of health provider, health facilities, health services procedure, environment and health budgeting. But, the most important aspect to be implemented is attitude of health provider and Islamic procedure of the service. The development of Islamic culture instrument in the service is a reflection of Islamic culture organization. The Islamic culture organization consists of three dimensions; value and individual attitude (36 variables), value and inter individual attitude (14 variables), and value and leadership attitude (15 variables). The questionnaire, which consists of 269 questions, covers_65 variables. Based on construct validity test of the two questionnaire to health provider and patient , the data shows that the validity of each question is placed on fair low category,(Prasetyo classification;2000). Applying Anova analysis and independent T-test to provider's questionnaire, the data shows that there is significant different average score at some variables on group of sex, age, institutions, length of working, educational background and positions. An there is also significant different average score of some variables with group of patients who had visited health facilities, working status, educational background and age. Reability test to the two questionnaires shows that every available. Is at 'high category (Danim classification 2001). Correlation analysis to the questionnaires shows strong relations among the three dimensions of Islamic culture organization. While Regression analysis shows that the three dimensions could describe well Islamic culture variation. The regression results shows that best individual attitude is used to predict Islamic culture organization of health facilities. Responces of health provider and patient are placed at average category. It means that health service in the province have not reffer to Islamic culture yet. Variable, .which according to provider and patient have not been along yet with Islam are humble, self respect, simple appearance, polite, iffah, istikharah, and muthmainnah. It is suggested to involve organization aria language experts to formulate a more complex construct on culture of Islamic organization. The intervention should be focused on individual attitude of provider, because the attitudes are proved to determine Islamic culture in the service. Through periodically meeting, leaders support and motivate the health provider to works in Islamic behavior. It is needed to evaluate the implementing of Islamic culture in health service at any health facilities. And it is also needed to reward those provider applying the service such as becoming TKHI ( Indonesian Hajj Official), having further education, etc. Then, compiling a guidance book as guides for' the provider and subscribing Islamic culture subject at any health educational institution in NAD province are considered important.
T-1863
Depok : FKM-UI, 2004
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Milyono; Pembimbing: P.A.W. Pattinama; Penguji: Dumilah Ayuningtyas
T-1609
Depok : FKM-UI, 2003
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Mustafa Kamal; Pembimbing: Adi Sasongko; Penguji: Anwar Hasan
T-1584
Depok : FKM-UI, 2003
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Syahrizal; Pembimbing: Anwar Hasan; Penguji: Sutanto Priyo Hastono
T-2001
Depok : FKM-UI, 2004
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Shita Dharmasari; Pembimbing: Zulasmi Mamdy; Penguji: Ratu Ayu Dewi Sartika, Adang Bachtiar, Tjutjun Maksum, Mulyanah Abdulhaq
Abstrak:
Read More
Penanganan gejala penyakit tanpa melalui sumber pelayanan medis telah menjadi kegiatan rutin sehari-hari bagi penduduk. Tindakan pertama yang dilakukan untuk mengatasi penyakit adalah dengan pengobatan sendiri (self-medicated). Di Provinsi Lampung sebesar 66,48% masyarakatnya melakukan pengobatan sendiri dan sebesar 87,33% dari masyarakat Kota Bandar Lampung melakukan pengobatan sendiri dengan menggunakan obat modern. Pengobatan sendiri oleh masyarakat tersebut jika dilakukan secara aman, tepat dan rasional akan membantu mengatasi masalah kesehatan ringan atau membantu masyarakat yang tinggal jauh dari jangkauan fasilitas kesehatan sedangkan penggunasalahan obat (drug misuse) justru dapat mengakibatkan ketidakefektifan pengobatan, obat menjadi tidak berguna atau bahkan membahayakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku pengobatan sendiri yang aman, tepat dan rasional pada masyarakat Kota Bandar Lampung tahun 2003. Desain penelitian ini adalah cross sectional dengan unit analisa rumah tangga, data primer didapatkan dari responden dengan wawancara menggunakan pedoman kuisioner. Sampel penelitian adalah 170 rumah tangga yang melakukan pengobatan sendiri dalam 3 bulan terakhir di Kota Bandar Lampung pada tahun 2003 yang diambil secara cluster. Variabel dependent adalah perilaku pengobatan sendiri yang aman, tepat dan rasional dan sebagai variabel independent adalah faktor predisposisi (usia, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, pekerjaan, pengetahuan tentang pengobatan sendiri, keyakinan sakit dan keyakinan pengobatan), faktor pemungkin (pengeluaran), dan faktor penguat (keterpaparan iklan). Analisa data meliputi univariat dengan distribusi frekuensi, mean, median, standar deviasi, dan nilai minimum-maksimum, bivariat dengan uji t independent, uji anova dan regresi tinier sederhana dan multivariat menggunakan regresi liner berganda. Ditemukan bahwa responden sebagian besar adalah ibu rumah tangga, berusia antara 23 tahun sampai 65 tahun, sebagian besar berpendidikan tamat SLTA, dan sebagian besar kepala rumah tangga yang bekerja sebagai wiraswasta dengan pengeluaran keluarga rata-rata Rp. 828.088; (95% C1765.517 - 890.659). Dari interval nilai skor perilaku pengobatan sendiri yang aman, tepat-dan rasional yaitu 24 - 72, basil penelitian menunjukan bahwa tidak satupun masyarakat mencapai skor tertinggi clan perilaku pengobatan sendiri yang aman, tepat dan rasional dan sebanyak 49,5% dad masyarakat Kota Bandar Lampung mempunyai skor perilaku pengobatan sendiri yang aman, tepat dan rasional dibawah rata-rata. Variabel yang masuk dalam model setelah dikontrol dengan variabel lain, yang berhubungan dengan perilaku pengobatan sendiri yang aman, tepat dan rasional adalah tingkat pendidikan, tingkat pengeluaran, pengetahuan tentang pengobatan sendiri dan keyakinan pengobatan dengan variabel yang paling dominan adalah tingkat pendidikan. Dengan hasil penelitian ini dapaf disarankan tentang perlunya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengobatan sendiri melalui kampanye (pemasaran sosial) pengobatan sendiri yang aman, tepat dan rasional secara lebih meluas dengan lebih memperhatikan tingkat pendidikan terutama pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, dan masyarakat dengan pendapatan yang rendah. lnformasi yang disertakan dalam kemasan obat (patient package insert) hendaknya berisi informasi yang bisa dimengerti oleh masyarakat bukan merupakan istilah medis. Daftar Pustaka: 59 (1971-2002)
Factors Related to the Safe, Accurate, and Rational Self Medication Within Community Bandar Lampung City in The Year 2003 Self-medication for symptoms has become common behavior among the member of community. The first health seeking action undertaken by most people to overcome disease is through self-medication. In the Province of Lampung about 66,8% of household undertake self medication and about 87,33% at Bandar Lampung City has used modern medicine as self medication. This self-medication, if performed safely, accurately, and rationally, would help to overcome mild health problems or help the people who live far from the health facilities. The misuse of drugs could cause ineffective medication; drugs become useless and could even become dangerous. The objectives of this study are to find out the factors related to safe, accurate, and rational self-medication behaviors. This study employed cross sectional approach design with households as the unit of analysis. Primary data are acquired from the respondents through interviews using questionnaire as the guidelines. The sample of this study are 170 households who perform self medication in the recent three months in Bandar Lampung City in 2003 which are taken through cluster sampling method. The dependent variable is safe, accurate, and rational self-medication behaviors and as the independent variables are: predisposing factors (age, sex, marital status, family members' number, education level, job, knowledge of self medication, perceived illness and medication assurance), enabling factors (i.e., household expenditure), and reinforcing factors (i.e., advertisement influence). Data analysis consist of statistics distribution of frequency, mean, median, standard deviation, and minimum and maximum values, bivariat analysis is using independent t test, ANOVA test, and simple linier regression, and multivariate analysis is using multiple limier regression. It is discovered that most of the respondents are mothers, aged between 23 to 65 years old, most with high school educational background, and most are head of the families working in the public sectors with average household expenditure around Rp. 828.088, - (95% CI between 765.517-890.659). Behavior score interval of the safe, accurate and rational self-medication is 24 -72. The result of the study shows that none of the respondent acquired the maximum score of safe, accurate, and rational self-medication and about 49,5% of the respondent have the score below the average. The variables which enter the model after being controlled by other variables, which relates to safe, accurate, and rational self medications are educational level, knowledge of self medication, and medication belief The level of education has been found to be the most determinant factor. From the result of this study it could be advised of the needs to improve the public knowledge of self medication through a safe, accurate, and rational self medication campaign (social marketing) by giving more attention to those of lower educational level and the with low income. The information embedded on the patient package insert should better consist of information that could be understood by the public, using common terminology/language. Bibliography List: 59 (1971-2002)
T-1747
Depok : FKM-UI, 2003
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉