Abstrak: Program pengendalian Tuberkulosis (TB) di Lembaga Pemasyarakatan telah dilaksanakan sejak tahun 2004. Namun hingga tahun 2013, prevalensi TB pada tahanan masih lebih besar dibandingkan dengan prevalensi TB pada populasi umum. Selain itu, TB masih menjadi penyebab kematian kedua tertinggi pada tahanan. Komitmen politik pemangku kepentingan menjadi tantangan dalam pelaksanaan program, sehingga perlu diteliti guna mengetahui dimensi yang menghambat pelaksanaan program. Penelitian dilakukan dengan metode wawancara mendalam pada informan kunci. Hasil penelitian disajikan berdasarkan tiga dimensi komitmen politik, yaitu komitmen verbal (expressed commitment), komitmen institusional (institusional commitment), dan komitmen pengalokasian sumber daya (budgetary commitment). Komitmen politik pemangku kepentingan belum utuh karena komitmen pengalokasian sumber daya khususnya dana belum dipenuhi dengan baik. kata kunci: tuberkulosis, komitmen politik, verbal, institusional, sumber daya

Abstrak: Latar belakang: Puskesmas adalah salah satu bentuk fasilitas pelayanan primeryang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan perseorangan.Penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi fokus utama yang dikembangkandi dunia oleh WHO, dimana negara-negara berkembang didorong untukmelakukan reformasi dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan primer. Sesuaidengan Peraturan yang ada puskesmas menjalankan fungsinya dengan lebihmengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatanyang setinggi-tingginya. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, puskesmaswajib di akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. Tujuanakreditasi adalah untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanankesehatan perorangan dan masyarakat. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untukmengetahui kesiapan puskesmas untuk penilaian akreditasi dengan tujuan khususadalah mengetahui kesiapan puskesmas dari segi administrasi manajemen,kualitas pelayanan UKM dan UKP, kesiapan dari segi ketersediaan SDMkesehatan dan diketahuinya kesiapan puskesmas dari segi pembiayaan kesehatan.Metode : Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganpendekatan studi kasus. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapanadministrasi manajemen, ketersediaan sarana dan prasarana dan SDM kesehatanserta pembiayaan cukup siap untuk mendukung penilaian puskesmas agarmendapat kategori terakreditasi. Kesimpulan :Puskesmas yang diusulkan untukpenilaian akreditasi telah siap untuk dilakukan survei oleh tim survior. Saran:Puskesmas masih harus terus mempertahankan dan meningkatkan kesiapandengan melakukan penyegaran dan penguatan komitmen serta melakukan kajibanding ke puskesmas yng talah terkareditasi.Kata kunci:analisiskesiapan, akreditasi, puskesmas

---

Background: Puskesmas is one form of primary care facilities that provide healthservices to communities and individuals. Strengthening primary health carebecomes the main focus being developed in the world by the WHO, wheredeveloping countries are encouraged to implement reforms in order to strengthenprimary health care. In accordance with Rule existing health centers to functionmore priority promotive and preventive efforts, goals to health level as high. Inorder to improve the quality of services, community health centers regularlyaccreditation mandatory in at least 3 (three) years. The purpose of accreditation isto improve performance in providing individual and community health services.Objective: This study aimed determine the readiness of health centers foraccreditation with the specific aim was to determine the readiness of puskesmasterms of administrative management, quality of service UKM and UKP, readinessin terms of availability of health human resources and health centers in terms ofknowing the readiness of health financing. Method: This study used a qualitativemethod with case study approach. Results: The results showed that theadministration's readiness management, availability of infrastructure and healthhuman resources and finance are quite prepared to support the assessment ofhealth centers in order to get accredited category. Conclusion: The proposedhealth center for the accreditation assessment has been prepared for a surveyconducted by a team survior. Suggestion: Puskesmas must continue to maintainand enhance the readiness to conduct refresher and strengthening the commitmentand conduct a review of an appeal to the clinic accredited.Keywords: readiness analysis, accreditation, puskesmas

Abstrak: Laju urbanisasi, modernisasi dan pertumbuhan penduduk di negara berkembangmenjadi penyebab munculnya penyakit tidak menular (PTM). Indonesia denganpopulasi 247 juta jiwa memiliki prosentase kematian akibat PTM sebesar 71%(1.106.000 jiwa) dan 23% meninggal usia muda. Sindrom metabolik (SM) adalahkumpulan faktor risiko meliputi obesitas, resistensi insulin, dislipidemia, danhipertensi yang akan bermuara pada peningkatkan risiko terjadinya diabetesmellitus (DM) dan penyakit kardiovaskular (PKV). Tujuan penelitian ini adalahmengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan sindrom metabolikpada pegawai instansi pemerintah yang bekerja di lingkungan pelabuhan TanjungPriok dengan menggunakan desain cross sectional. Penelitian ini menemukanbahwa prevalensi sindrom metabolik pada pegawai instansi pemerintah dilingkungan pelabuhan Tanjung Priok adalah sebesar 38,7 %. Variabel independenyang signifikan dengan kejadian sindrom metaboli yaitu umur (nilai p=0,0005),lama kerja (nilai p=0,0005), asupan karbohidrat (nilai p=0,032), dan aktifitas fisik(nilai p=0,003). Variabel yang paling dominan mempengaruhi sindrom metabolikadalah aktifitas fisik (OR=2,066; CI 95%=1,118-3,819). Individu dengan sindrommetabolik memiliki risiko 5 (lima) kali lebih besar untuk menderita diabetesmellitus tipe 2 dan berisiko 3 (tiga) kali lebih tinggi untuk menderita penyakitkardiovaskular. Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan seperti skrining,penyediaan pos PTM, peningkatan aktifitas fisik, dan konsumsi makanan sehat danbergizi.Kata kunci: Diabetes, kardiovaskular, penyakit tidak menular, sindrom metabolik

---

Urbanization rate, modernization and population growth in developing countriesbecomes the causes of non-communicable diseases (NCDs). Indonesia with apopulation of 247 million people has a percentage of deaths from NCDs by 71%(1.106 million people) and 23% died young. Metabolic syndrome (SM) is acollection of risk factors include obesity, insulin resistance, dyslipidemia, andhypertension will lead to increasing the risk of diabetes mellitus (DM) andcardiovascular disease (CVD). The purpose of this study was to determine whatfactors are associated with the metabolik syndrome on government employees whowork in the port of Tanjung Priok using cross sectional design study. This studyfound that the prevalence of metabolik syndrome in employees of governmentagencies in the port of Tanjung Priok is 38.7%. The independent variables weresignificant with metabolik syndrome were age (p = 0.0005), duration of working (p= 0.0005), carbohydrate intake (p = 0.032) and physical activity (p = 0.003). Themost dominant variable affecting the metabolik syndrome is a physical activity (OR= 2.066; 95% CI = 1.118 to 3.819). Individuals with metabolik syndrome have arisk five (5) times more likely to suffer from diabetes mellitus type 2 and risk of 3(three) times more likely to suffer from cardiovascular disease. Therefore, it isnecessary to conduct prevention strategies such as screening, provision of NCDspost, increasing physical activity, and consumption of healthy and nutritious food.Keywords: Diabetes, cardiovascular, non communicable diseases, metaboliksyndrome

Abstrak:

ABSTRAK

Tesis ini membahas kesiapan puskesmas di Kabupaten Ketapang dalam menyongsongImplementasi Jaminan Kesehatan Nasional 2014 nanti. Penelitian ini adalahpenelitian kuantitatif dengan desain cross sectional dilengkapi dengan wawancara.Dari hasil analisis variabel penelitian didapatkan bahwa tidak ada puskesmas yangsiap dilihat dari dimensi utilisasi dan kualitas pelayanan kesehatan. Penelitimenyarankan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang menambah sumber dayapuskesmas seperti tenaga kesehatan inti yaitu dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan;juga peralatan dan obat pelayanan kesehatan dasar; dengan melakukan advokasi kepemerintah daerah untuk menambah anggaran kesehatan.

---

 

ABSTRACT

Readiness in order to facing the implementation of the National Health Insurance2014. This study was a quantitative research with cross sectional design featuresinterview with key informants. From the analysis of the study variables mentionedthat no primary health care is ready viewed from the dimensions of utilization andquality of health services. Researchers suggested that the health departement inKetapang Regency to adds resources center specially for the core professional suchas doctors, dentists, nurses, and midwives; other things is also for equipment andprimary health care medicines; by advocating to local governments for increase thehealth budget.

Abstrak: Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama yang mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat. Dilihat dari jumlah kematian ibu selama kurun waktu tiga tahun dari tahun 2012-2014 terus meningkat, diperlukan penelitian mengenai factor penentu pemanfaatan puskesmas PONED di Kabupaten Bogor. Penelitian ini mengambil lokasi di 22 puskesmas di Kabupaten Bogor yang merupakan puskesmas PONED. Variabel yang diteliti antara lain : pengetahuan mengenai puskesmas PONED, keyakinan, waktu tempuh, sarana transportasi dan perilaku petugas kesehatan. Rancangan penelitian ini dengan pendekatan cross sectional. Data yang dipergunakan data sekunder hasil pendataan puskesmas PONED di Kabupaten Bogor o leh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat bulan Juni -Juli 2014. Hasil penelitian menunjukkan variabel pengetahuan, keyakinan responden, waktu tempuh dan sarana transportasi tidak berhubungan bermakna dengan pemanfaatan puskesmas PONED (p value > 0,05), sedangkan perilaku petugas merupakan factor yang paling bermakna p=0,000 (p value < 0,05) terhadap pemanfaatan puskesmas PONED di Kabupaten Bogor. Dari kelima variabel yang diteliti ternyata setelah diuji multivariate variabel yang paling menentukan terhad ap tingginya pemanfaatan puskesmas PONED adalah perilaku petugas kesehatan di puskesmas. Factor lainnya yang mendukung pemanfaatan pelayanan adalah SDM, sarana prasarana dan juga pemantauan oleh dinas dan organisasi profesi. Masih diperlukan penelitian le bih lanjut agar dapat menggali informasi tentang pemanfaatan puskesmas, disamping itu juga diperlukan sosialisasi, promosi serta perencanaan kebutuhan Puskesmas yang tepat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan ibu di pus kesmas PONED. Kata Kunci : Puskesmas PONED, Pemanfaatan, Pengetahuan, Keyakinan Mencari Pengobatan, Waktu Tempuh, Sarana Transportasi dan Perilaku Petugas Kesehatan

Abstrak: Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai mutu dan jenis pelayanan dasaryang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh warga negara secaraminimal. Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017capaian SPM pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 72,3 , pelayanan kesehatan ibubersalin sebesar 73,8 dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 64,82 masih di bawah target 100 . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktorpenentu implementasi Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anakserta hambatan dan upaya yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatifdengan desan Rapid Assesment Procedure RAP melalui pengumpulan data primer dandata sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi SPM BidangKesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan 4 faktor yangberpengaruh terhadap implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi danstruktur birokrasi belum berjalan optimal. Faktor penentu yang mempengaruhiimplementasi SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbuadalah pada aspek sumber daya manusia namun saling dipengaruhi oleh aspek yang lainnya. Masukan bagi Pemerintah Daerah agar membuat kebijakan daerah terkait SPMBidang Kesehatan Pelayanan KIA agar implementasi yang dilakukan dapat berjalansecara maksimal dan menyeluruh.

---

Minimum Service Standards MSS are provisions concerning the quality and type ofbasic services that are mandatory government affairs that are eligible for citizens to beeligible. Based on the profile of the District Health Office of Tanah Bumbu Regency in2017, the achievement of MSS in pregnant women 39 s health service is 72.3 , maternalhealth service 73,8 and newborn health service 64,82 is still under 100 target.This study aims to analyze the determinants of the implementation of Minimum ServiceStandards of Maternal and Child Health MCH Services and the obstacles and effortsare undertaken. This research is a qualitative research with Rapid Assessment Procedure RAP descriptions through primary data collection and secondary data. The result ofthe research shows that the implementation of MSS in the field of health service ofMCH in Tanah Bumbu Regency based on 4 factors affecting the implementation ofcommunication, resources, disposition and bureaucratic structure has not run optimally.The determinant factors affecting the implementation of MSS in Health Service ofMCH Service in Tanah Bumbu Regency is in human resource aspect but influenced byother aspect. Input for Local Government to make regional policy related MSS FieldHealth Service MCH for implementation can be run maximally and thorough.