Abstrak:

Pelaksanaan manajemen lokakarya mini di puskesmas merupakan sarana evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada bulan sebelumnya. Tujuan dari lokakarya mini ini adalah untuk membahas hambatan yang ditemui terhadap pencapaian target cakupan program, serta membuat rencana kerja baru untuk bulan yang akan datang (Plan of Action/POA). Masih belum optimalnya manajemen lokakarya mini di puskesmas dicerminkan dengan proses perencanaan yang belum tersusun dengan baik, jadwal lokakarya mini yang sering ditunda, frekuensi yang tidak rutin, sehingga belum sesuai dengan pedoman lokakarya mini. Akibatnya, evaluasi dan lokakarya mini tidak dapat dilakukan secara optimal untuk penilaian kinerja puskesmas. Penelitian ini dilakukan untuk melihat gambaran manajemen lokakarya mini di puskesmas dengan pendekatan sistem. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam pada pimpinan puskesmas dan staf puskesmas yang terdiri dari kepala tata usaha, pemegang program KIA, imunisasi, dan PKM, serta melakukan telaah dokumen terhadap proses manajemen lokakarya mini yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Puskesmas Kebun Sikolos, pelaksanaan lokakarya mini puskesmas belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan petunjuk buku pedoman lokakarya mini puskesmas. Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan lokakarya mini, masih kurangnya pedoman dan protap lokakarya mini bagi seluruh staf, dan sebagian besar staf belum mengetahui pedoman dan protap tersebut. Perencanaan belum berjalan dengan baik, dimana jadwal kegiatan belum ada, pelaksanaan lokakarya mini sering ditunda karena kesibukan pimpinan dalam mengikuti rapat. Frekuensi lokakarya mini masih jarang, pelaksanaannya kadang-kadang 3 bulan sekali. Lokakarya mini sering diadakan karena keadaan yang mendesak, sering dilaksanakan pada pagi hari sebelum pelayanan puskesmas dimulai dengan waktu 1-1,5 jam, sehingga tujuan yang diharapkan belum maksimal. Hambatan yang ditemukan belum pernah dibahas untuk mencari upaya pemecahan masalahnya. Belum adanya rencana kerja bulan berikutnya dari hasil pelaksanaan lokakarya mini yang dilakukan untuk setiap program. Evaluasi pelaksanaan lokakarya mini juga belum pernah dilaksanakan sehingga penilaian kinerja puskesmas tidak tergambar. Hasil penelitian ini menyarankan kepada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang untuk menyusun suatu petunjuk teknis lokakarya mini puskesmas dan melakukan bimbingan teknis ke Puskesmas Kebun Sikolos agar menjalankan lokakarya mini puskesmas secara rutin. Bagi Puskesmas Kebun Sikolos disarankan untuk melaksanakan lokakarya mini secara rutin, terjadwal, sesuai dengan baku pedoman lokakarya mini puskesmas dengan tetap memperhatikan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, misalnya dari jam 11.00 - 16.00, sehingga waktu diskusi dan perumusan pemecahan masalah dapat berjalan optimal, membuat perencanaan yang baik dengan melibatkan seluruh staf yang ada, didukung oleh fasilitas sarana dan prasarana yang cukup sehingga tujuan dari lokakarya mini dapat tercapai. Diharapkan pimpinan puskesmas dapat mendorong pemberdayaan staf, membina kerjasama, serta membangun semangat kerjasama tim, sehingga dapat dihasilkan tim kerja yang solid dan handal.

---

 

Abstract: The practice of mini workshop management in puskesmas serves as an evaluation tool for activities conducted in the previous month. The purpose of the mini workshop is to discuss obstacles encountered in achieving program coverage targets and to create a new action plan for the upcoming month (Plan of Action/POA). The less-than-optimal management of mini workshops in puskesmas is reflected in poorly organized planning processes, frequently postponed schedules, and irregular frequency, which do not align with the mini workshop manual. Consequently, evaluations and mini workshops are not optimally conducted for puskesmas performance assessment. This research aims to review mini workshop management in puskesmas using a systems approach. The study employs qualitative methods, including in-depth interviews with puskesmas leadership and staff, such as administrative heads, KIA program holders, immunization officers, and PKM staff, as well as a document review of the mini workshop management process. The research shows that at Puskesmas Kebun Sikolos, mini workshop management has not been well implemented and does not adhere to the puskesmas mini workshop manual. There is a lack of facilities and infrastructure required for conducting mini workshops, insufficient guidelines and protocols for all staff, and most staff are unaware of these guidelines and protocols. Planning is not well-executed, with no established schedule, and mini workshops are often postponed due to the leadership's involvement in meetings. The frequency of mini workshops is infrequent, sometimes occurring only once every three months. Mini workshops are often held under urgent circumstances, typically in the morning before puskesmas services start, taking 1-1.5 hours, which prevents achieving the desired outcomes. Obstacles encountered have not been addressed to find solutions. There is no working plan for the next month based on mini workshop results for each program. Evaluation of mini workshop execution has not been conducted, resulting in an unclear assessment of puskesmas performance. This research suggests that the Health Agency of Padang Panjang City should develop technical guidelines for puskesmas mini workshops and provide technical guidance to Puskesmas Kebun Sikolos to conduct mini workshops regularly. Puskesmas Kebun Sikolos is advised to hold mini workshops routinely, on a scheduled basis, in accordance with the mini workshop manual, while maintaining service activities to the public, for example from 11:00 AM to 4:00 PM, so that discussion and problem-solving time can be optimized. Proper planning should involve all staff, supported by adequate facilities and infrastructure, so that the objectives of the mini workshop can be achieved. It is expected that puskesmas leaders will encourage staff empowerment, foster cooperation, and build team spirit to produce a solid and reliable team.

Abstrak: PROGRAM PASCA SARJANA PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN IRMA SURYANI ANALISIS AKSES MASYARAKAT LANJUT USIA DALAM PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS PUSKESMAS DI KOTA MEDAN TAHUN 2005 xv + 123 halaman, 24 tabel, 7 gambar, 6 lampiran. ABSTRAK Penyelenggaraan pelayanan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan dapat menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa adanya hambatan yang bersifat ekonomi ataupun non ekonomi sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Salah satu tujuan dari kebijakan pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas di Kota Medan adalah untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi penduduk Kota Medan dengan membuka akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan dasar puskesmas tanpa perlu memikirkan biaya berobat. Namun kemampuan setiap individu untuk menjangkau pelayanan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ketersediaan sumber daya yang ada di dalam sarana kesehatan, kebutuhan dan kemampuan konsumen dalam proses pencarian pengobatan. Memasuki tahun kelima dari implementasi kebijakan pelayanan kesehatan dasar gratis, tentunya perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan ini dapat memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyrakat, khususnya masyarakat lanjut usia. Karakteristik masyarakat lanjut usia yang disertai dengan keterbatasan fisik karena adanya proses degenerasi di dalam tubuh tentunya sangat membutuhkan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau dan mempunyai kualitas yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran akses masyarakat lanjut usia dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas di Kota Medan Tahun 2005. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan telaah dokunen. Wawancara dengan responden lanjut usia dilakukan dengan menggunakan Kuesioner I sedangkan wawancara dengan kepala puskesmas, penanggung jawab poliklinik gigi dan petugas usila dilakukan dengan menggunakan Kuesioner II, III dan IV. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah karakteristik lanjut usia yang meliputi pendidikan, persepsi terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan, persepsi terhadap kualitas pelayanan puskesmas serta persepsi aksesibilitas ke puskesmas. Adapun variabel terikatnya adalah akses lanjut usia yang diukur dari tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas dan variabel confounding adalah ketersediaan sumber daya pelayanan kesehatan di puskesmas. Analisis dilakukan dengan chi square dan regresi logistik ganda. Hasil penelitian menunjukkan 54% proporsi lanjut usia mempunyai tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar gratis tinggi. Sebagian besar lanjut usia yang tidak pernah memanfaatkan pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas mengemukakan alasan tidak tahu tentang adanya pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas di Kota Medan. Sebagian besar lanjut usia berpendidikan rendah dan tidak bekerja, berpersepsi kebutuhan pelayanan tinggi, berpersepsi kualitas pelayanan puskesmas rendah (terutama pada dimensi assurance dan tangible) dan berpersepsi aksesibilitas ke puskesmas mudah. Kurangnya ketersediaan tenaga, alat medis, obat, laboratorium dan kondisi fisik serta dana operasional puskesmas merupakan hambatan yang dihadapi oleh puskesmas dalam meningkatkan akses lanjut usia dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas. Hasil analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan antara pendidikan, persepsi kebutuhan pelayanan kesehatan, dan persepsi aksesibilitas ke puskesmas, ketersediaan sumber daya pelayanan kesehatan di puskesmas dengan akses lanjut usia dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Hasil analisis multivariat menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pendidikan dan persepsi kebutuhan pelayanan kesehatan dengan akses lanjut usia dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar gratis. Dari evaluasi confounder diketahui bahwa hanya ketersediaan laboratorium dan kondisi fisik puskesmas yang merupakan confounder bagi lanjut usia dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas. Lanjut usia yang mempunyai tingkat pendidikan rendah berpeluang memiliki tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar gratis lebih rendah sebesar 10,309 sedangkan lanjut usia yang berpersepsi kebutuhan pelayanannya rendah berpeluang memiliki tingkat pemanfaatan dasar gratis lebih rendah sebesar 6,936 kali setelah ketersediaan laboratorium dan kondisi fisik dikontrol. Diperlukan upaya sosialisasi yang terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan lintas sektor terkait dalam menyebarluaskan informasi tentang keberadaan pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas. Pelatihan dalam menyusun anggaran dengan pola RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) perlu diberikan kepada puskesmas agar puskesmas mampu menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu diperlukan perencanaan program dan anggaran secara terpadu dan terkoordinir di Dinas Kesehatan Kota Medan untuk menghindari over lapping program dan adanya program yang tidak tersentuh dalam anggaran. Adanya mekanisme penempatan dan penugasan staf di puskesmas sesuai dengan kebutuhan puskesmas. Advokasi kesehatan perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan para pengambil keputusan dan stake holder untuk meningkatkan anggaran di bidang kesehatan, pencairan dana tepat waktu dan menjalin kerjasama. Daftar Bacaan : 40 (1980-2005) Graduate study Public health program Health policy administration Thesis, August 2005 Irma suryani Analysis of ELDERLY society access in utilize free public health centre basic health service on medan year 2005 xv + 123 pages, 24 tables, 7 pictures, 6 appendices Abstrac Health service management directed to improve healthy living ability and reaching certifiable health service without economic and non-economic hinder therefore can improve society health degree in Indonesia. One of the aims of free public health center’s basic health service policy on Medan is by opening access for society in using public health center’s basic health service without medication expense consideration. However, each person’s ability to reach the service were influenced by numerous factors, such as resource availability on health medium, necessity, and consumer ability in medication seeking process. Entering the fifth year from implementation of free health service policy, surely need to conduct evaluation to see how far this policy can extend health service range for society, especially for senior society. Elderly society characteristic followed with physical limitation because of the degeneration process inside the body that actually need for affordable and certifiable health service. This research’s aim is to recognize description of senior society access in using free public health center’s basic health service policy on Medan 2005. Data collected by interview, observation, and study document. Interview with senior respondent conducted by using questionnaire I meanwhile interview with head of public health centre, tooth polyclinic supervisor and worker for senior patient conducted by using questionnaire II, III, and IV. Independent variable in this research is old age characteristic that involve education, perception of health service necessity, perception of public health centre quality service, also public health centre accessibility perception. As for the dependent variable is old age access that measured by free public health center’s basic health service policy utilizing level and confounding variable is availability of health service resource in public health center. Analysis conducted by chi square and double logistic regression. Research result shows 54% old age proportion has high level of free charge of basic health service usage. Most of the low educated and unemployment senior citizen, high service necessity perception, low quality service on public health center perception (especially on assurance and tangible dimension), and public health center’s easy accessibility. The lack of availability of worker, medical appliance, medicine, laboratory, and physical condition also public health center operational fund represent the hinder faced by public health center in improving old age access on free public health center’s basic health service usage. Bivariate analysis result shows relationship between education, perception of health service necessity, and public health center accessibility perception, availability of health service resource on public health center with old age access on health service usage. Multivariate analysis result shows relationship between education level and perception of health service necessity with old age access on using free health service. From confounder evaluation knew that laboratory availability and physical public health center condition that represent confounder for old age person on the public health center free health service usage. Old age person with low education has lower chance of usage level of public health center free service equal to 10,309 while old age person with low service necessity perception has lower chance of usage level of public health center free service equal to 6,936 times after laboratory availability and physical condition controlled. It needed inwrought socialization effort and continuity by involving related cross-sector in spreading information about public health center free service existence. Training in arranging budget by RASK (Work Budget Plan) pattern require to hand it out to public health center therefore it can arrange the budget according to the requirement. Beside it also needed program planning and inwrought budget, it coordinated on Medan Health institute to avoid over lapping program and untouched program to budget. The existence of placement mechanism and staffing on public health center is according to the public health center requirement. Health ad vocation need to be continually conducted by decision maker and stake holder to increase budget on health field, timely fund liquefaction and braiding corporation. References : 40 (1980-2005)

Abstrak: Pembiayaan puskesmas yang berasal dari pemerintah (dana publik) harus dipastikan telah digunakan secara efektif, efisien dan transparan dengan menggunakan sistem Public Financial Management. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan dana puskesmas untuk meningkatkan cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) di Puskesmas Kota Bogor. Data dikumpulkan melalui tinjauan dokumen kualitatif dan kuantitatif serta melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan 12 informan terpilih. Tren realisasi dana untuk KN1 dianalisis secara deskriptif. Data kualitatif dianalisis dalam bentuk matriks dan divalidasi melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan dana kapitasi puskesmas pada tahun 2016-2018 mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk implementasi KN1, tidak ada anggaran khusus yang ditetapkan dalam penyusunan anggaran. Namun dalam pelaksanaan anggaran, dana yang digunakan oleh puskesmas untuk mendukung peningkatan cakupan KN1 terdiri dari pembelian vitamin K, salep mata, klem tali pusat, pelaksanaan kelas ibu hamil, dan lain-lain. Dana yang digunakan berasal dari BOK dan Kapitasi. Pemantauan anggaran dilakukan secara berkala baik oleh internal (puskesmas dan dinas kesehatan) maupun eksternal (inspektorat). Penelitian ini mengidentifikasi bahwa ketepatan waktu penetapan pagu anggaran untuk puskesmas dan integrasi perencanaan antara dinas kesehatan dan puskesmas memainkan peran penting dalam perumusan anggaran. Transaksi tunai merupakan mekanisme paling tepat untuk kegiatan yang melibatkan masyarakat/kader/lintas sektor. Bendahara dengan latar belakang pendidikan keuangan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan Puskesmas.