Abstrak: KEBUTUHAN AKAN OBAT TIDAK DAPAT TERPISAHKAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN. PADA TAHUN 2011, KONSUMSI OBAT DI INDONESIA MENCAPAI US$4.4 MILLIAR DAN TERUS MENGALAMI PENINGKATAN SETIAP TAHUNNYA. UNTUK MENJAMIN PASIEN JKN MENDAPATKAN PELAYANAN YANG BERKUALITAS, MAKA DISUSUNLAH FORMULARIUM NASIONAL AGAR MENJAMIN OBAT YANG DIGUNAKAN AMAN, BERMUTU, BERKHASIAT DAN COST EFFECTIVENESS. TUJUAN DARI PENELITIAN INI ADALAH UNTUK MENGETAHUI HUBUNGAN ANTARA PENGGUNAAN OBAT SESUAI FORMULARIUM NASIONAL DENGAN MUTU PELAYANAN PASIEN JKN DI RS HERMINA JATINEGARA. PENELITIAN INI BERSIFAT KUANTITATIF DENGAN DESAIN CROSS SECTIONAL. PENELITIAN INI MENGGUNAKAN 96 SAMPEL PASIEN JKN DI INSTALASI RAWAT JALAN DAN 96 OBAT YANG DIRESEPKAN UNTUK PASIEN JKN. HASIL PENELITIAN INI MENUNJUKKAN BAHWA PENGGUNAAN OBAT SESUAI FORMULARIUM NASIONAL MENCAPAI 64,60%. DARI 96 SAMPEL, SEBESAR 77,10% RESPONDEN MENILAI MUTU PELAYANAN SUDAH BAIK. BERDASARKAN UJI MANN WHITNEY, DIPEROLEH NILAI SIGNIFIKAN 0,009 (P VALUE < 0.05). KATA KUNCI: FORMULARIUM NASIONAL, METODE SERVQUAL, MUTU PELAYANAN

Abstrak: Promosi kesehatan di RS mulai dikampanyekan oteh WHO sejak tabun 1997. Harapannya agar RS tidak menfokuskan pada individunya tetapi juga mengarah pada sikap untuk mecegah , mengurangi kesakitan dan meningkatkan derajat kesehatan. Sehingga RS memiliki paradigma baru yaitu rnenjadi tempat untuk menciptakan kesehatan, promotif dan preventif bukan hanya melayani orang saldt saja. Kerja sama yang baik perlu diciptakan antara petugas di ruang perawatan di RSt karena informasi yang kurang dan tidak baik tentang interaksi obat dan makanan yang diminum pasien dalam terapinya, dapat memperpanjang kesembuhan dan masa perawatan serta menimbulkan kejadian keracunan, aler,gi atau internksi obat, kurang gizi, hingga menimbulkan kematian pasien. Ini terlihat dari masih tingginya angka kejadian interaksi obat dan alergi (30,39 %) pada pasien di RRl BPD RSCM. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan, sikap dan perilaku perawat dalam memberikan infonnasi cara minum obat (ICMO) kepada pasien di ruang rawat inap Bagian Pcnyakit Dalam (RRI BPD) RSCM Jakarta tahun 2007. Dari teori model Gibson dan diperkuat dengan teori Gillies, Hasibuan dan Siagian. maka peneliti membuat sebuah kerangka konsep peneiitian. Kerangka konsep ini akan diuji lmbungan antara variabel yang mempengaruhi perilaku perawat. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengukur hubungan pengetahuan, sikap dan perilaku perawat dalam memberikan ICMO kepada pasien di RRI BPD P.SC:>-1 Jakarta lahun 2007. Penelitian ini menggunakan metode cross sectional. Populaslnya adalah pcnmrat yang tedibat langsung dalam pemberian IC?-.10 pada pasien di RRI BPD. Sampel adalah perawat yang bekerja d1 RRl BPD d!pilih secara acak mewakili petugas di RRI BPD. Penentuan jumlah responden ditetapkan secara acak atau sample random sampling. Karena 2 proporsi petugas yang memberikan dan yang tidak memberikan infonnasi minum obat maka jumlah seluruh sampel adalah sebanyak I 16 perawat. Dari analisis multivariat regresi logistik ganda di dapatkan model terakhir pada penelitian ini adalah : variabel Pengetahuan (p value 0~558; 95 % CI 0~536- 3,171, OR: 1,304), Sikap (p value 0,137; 95% Cl 0,194- 1,253, OR: 0,493) dengan dikontrol variabel konfonding : Pendidikan (p value 0,005; 95 % CI 0,113 -0,683,0R: 0,277) dan Sanksi (pvalue0,003; 95 %CI1,617- 9,770, OR : 3,974). Artinya bahwa responden yang memiliki sanksi yang ketat dl RR1 BPD RSCM mempunyai peluang 4 kali untuk memberikan ICMO kepada pasien dibandingkan dengan responden yang memiliki sanksi longgar. Kesimpulan adalah : Perawat yang memberikan lCMO sebanyak 32,8 %, tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan periiaku perawat dalam pemberian ICMO. Tidak ada hubungan antara sikap dengan perilaku perawat dalam pemberian ICMO, Tidak ada hubungan antara pengetahuan dan sikap, Hasil analisa uji multivariat regresi logistik ganda menunjukkan bahwa model terakhir dari penelitian ini adalah pengetahaun dan sikap perawat dikontrol dengan variabel pendidikan dan sanksi dapat mempengaruhi pemberian ICMO. Artinya pengetahuan dan sikap perawat yang dikontrol dengan sanksi yang ketat di RRl BPD RSCM mempunyai peluang 4 kali untuk memberikan ICMO kepada pasien dibandingkan dengan responden yang memiliki sanksi longgar. Saran : sebaiknya pengetahuan perawat tentang penyebab, tanda-tanda bahaya yang ditimbulkan dan cara pencegahan keracunan atau aJergi obat perlu ditingkatkan, agar kejadian keracunan atau alergi oba.t di RR1 BPD dapat dihindari atau dapat diminimalisasi. Peningkatan pengetahuan ini bisa disampaikan pada saat pergantian shift kerja, saat ronde dengan dokter~pertemuan mingguan dengan kepala ruangan dan manajer atau menyelenggarakan workshop. Sebaiknya perawat diberikan kesempatan untuk melihat atau mengunjungi RS lain yang telab memiliki program promosi kesehatan khususnya tentang ICMO. Sebaiknya pibak manajemen RSCM memasang spanduk atau poster di ruang praktek dokter, apotek, ruang tunggu pasien, loket pendaftaran, RRl dan di lingkungan RS yang mudah lihat pasien dan keluarganya. Sebaiknya petugas medis dan keperawatan yang tidak sempat memberikan ICMO kepada pasien dan keluarganya dapat memberikan selebaran atau flyer. Akan baik lagi kalau manajemen RSCM menyediakan ruang khusus untuk mendapatkan ICMO atau konsultasi ten tang obat di setiap RRI RSCM.

Abstrak: Penyakit tuberkulosis di Indonesia masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Pemerintah memperkirakan saat ini setiap tahun terjadi 583.000 kasus bare dengan kematian 140.000 orang. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah telah melaksanakan program penanggulangan TB dengan strategi DOTS (Directly Observed Treatment, Shortcourse) sejak tahun 1995. Untuk mengetahui keberhasilan program DOTS, menggunakan indikator atau tolok ukur angka konversi pada akhir pengobatan tahap intensif minimal 80%, angka kesembuhan minimal 85% dari kasus baru BTA positif, Di Puskesmas Kecamatan Jatinegara, angka kesembuhan tahun 2001 baru mencapai 80% dan angka konversi sebesar 90,65%. Angka kesembuhan tersebut sangat berkaitan dengan kepatuhan berobat penderita TB paru bersangkutan. Oleh karena itu secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang hubungan persepsi , pengetahuan penderita, dan Pengawas Menelan Obat dengan kepatuhanberobat penderita TB paru di Puskesmas Kecamatan Jatinagara tahun 2001. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Penulis melakukan pengumpulan data dengan wawancara berpedoman pada kuesioner pada tanggal 29 Maret 2002 sampai 8 Mei 2002 dad seluruh penderita TB paru BTA positif sebanyak 92 orang yang mendapat pengobatan kategori-1 dan telah selesai berobat di Puskesmas tersebut tahun 2001. Variabel dependen adalah kepatuhan berobat, dan variabel independen adalah persepsi kerentanan, persepsi keseriusan, persepsi manfaat minus rintangan , persepsi ancamanlbahaya, pengetahuan dan pengawas menelan obat. Sedangkan variabel confounding terdiri dari umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan. Untuk pengolahan data, penulis menggunakan analisis univariat, bivariat dan multivariat dengan regresi logistik Banda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang patuh berobat 73,9 % dan tidak patuh berobat 26,1%_ Dui basil analisis bivariat didapatkan variabel yang mempunyai hubungan bermakna dengan kepatuhan berobat adalah variabel persepsi kerentanan P value=4.045 dan OR=0,314 , persepsi keseriusan P value 0,034 dan OR=3,26 , persepsi manfaat minus rintangan P value-0,023 dan OR=3,70 , persepsi ancamanl bahaya P value~,030 dan OR=0,310 dan pengawas menelan obat P value-0,008 dan OR=0,171. Sedangkan basil analisis multivariat mendapatkan tiga variabel yang berhubungan dengan kepatuhan berobat yaitu keseriusan P value=0,013 dan OR=6,221, manfaat minus rintangan P value 0,019 dan OR=5,814 , dan pengawas menelan obat P value= 0,024 dan OR ,174. Namun yang paling dominan diantara ketiga variabel tersebut adalah variabel keseriusan P value-0,013 dan OR-6,221. Peneliti menyarankan kepada pengelola program penanggulangan TB pare di Puskesmas untuk memberikan informasi yang cukup dan lebih jelas lagi tentang TB pare kepada setiap penderita dengan menggunakan bahasa sederhana agar penderita mudah memahami dan melaksanakannya. Sebaiknya di ruang tunggu Puskesmas diadakan penyuluhan TB paru melalui TV dan poster. Meningkatkan pecan PMO melalui penyuluhan dan pertemuan yang efektif dengan kader kesehatan , TOMA dan terutama dengan PMO dari keluarga. Mensosialisasikan Pedoman Umum Promosi Penanggulangan TB yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2000 .

Abstrak:

Seiring dengan adanya tuntutan masyarakat akan penerapan good governance dan tuntutan akan pelayanan pubiik yang berkualitas, demokratisasi dan pengakuan hak hak azasi manusia, serta giobalisasi dan berlakunya era perdagangan bebas akan melahirkan tuntutan terhadap peiayanan yang berkualitas agar supaya tetap eksis dan mampu bersaing, Begitu juga di bidang kesehatan yang merupakan suatu kebutuhan tampak tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan telah bergeser kearah yang lebih berkualitas. Pelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan setiap orang maka puskesrnas sebagai penyelenggara pelayanan publik hendaknya dapat memberikan kualitas pelayanan yang dapat memenuhi keburuhan masyarakat. Selain itu, saat ini masyarakat semakin menyadari hak-haknya sebagai konsumen kesehatan. Sehingga seringkali mereka secara kritis nempertanyakan tentang penyakit, pemeriksaan, pengobatan, serta tindakan yang akan diambil berkenaan dengan penyakitnya. Puskesmas yang merupakan ujung tombak terdepan dalam pembangunan kesehatan, mempunyai peran cukup besar dalarn upaya mencapai tujuan pembanguna kesehatan, untuk itu diperlukan suatu penilaian kinerja puskesmas yaitu suatu upaya untuk melakukan penilaian hasil kerja/prestasi puskesmas. Pengukuran kualitas pelayanan puskesmas belum pemah dilakukan di Kota Tangerang, sehingga puskesmas belum dapat mengukur sejauh mana pelayanan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan atau harapan masyarakat. Selama ini penilaian puskesmas baru terpusat pada keberhasilan pencapaian program dart penampilan fisik akan tetapi dari aspek pasien sebagai pengguna jasa pelayanan belum pemah diukur. Tujuan penelitian ini adalah didapatkannya gambaran hubungan antara pemenuhan hak pasien dengan kualitas pelayanan kesehatan puskesrnas di Kota Tartgerang tahun 2007. Penelitian dilaksanakan di Kota Tangerang dari bulan Mei sampai Juni 2007. Sampel penelitian adalah 270 pasien di 10 puskesmas di Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan rancangan penelitian cross sectional. Hasil penelitian menunjukan penilaian baik terhadap kualitas pelayanann di puskesmas (79,6%). Dari hasil analisis peranan hak pasien terhadap kualitas pelayanan di puskesmas terdapat hubungan yang positif, dimana pasien yang tepenuhi halmya memberi penilaian baik terhadap kualitas pelayanan puskesmas. Saran kepada Dinas Kesehatan, agar dalarn penilaian kinerja puskesmas hendaknya memasukkan unsur penilaian pa.sien. Saran unrtuk puskesmas, hasil survey dapat dijadikan evaluasi terhadap kualitas pelayanan.

---

 

As the public begun to claim the practice of good governance and good quality of public services, democratization, and recognition of human's rights, and also globalization, and validity of free trade era will bear the claim of good quality of service in order to keep exist and able to compete. Also in health aspect, a need of health service is one of basic needs, that is why puskesmas as the public service operator must be able to give service quality which can satisfy the needs of public. Puskesrnas which is the pioneer of health development have a big role in the effort to reach the purpose of health development, so that, a work evaluation of puskesmas is needed to give the evaluation of puskesmas achievement. The evaluation of puskesmas service quality has never been done before, that is why puskesmas never be able to evaluate how good the service they give to satisfy the public's needs. Until today, puskesmas' evaluations focus on the success of program accession and physical appearance never from the patients as the consumer of service. The purpose of this research is to get a picture of association between patien's right fulfillment and quality of health care at community health center in Tangerang City,2007. The sample of this research were 270 patients in 10 puskesmas in Kota Tangerang. Descriptive quantitative with cross sectional research design is used as a method in this research. The result showed good evaluation of the service quality in Puskesrnas. From the result of patient's rights role to the service quality in puskesmas showed a good correlation where patients that got their rights gave good grades to quality of puskesmas service. Suggestion to health Department is to put the patients evaluation in the puskesmas evaluation as the consumer of the service. Suggestion to puskesmas is to use the result of survey as the evaluation to the quality of service.

Abstrak: Abstrak

Keselamatan pasien merupakan hal yang harus ada dalam suatu jasa pelayanan kesehatan rumah sakit dan TKPRS (Tim Keselamatan Pasien) merupakan standar yang ada di rumah sakit di Indonesia sebagai syarat untuk akreditasi rumah sakit.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara pendidikan dan pengetahuan dengan perilaku tenaga kesehatan dalam mendukung keselamatan pasien. Penelitian ini menggunakan disain potong lintang (cross sectional).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan tenaga kesehatan mempunyai hubungan bermakna dengan perilaku dengan p value = 0.0001 dengan OR=45.250 artinya tenaga kesehatan berpendidikan tinggi mempunyai peluang 45.250 kali untuk mendukung perilaku keselamatan pasien dibandingkan pendidikan dibawah SLTA. Pengetahuan tenaga kesehatan mempunyai hubungan bermakna dengan perilaku p value= 0.0001 dengan OR= 75.417 artinya tenaga kesehatan berpengetahuan baik mempunyai peluang 75.471 kali untuk mendukung perilaku keselamatan pasien dibandingkan yang kurang. Dengan diketahuinya hubungan antara pendidikan dan pengetahuan tenaga kesehatan dalam mendukung perilaku keselamatan pasien, peneliti menyarankan : Rumah Sakit hendaknya menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi tenaga ksehatan serta mendukung pendekatan interdisiplin dalam mendukung program keselamatan pasien.

Patient safety is something that must exist in a health service hospital and TKPRS (Patient Safety Team) is a standard that is in the hospital in Indonesia as a requirement for hospital accreditation.

The purpose of this study was to determine the relationship between education and knowledge of the behavior of health personnel in support of patient safety. This study uses cross-sectional design (cross-sectional).

The results showed that health education has a significant correlation with the behavior of the p value = 0.0001 OR = 45 250 health workers educated means having opportunities 45 250 times to support patient safety behavior than education below high school. Knowledge of health workers has a significant relationship with p value = 0.0001 behavior with OR = 75 417 means knowledgeable health professionals 75 471 times better to have the opportunity to support patient safety behavior than less. By knowing the relationship between education and knowledge of health professionals in support of patient safety behavior, researchers advise: Hospitals should provide education and training programs to improve and maintain the competency of ksehatan and support interdisciplinary approaches to support patient safety program.

Abstrak: