Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 28135 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Nurhidayat B.; Pembimbing: Prastuti C. Soewondo; Penguji: Atik Nurwahyuni, Vetty Yulianty Permanasari, Triana Puspita Dewi, Farida Indyastuti
Abstrak: Sumber penerimaan terbesar rumah sakit adalah pasien rawat inap persalinan Jam kesda. Integrasi Jamkesda dengan BPJS Kesehatan, akan merubah sistempembayaran dari retrospektif menjadi prospektif. Penelitian ini bertujuan menggambarkan potensi selisih penerimaan rumah sakit berdasarkan tarif Perdadan INA-CBGs serta strategi menghadapi potensi selisih tersebut. Penelitian ini merupakan gabungan kuantitatif dan kualitatif, menggunakan 660 tagihan danrekam medis pasien persalinan Jamkesda Tahun 2013. Komponen biaya terbanyakadalah jasa medis, BHP, jasa sarana, obat dan jasa pelayanan. Selisih terbesar pada persalinan dengan sectio secaria dengan rata-rata Rp.3.373.669/pasien. Diperlukan strategi melalui pengelolaan dokter, perawat dan tenaga farmasi, pengawasan, SIM-RS, rekam medis dan billing, perhitungan biayaserta identifikasi pelayanan dan pasar.Kata kunci : jamkesda; prospektif; retrospektif; selisih; strategi.
Read More
T-4204
Depok : FKM UI, 2014
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Jan Esra Kemenangan; Pembimbing: Amila Megraini; Penguji: Pujiyanto, Wahyu Sulistyo, Cecep Slamet Budiono
T-2559
Depok : FKM-UI, 2007
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Euis Herna Marlyna; Pemb. Wahyu Sulistiadi; Penguji: Pujiyanto, Budiarti Setianingsih, Ade Saprudin
T-3940
Depok : FKM UI, 2013
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Diah Reski Andriani; Pemb. Prastuti C. Soewondo; Peng. Jaslis Ilyas, Pujiyanto, Mohamad Nasir, Idham Latif
Abstrak:
Pembiayaan kesehatan khususnya pembiayaan program dalam era otonomi sangat tergantung pada komitmen daerah dan prioritas program daerah, terntama pembiayaan yang bersumber dari pemerintah. Sistem pembiayaan program di daerah perlu dikembangkan agar isu pokok dalam pembiayaan kesehatan khususnya program daerah, yaltu mobilisasi, alokasi, efektifitas, efisiensi, dan keberlanjutan pembiayaan dapat terselenggara dengan baik sehingga menjamin pemerataan, mutu, dan kesinambungan pelaksanaan program serta pembangunan kesehatan daerah. Tersedianya data pembiayaan kesehatan khususnya pembiayaan prograra menjadi sangat penting dan diperlukan untuk penentuan kebijakan dan strategi pembiayaan program kesehatan di daerah. Sampai saat ini belum pernah dilakukan analisis pembiayaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat bersumber pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar alokasi biaya program selama 3 tahun berturut turut yaotu tahun 2003, 2004, dan 2005, secara total maupun per kapita, sumber pembiayaan, realisasinya, bagaimana peruntukan dilihat dari fungsi pelayanan kesehatan, dan diketahuinya perkiraan kebutuhan pembiayaan program berdasarkan kewenangan wajib Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta resource gap dalam pembiayaan program. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Indramayu pada seksi Gizi dan sub dinas lain di lingkungan Dinas Kesehatan sebagai financing agents pembiayaan kesehatan bersumber dari Pemerintah. Studi ini menggunakan pendekatan District

Health Account (DHA). Health financing especially program financing in autonomy era is depend on local commitment and local program priority, especially government financing. Program financing system in local needs developed as main issue in health financing especially district program, which are mobilization allocation, effectiveness, efficiency and financing continuity could conducted well so that guarantee equality, quality and program conduction continuity and district health development. Health financing data availability especially program financing JS very important that needed for policy purpose and program financing strategy in districts. Until now never conducted an financing analysis of Public Nutrition Remedial Program with government basis in Indramayu District, because of that this research conducted to recognize how much program finance allocation for 3 consecutive years that are 2003, 2004 and 2005. Looked as totally per capital, financing resources, realization, allotment referred from health service function, and program financing needs estimation based on essential authorization of Minimal Service Standard (SPM) and resource group in program financing. This research conducted in Indramayu District on Nutrition Section and other sub-agencies in Health Office environment as financing agents of health financing with government basis. This Study use District Health Account (DHA) method.
Read More
T-2614
Depok : FKM UI, 2007
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Mazda Novi Mukhlisa; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Budi Hidayat, Kurnia Sari, Doni Arianto, Nida Rohmawati
Abstrak: Pemanfaatan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan berperan dalam upayamenurunkan kematian ibu. Di Indonesia, persalinan di fasilitas kesehatanmengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi masih terdapat sekitar 30%-37%ibu yang bersalin di rumah. Sayangnya, peningkatan pemanfaatan pelayananpersalinan di fasilitas kesehatan tersebut tidak diimbangi dengan penurunan AKIsehingga Indonesia tidak berhasil mencapai target MDGs. Indonesiamengarahkan kebijakan pembangunannya untuk mencapai jaminan kesehatansemesta (Universal Health Coverage/UHC) dengan mengimplementasikanprogram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mengintegrasikan empatjaminan kesehatan. Jaminan kesehatan dapat mengatasi kendala biaya padapersalinan di fasilitas kesehatan.Menggunakan data Riskesdas 2013 dan Podes 2011 sebagai sumber data,penelitian ini bertujuan membuktikan bahwa kepemilikan jaminan kesehatanmeningkatkan pemanfaatan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan diIndonesia tahun 2013. Penelitian ini menggunakan desain studi potong lintangdengan model probit dan bivariat probit untuk mengestimasi peningkatan tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan jaminan kesehatanmeningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 39,52%. Peningkatanakses terhadap persalinan di fasilitas kesehatan selanjutnya diharapkan dapatmenurunkan kematian ibu.Kata kunci: Jaminan kesehatan, Persalinan di fasilitas kesehatan, Probit, Bivariatprobit.
Institutional delivery has an impact on decreasing maternal mortality. InIndonesia, institutional delivery increases every year, but there are still 30%-37%delivery at home. Unfortunately, the increase did not in line with maternalmortality reduction so that Indonesia did not achieve the fifth MDGs goal. Inorder to achieve Universal Health Coverage, Indonesia implemented JaminanKesehatan Nasional (JKN) for all. JKN integrated four types of health insurance.One of its benefits is maternal health services. Health insurance can addressfinancial barriers on delivery in health facility.Using secondary data of Riskesdas 2013 and Podes 2011, the study aims toinvestigate the effect of health insurance on institutional delivery in Indonesia.The estimation of the effect used probit and bivariate probit models to take intoaccount the issue of endogeneity of health insurance.The result found that health insurance tends to increase institutional delivery by39.52%. Furthermore, the increase is expected to reduce maternal mortality.Keywords: Health insurance, Institutional delivery, Probit, Bivariate probit.
Read More
T-4667
Depok : FKM-UI, 2016
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Putri Dina Rusdi; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji : Atik Nurwahyuni, Mardiati Nadjib, Jaenuri, Eddy Sulistijanto
Abstrak: Diabetes Mellitus tipe 2 merupakan penyakit kronis yang dalam penatalaksanaan penyakit tersebut memerlukan biaya yang besar karena pengobatan dilakukan secara intensif dan berlangsung terus menerus seumur hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis biaya per episode pengobatan rawat jalan penyakit DM tipe 2 dan faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya tersebut berdasarkan perspektif RSUD Pasar Rebo pada tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian analitik deskriptif degan rancangan penelitian cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan total biaya pengobatan rawat jalan penyakit DM Tipe 2 selama setahun adalah sebesar Rp. 593.839.605, rata-rata biaya per episode pengobatan rawat jalan penyakit DM Tipe 2 di RSUD Pasar pada tahun 2015 adalah Rp 417.131 dan ada hubungan yang signifikan antara rata-rata biaya per episode pengobatan rawat jalan penyakit DM tipe 2 dengan umur, lama berobat dan jumlah komplikasi. Rata-rata pembayaran BPJS Kesehatan per episode pengobatan rawat jalan penyakit DM Tipe 2 di RSUD Pasar pada tahun 2015 adalah Rp 208.260. Dengan demikian, rata-rata pembayaran BPJS Kesehatan per episode pengobatan rawat jalan penyakit DM Tipe 2 lebih rendah dibandingkan biaya RSUD Pasar Rebo pada tahun 2015. Kata kunci : Biaya pengobatan rawat jalan penyakit DM tipe 2, COI DM tipe 2, penyakit kronis
Read More
T-4827
Depok : FKM-UI, 2015
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Fitri; Pembimbing: Prastuti Soewondo; Penguji: Anhari Achadi, Wachyu Sulistiadi, Hendrastuti Pertiwi, Nurjamil
Abstrak: ABSTRAK Mulai tahun 2016, mekanisme penyaluran Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dialihkan penyaluran dananya dari Tugas Pembantuan yang alokasinya pada anggaran Kementerian Kesehatan menjadi DAK non-fisik yang di transfer langsung dari Kementerian Keuangan dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan daerah. BOK merupakan dana yang digunakan untuk menunjang kegiatan promotif-preventif di luar gedung Puskesmas. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran implementasi BOK melalui mekanime DAK non-fisik serta diketahui hambatan yang dihadapi di Kabupaten Serang. Capaian realisasi dana BOK di Kabupaten Serang mengalami penurunan menjadi 85,87% di tahun 2016. dibanding tahun 2015 yang menggunakan mekanisme TP yaitu 96,49%. Hasil penelitian mengungkapkan adanya keterlambatan penerbitan juknis, keterbatasan fasilitas berupa komputer, printer dan gudang, keterbatasan staf sehingga merangkap beberapa tugas, keterlambatan pencairan dana, kesulitan dalam penyesuaian kode rekening dengan kegiatan BOK, banyaknya syarat dokumen pertanggungjawaban yang harus dilengkapi untuk pencairan dana serta masih lemahnya perencanaan kegiatan, komitmen, dan koordinasi antara para pengelola BOK. Kata kunci : Bantuan Operasional Kesehatan; Puskesmas; DAK non-fisik. Starting in 2016, fund channeling mechanism of Operational Budget for Health (BOK) has shifted from Tugas Perbantuan in which allocated through the Ministry of Health to Special Allocation Fund (DAK) non-physic that is directly transferred from Ministry of Finance and recorded as part of the local government revenues. BOK is for funds allocated to support preventif and promotive activities outside the building of Puskesmas. This qualitative approach aims to obtain an overview on the implementation of BOK using mechanism of DAK non-physic and identify obstacles faced by Kabupaten Serang. The budget realization has reduced from its previous achievement, from 96.49% in 2015 using TP mechanism to 85.87% in 2016. The study result demonstrates that there are several main issues that need to be tackled in the future, including: delays on issuing technical guidelines, limited supporting infrastructure and technology (such as computers, printers and warehouses), limitations in human resources that are forced to multitask different job descriptions, continued delay on disbursement of funds, difficulties in adjusting code of account under BOK activities, the excessive amount of documentation required as prerequested for fund disbursement, and ineffective planning activities, commitment, and coordination among BOK managers. Key words : Operational Budget for Health (BOK), Community Health Center; Health to Special Allocation Fund (DAK) non-physic.
Read More
T-5305
Depok : FKM-UI, 2018
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Iswanto; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Kurnia Sari, Izanuddin
Abstrak:

Dana bantuan operasional kesehatan (BOK) bertujuan untuk membiayai operasional kegiatan di Puskesmas dalam rangka peningkatan indikator kinerja standar pelayanan minimal (SPM) di puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penggunaan dana BOK Puskesmas dalam pencapaian kinerja SPM di Kabupaten Buton Utara. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancangan studi kasus dan pendekatan kualitatif. Studi kasus dilakukan di Puskesmas Kulisusu, Puskesmas Bonerombo, dan Puskesmas Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara pada Oktober 2022 hingga Juli 2023. Hasil penelitian menemukan bahwa pada faktor input yaitu dari sisi sumber daya manusia (SDM), jumlahnya masih belum lengkap dan masih ada beberapa posisi yang diisi oleh tenaga kesehatan yang bukan keahliannya. Selain itu, para SDM tersebut juga memiliki berperan ganda (double job). Kelengkapan sarana dan prasarana di puskesmas juga belum mencukupi seperti standar sarana untuk pelaksanaan program dalam SPM yang menghambat pelaksaan program yang termasuk dalam SPM. Selain itu, peralatan penunjang (misalnya pemeriksaan laboratorium) dan jaringan internet sebagian belum terpenuhi. Ketersediaan anggaran puskesmas mengalami kendala karena anggaran yang diturunkan belum berbasis kinerja dan bukan berdasarkan sepenuhnya usulan dari puskesmas. Pada faktor proses, impelementasi anggaran dana BOK puskesmas dilakukan melalui penyusunan RUK dan RPK, tetapi untuk penentuan pagu anggaran tetap ditentukan oleh pemerintah pusat. Waktu pencairan dana BOK mengalami keterlambatan yang dimulai dari telat turunnya dana BOK ke kas daerah karena terlambatnya pengiriman laporan dari tahun sebelumnya. Selain itu, Puskesmas juga menunggu keluarnya DPA sebagai penjabaran dari APBD yang baru bisa keluar di akhir bulan Maret. Hal tersebut semakin rumit disebabkan inisiatif pencairan dana BOK oleh Puskesmas baru dilakukan pada bulan Juli hingga Agustus. Keterlambatan turunnya dana ke Puskesmas tersebut berpengaruh pada terhambatnya pelaksanaan program kegiatan di awal tahun yang menggunakan BOK dan mengganggu realisasi program UKM di Puskesmas. Hal tersebut berdampak pada pencapaian indikator kinerja SPM di Puskesmas Bonerombo, Kulisusu, dan Wakorumba Utara yang mengalami penurunan dan masih banyak yang dibawah target. Kata kunci: bantuan operasional kesehatan, dana, sumber daya manusia, sarana prasarana, implementasi, kinerja


 

The health operational assistance funds aim to finance operational activities at community health centers (CHCs) to improve the minimum service standard (MSS) performance indicators. The current study aimed to analyze the implementation of HOA funds at CHCs in achieving MSS performance in North Buton Regency. An observational study was performed using a case study design and a qualitative approach. Case studies were conducted at the Kulisusu Health Center, Bonerombo Health Center, and North Wakorumba Health Center at North Buton Regency from October 2022 to July 2023. The study found that the input factor, namely from the human resources side, was still inadequate, and unskilled health workers still filled several positions. In addition, these human resources also had a double role. The facilities and infrastructure at the CHCs were also insufficient, such as the standard of facilities for implementing programs in the MSS, which hinders the program implementations. In addition, some of the supporting tools (e.g., laboratory equipment) and internet networks have not been fulfilled. The availability of the CHCs budget is facing problems because it has been reduced, not based on performance, and not entirely based on suggestions from the CHCs. In the process factor, implementation of the HOA budget for CHCs was carried out through the preparation of the Proposed Activity Plan (PAP) and Activity Implementation Plan (AIP), but the central authorities still determined the determination of the budget ceiling. The timing of the disbursement of HOA funds was delayed, starting with the transfer of HOA funds to the local treasury due to the delay in submitting reports from the previous year. Apart from that, the CHCs were also waiting for the Budget Implementation Document (BID) to be released as an elaboration of the new Regional Expenditure Budget and Revenue (REBR), which came out at the end of March. It is even more complicated because the initiative to disburse HOA funds by the CHCs is only carried out from July to August. The delay in the disbursement of funds to the CHCs affected the implementation of program activities that used the HOA funds at the beginning of the year and disrupted the realization of the Community Health Efforts (CHE) program at the CHCs. It had an impact on the achievement of performance indicators for MSS at the Bonerombo, Kulisusu, and North Wakorumba Community Health Centers, which experienced a decline and many were still below target. Key words: health operational assistance, funds, human resources, infrastructure, implementation, performance

Read More
T-6793
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Mus'ab; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Kurnia Sari, Vetty Yulianty Permanasari, Mazda Novi Mukhlisa, Veronica Maulana
Abstrak:
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) merupakan salah satu sumber pendanaan penting yang dirancang untuk mendukung upaya pengendalian dampak konsumsi tembakau serta peningkatan pelayanan kesehatan di daerah. Namun dalam implementasinya, pemanfaatan DBH CHT belum sepenuhnya mampu menurunkan prevalensi merokok secara nasional, termasuk di Kabupaten Karawang sebagai salah satu daerah penghasil rokok dan penerima DBH CHT tertinggi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penggunaan DBH CHT serta  menganalisis implementasi penggunaan DBH CHT pada bidang kesehatan di Kabupaten Karawang tahun 2020-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus eksploratif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan dari BAPPEDA, BPKAD, Sekretariat Daerah, dan Dinas Kesehatan, serta telaah dokumen perencanaan dan laporan keuangan. Analisis dilakukan menggunakan kerangka Public Financial Management (PFM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan DBH CHT di Kabupaten Karawang telah mengacu pada seluruh regulasi nasional dan telah disosialisasikan, namun pemahaman pihak yang terlibat dalam penggunaan DBH CHT belum merata. Alokasi DBH CHT untuk kesehatan tergolong besar, yaitu 55,2%-99,9% dari total pagu DBH CHT dan memberikan kontribusi 12,3%-19,5% terhadap total anggaran kesehatan daerah. Orientasi anggaran berubah setiap tahun, dari respons pandemi pada 2020, penguatan sarana-prasarana kesehatan pada 2021-2022 dan 2024, hingga dukungan pembiayaan JKN untuk pencapaian UHC pada 2023 dan 2025. Sistem pembayaran masih berfokus pada kepatuhan pelaporan administratif dan belum berbasis kinerja. Realisasi anggaran sangat tinggi (90%-100%), namun program pelayanan kesehatan khususnya kegiatan penuruan prevalensi merokok belum diprioritaskan dalam perencanaan dan penganggaran. Monitoring dan evaluasi dilakukan, tetapi tidak terdokumentasi. Pelaporan dilakukan rutin melalui aplikasi digital namun aksesibilitas publik masih terbatas. Penelitian merekomendasikan agar pemanfaatan DBH CHT lebih difokuskan pada penguatan program promotif dan preventif seperti penurunan prevalensi merokok, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi, penguatan koordinasi antar-OPD, peningkatan transparansi publik melalui laporan yang mudah diakses, serta penyusunan kebijakan dan mekanisme pendanaan berbasis kinerja untuk memastikan alokasi anggaran tepat sasaran.

The Tobacco Excise Revenue Sharing Fund (DBH CHT) is an important source of financing intended to support the control of tobacco consumption impacts and the improvement of health services at the local level. However, in practice, the utilization of DBH CHT has not yet been able to significantly reduce smoking prevalence nationally, including in Karawang Regency, one of Indonesia’s largest cigarette-producing areas and the highest recipient of DBH CHT. This study aims to describe and analyze the utilization and implementation of DBH CHT in the health sector in Karawang Regency during 2020-2024. The study employed a qualitative descriptive approach using an exploratory case study design. Data were collected through in-depth interviews with key informants from BAPPEDA, BPKAD, Regional Secretariat and the Health Office, as well as a review of planning documents and financial reports. Data analysis was conducted using the Public Financial Management (PFM) framework. The results indicate that DBH CHT policies in Karawang Regency have complied with national regulations and have been formally disseminated; however, stakeholders’ understanding remains uneven. The allocation of DBH CHT to the health sector was relatively high, ranging from 55.2%-99.9% of the total DBH CHT budget, contributing 12.3%-19.5% to the overall regional health budget. Budget orientation shifted annually, from pandemic response in 2020, strengthening health infrastructure in 2021-2022 and 2024, to supporting National Health Insurance (JKN) financing for achieving Universal Health Coverage (UHC) in 2023 and 2025. The payment system remains focused on administrative compliance rather than performance-based mechanisms. Budget absorption was very high (90%-100%); however, specific health service programs aimed at reducing smoking prevalence were not prioritized in planning and budgeting. Monitoring and evaluation activities were conducted but not systematically documented, while reporting was routinely submitted through digital applications, although public accessibility remains limited. This study recommends prioritizing the use of DBH CHT for strengthening promotive and preventive programs, particularly smoking prevalence reduction, improving planning and evaluation quality, enhancing inter-agency coordination, increasing public transparency through accessible reporting, and developing performance-based policies and financing mechanisms to ensure more effective and targeted budget allocation.
Read More
T-7467
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Fikrotul Ulya; Pembimbing: Hasbullah Thabrany; Penguji: Mardiati Nadjib, Anhari Achadi, Yuliandi, Rulliana Agustin
Abstrak:

ABSTRAK Nama : Fikrotul Ulya Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Judul : Efektivitas Biaya Strategi DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) Program Tuberkulosis Di Rumah Sakit Swasta Kota Depok Tahun 2017-2018. Pembimbing : Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH Tesis ini membahas kemampuan mahasiswa Fakultas Psikologi U Angka penemuan kasus  menurut Global tuberculosis Report 2016 sebesar 77% dan di kawasan Asia Tenggara sebesar 46,5%. Sedangkan di Indonesia mengalami titik stagnan dalam 5 tahun terakhir di kisaran 32 - 33% kasus. Angka penemuan kasus TBC di Kota Depok tahun 2016 baru  tercapai 58% dari target cakupan. Sedangkan di Kota Bekasi, cakupannya sebesar 62%. Sejak tahun 2014 dengan menggunakan strategi PPM (Public Private Mix) di Kota Depok melibatkan fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan) swasta dalam penanganan TBC menggunakan metode DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse). Saat ini, dari 4 RS swasta yang sudah bekerja sama menjangkau 18,7% kasus TBC di seluruh Kota Depok.  Beberapa penelitian menunjukkan efektifitas biaya pada penemuan kasus TBC dengan strategi DOTS di fasyankes swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan efektifitas biaya  penyelenggaraan TBC di Kota Depok tahun 2017-2018. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi ekonomi dengan dengan  metode kohort retrospektif. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Oktober – April 2018 dengan melakukan study comparative antara 3 alternatif (Cost Effectiveness Analysis), yaitu Puskesmas yang menggunakan DOTS, RS DOTS dan RS Tanpa DOTS. Peneliti melakukan penghitungan microcosting dari perspektif societal/masyarakat dengan menghitung biaya yang dikeluarkan oleh pasien dan provider pelayanan kesehatan. Output yang dipakai untuk mengukur penanganan TBC adalah angka pengobatan lengkap (Success Rate).  Estimasi biaya berdasarkan tarif  Rumah Sakit, harga pasar, serta wawancara dari petugas RS. Hasil penelitian dari 36 sampel per kelompok menunjukkan bahwa Success Rate di puskesmas 86,1%,  RS dengan DOTS sebesar 77.78 % sedangkan yang non DOTS sebesar 63.89 %. Penambahan biaya provider di puskesmas dan RS DOTS meningkatkan success rate. Biaya societal penatalaksanaan TBC di puskesmas 42% dari biaya di RS swasta. Dari perhitungan ACER (Average Cost Effectiveness Ratio) didapatkan bahwa RS yang melaksanakan strategi DOTS lebih cost effective, dengan nilai ACER di Puskesmas adalah Rp 1.948.284, RS DOTS Rp  3.989.576 dan RS tanpa DOTS sebesar Rp 5.390.323. Untuk menaikkan 1% angka kesuksesan pengobatan membutuhkan biaya Rp 10.084.572 dengan melakukan intervensi program DOTS ke RS Swasta. Analisis bivariat menyatakan bahwa terdapat perbedaan bermakna (p value 0,001) efektivitas biaya perspektif societal pada pengobatan TBC di puskesmas, RS dengan DOTS, dan RS tanpa DOTS . Keywords : Cost effectiveness analysis, DOTS, Fasyankes swasta, Success Rate, ACER, ICER

 

Read More
T-5427
Depok : FKM-UI, 2018
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive