Belum optimalnya manajemen lokakarya mini di puskesmas dicerminkan dengan proses perencanaan yang belum tersusun dengan baik dan pelaksanaan dari Iokakarya mini yang belum teralur dengan frekwensi pelaksanaan lokakarya mini yang tidak teljadwal scsuai deugan pctunjuk pedoman lokakarya mini puskesmas, yang akhimya evaluasi dari lokakarya mini itu sendiri tidak dapat diiakukan.Penelitian ini dilakukan untuk melihat gambaran proses manajemen lokakarya mini puskcsmas dan faktor-faktor yang melatar-belakangi proses manajemen lokakarya mini puskesmas itu sendiri.Penelitian menggunakan metode kualitatif dcngan melakukan wawancara mendalam pada pimpinan puskesmas dan sraf yang terkail sepcrti kepala tata usaha, koordinator komunisasi puskesmas Sukajadi dan Lais di Kabupaten Musi Banyuasin serta observasi proses manajemen lokakarya mini yang ada.Hasil penelitian menunjukkan bahwa di puskesmas Sukajadi proses lokakarya mini puskesmas telah bcijalan dengan baik sesuai dcngan buku pedoman lokakarya mini puskesmas. Hal ini terlihat dari pcrcncanaan tingkat puskesmas (PTP) dan perencanaan jadwal serta pérencanaan frekwensi kegiatan lokakarya mini sudah dibuat yang melibatkan seluruh staf pada waktu menyusun perencanaan iingkat puskesmas.Dari hasil evaluasi lokakarya mini tampak bahwa kebersamaan dan kcrjasama tim telah beijalan dengan baik, sehingga beban kerja jauh berkurang Semcntaia di puskesmas Lais prosesi lokakarya mini puskesmas tidak berdasarkan buku panduan Iokakarya mini puskesmas. Ini tériihat bahwa  percncanaan tidak disusun scwaktu awai tahun dan pcrcncanaan tingkat puskesmas (PTP) juga tidak dibuat sehingga kcgialan lokakarya mini tidak sesuai dcngan pedoman lokakarya mini puskesmas yang ada. Pelaksanaan lokakaqfa mini puskesmas itu sendiri lidak memberikan hasil yang dapat meningkatkan cakupan program-program puskesmas. Analisa hambatan dan pemecahan masalah serta pembuatan rencana kerja bulan berikutnya, yang akhimya evaluasi pelaksanaan lokakarya mini itu tidak bisa dilakukan penilaian akan kemajuan program bulan sebelumnya.Hasil penelitian ini menyarankan kegada Dinas Keschatan Kabupaten Musi Banyuasin: untuk melakukan perencanaan bimbingan teknis dari Dinas Kesehatan ke puskesmas yang belum menjalankan manajemen puskesmas termasuk lokakarya mini puskesmas, pembinaan oleh kepala puskesmas yang telah berhasil dalam menjalankan manajcmen ke puskesmas sekitamya yang belum baik manajemennya dalam rangka memperlancar proses transformasi pendidikan manajemen puskesmas dan lokakarya mini.Bagi puskesmas Lais disarankan membuat perencanaan tingkal puskcsmas (PT P) dan perencanaan manajemen lokakarya mini puskesmas yang sesuai dengan buku pedornan Iokakarya mini, taar akan jadwal lokakarya mini yang trlah ditetapkan, mcngadakan studi banding ke puskesmas lain yang telah berhasil dalam manajemen puskesmas baik dalam kabupalen maupun lain kabupaten unluk mencari masukan untuk perbaikan manajemen puskesmas dan lokakarya mini. Untuk puskesmas Sukajadi agar memperlahankan atau meningkatkan iinensitas manajcmen puskesmas dan Iqkakarya mini yang telah ada agar kelangsungan fungsi manajemen itu temp bcrjalan.

Small workshop management in public health center (PHC) is not optimum as rchccted not well arranged, implementation irregular and unscheduled time as suggested in thc guideline of small workshop in public health center, finally, small workshop couldn?t evaluation.This study is to tind out why the small workshop management is not optimum, it has the aim to shows describe management process of small workshop in public health center and detemtinant factors.The method of the research is qualitative by in-depth interview with the public health center chief and staffs in Sukajadi and Lais public health iventer, and observation to small workshop management process.The result of this study shows that small workshop in Sukajadi public health center have been realization as well as, appropriate with the small workshop guideline. this could be showed at PHC level planning (PTP), schedule planning, and small workshop licquencies planning_ which have made at the same time, all PHC staffs has been participated when the prepare of PHC level planning.The result of small workshop evaluated, togethcrness and teamwork was well applied, so that it can decrease of workload. On the contrary, small workshop in Lais public health centre is not based to the the small workshop guideline, this could be showed at planning is not prepare in the beginning of this year and not prepare of PHC level planning, so that small workshop was not appropriated with small workshop guideline. Small workshop in Lais PHC is not collective, because not increase of PHC programs scope, trouble analysis, and problem solving. Small workshop was not evaluated program for the progress of the month before.The results of this research is suggest to chief of Health Ofiice Musi Banyuasin to implementation of technical guidance plan tiom health office to PHC, include the small workshop and establishment by chief PHC. To Lais PHC is recommendation to make PI-IC level planning and PHC management planning of small workshop that _was appropriate with small workshop guideline, discipline of small workshop schedule, comparative study to PHC has been progress in the management in the other municipaiities. For Sukajadi public health center to maintain or improve of PHC management and small workshop so that survival of the management function will be exist.

Untuk dapat mewujudkan Misi Indonesia Sehat 2010, ditetapkan empat misi pembangunan kesehatan dan salah satu misi tersebut adalah memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau. Pelayanan kesehatan hendaknya dikerjakan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku dan dilakukan secara benar dengan segera. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan upaya pembangunan kesehatan guna mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan secara terus menerus. Sesuai dengan hal diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alasan-alasan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan petugas dalam menggunakan standar penatalaksanaan ISPA pada Balita di Puskesmas Dempo Kota Palembang, dimana tingkat kepatuhan petugas terhadap standar penatalaksanaan di Puskesmas tersebut masih rendah. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan 5 prang informan di Puskesmas Dempo. Sebagai informan adalah petugas kesehatan yang melayani balita penderita ISPA dengan mengadakan observasi dan wawancara mendalam (in-depth interview), sedangkan kepala Puskesmas dilakukan wawancara mendalam. Untuk petugas kesehatan yang dilihat adalah pengetahuan, sikap, motivasi, pengalaman, sarana dan imbalan, untuk kepala Puskesmas yang dilihat adalah pengawasan atau supervisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menyebabkan ketidakpatuhan petugas menggunakan daftar tilik ISPA pada balita adalah karena rendahnya pengetahuan petugas terhadap standar pengetahuan yang ada di daftar tilik, terbatasnya waktu yang ada untuk melayani balita ISPA, kurangnya penghargaan pembinaan pada petugas, kurangnya pengawasan dan kepala Puskesmas dan kurangnya j umlah petugas yang diperlukan untuk melayani penderita ISPA. Melihat dari hasil penelitian ini disarankan kepada Dines Kesehatan agar mengadakan pelatihan kembali untuk meningkatkan pengetahuan petugas, menyediakan dana khusus untuk pembinaan, meningkatkan pengawasan, menyediakan dan memperbaiki sarana, dan lebih memperhatikan pelaksanaan program ISPA. Bagi kepala Puskesmas agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan, mengadakan diseminasi, memotivasi petugas ISPA dengan memberikan penghargaan, menyediakan ruang periksa khusus, menambah jumlah petugas ISPA, memberikan perhatian yang cukup terhadap program ISPA dan melakukan pengawasan terhadap rekam medik dan sistem pencatatan dan pelaporan ISPA. Bagi petugas kesehatan adalah agar dalam memberikan pelayanan kepada pasien tetap berpedoman pada standar yang telah ditetapkan, apabila menemukan kesulitan atau hambatan melapor ke pimpinan dan agar setiap petugas ISPA terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menangani pasien ISPA dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan. Bagi peneliti lain agar meneliti variabel-variabel lain diluar variabel yang sudah diteliti dan meneliti lebih lanjut mengenai periunya daftar tilik yang ada sekarang untuk diperbaiki.

Qualitative Analysis of Personnel Compliance In Using ARI Check List in Infants: Case Study in Dempo Community Health Center, Palembang, South Sumatera Year 2001In order to realize the vision of Healthy Indonesia 2010, four health development missions have been set and one of such mission is to maintain and improve high quality, well-distributed and affordable health service. The health service must be done according to the prevailing health standard and shall be done correctly and immediately. Various efforts have been done in an attempt to improve health developments in order to give health service to the people and improve its distribution and quality continuously. According to the above matters, this research in intended to study the reasons that affect the level of personnel compliance in using the ARI administration standard in infants in Community Health Center in Dempo, Palembang, where the level of compliance of the personnel towards administration standard in such Community Health Center is still low. This research is a case study by using qualitative approach. The data is obtained through observation and in-depth interview with 5 informants in Dempo Community Health Center. The informants are health personnel that serve the infants ARI patients by performing observation and in-depth interview, while the Head of Community Health Center perform in-depth interview. The health personnel observed are knowledge, attitude, motivation, experience, facilities and rewards, while for the Head of Community Health Center the characteristics observed are supervision or control. Results of study shows that the cause of incompliance of personnel in using the ARl Check List in infants is the low level of such personnel knowledge toward the knowledge in such check list, the limitation of the available time to serve the ARI infants, the lack of incentive for guidance in such personnel, the lack of supervision from Head of Community Health Center and the lack of personnel needed to serve the ARI patients. Having observed this research it is suggested that the Health Office to perform retraining to increase knowledge of such personnel, provide special fund for development, increase supervision, provide and improve facilities, and pay more attention to the ART program implementation. For the Head of Community Health Center, they must improve development and supervision, dissemination, motivating the ARI personnel by giving rewards, provide special check room, increase the number of ARI personnel, provide sufficient attention to ARI program and perform supervision towards medical records and recording and reporting system of ARi. For the health personnel, in providing service to the patients they must stick to the standard that has been set, in case they have difficulties or obstacles they must report supervisor and each ARI personnel must continue to increase their knowledge and skill in handling ARI patients by following training. For other researchers, the variables other than that have been to studied can examined and further research regarding the need to improve the existing checklist.

Puskesmas merupakan ujung tombak Pelayanan Kesehalan dan sebagai suatu organisasi melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, salah satu fungsi tersebut adalah penggerakan pelaksanaan (P2) dan pada pclaksanaannya di Puskesmas dikenal dengan lokakarya mini Puskesmas yang berguna mengevaluasi kegiatan-kegiatan program yang telah dikeijakan bulan lalu, tennasuk P2 TB-Paru dalam penemuan penderita TB-Paru- Untuk dapat meningkatkan cakupan penemuan penderita TB Paru ini, sarana yang cukup strategis adalah membahasnya secara mendalam dalam kegiatan Iokakarya mini Puskesmas. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran atau informasi tcntang evaluasi pelaksanaan lokakarya mini Puskesmas dalam penemuan penderita TB-Paru di Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena belum ada penelitian serupa sebelumnya, dengan memakai pendekatan sistem meliputi input yaitu jadwal, data cakupan penemuan penderita TB-Pam bulan lalu, hambatan pelaksanaan penemuan penderita TB-Paru bulan lalu, proses pelaksanaan meliputi variabel daftar hadir, agenda/materi rapat, tema pembicaraan, laporan kegiatan penemuan penderita TB-Paru bulan lalu, metode pelaksanaan, analisis hambatan pelaksanaan kegiatan penemuan penderita TB-Paru bulan lalu, mekanisme keljasama antara pihak terkait, pemecahan masalah, perhitungan target cakupan penemuan penderita TB-Paru bulan yang akan datang, notulen rapat serta output berupa rencana keija baru (POA) penemuan penderi ta TB-Paru untuk bulan yang akan datang. Analisis data dilakukan dengan membuat transkrip hasil wawancara, membuat ringkasan data dalam bentuk matriks, mengkategorikan data yang mempunyai karakteristik atau pola yang sama, serta melakukan identifikasi persamaan, perbedaan dan kecenderungan antar variabel dengan melakukan interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pcngetahuan petugas tentang Lokakarya mini Puskesmas cukup baik sementara untuk program P2 TB-Paru masih bervariasi, masih kurangnya sarana dan prasarana serta penghargaan terhadap petugas. Lokakarya mini Puskesmas telah dilaksanakan setiap bulan dengan tema yang berbeda dan tidak fokus pada kegiatan penemuan penderita TB-Pam saja. Kerjasama diantara petugas belum semuanya berjalan dengan baik, belum optimalnya pelaksanaan Lokakar-ya mini Puskesmas ini sehingga belum dapat menyelesaikan masalah rendahnya penemuan penderita TB-Paru di Kota Jambi serta belum ditindak lanjutinya hasil lokakarya mini Puskesmas ini dalam bentuk pembuatan Rencana Kerja Baru (POA). Dengan mclihat hasil penelitian di atas perlu bagi Dinas Kesehatan Kota Jambi untuk menyusun suatu petunjuk teknis tentang Lokakarya Mini Puskesmas, meningkatkan pembinaan, mengadakan pelatihan serta melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Bagi Kepala Puskesmas agar membina kerjasama tim dengan baik atas dasar keterbukaan, saling menghargai dan memperbaiki sistem penyimpanan dokumen.

A Health Center is a Primary Health Service in the grass root level. Health Center is an organization that order management function like "implementation" (P2), known as a ?Lokakarya Mini" (a simple workshop) to evaluate all activities done in last month, including the TB control activities like case finding. To increase the coverage of TB case finding, a simple workshop in the Health Center is required. The objective of this study is to find out the infomation of TB case finding activities conducted in the city of Jambi through the implementation of a simple workshop. This study was conducted with qualitative method using the following information like time schedule, number of TB cases treated last month, problem arises on case tindi ng for last month. For process of the implementation of activities, the following are studied i.e. absenteism, agenda of the workshop, topic of discussion, TB cases reported for the last month, method of simple workshop implementation, analysis of case finding, the mechanism of collaboration of related units on TB control, to solve the existing problems, problem solving, estimating the total TB cases expected for the next month, minutes of the meeting, and the ?output? of preparing a new plan of action on the expected TB cases to be covered next month. Analysis of existing data made produced the following, a transcript of the result of the interview, a list of information tabulated in a matrix, categorizing data in groups, identified the same group and the different one, and the inclination of variables followed by interpretation of data with reference to the respective theory. The result indicated that the knowledge of the Health Center staff on the simple workshop of the health center is good enough but it is varied for TB control because of less of availability of equipment and because of lack of rewards. A simple workshop is organized every month with different topics not.only for TB case finding. Lack of cooperation among the Health Center staff makes the Lokakarya Mini (simple workshop) not optimum enough to solve the problem of low TB coverage in Jambi township and because of no follow up taken based on the finding during the last workshop by introducing the plan of action (POA). According that result the Municipal Health Department of Jambi township should arrange a manual for a simple workshop on TB control, to improve the services, the trainings and to provide the required resources. The head of the Health Center is required to build up a good collaboration of his/her staff based on transparancies, respecting each other, and improving the filing system.

Keberadaan seorang ibu merupakan tonggak utama tercapainya keluarga yang sejahtera karena ibu mempunyai nilai strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang sekaligus merupakan kelompok rawan karena resiko kesakitan dan kematian. Angka kematian ibu (AM) dijadikan salah satu indikator nasional yang digunakan dalam menilai tingkat kesejahteraan ibu dan derajat kesehatan. Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, angka kematian ibu di Indonesia masih relatif tinggi. Pemanfaatan penolong persalinan adalah satu mata rantai dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi.Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh informasi tentang hubungan pemeriksaan kehamilan dengan pemanfaatan penolong persalinan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari data Survei Kesehatan Ibu dan Anak Indonesia tahun 2001 dengan desain cross sectional. Sampel adalah wanita yang sudah menikah, berumur 15-45 tahun dan pernah melahirkan anak, baik lahir hidup maupun lahir mati dalam satu tahun terakhir.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan kehamilan oleh tenaga kesehatan sebesar 94,3%, akan tetapi yang memanfaatkan tenaga kesehatan sebagai penolong persalinan hanya 62,6%. Hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa ibu yang tidak memeriksakan kehamilan ke tenaga kesehatan (tidak ANC) mempunyai peluang 5,09 kali memanfaatkan bukan tenaga kesehatan sebagai penolong persalinan setelah dikontrol variabel pendidikan dan pengetahuan ibu. Selain itu akses terhadap media informasi dan status ekonomi keluarga juga berhubungan secara independen dan bermakna dengan pemanfaatan penolong persalinan.Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin di Propinsi Jawa Barat adalah dengan meningkatkan ketrampilan tenaga kesehatan dalam konseling-komunikasi interpersonal, memberikan layanan antenatal yang lebih berkualitas, pemantapan sistem rujukan yang komprehensif dari keluarga, masyarakat, puskesmas sampai rumah sakit serta mengupayakan kesinambungan pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin khususnya pelayanan kesehatan ibu hamil/bersalin serta rujukan melalui APBD propinsi dan kabupaten/kota setelah program JPS-BK berakhir.

Relationship between Antenatal Care History and Birth Delivery Assistant Utilization in the Province of West Java 2001 (Secondary Data Analysis: Indonesia Mother and Child Survey, 2001)The existence of a mother is the main pillar to attempt a welfare family due to it has a strategic value in human resource development. Also, the mother is classified as vulnerable group because of having morbidity and mortality risk. Maternal Mortality Rate (MMR) is one of national indicators assessing the level of well-being mother and health status. In comparison with other ASEAN countries, MMR in Indonesia is relatively high. So, in order to decrease MMR and Infant Mortality Rate (IMR), delivery assistant utilization is an important chain.The objective of the study was to obtain the information about relationship between antenatal care and birth delivery assistant utilization. This study used secondary data from Indonesia Mother and Child Survey 2001 as well as a cross sectional design, The sample of this study was married women aged 15-45 years and having given birth history, both alive or stillbirth in the last one year.The results showed that antenatal care provided by health provider was 94.3% but of those who utilized health provider as birth delivery assistant was 62.6%. Logistic regression test revealed that mothers who did not examine their pregnancy to the health provider had chance 5.09 times to utilize other provider beside health provider as their birth delivery assistant after being controlled by mother's educational and knowledge. Furthermore, the access to information media and economical status in the family related to birth delivery assistant utilization independently and significantly.It is recommended that some attempt that could be conducted to increase health provider utilization in health care for pregnant women and delivery women in the Province of West Java by increasing the health provider's skill on interpersonal communication and counseling, providing quality antenatal care and comprehensive referral system, as well as trying to give continuous health expenses for the poor family, particularly providing the service for pregnant/delivery women.

Posyandu (pos pelayanan terpadu), adalah wujud peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di Indonesia. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 1990 tentang peningkatan pembinaan mutu Posyandu, memberi peluang kepada lintas program maupun lintas sektoral yang terkait untuk berperan lebih aktif dan terkoordinasi.Kenyataan di lapangan menunjukkan koordinasi lintas program Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan program-program Posyandu di Kabupaten Bungo tahun 2001, belum berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui informani secara mendalam pelaksanaan koordinasi lintas program Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan program-grogram Posyandu di Kabupaten Bungo tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang melatar belakangi belum efektifnya koordinasi tersebut.Informasi diperoleh dengan cara wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan observasi langsung terhadap informan-informan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, serta informan dari tingkat Puskesmas yakni Kepala Puskesmas dan koordinator Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi lintas program di Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo yang berkaitan dengan Posyandu belum efektif. Hal ini disebabkan karena belum adanya perencanaa terpadu tahunan khusus berkaitan dengan program-program yang ada di Posyandu.Agar koordinasi tersebut memberikan hasil yang lebih besar dan lebih bermanfaat, perlu ditunjuk koordinator yang dituangkan dalam SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. Untuk lebih menyebarluaskan dan pemerataan keberadaan Posyandu di setiap desa, diharapkan Pemerintah Kabupaten Bungo dapat mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung kesinambungan Posyandu di tengah-tengah masyarakat.Daftar Bacaaan = 39 (1978-2001)

Analysis of Coordination of Program Crossing In Bungo Regency Health Department On The Programs Implementation of The Integrated Services Post In Bungo Regency Province of Jambi, 2001Posyandu (integrated services post), as one of of the community participation in the implementation of heath services, derives from the society of every village in Indonesia. Based on the Instruction of Home Affairs Minister number 9`h in 1990, on the enhancement, program and sectoral crossing are supposed to be more active in the participation.The reality shows that the coordination of the program crossing of Bungo Regency Health Department in the programs implementation of Posyandu has not run well. This research is conducted to find out deeply information of the implementation of program crossing coordination in Bungo Regency in 2001. The research method used is qualitative to detect the cause of why coordination has not run. Informations are obtained by having indepth interview, focus group discussion, and observation which are directly done to informants who are directly involved with the available programs in the integrated services post and also, from community health center.The result of the research shows, that the coordination of the program crossing in Bungo Regency Health Department that is related to the integrated services post has not been effective yet. It is appointed by the planning is not integratedly arranged, especially abaout the program in Posyandu.In order that the coordination produce more significant and greater result, appointing a coordinator which is enclosed in a Decision Letter from the Head of Health Department of Bungo Regency is a need. To spread out and distribute evenly the existence of the integrated services post in every village, it is expexted that The Regency Government could alocate sufficient budget to reinforce the continuity of the integrated services post.Bibliography : 39 (1978-2001)

Puskesmas Pembantu merupakan sarana pelayanan kesehatan terdepan di Indonesia dengan jumlah 21115 unit. Puskesmas Pembantu tersebut turut menentukan berhasil tidaknya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dewasa ini peranan yang belum optimal dan kinerja petugas yang masih rendah berimbas terhadap rendahnya kesehatan masyarakat dan pencapaian target atau cakupan beberapa program kesehatan. Dalam hal ini, perlu diadakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran kinerja petugas Puskesmas Pembantu dalam pelayanan kesehatan dan faktorfaktor yang berhubungan dengan kinerja Puskesmas Pembantu dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Bungo-Tebo.Penelitian ini menggunakan cross sectional design melalui studi observasional untuk melihat faktor status perkawinan, motivasi, tempat tinggal, lama kerja, supervisi dan pelatihan dalam hubungannya dengan kinerja Puskesmas Pembantu Didalam penelitian ini tidak dilakukan, sampling karena seluruh populasi dijadikan responden yaitu . semua petugas Puskesmas Pembantu di Kabupaten Bungo-Tebo yang berjumlah 102 prang.Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor supervisi, motivasi dan pelatihan berhubungan dengan kinerja Puskesmas Pembantu. Sementara faktor status perkawinan, tempat tinggal dan lama kerja tidak berhubungan dengan kinerja petugas Puskesmas Pembantu. Dari ketiga faktor yang berhubungan dengan kinerja petugas Puskesmas Pembantu tenyata faktor supervisi paling dominan berhubungan dengan kinerja petugas. Puskesmas Pembantu, dimana petugas Pustu yang cukup mendapatkan supervisi berpeluang mempunyai kinerja baik 2,6 kali dibanding yang kurang mendapat supervisi OR=2,6 (95% CI: 1,063-6,349).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja petugas Puskesmas Pembantu di Kabupaten Bungo-Tebo masih rendah yang disertai dengan tidak tercapainya target cakupan pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, Puskesmas kecamatan mesti melakukan supervisi secara sistematis, terjadwal dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas supervisi dan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan di mass mendatang.

Sub health centre (SHC) is front health service unit in Indonesia numbering as many as 21115 units. This SHC contributes the failure or success of Indonesian health development program. So far, its fair role and its officer working attitude influence on the poor health community and health target achievement or coverage. In this respect, there should be a research in order to obtain description on working attitude of SHC in performing its health service and some factors related to SHC working attitude in order to give health service in Bungo-Tebo District.This research uses cross sectional design through observational study in order to analyz the factor of marriage status, motivation, residence, job duration, supervision and training in relation with SHC working attitude. The research uses total samples in form of whole SHC in Bungo-Tebo District as many as 102 units.Research result shows that the factors of supervision, motivation and training are related with SHC working attitude. On the other hand, The factors of marriage, residence and job duration are not related with SHC working attitude. From three variables related to SHC working attitude, the most related variable is supervision with OR=2,6 (95% CI: 1,063-6,349).The research result shows that health officers' working attitude of SHC in Bungo-Tebo District is stiII low accompanied with the failure of establish health target Therefore, SHC should make supervision systematically and regularly considering supervision quality and quantity in order to improve future health target.