Langkah awal untuk memperbaiki kinelja, program monitoring efek samping obat (MESO) harus mengembangkan perencanaan program yang sesuai dengan visi dan misi Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi yang tertuang pada Perencanaan Program MESO Nasional Tahun 2003-2007. Untuk dapat menyusun perencanaan program MESO, dilakulkan penelitian operasional dengan analisis data kualitatif berupa metode wawancara mendalam dan analisis data kuantitatitj dibantu dengan peramalan. Teknik penyusunan perencanaan dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama meliputi peninjauan visi dan misi Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi, analisis lingkungan eksternal dan intemal program MESO, evaluasi faktor lingkungan esktemal dan intemal dengan menggunakan matriks EFE dan IFE. Tahap kedua meliputi penetapan tujuanjangka panjang program MESO sarnpai tahun 2007 dan penctapan altematif kebijakan operasional dengan menggunakan matriks SWOT dan IE. Pada tahap ketiga dilakukan penetapan kebijakan operasional terbaik menggunakan matriks QSPM. Selanjutnya ditentukan kegiatan, termasuk tujuan, indikator dan pembiayaan yang sesuai bagi posisi program MESO. Dari hasil penelitian, pada pemilihan altcmatif kebijakan operasional berdasarkan hasil dari matriks IE, memperlihatkan posisi program MESO pada kuadran V yang berarti strategi yang disarankan pada posisi Hold and Maintain dengan strategi yang dianjurkan adalah slntegi penetrasi pasar dan strategi pengembangan produk. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam memanfaatkan peluang yang ada, program MESO harus mengatasi kelemahan karakteristik intemal. Strategi yang dapat dilakukan adalah rneningkatkan sosialisasi kepada tenaga kesehatan, meningkatkan kemitraan dengan Panitia Fannasi dan Terapi di rumah sakit, meningkatlcan efektilitas sistem monitoring, pembenahan manajemen, sosialisasi ke masyarakat, mcningkatkan penelusuran inforrnasi efek samping obat intemasional dan mengembangkan sistem reward. Untuk implementasi program disarankan agar terlebih dahulu melakukan advokasi kepada pihak pengambil keputusan, untuk selanjutnya perencanaan program ini disosialisasikan kepada seluruh pimpinan dan staf yang terkait dengan program MESO.

In order to improve its perfonnance, adverse drug reaction monitoring program should initially develop adequate planning program, which is in accordance with vision and mission of the Directorate of Drug and Biological Product Evaluation. Activities of this program should be compiled in a document called National Monitoring, of Adverse Drug Reaction Planning Program Year 2003 - 2007. Therefore, the aim of this study was to formulate the plan using operational research approach with qualitative data analysis method such as indepth interview and observation as well as quantitative data analysis. The study was conducted in three stages, in which the iirst stage covers vision and mission development as well as internal and extemal analysis. On the second stage, the decision makers (using Concensus Decision Making Group process) determined long term objectives until 2007 and determined operational policy which was obtained from SWOT and IE analysis. On the third stage, the best operational policy was determined by QSPM. Furthcnnore, activities including goals, indicators and budget were indentitied. The result of the study indicates that adverse drug reaction monitoring program can be seen in the filth quadrant of IE matrix, hence it can be advised to use Hold and Maintain Strategy with market penetration and product development. It was concluded that, in improving adverse drug reaction monitoring program any opportunities should be made use of, while intemal capability should' be strengthened. To achieve the objective of the program, some strategies should be improved among others sosialization of the program to health providers, cooperation with Pharmacy and 'Therapeutic Committee at hospital, improving cffectivity of monitoring system, management improvement, sosialization/marketing effort to community and updating infomiation on adverse drug reaction from intemational sources. In addition, reward system should also be developed. To implement the program, it is recommended to advocate the decision makers initially, furthermore the planning program should be socialized to all of managers and staff involve in adverse drug reaction monitoring program.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta (BBPOM di Jakarta) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) berperan serta dalam pembangunan kesehatan dibidang pengawasan obat dan makanan. Dengan terjadinya perubahan lingkungan organisasi dan lingkungan luarnya, penelitian ini berupaya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi, baik lingkungan organisasinya maupun lingkungan luarnya, mengetahui sejauh mana kondisi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta dan strategi yang paling sesuai dengan dirumuskannya menjadi suatu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tahun 2003-2007.Penelitian dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta merupakan suatu penelitian operasional melalui analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap variabel eksternal (demografi, sosiokultural, politik/hukum, teknologi, globalisasi, pemasok, pelangQ n konsumen dan pesaing) serta variabel internal (manajemen organisasi, sarana dan prasarana, manajemen somber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen sistem informasi ). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in depth interview) dengan pihak terkait dan data sekunder diperoleh dari dokumentasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta dan instansi terkait lainnya. Data primer dan sekunder dlkumpulkan oleh peneliti dan selanjutnya dianalisis hingga dirumuskan oleh peneliti bersama Tim Perumus yang ditugaskan secara konsensuslConsensus Decesion Making Group.Dokumen Rencana Strategic diperoleh setelah mendapat masukan dari forum CDMG para pembuat keputusan dan peneliti bertindak selaku fasilitatomya.Analisis dari matriks IE menempatkan posisi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta pada sel strategi pertahankan dan pellbara (hold and maintain) dengan alternatif strategi yang direkomendaslkan adalah penetrasi pasar dan pengembangan produk. Berdasarkan QSPM menunjukkan bahwa strategi penetrasi pasar perlu didahulukan.Peneliti menyarankan agar BBPOM di Jakarta segera membuat dokumen Rencana Strategis yang dilengkapi dengan tindak lanjut strategi dan Rencana Tahunan, menetapkan dasar hukumnya, sosialisasi kepada pelaksana dan instansi terkait, melaksanakan, memantau serta melakukan evaluasi berkala sehingga tetap sejalan dengan visi, misi, dan tujuan jangka panjang. Disamping itu disarankan pula untuk menetapkan capacity building infrastruktur. Lebih jauh disarankan agar BBPOM melakukan advokasi kepada Badan POM dengan melakukan sosialisasi dokumen Rencana Strategis ini. Dengan demikian diharapkan agar Badan POM dapat mendukung semua kegiatan BBPOM di Jakarta sekaligus dapat menggunakan Rencana Strategis ini sebagai salah satu upaya untuk pemantauan kinerja BBPOM melalui target pencapaiannya.Daftar bacaan : 24 (1980-2002)

Strategic Planning of Drug and Food Jakarta Agency (BBPOM Jakarta), of the year 2003-2007Drug and Food Jakarta Agency (BBPOM) is one technical unit of Drug and Food National Agency (Badan POM) that participates on health development as a drug and food control institution. Responding to changes of internal organ»ation and external environment, this study tried to determine internal and external environment factors that influenced BBPOM Jakarta, develop suitable strategies of BBPOM Jakarta, and furthermore to design The Strategic Plan of the year 2003 - 2007.This study, which is conducted at BBPOM Jakarta is an operational research using qualitative and quantitative approaches that examined several external variables (demography, sociocultural, regulations, technology, globalization, supplier, consumers, and competitors) and also several internal variables (organization management, facilitation, human resources management, finance management, marketing management, and information system management). Primary data were collected through in depth interview with related decision makers and institutions, secondary data were collected through related documentation, collected by researcher herself The data were analyzed and done by the researcher with the assistance of The Strategic Plan Work Team that appointed with Consensus Decision-Making Group (CDMG). The Strategic Plan was designed by CDMG decision makers.According to IE matrix, position of BBPOM is Hold and Maintain, with market penetration and product development strategic alternatives. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) showed that market penetration should be chosen. Researcher advised the BBPOM Jakarta to follow up this Strategic Plan Document immediately with Annually Plan, established appropriate decree for the document, socialize to workers and related institutions, to set up control plan and evaluate the plan according to vision, mission, and the goal of BBPOM Jakarta. Researcher advised also to decide the capacity building of infrastructure. Furthermore it is suggested that BBPOM Jakarta should plan an advocacy activity to Badan POM to socialize the document, so that they would use it for their support to BBPOM Jakarta including as a tool for evaluating and control BBPOM Jakarta performance.References: 24 (1980 - 2002)

Tesis ini membahas gambaran pelaksanaan proses sertifikasi CPKB di Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan penelusuran dokumen. Hasil penelitian menyarankan agar dilakukan penambahan SDM di Seksi Sertifikasi Kosmetik sehingga dapat dibedakan antara SDM yang melayani sertifikasi CPKB dan Surat Keteangan Impor serta dilakukan pengembangan dan evaluasi SDM yang melaksanakan proses sertifikasi CPKB. Selain itu merevisi prosedur kerja sertifikasi CPKB dengan melakukan evaluasi tahapan proses sertifikasi sehingga diketahui waktu yang dibutuhkan dari setiap tahapan.

The thesis discusses the implementation of certification process of GMP Cosmetics in The Directorate Inspection and Certification of Traditional Medicines, Cosmetics and Complement Product. This research is a qualitative research by an interview and document investigation. The result of the research suggests to add human resources in the section of cosmetics certification in order to be able to differenciate between the human resources which is in charge of GMP Cosmetics certification service and import letter as well as development and evaluation of human resources which implements GMP Cosmetics certification process. Besides that, to revise the working procedure of GMP Cosmetics certification by evaluating the certification process so that the time needed in each phase is known.

ABSTRAK Obat publik dan perbekalan kesehatan merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan sehingga ketersediaannya harus terjaga. Untuk menjaga ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan, salah satu faktor penentunya adalah perencanaan. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana perencanaan yang tepat dalam pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan di puskesmas yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Penelitian ini bersifat observasional dengan pendekatan secara kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa metode yang digunakan dalam perencanaan obat publik dan perbekalan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bekasi adalah metode konsumsi. Untuk lebih tepat dalam perencanaan harus didukung oleh penggunaan obat yang rasional dan tertib administrasi dalam pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan. Public drug dan medical supplies is an important part of health care so that its availability should be maintained. To keep the public availability of drugs and medical supplies, one of the determining factors is the planning. This study aims to determine how the proper planning for procurement of drugs and medical supplies for public services in health centers located in the working area of Bekasi City Health Office. This was an observasional study with a qualitative approach. The final conclusion is the methods used in the planning of public drug and health supplies in Bekasi City Health Departement is a method of consumption. To be more precise in planning must be supported by rational use of drug in management and orderly administration of the drug.

Tesis ini membahas suatu proses penegakan hukum yang dilakukan oieh Badan POM, POLRI dan Kejaksaan terhadap industri yang melakukan pelanggaran memproduksi obat tradisional mengandung bahan kimia obat, di mana banyak ditemukan kendala atau penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Desain penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dcngan teknik mengkombinasi wawancara yang tezjadi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini menunjukan beberapa faktor mcnjacli masalah antara Iain landasan hukum perlu adanya peninjauan kembali karena tencanmm sanksi yang ringan, biaya untuk proses hukum masih kurang, sumbcr daya yang masih kurang, sosialisasi dan bimbingan teknis yang masih kurang terhadap industri-industri kecil di pelosok desa, sanksi yang dibcrikan ringan, proses hukurn yang tidak sesuai dengan tupoksi, putusan pengadilan yang sulit didapatkan, Icetidak konsistenan dalam penanynan barang bulcti dan tersangka.

This thesis discussed law enforcement process which was conducted by departement of NAFDC, POI.RI and Prosecution toward industries which violated by producing traditional medicine which contains chemical compound where there were many problems or irregularities which happenned on its implementation. Design of this study used a qualitative method by techniques of combining betwen depth interview and searching document. Result of this sutdy indimted many problem factors including basis of law which need to review because listing of low punishment, the cost of law process was still less, lack of human resources, less of socialization ang technical assistance toward small industries at village, low punislunent, the law process at this time was not appopriatewit tupoksi, it difficult to get law court decision, it was still not consistent on handling evidence ang suspect.

Perencanaan dan pengadaan obat yang cermat, tepat dan berkelanjutan sangat diperlukan dalam rangka penyediaan kebutuhan obat di Kabupaten Padang Pariaman. Sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 jumlah ketersediaan dana kebutuhan obat cenderung menurun, terutama dari sumber APED Kabupaten. Selama ini belum dilakukan analisis terhadap kinerja perencanaan dan pengadaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman secara terpadu dan kamprehensif. Untuk itu dirasa perlu melakukan analisis terhadap kinerja perencanaan dan pengadaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dari bulan Pebruari sampai dengan Maret 2006 yang bertujuan untuk mengetahui kinerja perencanaan dan pengadaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman di tahun 2004 dengan memakai pendekatan Balanced Scorecard yaitu menggunakan empat perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan, Proses Bisnis Internal, Pelanggan dan Finansial. Janis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analisis, dengan melakukan wawancara mendalam dengan pihak terkait dan pemberian kuesioner serta penelusuran dokumen. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada kinerja pembelajaran dan pertumbuhan kemampuan dan komitmen anggota tim masih kurang sehingga mengakibatkan menurunnya kinerja proses bisnis internal, yaitu kualitas pelayanan kepada Puskesmas menjadi rendah. Pada kinerja pelanggan tingkat kepuasan yang diperoleh Puskesmas dalam rangka perencanaan, pengadaan dan pendistribusian obat rendah yaitu pada tingkat kepuasan 80% hanya 25,2 % yang puas terhadap pelayanan. Tingkat kepuasan terendah ditemui pada dimensi keandalan (reliability) yaitu 68,50% dan responsiveness (daya tanggap) yaitu 69,31% dan tertinggi pada tangibles dan assurance yaitu masing-masing 77,69% dan 76,24%. Untuk kinerja finansial dana yang diperoleh khusus dari APBD Kabupaten belum sesuai dengan kebutuhan obat. Untuk itu disarankan kepada Tim Perencanaan dan Pengadaan Obat Kabupaten agar meningkatkan kualitas pelayanan kepada Puskesmas, penggunaan metode konsumsi untuk perhitungan kebutuhan obat dengan memanfaatkan data yang ada secara benar, meningkatkan hubungan kerjasama lintas program dan melakukan advokasi untuk peningkatan pelayanan kesehatan khususnya untuk penyediaan obat-obatan kepada Panitia Anggaran (Eksekutif dan Legislatil) dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan dana obat.

Accurate, precise and continuous drugs planning and procurement needed in supplying of drugs requirement in Padang Pariaman Regency. Since 2000 until 2004 fund of drugs needs availability relatively decreasing, especially from Regency APBD source. Recently not yet done analysis toward drugs planning and procurement in Health Agency of Padang Pariaman Regency with comprehensively and inwrought. Therefore, analysis toward drugs requirement and procurement performance in Health Agency of Padang Pariaman Regency needed. Research done in Health Agency of Padang Pariaman Regency from February to March 2006 that aimed to find the drugs planning and procurement performance in Health Agency of Padang Pariaman Regency in the year 2004 using Balanced Scorecard approach, which is four perspective, Learning and Growth, Internal Business Process, Costumer and Financial. Research done is analysis of descriptive research, using indepht interview with related party and questioner and document study. From research result got conclusion that performance of team member ability and commitment still lack with the result of performance decrease in Internal Business Process, which is service quality to Health Centre become low. On Costumer performance satisfy rate that got from Health Centre in order to drugs planning, procurement and distribution is very low that is satisfying rate of 80% there's only 25,2% that satisfied with service. The lowest satisfy found in reliability that is 68,50% and responsiveness dimension that is 69,31% and the highest in tangibles and assurance dimension that is each 77,69% dan 76,24%. For Financial performance the fund especially from APBD Regency source not yet suitable with drug needs. Therefore, suggestion for Regency Drugs Planning and Procurement Team is improving service quality to Health Centre, using the method with make use of data correctly, and increase cross sector cooperation relation in order to give advocate effort toward District Government in fulfilling drugs requirement.