Yodisasi garam merupakan salah satu program upaya jangka panjang untuk mengatasi masalah GAKY, akan tetapi dari sampel hasil uji laboratorium Balai POM di Jambi sering ditemukan garam konsumsi yang dipasarkan tidak mengandung yodium sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu 30-80 ppm.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pengawasan mutu garam beryodium serta sistem pengawasan mutu garam beryodium tahun 2002 di tingkat produsen mulai kegiatan pemasukan bahan baku, proses yodisasi dan hasil produksi.Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan pengambilan data melalui wawancara mendalam terhadap 8 orang informan. Validasi data dilakukan dengan tekhnik triangulasi sumber berupa informan yang berbeda dan analisis data dilakukan dengan analisis isi.Hasil penelitian menunjukkan sejak Juli 2001 sampai dengan tahun 2002 Dinas Perindag Propinsi Jambi tidak mempunyai dana dalam melakukan pengawasan garam beryodium. Sementara di Balai POM Jambi dan Dinas Kesehatan Propinsi Jambi tersedia dana tahun 2002 melalui APBN untuk pengawasan garam beryodium 2-3 kali per tahun untuk pengambilan sampel dari peredaran dan pengujian di laboratorium Balai POM. Produsen garam beryodium PD Onoda Jambi mempunyai keterbatasan tenaga yodisasi, pengemas dan penanggung jawab mutu yaitu mengenai pendidikan tenaga yodisasi adalah SMP dan hanya mengikuti pelatihan untuk melakukan yodisasi. Tenaga penanggung jawab mutu pendidikannya adalah SMA serta tenaga pengemas merupakan karyawan lepas yang mendapat petunjuk melakukan pengernasan dari karyawan sebelumnya. Mesin yodisasi sering macetlrusak sehingga ada kalanya proses yodisasi dengan cara manual.Disarankan kepada Dinas Perindag untuk melakukan advokasi garam beryodium untuk semua kepada DPRD dan Pemerintah Daerah Propinsi Jambi untuk mendapat dukungan dana clan APBD. Bagi produsen garam beryodium PD Onoda Jambi dimintakan untuk meningkatkan mutu produksi dan pengawasan internal dengan cara memperkerjakan tenaga yang tepat berdasarkan latar belakang pendidikan/pengetahuan yang sesuai khususnya pengawas mutu produk, pengemas, penyimpan dan pelaksana yodisasi dan tenaga yang ada sekarang ini supaya mengikuti pelatihan. Menerapkan sistem jaminan mutt dengan melaksanakan 16 elemen Standar Nasional Industri (SNI) dan Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB).Kepada Pemerintah Daerah Propinsi Jambi agar mengoptimalkan fungsi Komite Nasional Garam sebagai wadah koordinasi instansi lintas sektor terkait, Berta melibatkan masyarakat dalam pengawasanlpenegakan hukum berupa social enforcement dengan mempublikasikan merek garam yang tidak memenuhi syarat. Law Enforcement juga perlu ditegakkan sesuai pelanggaran yang dilakukan pihak produsen, distributor/penjual garam beryodium. Mekanisme pengawsan garam beryodium yang tepat adalah koordinasi instansi terkait sesuai Keppres 69 tahun 1994. Pada tingkat propinsi sudah ada Tim Pokja GAKY atau Tim Pangan dan Gizi atau Tim Komisi Nasional Garam Daerah yang memberikan rekomendasi secara institusional fungsinya lebih dioptimalkan.Dafar bacaan : 30 (1985 - 2001)

Analysing The Iodised Salt Quality Control in Jambi Province in 2002Iodised salt is one of long-term programs to solve GAKY problems. But according to Balai POM of Jambi, laboratory's result from sample of the iodised salt that had been consumed by people is not containing the standard iodine in salt, 30 - 80 ppm.This research has the objectives to find out the information about the iodised salt quality control and also find out the system of iodised salt quality control in 2002 at producer level, including purchasing the raw material, iodised process, and product.The research is using qualitative method and gathering data by deep interviewing with 8 informants. The validity of data was doing by triangle technique of the different informants source and analysing the data by data content analyse.The result shown that since July 2001 until 2002, the Dinas Perindag of Jambi Province don't have available funds in controlling and monitoring the iodised salt quality. In the other side, Balai POM of Jambi and Dinas Kesehatan of Jambi Province have the available funds, from the APBN, to controlling and monitoring the iodised salt quality. One of the producers of iodised salt, PD Onoda Jambi, doesn't have more iodising process officers, packing, and the quality control officers. The recent officers only have Junior High School diploma and iodised training certificate as educational background. And as the quality control officers, they have officers whom only graduated from Senior High School, and the free lancers as packaging officers who had training skill from former employees. The iodised processing machines often broke down and not running well, so the iodised process should run in manual process.The research gives suggestions to Dinas Perindag to advocating about iodised salt to DPRD and Jambi's Government, so it could, had support from them and also get the fund from APBD. The research also give the suggestions to PD Onoda Jambi, as the iodised salt producer, to hire more employees with proper educational background, especially to quality control officers, packaging officers, storing and iodising process officer, and do some extra training to recent employees. And do the implementation of Quality Guarantee System to have 16 elements of Standard of National Industry (SN1) and Good Food Producing Process (CPMB).Province Jambi's Government should optimise the Salt National Board as the coordinating institution for cross sector that involve, and empower the society to join the government to monitoring and judging as social enforcement and publicizing the low-grade iodised salt brand that failed iodised salt contain quality control. The law enforcement also given to the producers and the distributors/vendors of that not passed the quality control of iodised salt.The suitable mechanism of monitoring iodised salt is doing some coordination between the related instances that appropriate with Keppres 69/1994. At the province level, there's GAKY's Conductors Team or Food and Nutrient Team or The Regional of National Commission of Salt, who give the institutional recommendation, to be more functional.Reference: 30 (1985 - 2001)

Posyandu (pos pelayanan terpadu), adalah wujud peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di Indonesia. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 1990 tentang peningkatan pembinaan mutu Posyandu, memberi peluang kepada lintas program maupun lintas sektoral yang terkait untuk berperan lebih aktif dan terkoordinasi.Kenyataan di lapangan menunjukkan koordinasi lintas program Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan program-program Posyandu di Kabupaten Bungo tahun 2001, belum berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui informani secara mendalam pelaksanaan koordinasi lintas program Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan program-grogram Posyandu di Kabupaten Bungo tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang melatar belakangi belum efektifnya koordinasi tersebut.Informasi diperoleh dengan cara wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan observasi langsung terhadap informan-informan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, serta informan dari tingkat Puskesmas yakni Kepala Puskesmas dan koordinator Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi lintas program di Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo yang berkaitan dengan Posyandu belum efektif. Hal ini disebabkan karena belum adanya perencanaa terpadu tahunan khusus berkaitan dengan program-program yang ada di Posyandu.Agar koordinasi tersebut memberikan hasil yang lebih besar dan lebih bermanfaat, perlu ditunjuk koordinator yang dituangkan dalam SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. Untuk lebih menyebarluaskan dan pemerataan keberadaan Posyandu di setiap desa, diharapkan Pemerintah Kabupaten Bungo dapat mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung kesinambungan Posyandu di tengah-tengah masyarakat.Daftar Bacaaan = 39 (1978-2001)

Analysis of Coordination of Program Crossing In Bungo Regency Health Department On The Programs Implementation of The Integrated Services Post In Bungo Regency Province of Jambi, 2001Posyandu (integrated services post), as one of of the community participation in the implementation of heath services, derives from the society of every village in Indonesia. Based on the Instruction of Home Affairs Minister number 9`h in 1990, on the enhancement, program and sectoral crossing are supposed to be more active in the participation.The reality shows that the coordination of the program crossing of Bungo Regency Health Department in the programs implementation of Posyandu has not run well. This research is conducted to find out deeply information of the implementation of program crossing coordination in Bungo Regency in 2001. The research method used is qualitative to detect the cause of why coordination has not run. Informations are obtained by having indepth interview, focus group discussion, and observation which are directly done to informants who are directly involved with the available programs in the integrated services post and also, from community health center.The result of the research shows, that the coordination of the program crossing in Bungo Regency Health Department that is related to the integrated services post has not been effective yet. It is appointed by the planning is not integratedly arranged, especially abaout the program in Posyandu.In order that the coordination produce more significant and greater result, appointing a coordinator which is enclosed in a Decision Letter from the Head of Health Department of Bungo Regency is a need. To spread out and distribute evenly the existence of the integrated services post in every village, it is expexted that The Regency Government could alocate sufficient budget to reinforce the continuity of the integrated services post.Bibliography : 39 (1978-2001)

Pembiayaan bidang kesehatan di Indonesia belum menjadi prioritas pembangunan, bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya, alokasi pembiayaan kesehatan termasuk kecil (sekitar $ 2,5 % GDP). Demikian pula halnya dengan Kabupaten Bungo, alokasi anggaran pembangunan (tidak termasuk belanja rutin) APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo Tahun 2001, masih terbilang kecil, yakni Rp. 2,7 M atau 6,4 % dari total anggaran pembangunan APBD Kabupaten.Keadaan yang dihadapi saat ini, sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, mempunyai implikasi munculnya para pemain baru (stakeholder) dalam penentuan alokasi dana pembangunan. Anggaran kesehatan daerah sekarang tergantung pada skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan oleh daerah sendiri yakni Pemerintah Kabupaten dan DPRD. Oleh karena itu sangat diperlukan kemampuan ketenagaan Dinas Kesehatan untuk melakukan advokasi kepada Pemda dan DPRD, serta kemampuan menetapkan skala prioritas program kesehatan.Dalam kaitan dengan rendahnya alokasi dana Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, perlu diketahui bagaimana kesiapan ketenagaan Dinas Kesehatan dalam pembiayaan kesehatan di Kabupaten Bungo Tahun 2002.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang kesiapan input ketenagaan Dinas Kesehatan, proses kegiatan advokasi, penyusunan rencana program dan anggaran serta pengaruh lingkungan eksternal Bappeda dan anggaran legislatife (DPRD) dalam pembiayaan kesehatan di Kabupaten Bungo Tahun 2002.Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui : (1) Wawancara mendalam sebanyak 7 orang informan dari DPRD, Bappeda, Dinas Kesehatan dan RSUD, (2) Diskusi kelompok terarah, sebanyak dua kelompok yakni kelompok Kepala Puskesmas dan kelompok Kepala Seksi/Sub Bagian Dinas Kesehatan/RSUD, (3) Penelusuran data yang terdokumen.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa tenaga Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo siap menghadapi otonomi daerah, walaupun dengan kondisi kualitas tenaga yang ada saat ini masih kurang : Proses penyusunan APBD menunjukkan indikasi berdasarkan bottom up, tetapi kegiatan APBN masih bersifat 'top down. Upaya advokasi yang dilakukan Dinas Kesehatan sudah cukup berhasil yang ditandai dengan adanya peningkatan APBD Dinas Kesehatan dari Rp. 10,7 M (Tahun 2001), menjadi Rp. 13,0 M atau naik 17,36 %.Untuk mengoptimalkan implementasi desentralisasi sistem pelayanan kesehatan dan paradigma sehat, disarankan agar Kepala Dinas mengusulkan kepada Bupati Kabupaten Bungo daftar PNS yang memenuhi syarat untuk dapat mengisi jabatan dua Kepala Sub Dinas dan empat Kepala Seksi yang masih kosong. Serta mengefektifkan Tim Perencanaan Kesehatan sebagai alternatif tidak adanya unit struktural/Sub Dinas Perencanaan dan Penyusunan Program.Daftar bacaan : 38 (1990 - 2001)

The financing of health sector in Indonesia has not yet been the priority in National Development Program. Compared with neighbor nations, the fund allocated for the health program is considered to below (about 2,5 % of GDP). This also happens in Bingo Regency, where the fund allocated for the regional development (excluding the routine expenses) of the Health Bureau from the Regional Allocation Income and Budget (APBD) year 2001 is considered low, i.e. Rp. 2,7 billion or 6,4 % out of the of the total Regional Allocation. Income and Budget.The current situation, in Iine with the implementation of Regional Autonomy Policy, has an implication that there will be new players (stakeholders) in determining the development fund allocation. The Regional Health Allocation will now depend on the priority scale in the regional development measured by each region, in this case, the Regional Government (Pemda) and the Regional House of Representatives (DPRD). Therefore, the ability of the Health Bureau Manpower will be deeply required to show the ad vocation which will in turn up grade the priority scale of the health program.In relation with-the low allocation in the Regional Health Bureau in Bungo, it is certainly needed to learn about the readiness of the Health Bureau Manpower in this financing matter in year 2002.The objective of the study is to acquire important and necessary information regarding the readiness of the manpower in the Health Bureau, the ad vocation, the planning and budgeting of the program, and the Health Bureau, the ad vocation, the Development Agency (Bappeda), and the Legislative Allocation (Regional House of Representatives) in the financing of the Health Program in Bungo Regency in year 2002.This study is qualitative. The data are obtained from, I) Intensive interview towards 7 (seven) informants from the Regional House of Representatives (DPRD), Regional Development Agency (Bappeda), Health Bureau, and Regional General Hospital (RSUD), 2) Guided Group Discussion, among (a) The Heads of Public Health Centers, (b) The Division Heads of Health Bureau/Regional General Hospital (RSUD), 3) Other documented data.The result the study reveals that in spite of the inadequate quality of the available manpower at present time; the manpower of the Health Bureau of Bungo Regency is ready for the implementation of Regional Autonomy Policy. Bottom up process is taking place in the designing process of Regional Allocation of Income and Budget (APBD), however, the implementation of it is still top down. The ad vocation performed by the Health Bureau is quite well done. It can be seen from the allocation raise by 17,36 % from Rp. 10,7 billion in year 2001 to Rp. 13,0 billion in year 2002,To optimize the implementation of decentralization system of the health service and healthy paradigm, it is suggested that the Heat of the Bureau propose to the regent to provide a list of qualified civil servants, from which to be selected two candidates to fill the available two positions of the Heat of Sub-Bureaus and four positions of the Heads of Divisions. It is also suggested that the Health Planning Team to be effectuated as an alternative for the absence of the structural Sub-Bureau of Health Program Planning and Designing.Bibliography : 38 (x990 - 2001)

Makanan adalah salah satu bahan pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa serta mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. Karena itu masyarakat harus dilindungi keselamatan dan kesehatannya dari ancaman makanan yang tidak memenuhi syarat. Diantara makanan yang tidak memenuhi syarat adalah makanan daluwarsa yaitu makanan yang telah lewat tanggal daluwarsa atau telah lewat batas akhir suatu makanan dijamin mutunya, sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.Kepatuhan pemilik sarana penjual makanan minuman terhadap peraturan Menteri Kesehatan tentang makanan daluwarsa seringkali menimbulkan masalah dalam peredaran makanan karena dengan masih banyaknya ditemukan makanan daluarsa di lokasi penjualan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang tingkat kepatuhan dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pemilik sarana penjual makanan minuman terhadap peraturan tentang makanan daluwarsa di propinsi Jambi tahun 2001.Penilaian terhadap kepatuhan dilakukan terhadap 105 pemilik sarana penjual makanan minuman. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pemilik sarana penjual makanan minuman yang ingin diketahui terdiri dari pendidikan, pengetahuan, sikap terhadap peraturan tentang makanan daluwarsa, faktor pendukung yaitu penyuluhan peraturan tentang makanan daluwarsa dan faktor pendorong pengawasan dan sanksi.Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan rancangan potong lintang (Cross Sectional). Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat dan multivariat.Hasil penelitian menunjukkan proporsi kepatuhan pemilik sarana penjual makanan minuman cukup rendah (50%) dan faktor yang berhubungan secara bermakna dengan kepatuhan terhadap peraturan tentang makanan daluwarsa adalah faktor sikap dan pengetahuan pemilik sarana penjual makanan minuman.Dari hasil penelitian disarankan pada pihak pemerintah yaitu balai POM Jambi supaya metode penyuluhan atau pembinaan yang dilakukan secara komprehensif sehingga pengetahuan terhadap peraturan dapat lebih ditingkatkan. Frekuensi pengawasan lebih ditingkatkan dan juga memberikan sanksi yang lebih keras terhadap pelanggaran yang telah dilakukan secara berulang-ulang.

The Factors that Related to the Obedience of Foods and Beverages Seller on the Regulation of Expired Date Foods in Jambi Province, 2001Food is one of the basic commodities for the growth of the nation and having an important role in national development.. So they should be protected from the threat of their health and also the foods which so not fulfil safety and quality requirement. Among the foods that which so fullfil safety and quality requirement are date marking the foods used over than the date that best for used or it had been expired date to be used in guaranteed quality, and as long as they stored that stated in the producers instruction.The obedience of foods retail seller to the regulation of the Minister of Health on date marking often rises problem in distributing them, since there were still found lot of expired foods in market place.The objective of this study was to identify the description of the obedience level and the factors that related to foods retail seller on the regulation of date marking in Jambi Province, 2001.The assessment of the obedience was conducted to 105 retail sellers of foods and beverages. The factors that related to the obedience of foods retail seIIers which to be identified among others education, knowledge, attitude to the regulation on expired food, supporting factor was education of regulation on date marking and encouraging factors were controlling and sanction.This study used quantitative approach, and the study design was cross sectional. The data was analysis by univariate, bivariate and multivariate.The result of this study showed that the proportion of the obedience foods retail seller was enough low (50%) and the factors that significantly related to the obedience of the regulation on date marking was attitude and knowledge of the foods retair seller.Referring to the result of this study, it is recommended to the government, e.i. The Center for Drug and Food Control, Jambi should give education and extension comprehensively, so the knowledge to the regulation on date marking can be improved. The frequency of controlling should be improved and also giving harder sanction to who trespasser that it was done in several times.

Guna mewujudkan Indonesia Sehat 2010 sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan Nasional, maka salah satu usahanya adalah dengan meningkatkan status kesehatan gigi. Status Kesehatan Gigi anak usia I2 th sebagai usia indikator yang dianiurkan WHO tergolong masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari angka DMF-T rata-rata 2,2l dan Prevalensi Karies Gigi 76,9% dan Nilai Performent Treatment Index (PTI) baru mencapai 4,52 % (SKRT, 1995). Sedangkan di Kota Jambi pada tahun 1999 hasil penelitiaan Irma, dkk rnenginformasikan bahwa pada anak usia I2 th DMF-T rata-rata 2,44 dan Prevalensi karies. 83,9 % serta Nilai PTI I,84%. Sementara target Nasional untuk usia I2 tahun pada tahun 2010 rtanti adaiah DMF-T rata-rata 1,0 dan Prevalensi karies gigi 50% serta Nilai PTI 50%. Program UKGS Paripurna sebagai salah satu program yang ada di Puskesmas merupakan program yang Iangsung mcnyentuh kepada kebutuhan pelayanan kesehatan gigi khususnya anak usia 12 tahun yang pada umumnya duduk di kelas V1 SD. Untuk mengetahui gambaran status kesebatan gigi dau gambaran program UKGS Paripurna di Kota Jambi merupakan tujuan dari penelitian ini. Penilaian kualitas program UKGS Paripuma dengan menggunakan ?pendekatan system? memandang bahwa program UKGS Paripurna merupakan suatu organisasi dengan variabel-variabeinya input, pross dan output serta status kesehatan gigi sebagai outcome. Penelitian ini dilakukan dengan rancangan cross sectional, dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner wawancara untuk variabel independen dan menggunakan formulir pemeriksaan kesehatan gli untuk variabel dependen. Responden adalah penanggung jawab program UKGS Paripuma di seluruh Puskesmas di Kota Jambi sebanyak 20 Puskesrnas, sedangkan sampel murid kelas VI SD binaau UKGS Paripurna sebarnyak 708 orang untuk wilayah Puskesmas deugan kuaiitas Program UKGS Paripuma baik clan 708 oraug untuk wilayah PLISICCSIIIHS dengan kualitas Program UKGS Paripuma kurang baik. Selanjutnya data diolah menggunakan analisis Uji Kai Kuadrat (Chi Square). Hasil penelitian menunjukkan status kesehatan gigi sebagai berikut; DMF-T rata-rata 2,14 Prevalensi Karies Gigi 79,S4% dan Nilai PTI 5,78%- Kualitas Program UKGS Paripurna dinilai dengan menggunakan ?pendekatan system? didapatkan hasil sebagai berikut: II (55%) Puskesmas dengau kualitasjprogram UKGS Paripurna baik dan 9 (45%) Puskesmas kurang baik, 10 (50%) Puskesmas dengan input baik dan 10 (50%) Puskesmas kurang baik, II (60%) Puskesmas dengan proses baik dan 8 (40%) Puskesmas kurang baik, ll (55%) Puskesmas dengan output baik dan 9 (45%) Puskesmas kurang baik. Begitupula dengan status kesehatan gigi setelah dikategorikan didapat hasil 12 (60%) Puskesmas dengan status kesehatan gigi baik dau 8 (40%) Puskesmas dengan status kesehatan gigi kurang baik. Dari analisis terrnyata anftara seluruh variabel independen mempunyai hubungan yang berrnakna dengau variabel dependen (Status kesehatan gigi). Guna Iebih meningkatkan kualitas dan cakupan SD UKGS Paripuma disarankan Dinas Kesehatan Kota Jambi meningkatkan variabel input berupa penambahau sarana pelayauan kesehatan gigi, peralatan dan obat-obatan terutama untuk tumpata ART, mengadakan dana operasional dan memberikan pelatihan kepada penauggtmg jawab program UKGS Serta memberikan kebijakan dan pedoman pelaksanaan program UKGS yang lebih jelas.

In order to establish Healthy Indonesian in 2010, as one of the elements of National olqiective on general welfare, it is improving the dental health status. The dental health status of children age I2 years as indicator age that suggested by the W.H.O- is still low. lt can be seen from the average rate of DMF-T was 2,2l, prevalence of caries dental was 76,9%, and value of Perfomance Treatment Index only reach 4,52% (House Hold Survey, 1995). While in Ja1'nbi City in l999 the result of survey conducted by lmta et al informed that on children age I2 years the average DMF-T was 2,44 and caries prevalence was 83,9%, the value of PTI was l,84%. Whereas the National target for the children age I2 years in 2010, the average DMF-T is 1,0, caries dental prevalence is 50%, and value of PTI is 50%. Post School Dental Health Program as one of the programs that available at the Health Center is direct program who touches to the need of dental heath service, especially for the children age 12 years, whose at VI graders of Primary School. The objective of this may is to determine me description of aemai health status and the description on post School Dental Health Program in Jambi City. The assessment to the quality of post School Dental Health Program is using "system approach", considering that post School Dental Health Program is an organization with its variables i.e. input, process, output, and dental health status as outcome. The design of this study was cross-sectional; the data collected by interview using questionnaire for independent variable, and using dental health examining form for dependent variable. Respondent is the undertalcer of post School Dental Health Program at entire of Health Centers in Jambi City with the number was 20 Health Centers. The sample were the schoolchildren at Vl graders of Primary School who as the model on post School Dental Health Program with the number 708 subjects, where at the area of post School Dental Health Program both good and was not good. The data was analyzing by chi-square Test. The result of this study shows that the dental health status in Jambi City was still low, especially to schoolchildren at the Vl graders of Primary School, with the detail as the followings: thc average of DMF-T was 2,l4, dental caries prevalence was 79,84, and value of PTI was 5,78%. Ten (50%) of Health Centers with sufficient input variable and 10 (50%) of Health Centers was insuflicient. Twelve (60%) of Health Centers with good process variable and Eight (40%) of Health Centers was not good. Eleven (55%) of Health Centers with good output variable and nine (45%) was not good. lt also with dental health status after grouped, it was obtained result twelve (60%) of Health Centers with dental health status good and eight (40%) of Health Centers was not good. Based on the analysis, the fact among entire of independent variables (input, process, and output) was having significant relationship with dependent variable (dental health status). In order to improve the quality and coverage of the Primary School on post School Dental Health Program, it is recommended to Local Health Ollice of Jambi City to increase the input variable by adding the facility of dental health service, equipment and medicine especially iilling of ART. Conduct operational iiind, giving training to the coordinator of School Dental Health Program And giving clear policy and manual of implementation on School Dental Health Program.