Search Results - Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Pencarian Spesifik

Jenis Koleksi

Ditemukan 33944 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV

Analisis kebijakan otonomi daerah dalam rangka peningkatan status gizi balita di Kota Cirebon th.2001

Kaptingsiii ;Pembimbing; Purnawa Junaidi ;Penguji: Anwar Hasan, Petter Pattinama, Sugianto Suhana, Ahmad Qoyyim

T-1130

Depok : FKM-UI, 2001

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Cari yang mirip

Metadata PDF

☉

Analisis sistem perencanaan anggaran tahunan Dinkes. Kota Bekasi dalam pelaksanaan otonomi daerah th.2001

Sastriwati; Pembimbing: Suprijanto Rijadi; Penguji; Wachyu Sulistiadi, Heri Ruswan, Harijatni Sri Oetami

Abstrak:

Pada undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dinyatakan kesehatan adalah bidang pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Perencanaan adalah suatu hal yang penting karena merupakan langkah awal dari suatu kegiatan, dan daerah dituntut untuk merencanaan kegiatan sesuai dengan kondisi daerah dan sumber daya yang tersedia. Penelitian ini betujuan untuk mengetahui sistem perencanaan anggaran tahunan di Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan otonomi sudah baik karena daerah dapat merencanakan sendiri sesuai dengan kebutuhan daerah. Sedangkan kualitas tenaga perencana cukup memadai, namun demikian masih diperlukan pelatihan di bidang perencanaan untuk meningkatkan pengetahuan. Dana, fasilitas yang ada belum mencukupi, dan untuk perangkat lunak belum menggunakan perangkat lunak dari Ditjen Anggaran. Sedangkan jadwal penyusunan perencanaan tidak tersedia secara tertulis, Juklak/Jukren serta tim penyusunan perencanaan tidak ada, tetapi sudah melibatkan semua seksi dalam penyusunan perencanaan. Di samping itu informasi telah menggunakan data dari berbagai sumber, namun baru segi keakuratan, validitas, dan ketepatan waktu masih perlu perhatian. Hasil lain diperoleh satuan harga pada umumnya masih sesuai. Dan komponen proses belum menggunakan langkah-langkah perencanaan sesuai dengan teori, dalam penentuan prioritas belum mengacu kepada rencana strategi atau rencana tahunan. Koodinasi lintas program dan lintas program sudah ada, namun untuk koordinasi lintas sektor lebih menekankan pada pelaksanaan, bukan dalam perencanaan. Komponen keluaran diperoleh hasil dana yang tersedia pada tahun 2001 persentase anggaran Dinas Kesehatan sebesar 5,46 % dari total anggaran Kota Bekasi, lebih kecil dad tahun sebelumnya sebesar 8,37%. Pada tahun 2001 anggaran dinas kesehatan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) hanya 0,44% dad DAU seluruh Kota Bekasi, dan Dana Dana Lain (DDL) sebesar 2,28% dari Pendapatan Pasti Daerah (PAD). Disarankan perlu bekerja keras untuk dapat mewujudkan otonomi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, dan mengalokasikan dana untuk perencanaan dan pengadaan fasilitas, serta dibentuknya tim penyusunan perencanan dan penyusunan Juklak/Jukren tentang perencanaan oleh Ka Sub Bagian Perencanan sesuai dengan fungsinya. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor mulai dan perencanaan. Di samping itu untuk meningkatkan biaya kesehatan perlu dilakukan advokasi kepada pengambil keputusan misalnya dengan diundang melalui seminar atau terjun ke lapangan bersama-sama. Daftar bacaan: 33 (1982-2001)

System Analysis of Annual Budget Planning at Health Institution of Bekasi District in the 2001 Local Autonomy Implementation" 6 On Act Number 22/1999 clarified that health is a government field that must be maintained by municipal and/or district. Planning is a substantial matter because this is a beginning step of an activity, and local demanded to maintain their activity according to available resources and local condition. Objective of this study is to expose annual budget planning at Health Official of Bekasi District in 2001 local autonomy implementation. Used research method is a qualitative research with using deep interview, documentation review, and observation. Research showed that autonomy has a good direction to self-planning with their local needs. And planner quality is respectively appropriate enough, however it is still necessary for training at planning field in order to increase knowledge and know-how. Inadequate fund and facilities and for software not using from Director General of Budgeting. And planning arrangement schedule is not available in written, there is no Juklak/Jukren and planning arrangement team, but it already involved all planning arrangement sections. Beside of that, information has used data from several sources, and from accuracy, validity and timely manners still need further attention. From process component has not using planning steps according to theories, in deciding priority has not tend to strategic plan or annual plan. Cross-program coordination and cross-program already existed, but for cross-sector coordination more emphasized on implementation rather than planning. Output component gathered from available fund on health institution budget percentage on 2001 for 5,46%. From total budget of Bekasi district, it is smaller than previous year for 8,37%. On Health Institution at 2001 fiscal year sourced from General Allocation Fund (DAU), it is only 0.44% of DAU on Bekasi district, and Other Funds (DDL) for 2,28% of Local Original Income (PAD). It is necessary to working hard in order to realize autonomy of human resources quality enhancement from training, and to allocate facility arrangement and planning fund, and to form planning arrangement team and arrangement of Juklak/Jukren planning by Head of Planning Sub-Department referring to its function. In order to increase cross-program coordination and cross sector are starting from planning. Beside of that to increase health cost, it is necessary to maintain advise for decision makers, for example, to invite on seminars or directly take to the field. Reading List : 33 (1982-2001)

T-1154

Depok : FKM-UI, 2001

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Perencanaan strategik gudang farmasi kota Pangkalpinang dalam rangka otonomi daerah tahun 2003-2005

Nensiria Br Tarigan; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Wachyu Sulistiadi, Chusun Hamly, Gunawan Setiadi

Abstrak:

Pengelolaan merupakan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang harus dilakukan secara efektif dan efisien. Proses pengelolaan obat dapat berjalan dengan baik bila dilaksanakan dengan dukungan kemampuan sumber daya yang tersedia dalam suatu sistem.Tujuan utama pengelolaan obat di Kabupaten/Kota adalah agar tersedia obat dengan mutu yang baik, obat tersebar secara merata baik jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan Puskesmas. Gudang Farmasi Kota Pangkalpinang saat ini sedang berusaha untuk melaksanakan tujuan tersebut. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan strategis di Gudang Farmasi Kota Pangkalpinang dalam rangka menghadapi otonoini daerah tahun 2003-2005. Sebagai dasar untuk menyusun pereneanaan strategis telah dilakukan analisa lingkungan eksternal dan internal Gudang Farmasi Pangkalpinang dan ditemukan sejumlah faktor yang berperan sebagai peluang, ancaman, kekuatan, serta kelemahan bagi Gudang Farmasi Pangkalpinang.Perencanaan strategis ini disusun dengan melakukan metode penelitian operasional (Operational Research) pendekatan yang digunakan kualitatif melalui wawancara mendalam, sumber data sekunder dan observasi oleh peneliti sendiri.Pada visi Dinas Kesehatan kota Pangkalpinang ditetapkan visi Gudang Farmasi kota Pangkalpinang adalah untuk mencukupi kebutuhan obat di puskesmas dalam rangka menuju Pangkalpinang sehat 2008." Berikutnya dirumuskan padam beberapa misi untuk mengupayakan terwujudnya visi Gudang Farmasi adalah: 1) menjaga mutu obat terjamin, memenuhi kriteria khasiat, keamanan dan keabsahan obat yang diizinkan beredar dan mernenuhi syarat untuk memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan, memadai, merata dan terjangkau di seluruh wilayah kota Pangkalpinang 2) Obat yang tersedia sesuai dengan kebutuhan nyata baik dalam jun lah dan jenis obat dalam jumlah yang cukup, kontinu dan tepat waktu.Tujuan jangka panjang Gudang Farmasi Kota Pangkalpinang adalah memantapkan kerjasama lintas sektoral dan lintas program serta menyediakan pelayanan obat dan alat kesehatan secara lengkap dengan jumlah dan jenis yang mencukupi kebutuhan di puskesmas, meningkatkan efesiensi dan produktivitas melalui pemanfaatan fasilitas yang ada, meningkat sistem informasi yang baik dan optimalisasi pemberdayaan sumber daya manusia di GFK.Perumusan strategi dilakukan melalui tiga tahap kegiatan dengan menggunakan dua matriks sebagai checklist. Tahap pertama (input stage) menggunakan matriks EFE dan IFE. Tahap kedua (tahap mencocokkan) yaitu dengan menggunakan matiks SWOT dan IE. Pada tahap ketiga (tahap keputusan) yaitu dengan menggunakan matriks QSPM. Pengambilan keputusan dilaksanakan secara konsensus melalui CDMG ( Consensus Decision Making Group).Nilai total EFE adalah 3,07 yang diperoleh dari hasil evaluasi lingkungan eksternal, ditunjukkan bahwa Gudang Farmasi Pangkalpinang dapat merespon peluang-peluang yang ada. Hasil evaluasi lingkungan internal dengan nilai total 2,84, menunjukkan bahwa Gudang Farmasi secara internal memiliki kekuatannya berada pada titik di atas rata-rata.Hasil penentuan strategi terpilih menunjukkan bahwa strategi yang sesuai bagi Gudang Farmasi Pangkalpinang adalah strategi intensif dan strategi integratif yang digunakan secara bersamaan, Sosialisasi dan pelaksanaan perencanaan strategis ini sebaiknya segera dilaksanakan secara periodik, serta dilakukan pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan visi, dan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan.Daftar bacaan : 30 (1977 - 2001)

Strategy Planning on Pharmacy Warehouse of Pangkalpinang City in the Occasion of Rural Autonomy, 2003-2005Management is a process to achieve the goal that should be conducted effectively and efficiently. The process of drug management could run smoothly if supported by human resources that available in a proper system. The specific objective of District Drug Management at district level is to provide drug in good quality; it disseminates equally distributed (number and types) according need of by the Health Center.The District Warehouse of Pangkalpinang City at the moment is trying to implement those goals. A strategic plan is needed to respons the district autonomy in 2003-2005. To achieve those goals, the external and internal environmental analysis at the District Warehouse of Pangkalpinang has been done is found that some factors underlying as the opportunity, threat, strength and weakness for District Warehouse of Pangkalpinang.This strategic plann was developed using operational research, qualitative approach through in-depth interview, secondary data analysis and observation.The vision of District Warehouse of Pangkalpinang is to provide sufficient drug at the Health Centers to achieve healthy Pangkalpinang in 2008." Mission: 1) To maintain the quality of drug, meet with the criteria of safety and validity of drug that allowed to be distributed, and met the condition to maintain and improve the quality of health service, sufficient, equally distributed, accessible throughout the Pangkalpinang City. 2) Available drugs meet need (number and types) i.e. with the disease pattern, sufficient continue and could be provided in time.The long term goals of District Warehouse, Pangkalpinang City is "to improve cooperation between inter sector and inter program, provides drug service and health supplies sufficiently both in number and types that needed by the Health Center, improving the efficiency and productivity through utilizing available facilities, develop good information system and empower the human resources at the GFK."The formulation of strategy is conducted through three steps; i.e. two matrixes as checklist were used. First step (input stage) used EFE and IFE matrixes. Second step (matching phase) used SWOT and IE matrixes. On the third step (decision step) used QSPM matrix. The decision-making was conducted by consensus through CDMG (Consensus Decision-Making Group).The total value EFE is 3.07 that obtained from the result of evaluation on external environmental, it is showed that District Warehouse of Pangkalpinang could respond the opportunities. The result of evaluation on internal environmental with total value is 2.84, it showed that the District Warehouse internally has its strength and the rating is above the normal standard.The result of selected strategy showed that the strategy that meet with the District Warehouse of Pangkalpinang is intensive and integrative strategies that should be used simultaneously.The socialization and implementation of this strategic plann should be implemented, as well as controlling and evaluation to correspond the vision, mission and the long terms goal.References: 30 (1977-2001).

T-1274

Depok : FKM-UI, 2002

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis implementasi kebijakan pemberian insentif bagi perawat dalam rangka penugasan khusus di puskesmas daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauana

R.R. Endah Khristanti Wahyu Wijayanti; Pembimbing: Amal C. Sjaaf; Penguji: Purnawan Junaidi, Vetty Yulianty Permanasari, Ida Ayu Agung, Achwan

T-3428

Depok : FKM UI, 2011

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Cari yang mirip

Metadata PDF

☉

Analisis kebijakan pengendalian pencemaran Sungai Siak dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah di Kab.Siak

R. Tonny Chandra A; Pembimbing: Haryoto Kusnoputranto; Penguji: Dewi Susanna

Abstrak:

Pencemaran Sungai Siak di Propinsi Riau merupakan salah satu isu strategis lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat pelaksanaan pembangunan dan ekonomi yang cenderung dilakukan secara eksploitatif tanpa memperhatikan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencemaran Sungai Siak serta peran Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam pengendalian pencemaran Sungai Siak. Selain itu juga untuk mengetahui kontribusi masyarakat dan industri dalam pencemaran Sungai Siak, serta terbentuknya kerangka dasar kebijakan pengendalian pencemaran Sungai Siak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisa kualitatif dan analisa kuantitatif Analisa kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap responden dengan analisis content. Analisa kuantitatif menggunakan data sekunder dengan menganalisa hasil penelitian JICA tahun 2000, Bapedalda tahun 2001 dan PPLH tahun 2002 UNRI tentang Sungai Siak. Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi pencemaran Sungai Siak yang ditandai dengan penurunan kualitas air sesuai hasil penelitian, yakni kadar BOD 28 mg/1, COD = 67 mg/1. Hal tersebut melebihi standar yang ditentukan dalam PP Nomor 82 Tahun 2001 yaitu kadar BOD = 2 mg/l dan COD =10 mg/l.

Analysis of Management Policies of Siak River Pollution in Relation with District Autonomy Process in the Siak RegencyPollution of the Siak River in the Province of Riau is one of the strategic environmental issues which are caused by infrastructures and economical development that tends to be done exploitatively without considering efforts to preserve the environment. The objectives of this study are to find out how high is the pollution level in Siak River and the pollution management by the Local Government of Siak Regency. Moreover, to examine the contribution of the community and industries to the pollution of Siak River, and to build evidences for management policies regarding the pollution of Siak River. This study is carried out using qualitative and quantitative analysis approaches. Qualitative analysis is performed through in-depth interviews toward the respondents using content analysis. Quantitative analysis uses secondary data through analyzing the result of studies carried out by MCA in 2000, Bapedalda in 2001, and PPLH UNRI in 2002 concerning Siak River pollution. The results of this study suggests that there has been pollutions in the Siak River as shown by the decreasing water quality, that is the BOD level = 28 mg/l, COD = 67 mg/I. This is beyond the standards of BOD = 2 mg/l and COD = 10 mg/l which determined by Gov. Reg. 82 Yr. 2001. The Government's roles on managing pollutions of Siak River are yet optimized, especially in the course of surveillance and development. This is strongly related to the insufficiency related to quantitative and competencies of human resources and budget. The industrial sector has yet to fully comply with the regulations and law concerning the environment. This is signified by the research result of BOD and COD level of all industrial waste are above the regulation of liquid waste quality, with BOD level approximately between 92 mg/l to 861 and COD level approximately between 195 mg/l to 1268,8 mg/l. As according to the regulation of Riau Governor concerning Liquid Waste Quality for the Industries is regulated that BOD level is between 75 mg/1 to 100 mg/l and COD level is between 125 mg/l to 350 mg/l. From the result of the questionnaire toward 28 respondents who lived on the banks of Siak River, it was discovered that 64% of them uses Siak River to dispose of manure, and 71% throw away of their garbage. The Policy Officers have yet to implement the Environmental regulations entirely; it is considered important to arrange the bases of policies concerning pollution management in Siak River which refers to Gov. Reg. No. 23 Yr. 1997 of the Environment, Gov. Reg. No. 82 Yr. 2001 of the Water Quality Management and Water pollution Management. Siak River management should better be managed integrated involving every Regency along the Siak River, changing the development patterns from backyard to front yard, establish water recognition and water quality accordingly, establish Liquid Waste Quality, carry out tight and consistent surveillance, and institute sanctions to those who break the regulations. Bibliography: 29 (1953-2002)

T-1654

Depok : FKM-UI, 2003

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis manajemen pelaksanaan program gizi di puskesmas Kota Jambi th.2001

Supriadi; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Anwar Hasan

T-1594

Depok : FKM-UI, 2003

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Cari yang mirip

Metadata PDF

☉

Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Bagi Tenaga Daerah Yang Menangani COVID-19 Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Tangerang Selatan Tahun 2021

Desvanty Rahman; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Ascobat Gani, Dumilah Ayuningtyas, Lisa Fantina, Cecep Suhayli

Abstrak: Dalam kebijakan insentif bagi tenaga kesehatan di daerah yang menangani COVID-19 (Innakesda) merupakan bagian dari anggaran kesehatan untuk penanganan COVID-19 yang harus dianggarkan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari dana Refocusing 8% DAU/DBH pada Tahun 2021. Hal menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut perbedaan hasil implementasi dari kebijakan Innakesda yang dilakukan oleh Pemerinah Daerah dimana terdapat pemerintah daerah yang berhasil melakukan implementasi kebijakan ini dan ada pula pemerintah daerah yang tidak berhasil melakukannya. Keberhasilan dalam implementasi ini dilihat dari adanya ketersediaan anggaran di daerah serta terlaksananya realisasi anggaran insentif bagi tenaga kesehatan di daerah tersebut. Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi suatu daerah berhasil mengimplentasikan kebijakan ini dari sisi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci serta kajian literatur. Segitiga kebijakan Walt dan Gilson digunakan dalam menganalisis kebijakan Analisis dilakukan untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan Innakesda dari dimensi aktor, konten, kontek dan proses dalam pengelolaan keuangan daerah. Lokasi penelitian dilakukan pada salah satu daerah yang berhasil melaksanakan implementasi kebijakan Innakesda yaitu Kota Tangerang Selatan. Kesimpulan penelitian memberikan gambaran bahwa terdapat faktor konteks situasional penanganan pandemi bertumpu pada peran tenaga kesehatan sebagai garda terdepan serta faktor struktural pada azas desentralisasi penyelenggaran pemerintah daerah dan faktor kemanusiaan, konteks ini turut mempengaruhi Political Will pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam implementasi kebijakan Innakesda. Konten kebijakan Innakesda dalam keharmonisasi peraturan prinsipnya sudah saling selaras dan serasi dengan peraturan yang lebih tinggi untuk mempayung hukum kebijakan Innakesda dan berbagai upaya evaluasi implementasi kebijakan juga dilakukan oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan sebagai masukan dalam membuat penyempurnaan konten kebijakan dalam upaya percepatan realisasi Innakesda di Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. Political Will Walikota Tangerang selatan merupakan peran kunci dalam proses implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dari tahapan perencanaan dan penganggaran dalam Integrasi dan koordinasi refocusing dan realokasi anggaran tetap menjaga kesesuaian/keselarasan pencapaian target RPJMD dan tetap fokus dalam program penanganan COVID-19 serta Innakesda dengan melihat kemampuan penganggaran. Untuk tahap pelaksanaan dan penatausahan tetap memperhatikan azas tertib dan patuh dalam pengelolaan keuangan daerah di dukung dengan sistem pelaporan realisasi dengan memanfaatkan teknologi dalam Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL). Penelitian merekomendasikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan penyempurnaan pada Perda Tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah Daerah di Indonesia membuat Perda tentang penangulangan bencana non alam dengan merinci terkait penganggaran, pencatatan dan pelaporan serta memaksimalkan peran APIP. Dalam penetapan pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan Kementerian Keuangan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan Kementerian Dalam Negeri terus mendorong Pemerintah Daerah untuk Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan baik. dan untuk penelitian selanjutnya penelitian bersifat sumatif dimana fokus penelitian akan lebih diposisikan tataran Outcome, benefit dan impact/dampak dari diimplementasikannya kebijakan Innakesda

In the incentive policy for health workers in regions dealing with COVID-19 (Innakesda) it is part of the health budget for handling COVID-19 which must be budgeted by local governments sourced from the Refocusing 8% DAU/DBH fund in 2021. It becomes interesting to further study the differences in the results of the implementation of the Innakesda policy carried out by the Regional Government where there are local governments that have succeeded in implementing this policy and there are also regional governments that have not succeeded in doing so. The success in this implementation can be seen from the availability of the budget and the realization of the incentive budget for health workers in the area. Therefore, it is interesting to know the factors that influence a region's success in implementing this policy. This research was conducted with a qualitative approach using in-depth interviews with several key informants and literature review. The analysis was conducted to see the success of Innakesda policy implementation from the dimensions of actors, content, context and processes in regional financial management. The location of the research was conducted in one of the areas that have successfully implemented the implementation of incentive policies for health workers in the regions, namely South Tangerang City. The conclusion of the study illustrates that there are situational context factors for handling the pandemic that rely on the role of health workers as the frontline as well as structural factors on the principle of decentralization of local government administration and humanitarian factors, this context also influences Political Will of the South Tangerang City government in implementing the Innakesda policy. Innakesda policy content in the harmonization of regulations in principle is in harmony with higher regulations to underpin the law on Innakesda policies and various efforts to evaluate policy implementation are also carried out by the central government and the results are used as input in making improvements to policy content in an effort to accelerate the realization of Innakesda in the Government South Tangerang City Area. Political Will of the Mayor of South Tangerang is a key role in the policy implementation process in regional financial management from the planning and budgeting stages in the integration and coordination of refocusing and budget reallocation while maintaining conformity/alignment of achieving RPJMD targets and staying focused on the COVID-19 handling program and Innakesda by looking at budgeting ability. For the implementation and administration stages, the principles of order and compliance in regional financial management are supported by a realization reporting system by utilizing technology in the Planning, Budgeting and Reporting Management Information System (SIMRAL). The research recommends that the South Tangerang City Government make improvements to the Regional Regulation on Disaster Management. Local governments in Indonesia make local regulations on non-natural disaster management with details related to budgeting, recording and reporting as well as maximizing the role of APIP. In determining the provision of incentives for Health Workers, the Ministry of Finance continues to pay attention to regional financial capabilities and the Ministry of Home Affairs continues to encourage Regional Governments to implement the Regional Government Information System (SIPD) properly. Keywords: Health Worker Incentives, Regional Financial Management, COVID-19

T-6495

Depok : FKM-UI, 2022

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Faktor-faktor yang berhubungan dengan peningkatan status gizi balita KEP keluarga miskin pada pelaksanaan PMT pemulihan di Kec. Kuranji Kota Padang 1999

Nany Syuryati Rasyid; Pembimbing: Agustin Kusumayati; Penguji: Yayuk Hartriyanti, Diah Mulyawati Utari, Minarto, Tatang S. Falah

Abstrak:

Terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak pertengahan tahun 1997 yang lalu, berpengaruh buruk terhadap kesehatan dan status Gizi masyarakat, terutama keluarga miskin. Salah satu kelompok yang rentan adalah balita yang dengan keadaan ini menjadi Kurang Energi Protein (KEP). Untuk mencegah meluasnya kasus KEP, maka pemerintah Propinsi Sumatera Barat bekerja sama dengan swasta memberikan bantuan berupa makanan tambahan untuk pemulihan (PMT-P). Pemberian PMT-P telah diteliti di beberapa daerah, namun sampai saat ini di kota Padang sendiri belum pernah dilaksanakan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan peningkatan status Gizi balita KEP keluarga miskin. Penelitian dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Kuranji dan Puskesmas Belimbing, Kecamatan Kuranji, kota Padang terhadap balita KEP keluarga miskin yang mendapatkan PMT-P.Desain penelitian ini adalah cross sectional. Sampel terdiri dari 93 orang balita KEP keluarga miskin yang merupakan total sampling dengan responden ibu balita KEP. Pengolahan data menggunakan analisis -univariat, bivariat dan multivariat. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan peningkatan status gizi balita KEP setelah PMT pemulihan selama 3 bulan hanya 43%. Ada hubungan yang bermakna antara jumlah dan jenis PMT-P, berat ringan infeksi serta pelayanan kesehatan (p < 0.05). Variabel balita KEP dengan infeksi berat mempunyai hubungan yang paling kuat untuk tetap/kurang status gizinya dibandingkan dengan balita KEP yang menderita infeksi ringan. Pada pelaksanaan PMT-P, agar tegadi peningkatan status gizi balita KEP yang lebih baik, maka disarankan adanya pengobatan dan perawatan khusus di Rumah Sakit pada kasus-kasus balita KEP berat dan KEP dengan infeksi berat. Disamping itu perlu adanya pengawasan dalam mengkonsumsi makanan, sehingga PMT-P yang diberikan benar-benar hanya diberikan pada sasaran. Walaupun dari hasil penelitian tidak didapatkan hubungan yang bermakna antara pengetahuan, penyuluhan dan pemantauan oleh petugas dengan peningkatan status gizi, yang kemungkinan oleh karena sebagian besar ibu berpendidikan rendah, untuk itu penyuluhan praktis yang informatif perlu ditingkatkan, sehingga hal ini dapat meningkatkan pengetahuan ibu tentang gizi dan KEP pada balita. Penelitian ini juga menyarankan agar PMT-P diteruskan terutama pada kasus-kasus KEP berat dan sedang serta adanya penelitian yang lebih lanjut dengan desain khusus yang menggunakan indeks BBITB.

Factors Related with the Increase of the Nutrition Status of PEM at the Under Five Year, on Poverty Community in Distric of Kuranji, PadangThe long economic crisis since 1997, cause bad effects to the community, specially community's health and nutrition's on poverty community. One of the most vulnerable group to get protein - energy malnutrition (PEM) is children under five year with this condition can get PEM. To prevent the protein - energy malnutrition from spreading further, the regional government on West Sumatra and some privates commits donated to the community, such supplementary feeding program. The supplementary feeding program was researched some regions, but until now the research never done in Padang. The purpose of the research is to knowing the factors which related with the increase of the nutrition status of PEM at the children under five year, on poverty community. The research is done on Community Health Center on Kuranji and Belimbing region, distric, Kuranji, Padang; to the children under five year, with PEM on poverty community who got supplementary feeding. The research design was Cross Sectional. The sample's are 93 children's under five year on poverty community; they were total sampling, using their mother as respondents. The data processing is using Univariat, Bivariat and Multivariat analysis. The result of research shows that only 43% success on increasing Nutrition's status at the children's under five year with PEM on poverty community after 3 months giving supplementary feeding. Kind and number of supplementary feeding, severe and mild infection and the health services have significant relation (p < O, 05). PEM at children under five year variable with the severe infection have a strong relation to statis or less of nutrition status compared with PEM at the children under, five year who got mild infection. To increase the good children under five year nutrition status, suggested to handle seriously severe protein - energy malnutrition and severe infection with the intensive care. Beside that, need to giving supplementary feeding with the adequate number. It necessary to observe more intensively so that kind and number of the supplementary feeding given used by the PEM at children under five year only. Although from the research did not found significant relationship beetwen knowledge. give of information and supervision of health providers with the rise of nutrition status that may be most of mather have low education, that's need to increase giving of information with informatif practice in order it can increase knowledge of mather about nutrition and PEM at the children under five year, and also the supervision that done of health providers need to be repair in quality and adequacy. The research also recommended to be continuing supplementary feeding program, especially for moderate and severe PEM. And the further researchs with special design like body weight and body height indecs.

T-928

Depok : FKM-UI, 2001

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉