ABSTRAK Di era pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, Rumah Sakit dipicu untuk beroperasi secara efisien, efektif dan bermutu tinggi. Keberhasilan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan sangat tergantung pada pelaksanaan pelayanan di Rumah Sakit. Rumah Sakit Otorita Batam - Badan Pengusahaan Batam (RSOB-BP Batam) dalam operasionalnya mempunyai keterbatasan otonomi karena berbagai peraturan yang mengikat, sehingga berdampak pada kelancaran operasional pelayanan di Rumah Sakit. Penelitian yang bertujuan meletakkan posisi tingkat otonomi mengungkap bahwa Rumah Sakit mempunyai otonomi sebagian dalam aspek pembelian dan administrasi harian, sedang otonomi sangat terbatas dalam aspek manajemen strategis, keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini mengancam pertumbuhan, fleksibilitas dan sustainability Rumah Sakit dimana terdapat kebijakan nasional reformasi sistem pembayaran menggunakan INA-CBGs yang mengharuskan Rumah Sakit lebih fleksibel dan responsif pada kondisi yang ada. Kedepan Rumah Sakit harus lebih berperan responsif terutama dalam aspek keuangan, manajemen strategis dan SDM agar dapat bersaing dan kualitas layanan meningkat.

ABSTRACT In the implementation of the National Health Insurance (JKN) in Indonesia, Hospitals are triggered to operate in efficiently, effectively and good quality off care. The success of the National Social Security System (SJSN) is highly rely on the health care delivery in the hospital. RSOB-BP Batam, as one of public hospitals, has limited autonomy in its operations due to tight regulations, that may impact on the services at the Hospital. The research aims to position the degree of Hospital autonomy. The study revealed that most of autonomy are in purchasing and administrative aspects (daily mattres), whlie very limited autonomy is found in aspecs of strategic management, financial aspecs and human resources (HR). This condition may threaten on the growth, flexibility and sustainability of Hospital since recent reform in providers payment system using INA-CBGs Hospital. Hospital should have a more role that allows the hospital to be responsive, especially in the aspects of finance, strategic management and human resources in order to compete and increase quality of health services.

Pembangunan kesehatan ditujukan untuk mewujudkan manusia yang sehat, cerdas dan produktif. Menurut indikator Human Development Index Indonesia adalah peringkat 110 dari 177 negara. Dafam menuju visi Indonesia Sehat 2010, pembiayaan merupakan faktor yang signifikan mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Tujuan pembiayaan kesehatan adalah agar setiap individu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan pribadi maupun masyarakat melalui penyediaan dana dan terciptanya insentif finansial yang benar bagi para penyedia pelayanan kesehatan. Rurnah sakit milik pemerintah adalah salah satu fasilitas kesehatan yang disediakan untuk melayani dan menjamin kesehatan warganya. Penelitian ini me!akukan analisis terhadap kebijakan pembiayaan rumah sakit miiik pemerintah DKI Jakarta taahun 2004 - 2008. Penelitian ini merupakan peneiitian kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam sebagai data primer yaitu peraturan dan regulasi terkait serta data keuangan rumah sakit, Penelitian ini meiibatkan dua rumah sakit milik pemrintah DKi Jakarta yaitu Rumah Sakit Pasar Rebo dan Rumah Sakit Duren Sawit. Hasil penelitian ini yaitu kebijakan pembiayaan rumah saJdt milik pemerintah terdiri kebijakan tarif, kebijakan subsidi APBD, kebijakan dan GAKIN dan SKTM, serta keterkaitan dengan status kelernbagaan dan pola keuangan rumah sakit. Pada pembuatan kebijakan, didapatkan bahwa aktor yang paling menentukan adalah pihak DPRD DKI Jakarta, tetapi pihak tersebut masih memiliki keterbatasan pengetahun dan infonnasl. Ada beberapa ketidaksempumaan dalam proses pembuatan kebijakan yaitu penentuan agenda dan fonnulasi kebijakan, sehingga menimbulkan kendata pada implementasinya. serta evaluasi dan adaptasi yang belum maksimal dilakukan. Sehingga kesimpulannya dibutuhkannya kerjasama dan diskusi antara berbagai aktor kebijakan untuk menghasilkan sebuah kebijakan. Administrator rumah sakit yang memiliki fungsi strategis haros melakukan usaha peningkatan baik kearah internal rumah sakit menuju kemandirian maupun kearah ekstemal melakukan advokasi dengan pihak legislatif untuk memperbaiki kebijakan selanjutnya.

Development of health addressed to realize the healthy human) productive and smart, According to indicator Human Development Index Indonesia is rank 110 from 177 states. In going to the Indonesia health vision 2010, defrayal is the significant factor influence the quality health of society. Purpose of defrayal of health is each individual have to access to service of health of person and society through ready incentive creation and fund financial the correctness to all service provider of health. Governmental hospital is one of reserved for health facility serve and guarantee health of his citizen, This research analyze to politics policy of defrayal of governmental property hospital DKI Jakarta year of 2004 - 2008. This research is research qualitative by using circumstantial interview as primary data that is regulation and relevant and also hospital finance data. This research entangles two hospital property of DKI Jakarta governmental that is Pasar Rebo Hospital and Duren Sawit Hospital. Result of this research that is policy of defrayal of governmental property hospital compose policy of tariff, policy of subsidy APBD, policy and GAKIN and SKTM, and also related to hospital finance pattern and institute status. In making of policy, please get that actor most detennining is DPRO DKI Jakarta, but them still having limitation knowledge and information. Th.ere are some imperfection in the process of policy that is determination of agenda and policy formulation causing constraint his implementation. and also the adaptation and evaluation not yet ever been maximal done, So that his conclusion cooperation and discussion among various policy actor to yield a policy. Administrator the hospital have the strategic function have to do the effort improvement of good toward internal hospital to independence and toward external do advocacy with legislative to improve policy hereinafter.