Pembiayaan bidang kesehatan di Indonesia belum menjadi prioritas pembangunan, bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya, alokasi pembiayaan kesehatan termasuk kecil (sekitar $ 2,5 % GDP). Demikian pula halnya dengan Kabupaten Bungo, alokasi anggaran pembangunan (tidak termasuk belanja rutin) APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo Tahun 2001, masih terbilang kecil, yakni Rp. 2,7 M atau 6,4 % dari total anggaran pembangunan APBD Kabupaten.Keadaan yang dihadapi saat ini, sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, mempunyai implikasi munculnya para pemain baru (stakeholder) dalam penentuan alokasi dana pembangunan. Anggaran kesehatan daerah sekarang tergantung pada skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan oleh daerah sendiri yakni Pemerintah Kabupaten dan DPRD. Oleh karena itu sangat diperlukan kemampuan ketenagaan Dinas Kesehatan untuk melakukan advokasi kepada Pemda dan DPRD, serta kemampuan menetapkan skala prioritas program kesehatan.Dalam kaitan dengan rendahnya alokasi dana Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, perlu diketahui bagaimana kesiapan ketenagaan Dinas Kesehatan dalam pembiayaan kesehatan di Kabupaten Bungo Tahun 2002.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang kesiapan input ketenagaan Dinas Kesehatan, proses kegiatan advokasi, penyusunan rencana program dan anggaran serta pengaruh lingkungan eksternal Bappeda dan anggaran legislatife (DPRD) dalam pembiayaan kesehatan di Kabupaten Bungo Tahun 2002.Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui : (1) Wawancara mendalam sebanyak 7 orang informan dari DPRD, Bappeda, Dinas Kesehatan dan RSUD, (2) Diskusi kelompok terarah, sebanyak dua kelompok yakni kelompok Kepala Puskesmas dan kelompok Kepala Seksi/Sub Bagian Dinas Kesehatan/RSUD, (3) Penelusuran data yang terdokumen.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa tenaga Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo siap menghadapi otonomi daerah, walaupun dengan kondisi kualitas tenaga yang ada saat ini masih kurang : Proses penyusunan APBD menunjukkan indikasi berdasarkan bottom up, tetapi kegiatan APBN masih bersifat 'top down. Upaya advokasi yang dilakukan Dinas Kesehatan sudah cukup berhasil yang ditandai dengan adanya peningkatan APBD Dinas Kesehatan dari Rp. 10,7 M (Tahun 2001), menjadi Rp. 13,0 M atau naik 17,36 %.Untuk mengoptimalkan implementasi desentralisasi sistem pelayanan kesehatan dan paradigma sehat, disarankan agar Kepala Dinas mengusulkan kepada Bupati Kabupaten Bungo daftar PNS yang memenuhi syarat untuk dapat mengisi jabatan dua Kepala Sub Dinas dan empat Kepala Seksi yang masih kosong. Serta mengefektifkan Tim Perencanaan Kesehatan sebagai alternatif tidak adanya unit struktural/Sub Dinas Perencanaan dan Penyusunan Program.Daftar bacaan : 38 (1990 - 2001)

The financing of health sector in Indonesia has not yet been the priority in National Development Program. Compared with neighbor nations, the fund allocated for the health program is considered to below (about 2,5 % of GDP). This also happens in Bingo Regency, where the fund allocated for the regional development (excluding the routine expenses) of the Health Bureau from the Regional Allocation Income and Budget (APBD) year 2001 is considered low, i.e. Rp. 2,7 billion or 6,4 % out of the of the total Regional Allocation. Income and Budget.The current situation, in Iine with the implementation of Regional Autonomy Policy, has an implication that there will be new players (stakeholders) in determining the development fund allocation. The Regional Health Allocation will now depend on the priority scale in the regional development measured by each region, in this case, the Regional Government (Pemda) and the Regional House of Representatives (DPRD). Therefore, the ability of the Health Bureau Manpower will be deeply required to show the ad vocation which will in turn up grade the priority scale of the health program.In relation with-the low allocation in the Regional Health Bureau in Bungo, it is certainly needed to learn about the readiness of the Health Bureau Manpower in this financing matter in year 2002.The objective of the study is to acquire important and necessary information regarding the readiness of the manpower in the Health Bureau, the ad vocation, the planning and budgeting of the program, and the Health Bureau, the ad vocation, the Development Agency (Bappeda), and the Legislative Allocation (Regional House of Representatives) in the financing of the Health Program in Bungo Regency in year 2002.This study is qualitative. The data are obtained from, I) Intensive interview towards 7 (seven) informants from the Regional House of Representatives (DPRD), Regional Development Agency (Bappeda), Health Bureau, and Regional General Hospital (RSUD), 2) Guided Group Discussion, among (a) The Heads of Public Health Centers, (b) The Division Heads of Health Bureau/Regional General Hospital (RSUD), 3) Other documented data.The result the study reveals that in spite of the inadequate quality of the available manpower at present time; the manpower of the Health Bureau of Bungo Regency is ready for the implementation of Regional Autonomy Policy. Bottom up process is taking place in the designing process of Regional Allocation of Income and Budget (APBD), however, the implementation of it is still top down. The ad vocation performed by the Health Bureau is quite well done. It can be seen from the allocation raise by 17,36 % from Rp. 10,7 billion in year 2001 to Rp. 13,0 billion in year 2002,To optimize the implementation of decentralization system of the health service and healthy paradigm, it is suggested that the Heat of the Bureau propose to the regent to provide a list of qualified civil servants, from which to be selected two candidates to fill the available two positions of the Heat of Sub-Bureaus and four positions of the Heads of Divisions. It is also suggested that the Health Planning Team to be effectuated as an alternative for the absence of the structural Sub-Bureau of Health Program Planning and Designing.Bibliography : 38 (x990 - 2001)

Posyandu (pos pelayanan terpadu), adalah wujud peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di Indonesia. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 1990 tentang peningkatan pembinaan mutu Posyandu, memberi peluang kepada lintas program maupun lintas sektoral yang terkait untuk berperan lebih aktif dan terkoordinasi.Kenyataan di lapangan menunjukkan koordinasi lintas program Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan program-program Posyandu di Kabupaten Bungo tahun 2001, belum berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui informani secara mendalam pelaksanaan koordinasi lintas program Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan program-grogram Posyandu di Kabupaten Bungo tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang melatar belakangi belum efektifnya koordinasi tersebut.Informasi diperoleh dengan cara wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan observasi langsung terhadap informan-informan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, serta informan dari tingkat Puskesmas yakni Kepala Puskesmas dan koordinator Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi lintas program di Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo yang berkaitan dengan Posyandu belum efektif. Hal ini disebabkan karena belum adanya perencanaa terpadu tahunan khusus berkaitan dengan program-program yang ada di Posyandu.Agar koordinasi tersebut memberikan hasil yang lebih besar dan lebih bermanfaat, perlu ditunjuk koordinator yang dituangkan dalam SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. Untuk lebih menyebarluaskan dan pemerataan keberadaan Posyandu di setiap desa, diharapkan Pemerintah Kabupaten Bungo dapat mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung kesinambungan Posyandu di tengah-tengah masyarakat.Daftar Bacaaan = 39 (1978-2001)

Analysis of Coordination of Program Crossing In Bungo Regency Health Department On The Programs Implementation of The Integrated Services Post In Bungo Regency Province of Jambi, 2001Posyandu (integrated services post), as one of of the community participation in the implementation of heath services, derives from the society of every village in Indonesia. Based on the Instruction of Home Affairs Minister number 9`h in 1990, on the enhancement, program and sectoral crossing are supposed to be more active in the participation.The reality shows that the coordination of the program crossing of Bungo Regency Health Department in the programs implementation of Posyandu has not run well. This research is conducted to find out deeply information of the implementation of program crossing coordination in Bungo Regency in 2001. The research method used is qualitative to detect the cause of why coordination has not run. Informations are obtained by having indepth interview, focus group discussion, and observation which are directly done to informants who are directly involved with the available programs in the integrated services post and also, from community health center.The result of the research shows, that the coordination of the program crossing in Bungo Regency Health Department that is related to the integrated services post has not been effective yet. It is appointed by the planning is not integratedly arranged, especially abaout the program in Posyandu.In order that the coordination produce more significant and greater result, appointing a coordinator which is enclosed in a Decision Letter from the Head of Health Department of Bungo Regency is a need. To spread out and distribute evenly the existence of the integrated services post in every village, it is expexted that The Regency Government could alocate sufficient budget to reinforce the continuity of the integrated services post.Bibliography : 39 (1978-2001)

Puskesmas Pembantu merupakan sarana pelayanan kesehatan terdepan di Indonesia dengan jumlah 21115 unit. Puskesmas Pembantu tersebut turut menentukan berhasil tidaknya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dewasa ini peranan yang belum optimal dan kinerja petugas yang masih rendah berimbas terhadap rendahnya kesehatan masyarakat dan pencapaian target atau cakupan beberapa program kesehatan. Dalam hal ini, perlu diadakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran kinerja petugas Puskesmas Pembantu dalam pelayanan kesehatan dan faktorfaktor yang berhubungan dengan kinerja Puskesmas Pembantu dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Bungo-Tebo.Penelitian ini menggunakan cross sectional design melalui studi observasional untuk melihat faktor status perkawinan, motivasi, tempat tinggal, lama kerja, supervisi dan pelatihan dalam hubungannya dengan kinerja Puskesmas Pembantu Didalam penelitian ini tidak dilakukan, sampling karena seluruh populasi dijadikan responden yaitu . semua petugas Puskesmas Pembantu di Kabupaten Bungo-Tebo yang berjumlah 102 prang.Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor supervisi, motivasi dan pelatihan berhubungan dengan kinerja Puskesmas Pembantu. Sementara faktor status perkawinan, tempat tinggal dan lama kerja tidak berhubungan dengan kinerja petugas Puskesmas Pembantu. Dari ketiga faktor yang berhubungan dengan kinerja petugas Puskesmas Pembantu tenyata faktor supervisi paling dominan berhubungan dengan kinerja petugas. Puskesmas Pembantu, dimana petugas Pustu yang cukup mendapatkan supervisi berpeluang mempunyai kinerja baik 2,6 kali dibanding yang kurang mendapat supervisi OR=2,6 (95% CI: 1,063-6,349).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja petugas Puskesmas Pembantu di Kabupaten Bungo-Tebo masih rendah yang disertai dengan tidak tercapainya target cakupan pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, Puskesmas kecamatan mesti melakukan supervisi secara sistematis, terjadwal dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas supervisi dan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan di mass mendatang.

Sub health centre (SHC) is front health service unit in Indonesia numbering as many as 21115 units. This SHC contributes the failure or success of Indonesian health development program. So far, its fair role and its officer working attitude influence on the poor health community and health target achievement or coverage. In this respect, there should be a research in order to obtain description on working attitude of SHC in performing its health service and some factors related to SHC working attitude in order to give health service in Bungo-Tebo District.This research uses cross sectional design through observational study in order to analyz the factor of marriage status, motivation, residence, job duration, supervision and training in relation with SHC working attitude. The research uses total samples in form of whole SHC in Bungo-Tebo District as many as 102 units.Research result shows that the factors of supervision, motivation and training are related with SHC working attitude. On the other hand, The factors of marriage, residence and job duration are not related with SHC working attitude. From three variables related to SHC working attitude, the most related variable is supervision with OR=2,6 (95% CI: 1,063-6,349).The research result shows that health officers' working attitude of SHC in Bungo-Tebo District is stiII low accompanied with the failure of establish health target Therefore, SHC should make supervision systematically and regularly considering supervision quality and quantity in order to improve future health target.

Guna mewujudkan Indonesia Sehat 2010 sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan Nasional, maka salah satu usahanya adalah dengan meningkatkan status kesehatan gigi. Status Kesehatan Gigi anak usia I2 th sebagai usia indikator yang dianiurkan WHO tergolong masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari angka DMF-T rata-rata 2,2l dan Prevalensi Karies Gigi 76,9% dan Nilai Performent Treatment Index (PTI) baru mencapai 4,52 % (SKRT, 1995). Sedangkan di Kota Jambi pada tahun 1999 hasil penelitiaan Irma, dkk rnenginformasikan bahwa pada anak usia I2 th DMF-T rata-rata 2,44 dan Prevalensi karies. 83,9 % serta Nilai PTI I,84%. Sementara target Nasional untuk usia I2 tahun pada tahun 2010 rtanti adaiah DMF-T rata-rata 1,0 dan Prevalensi karies gigi 50% serta Nilai PTI 50%. Program UKGS Paripurna sebagai salah satu program yang ada di Puskesmas merupakan program yang Iangsung mcnyentuh kepada kebutuhan pelayanan kesehatan gigi khususnya anak usia 12 tahun yang pada umumnya duduk di kelas V1 SD. Untuk mengetahui gambaran status kesebatan gigi dau gambaran program UKGS Paripurna di Kota Jambi merupakan tujuan dari penelitian ini. Penilaian kualitas program UKGS Paripuma dengan menggunakan ?pendekatan system? memandang bahwa program UKGS Paripurna merupakan suatu organisasi dengan variabel-variabeinya input, pross dan output serta status kesehatan gigi sebagai outcome. Penelitian ini dilakukan dengan rancangan cross sectional, dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner wawancara untuk variabel independen dan menggunakan formulir pemeriksaan kesehatan gli untuk variabel dependen. Responden adalah penanggung jawab program UKGS Paripuma di seluruh Puskesmas di Kota Jambi sebanyak 20 Puskesrnas, sedangkan sampel murid kelas VI SD binaau UKGS Paripurna sebarnyak 708 orang untuk wilayah Puskesmas deugan kuaiitas Program UKGS Paripuma baik clan 708 oraug untuk wilayah PLISICCSIIIHS dengan kualitas Program UKGS Paripuma kurang baik. Selanjutnya data diolah menggunakan analisis Uji Kai Kuadrat (Chi Square). Hasil penelitian menunjukkan status kesehatan gigi sebagai berikut; DMF-T rata-rata 2,14 Prevalensi Karies Gigi 79,S4% dan Nilai PTI 5,78%- Kualitas Program UKGS Paripurna dinilai dengan menggunakan ?pendekatan system? didapatkan hasil sebagai berikut: II (55%) Puskesmas dengau kualitasjprogram UKGS Paripurna baik dan 9 (45%) Puskesmas kurang baik, 10 (50%) Puskesmas dengan input baik dan 10 (50%) Puskesmas kurang baik, II (60%) Puskesmas dengan proses baik dan 8 (40%) Puskesmas kurang baik, ll (55%) Puskesmas dengan output baik dan 9 (45%) Puskesmas kurang baik. Begitupula dengan status kesehatan gigi setelah dikategorikan didapat hasil 12 (60%) Puskesmas dengan status kesehatan gigi baik dau 8 (40%) Puskesmas dengan status kesehatan gigi kurang baik. Dari analisis terrnyata anftara seluruh variabel independen mempunyai hubungan yang berrnakna dengau variabel dependen (Status kesehatan gigi). Guna Iebih meningkatkan kualitas dan cakupan SD UKGS Paripuma disarankan Dinas Kesehatan Kota Jambi meningkatkan variabel input berupa penambahau sarana pelayauan kesehatan gigi, peralatan dan obat-obatan terutama untuk tumpata ART, mengadakan dana operasional dan memberikan pelatihan kepada penauggtmg jawab program UKGS Serta memberikan kebijakan dan pedoman pelaksanaan program UKGS yang lebih jelas.

In order to establish Healthy Indonesian in 2010, as one of the elements of National olqiective on general welfare, it is improving the dental health status. The dental health status of children age I2 years as indicator age that suggested by the W.H.O- is still low. lt can be seen from the average rate of DMF-T was 2,2l, prevalence of caries dental was 76,9%, and value of Perfomance Treatment Index only reach 4,52% (House Hold Survey, 1995). While in Ja1'nbi City in l999 the result of survey conducted by lmta et al informed that on children age I2 years the average DMF-T was 2,44 and caries prevalence was 83,9%, the value of PTI was l,84%. Whereas the National target for the children age I2 years in 2010, the average DMF-T is 1,0, caries dental prevalence is 50%, and value of PTI is 50%. Post School Dental Health Program as one of the programs that available at the Health Center is direct program who touches to the need of dental heath service, especially for the children age 12 years, whose at VI graders of Primary School. The objective of this may is to determine me description of aemai health status and the description on post School Dental Health Program in Jambi City. The assessment to the quality of post School Dental Health Program is using "system approach", considering that post School Dental Health Program is an organization with its variables i.e. input, process, output, and dental health status as outcome. The design of this study was cross-sectional; the data collected by interview using questionnaire for independent variable, and using dental health examining form for dependent variable. Respondent is the undertalcer of post School Dental Health Program at entire of Health Centers in Jambi City with the number was 20 Health Centers. The sample were the schoolchildren at Vl graders of Primary School who as the model on post School Dental Health Program with the number 708 subjects, where at the area of post School Dental Health Program both good and was not good. The data was analyzing by chi-square Test. The result of this study shows that the dental health status in Jambi City was still low, especially to schoolchildren at the Vl graders of Primary School, with the detail as the followings: thc average of DMF-T was 2,l4, dental caries prevalence was 79,84, and value of PTI was 5,78%. Ten (50%) of Health Centers with sufficient input variable and 10 (50%) of Health Centers was insuflicient. Twelve (60%) of Health Centers with good process variable and Eight (40%) of Health Centers was not good. Eleven (55%) of Health Centers with good output variable and nine (45%) was not good. lt also with dental health status after grouped, it was obtained result twelve (60%) of Health Centers with dental health status good and eight (40%) of Health Centers was not good. Based on the analysis, the fact among entire of independent variables (input, process, and output) was having significant relationship with dependent variable (dental health status). In order to improve the quality and coverage of the Primary School on post School Dental Health Program, it is recommended to Local Health Ollice of Jambi City to increase the input variable by adding the facility of dental health service, equipment and medicine especially iilling of ART. Conduct operational iiind, giving training to the coordinator of School Dental Health Program And giving clear policy and manual of implementation on School Dental Health Program.