Abstrak: Dalam pengelolaan berkas klaim BPJS Kesehatan di RSUD kabupaten Bulungan, ditemukan beberapa kesalahan yang dapat menyebabkan penundaan pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses administrasi klaim pada pasien rawat inap dilaksanakan dan apa faktor hambatan manajerial yang dapat menyebabkan permasalahan dan penundaan pembayaran di RSUD kabupaten Bulungan. Studi kasus ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berkas klaim rawat inap BPJS Kesehatan pada periode tersebut dianalisis untuk mengetahui adanya ketidak sesuaian. Ini termasuk faktor dalam proses selama pengisian resume medis, mengumpulkan berkas penunjang klaim, pengkodingan diagnosa dan tindakan medis, dan pengentrian data/grouping INA-CBGs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa berkas klaim masih belum tepat dikelola sesuai dengan kelengkapan administrasi klaim BPJS Kesehatan, berdasarkan pengisian resume medis hingga pengentrian data/grouping INA-CBGs. Permasalahan yang ditemukan disebabkan oleh berbagai faktor: jumlah dan kompetensi sumber daya manusia (man), terbatasnya kemampuan finansial (money), kebijakan manajemen (method), fasilitas yang terbatas untuk mendukung berkas dan proses elektronik (material), serta keterbatasan sumber daya (machine). RSUD kabupaten Bulungan diharapkan melakukan pemantauan berkala dan evaluasi terhadap proses administrasi klaim rawat inap BPJS Kesehatan dan meningkatkan proses manajemen klaimnya
Kata kunci: kesesuaian dan ketidak sesuaian, berkas klaim, rawat inap, BPJS Kesehatan

---

In managing claim documents for the BPJS Kesehatan in Bulungan District hospital, there are some errors have been found that may lead to delays in payment. This study aims to determine how claim administration process among inpatients is implemented and what are managerial bottleneck factors that may cause problem and delay in paymentt in Bulungan district hospital. This case study was using qualitative approach. The inpatient claim documents of BPJS Kesehatan on that period was analyzed to learn any discrepancies. This included factors in the process during medical resume filling, collecting the supporting claim documents, diagnose and procedures coding, and data entry/INA-CBGs grouping. The study revealed that some claim documents were still not appropriately administered in accordance with BPJS Kesehatan claim equired procedures, based on medical resume filling to the data entry/INA-CBGs grouping. Problems were found caused by various factors: number and competence of human resources (man), financial constrained (money), the management policies (method), limited facilities to support e-file and e-process (material), as well as limited resources (machine). Bulungan District Hospital is expected to have a regular monitoring and evaluation for the inpatient claim administration process of BPJS Kesehatan and improve its claim management process
Keywords: conformity and discrepancies, claim documents, inpatient, BPJS Kesehatan

Abstrak: Salah satu faktor yang berperan dalam kesuksesan ibu memberikan ASI eksklusif adalah faktor psikososial atau efikasi diri. Pendekatan kualitatif memberikan gambaran yang lengkap terkait analisis efikasi diri pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja di PT. Indonesia Epson Industry Tahun 2017. Dalam studi ini terdapat 4 faktor yang berperan dalam efikasi diri pada ibu bekerja yang terdiri dari pengalaman penguasaan, pengalaman orang lain, persuasi lisan dan kondisi emosional. Hasil menunjukkan sebagian besar ibu bekerja memiliki efikasi diri tinggi. Hal ini dilihat dari usaha dan kesiapan ibu memberikan ASI eksklusif serta dapat mengatasi kesulitan maupun masalah menyusui yang dihadapi. Faktor pengalaman penguasaan lebih berperan terhadap efikasi diri. Sebagian besar ibu multipara dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya sehingga termotivasi untuk memberikan ASI eksklusif kembali pada anak berikutnya. Selain itu lingkungan kerja dan tempat tinggal berperan dalam keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Oleh karena itu diperlukan adanya motivasi menyusui dari efikasi diri serta lingkungan yang mendukung untuk meningkatkan kesadaran ibu bekerja dalam pemberian ASI eksklusif.

---

The most important factors that influence mother's success in giving exclusive breastfeeding is psychosocial factor. Qualitative approach provides a more complecated which describes self-efficacy analysis of breastfeeding at working mothers in PT. Indonesia Epson Industry in 2017. In this study there are 4 factors that influence self efficacy in working mother which consist of experience of mastery, experience of others, verbal persuasion and emotional condition. Factor of mastery experience more a role to self efficacy. The results show that most working mothers have high self-efficacy. This is seen from the efforts and readiness of mothers to give exclusive breastfeeding and can overcome the problems and problems of breastfeeding is. Factor of experience over mastery of self efficacy. Most mothers are multiparous by previous experience to be motivated to exclusively breastfeed back to the next child. Moreover the achievements are given not only by the self-efficacy behind workplace environment and mother's residence. It is therefore necessary to have a factor of self-efficacy as well as a supportive environment for raising mother awareness in the exclusive breastfeeding method of working mothers. 

Abstrak: Data dan informasi profil kesehatan Indonesia tahun 2016 menunjukan hanya sebesar 29,5 % bayi mendapatkan ASI Eksklusif sampai 6 bulan, rendahnya pemberian ASI Eksklusif membuat pemerintah mengeluarkan PP No 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian ASI Eksklusif di wilayah kerja puskesmas cicalengka. Penelitian menggunakan analisis kualitatif dengan metode wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah dan studi literatur. Hasil Penelitian menemukan implementasi kebijakan pemberian ASI di puskesmas belum berjalan optimal terlihat dari cakupan pemberin ASI secara eksklusif yang masih rendah. Sosialisasi kebijakan belum dilakukan secara keseluruhan, pembagian waktu dan tugas belum jelas dan belum memiliki anggaran khusus serta peggunaan Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan kebijakan kurang. Komunikasi merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Belum ada dukungan dan komitmen dari seluruh pegawai dalam pelaksanaan kebijakan pemberian ASI secara Eksklusif. Saran yang diajukan adalah konsisten melakukan sosialisasi kepada pegawai maupun masyarakat, dilaksanakan supervisi dalam upaya pengawalan kebijakan, menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP), mengalokasikan anggaran kegiatan di tahun 2018, membuat nota kesepahaman dengan instansi lain, dan self assessment serta evaluasi program mutlak dilakukan secara kontinyu.

---

Data and information on the health profile of Indonesia in 2016 showed only 29.5% of infants receive exclusive breastfeeding until 6 months, the low level of exclusive breastfeeding made the government issue a regulation on exclusive breastfeeding in PP No.33 Tahun 2012. The study aimed to analyze the policy implementation of exclusive breastfeeding at Cicalengka Public Health Center. The study used qualitative analysis with in-depth interview method, focus group discussion and literature study. The result of this study shows that breastfeeding policy implementation in health centers is not optimal, as seen from the low coverage of exclusive breastfeeding. Socialization of the policy has not been done as a whole, the time and task division is unclear and has no special budget and the use of standard operating procedures in carrying out the policy less. Communication is the most influential factor in the implementation of the policy. There is no support and commitment from all employees in the implementation of exclusive breastfeeding policy. The suggestion is to consistently socialize to employees and the public, carry out supervision in an effort to secure the policy, run the Standard Operating Procedure (SOP), allocate budget activities in 2018, create a memorandum of understanding with other agencies, and Self-assessment and program evaluation absolutely must do continuously. 

Abstrak: Salah satu amanah UU No. 40 Tahun 2004 adalah masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan serta perlindungan terpenuhinya Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan jika masyarakat membutuhkan rawat inap di RS maka dilayani di kelas standar. Hal tersebut dituangkan dalam peta jalan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2012-2019 yaitu keseragaman paket manfaat medis dan nonmedis bagi peserta JKN di RS pada tahun 2019, namun sampai saat ini belum terwujud. Terbitnya PP 47 tahun 2021 mengatur kelas standar ini yang akan diberlakukan tanggal 1 Januari 2023 dan juga mengatur ruang intensif, ruang isolasi dan ketentuan sumber daya manusia (SDM) purna waktu. Penelitian dilakukan untuk menganalisis kesiapan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) JKN, ruang intensif,ruang isolasi dan ketentuan SDM purna waktu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif (kuesioner rancangan 12 konsep kriteria KRIS JKN bulan November 2021) dan kualitatif (wawancara mendalam menggunakan teori Donald van Metter dan Carl van Horn) pada 22 RS di wilayah kabupaten Tangerang. Hasil penelitian menunjukan kesiapan RS di akhir tahun 2021, untuk KRIS masih kurang dari 60% RS yang baru memenuhi kriteria kepadatan ruangan (luas ruangan per TT, jarak antar TT minimal 1,5m2, jumlah maksimal TT per ruangan); untuk ruang intensif terpenuhi 23% RS; untuk ruang isolasi terpenuhi 36% RS; serta 15%-20% terpenuhi dokter spesialis purna waktu di RS swasta dan 100% di RS pemerintah (secara kuantitas bukan kualitas). Saran penelitian ini: RS melakukan mapping ketersediaan ruang rawat inap saat ini dan penyesuaian dilakukan setelah kriteria KRIS JKN ditetapkan pemerintah; pemerintah segera membuat peraturan pelaksana termasuk ketegasan jenis kepesertaan dan tarif yang akan diberlakukan sehingga RS dapat mempersiapkannya dengan tepat , melakukan harmonisasi regulasi, memberikan keringanan pajak alat-alat kesehatan, mengalokasikan dana khusus bagi RS pemerintah , sosialisasi masif kepada RS atau masyarakat luas, melakukan mapping tenaga dokter kemudian bekerjasama dengan institusi pendidikan yang memproduksi tenaga dokter spesialistik; RS swasta juga mempersiapkan dana khusus secara mandiri untuk persiapan KRIS JKN; penerapan KRIS JKN, ruang intensif dan ruang isolasi dilakukan bertahap dalam 2-4 tahun kedepan

---

One of the mandates of Law Number 40 Year 2004 that the community gets the benefits of health care and protection for Basic Health Needs (KDK), and if the community requires hospitalization then it is served according to standard inpatient room. This is stated in National Health Insurance (JKN) Roadmap 2012-2019, equality of medical and non-medical benefit packages for JKN participants in hospitals in 2019, but so far this has not been realized. The issuance of PP Number 47 Yearf 2021 regulates standard classes that will be implemented on January 1, 2023 and also regulates intensive rooms, isolation rooms and provisions for full-time human resources. The study aims to analyze the readiness of implementation standard inpatient room (KRIS), intensive rooms, isolation rooms and the provision of full-time human resources using a quantitative approach (a questionnaire designed 12 concepts of KRIS JKN criteria in November 2021) and qualitative approch (in-depth interviews using the theory of Donald van Metter and Carl van Horn) at 22 hospitals in the Tangerang district. The results of the study show that the readiness of hospitals at the end of year 2021 to implement KRIS is still less than 60% of hospitals fulfill the criteria for density room (area for bed, minimum distance between beds are 1.5m2, maximum number of bed in KRIS); hospitals fulfilled 23% for intensive care criteria, 36% for isolation room; and 15%-20% full-time specialist doctors in private hospitals and 100% in government hospitals (quantity not quality). Suggestions for this research: the hospital does a mapping of the current availability of inpatient rooms and adjustments are made after the KRIS JKN criteria are set by the government; the government immediately make implementing regulations including firmness on the type of participation and tariffs to be applied so that hospitals can prepare them properly, harmonize regulations, provide tax breaks for medical devices, allocate special funds for government hospitals, massive socialization to hospitals or the wider community, conduct mapping doctors then collaborate with educational institutions that produce specialist doctors; Private hospitals also prepare special funds independently for the preparation of the KRIS JKN; the implementation of KRIS JKN, intensive rooms and isolation rooms is carried out in stages over the next 2- 4 years

Abstrak: Latar belakang: Bidan merupakan tenaga kesehatan profesional yang sangat diharapkan kinerjanya dalam meningkatkan derajat kesehatan dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu. Sehingga, bidan dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya harus memenuhi standar yang dapat menjamin kualitas pelayanan yang diberikan. Namun kenyataannya cakupan pelayanan kesehatan ibu yaitu cakupan kunjungan ibu hamil (K4), persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, dan kunjungan nifas ketiga (KF3) belum merata di wilayah kerja Kabupaten Cirebon sehingga dapat diasumsikan bahwa kinerja bidan puskesmas secara makro belum maksimal dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Kinerja bidan dapat dipengaruhi oleh kualitas kehidupan kerja (keterlibatan pegawai, kompensasi yang adil/seimbang, rasa aman terhadap pekerjaan, keselamatan lingkungan kerja, rasa bangga terhadap institusi, pengembangan karir, fasilitas yang tersedia, penyelesaian masalah, dan komunikasi) di tempat bekerja karena kualitas kehidupan kerja dinilai dapat menumbuhkan partisipasi bidan terhadap organisasi atau institusi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kualitas kehidupan kerja dengan kinerja bidan puskesmas di Kabupaten Cirebon. Metode: Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional menggunakan data primer berupa kuesioner. Unit analisis dalam penelitian ini adalah bidan puskesmas. Sampel yang digunakan sebanyak 57 bidan. Analisis yang digunakan adalah analisis univariat, analisis bivariat dengan uji chi square, dan analisis multivariat dengan uji regresi logistik. Hasil: Proporsi kinerja bidan tertinggi yaitu bidan yang memiliki kinerja baik sebanyak 34 (59,6%). Berdasarkan uji chi square, kinerja bidan memiliki hubungan yang signifikan dengan keterlibatan pegawai (p = 0,051), kompensasi yang adil/seimbang (p = 0,018), keselamatan lingkungan kerja (p = 0,048), rasa bangga terhadap institusi (p = 0,002), pengembangan karir (p = 0,002), fasilitas yang tersedia (p = 0,0005) dan penyelesaian masalah (p = 0,015). Sedangkan kinerja bidan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan rasa aman terhadap pekerjaan (p = 0,056) dan komunikasi (p = 0,072). Berdasarkan uji regresi logistik, kompensasi yang adil/seimbang memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja bidan setelah dikontrol oleh lama masa kerja dan usia bidan (p = 0,006 dan OR = 7,019), rasa bangga terhadap institusi memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja bidan setelah dikontrol oleh pendidikan bidan (p = 0,007 dan OR = 23,189) dan komunikasi memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja bidan setelah dikontrol oleh status perkawinan dan usia bidan (p = 0,031 dan OR = 5,468). Kesimpulan: Keterlibatan pegawai, kompensasi yang adil/seimbang, keselamatan lingkungan kerja, rasa bangga terhadap institusi, pengembangan karir, fasilitas yang tersedia, dan penyelesaian masalah dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja bidan puskesmas di Kabupaten Cirebon. Saran: Diperlukan monitoring dan evaluasi kinerja bidan secara periodik sehingga dapat diketahui perencanaan yang perlu disusun berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kebidanan