Ditemukan 15024 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
RSUD Lembang is one of public hospital in Kabupaten Bandung Barat.The goal of thisresearch is to get the formula of strategic planning that suitable and useful by RSUDLembang in year 2017‐2021. This research is using operational research methode bydescriptive analysis methode and qualitative descriptive methode.Geography, demographics, education, economics, and the customer factors agreed as anopportunity. And suppliers agreed as a threat as well as a policy challenge.There are threefactors were agreed as a force that is: product services, infrastructure, and humanresources. While the organizational structure, finance, marketing, and SIM Hospital(Hospital Management Information System) was agreed as a weakness.The conclusion ofthis research shows the position of RSUD Lembang with TOWS matrix in Internal Fix ItQuadrant and IE Matrix is Hold and Maintain Cell.Based on QSPM (Quantitative StrategicPlanning Matrix) obtained alternative strategies, is development of the ICU, inpatientroom development, and development of Haemodialisa unit.The researchers suggest that the first is the elaboration of strategic planning moreapplicable in the annual work program. The second is the hospital should be able tominimize the waekness factors, including: building marketing division following adequatehuman resources along with marketing programs that base on costumers needs,financialdepartment with accounting standards, and build an integrated hospital ManagementInformation System. The management should be able to disseminate the results of thestrategic plan follows the work plan to staff hospitals. And about haemodialisasi unitdevelopment should be mapped out the demnd of haemodialisis unit.Keywords: Strategic Planning, TOWS Matrix,IE Matriks,QSPM.
Abstrak Tesis ini membahas Usulan Rencana Strategis RSUD Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023 dalam mengidentifikasikan faktor peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan untuk menentukan posisi rumah sakit agar dapat menentukan strategi terpilih yang akan digunakan untuk menentukan rencana strategis lima tahun kedepan berdasarkan pendekatan SWOT Balances Scorecard. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi peneliti, wawancara mendalam dengan para informan, pengambilan keputusan melalui forum CDMG ( Consensus Decision Making Group) serta data sekunder yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik), data Profil RSUD Kota Bekasi, data Profil Dinas Kesehatan Kota Bekasi, laporan tahunan keuangan RSUD Kota Bekasi. Hasil penelitian ini adalah posisi RSUD Kota Bekasi ada di Future Quadrant menurut Matriks SWOT dan pada sel V menurut Matriks IE, yaitu Hold and Maintain. Strategi yang terpilih untuk dikembangkan adalah Product Development dan Market Penetration. Dari hasil penelitian ini, peneliti menyarankan untuk melakukan implementasi dan evaluasi strategi agar dapat dicapai tujuan, visi dan misi RSUD Kota Bekasi. Kata Kunci : Rencana Strategi, SWOT, Balanced Scorecard
Abstract This thesis discusses The Proposed Strategic Plan of RSUD Kota Bekasi 2018 – 2023 in identifying the opportunity, threat, strength and weakness factor to determine the position of the hospital in order to determine the chosen strategy that will be used to determine the strategic plan for the next five years based on SWOT Balanced Scorecard. This research is qualitative research with data collecting method through researcher’s observation, in depth interview with informant, decision making through CDMG (Consensus Decision Making Group) forum and secondary data obtained from BPS ( Statistic Central Bureau), data of RSUD Kota Bekasi Profile, annual financial report of RSUD Kota Bekasi. The result of this research is the position of RSUD Kota Bekasi is in Future Quadrant according SWOT Matrix and on cell V according to IE Matrix, that is Hold and Maintain. The strategies chosen to be developed are Product Development and Market Penetration. From the result of this study, researchers suggest to implement and evaluate strategies in order to achieve goals, vision and mission RSUD Kota Bekasi Keywords : Strategic Plan, SWOT, Balanced Scorecard
Penataan kelembagaan dan kewenangan Pemerintah Daerah merupakan dampak administrasi pembaruan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ternyata dampak tersebut rnenimbulkan banyak masalah diantaranya Pusat belum melimpahkan wewenang pengawasan, pembinaan teknis dan perijinan skala propinsi serta koordinasi antara Dinas Kesehatan Propinsi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota lebih sulit. Penelitian ini tentang penataan kembali kelembagaan dan kewenangan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali saat diberlakukannya pembaruan penyelenggaraan otonomi daerah. Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang dilakukan pada bulan Juli sampai dengan bulan November 2005 dengan tujuan untuk memperoleh usulan rancangan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam kebijakan otonomi daerah tahun 2005. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam penataan kelembagaan dan kewenangannya adalah PP No. 84/2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom yang berpedoman pads UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah; Perda Provinsi Bali No. 2/2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; SK Gubernur Bali No. 32/2001 tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan; dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tahun 1987. Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang ditata sesuai dengan kebijakan tersebut terdiri atas Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha dengan empat Subbagiannya dan lima Subdinas yang masing-masing Subdinas memiliki empat Seksi. Perencanaan berdasarkan usulan dari bawah sudah dilaksanakan dalam proses penataan dengan pemikiran bahwa yang lebih mengerti keputusan organisasi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali sendiri. Kebijakan yang diambil dalam melakukan pengurangan satuan organisasi adalah menggabungkan satuan organisasi yang tugas dan fungsinya mirip atau berdekatan sehingga terdapat penambahan beban kerja dan tumpang tindihnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan organisasi tersebut. Masih terdapat perbedaan persepsi dalam menentukan tugas dan fungsi organisasi sebagai perangkat daerah otonom. Keterbatasan pengetahuan dan keputusan yang diambil dalam memberdayakan jabatan fungsional menggambarkan bahwa istilah miskin struktur kaya fungsi belum dijadikan acuan. Pemberlakuan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diprediksi akan mengubah pedoman organisasi perangkat daerah tidak diantisipasi segera dengan melakukan pengkajian pada struktur organisasi dan tata kerjanya. Dan basil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum matang mempersiapkan kebijakan yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali, belum adanya kesamaan persepsi tentang tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Bali serta belum maksimalnya pemberdayaan jabatan fungsional yang dibutuhkan. Rancangan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang diusulkan berdasarkan arah kebijakan Pemerintah Daerah dan Sistern Kesehatan Daerah Provinsi Bali serta LIU No. 32/2004 hanya bersifat umum saja.
Restructurization is a part of the impact of decentralizing governance. Some of the problem of this impact are the Central does not submit its authority to the District Government and coordination among District Government is more difficult than before. This is a qualitative study on institusional and authority restructurization that has been done by Health Office of Bali Province when reformation of decentralization has been obtained. This study had been done on July until November 2005. This study aims to get complete information of organization structure and job administration design in Health Office of Bali Province in the decentralization era in the year 2005. The result of this study showed that the regulation which is implemented in Health Office of Bali Province are Government Regulation Number 8412000 and Government Regulation Number 2512000 under The Law Number 22/1999, Bali Provincal Regulation Number 212001, Bali Governor Regulation Number 3212001 and Number 360/1987, and documents from Internal Affairs Department and Human Resources Department. The organization structure of Health Office of Bali Province which was arranged based on that policy are consist of : official head, vice official head, six division that each of division has four section. The bottom-up planning has been done in the process of restructurization, based on the opinion that Health Office of Bali Province is more understand in organization necessity _ The policy that used to reduce the units of division is to unite them which have similar same function and job administration. The impact of this unity will make overload and overlap in job administration. The perception on task and function of organization are different, The terminology of poor structure but rich function is not to be a reference because the knowledge of the family of health function has not been used yet as a reference. It caused by limitation of knowledge and decision making in using functional position . There is no evaluation about structure and its job administration in Health Office of Bali Province to anticipate the Law Number 3212004, The conclusion of this study showed that Central and district government have an immature planning and organizing in restructurization of structure and job administration, the difference perception in task and function, and using the family of health function is minimal. The proposal of structure and job administration design of Health Office of Bali Province was based on policy direction and health system of Bali Province and also the Law Number 3212004.